JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 ke Pemprov DKI Jakarta, Rabu (11/3/2015) kemarin.
Basuki menjelaskan, ia sengaja berdebat maupun membuat polemik dengan anggota DPRD untuk mengembalikan fungsi pengawasan mereka. Sebab, selama ini, lanjut dia, DPRD juga berperan dalam mengusulkan berbagai program. [Baca: Mendagri Akhirnya Teken APBD DKI, Polemik Selesai]
"Terima kasih kepada Mendagri dan saya katakan ini sebuah strategi yang kami tunggu. Kalau mau bicara jujur, yang namanya APBD pasca-reformasi sebetulnya itu kan 'digarong' atau diboroskan oleh oknum legislatif dan eksekutif," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (13/3/2015).
"Selama ini, kalau saya lihat di Jakarta, kalau kami (DKI) terima sodoran (usulan anggaran) dari DPRD, tinggal kami terima saja dan mereka enggak pernah mengawasi kami sebenarnya," ujarnya.
Dengan penyusunan anggaran menggunakan sistem e-budgeting, diyakini Basuki, tidak ada celah bagi oknum DPRD DKI untuk mendapatkan proyek. DPRD pun akan lebih ketat mengawasi pergerakan eksekutif dalam menggunakan APBD DKI Jakarta.
Fungsi pengawasan program serta kinerja DKI itulah yang menurut Basuki kini sudah menghilang. [Baca: Kemendagri Koreksi Triliunan Rupiah RAPBD DKI, Salah Satunya Belanja Pegawai]
"Dengan cara baru seperti ini, tentu kan oknum-oknum DPRD pasti iri-irian karena kami potong-potong (usulan) programnya. Makanya, saya yakin kalau saya ambil kesepakatan menerbitkan pergub dan disahkan oleh Mendagri, pasti program kami akan diawasi gila-gilaan oleh DPRD. Iya dong, mereka enggak pengendong enggak dapat rezeki juga," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.
No comments:
Post a Comment