Jakarta - Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menilai penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Hong Kong merupakan indikasi kecurangan yang sama di tempat lainnya. Termasuk di dalam negeri yang akan digelar dua hari lagi.
"Yang terjadi menjadi sebuah indikasi adanya kemungkinan kecurangan-kecurangan yang sama, ketidaknetralan penyelenggara pemilu nanti di Indonesia," kata anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Yudhy Chrisnandi di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
Politisi Partai Hanura ini mengatakan, keberadaan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di TPS Hong Kong harusnya dapat mengampil keputusan agar WNI dapat memberikan hak politiknya.
"Tapi yang terjadi adalah pemasungan. Kalau alasannya otoritas Hong Kong masalah waktu, secara teknis, tinggal 200-an (warga), seharusnya bisa dipindahkann di Perwakilan RI di Hongkong atau tempat lainnya. Hal-hal teknis tak bisa menggugurkan hak pilih rakyat," ujarnya.
Menurut Yudhy, sikap anggota komisioner KPU dan ketua Bawaslu yang menyerahkan pengambilan keputusan kepada otoritas Hong Kong merupakan tindakan yang tepat. Hak-hak konstitusi warga negara tidak boleh dipasung hanya karena alasan teknis.
"(200-an warga) itu cenderung adalah pendudukung pasangan Jokowi-JK, jadi sikap PLN, KPU dan Bawaslu adalah bentuk ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Pola yang sama juga bisa terjadi di tempat yang belum berlangsung," katanya.
"Yang terjadi menjadi sebuah indikasi adanya kemungkinan kecurangan-kecurangan yang sama, ketidaknetralan penyelenggara pemilu nanti di Indonesia," kata anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Yudhy Chrisnandi di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
Politisi Partai Hanura ini mengatakan, keberadaan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di TPS Hong Kong harusnya dapat mengampil keputusan agar WNI dapat memberikan hak politiknya.
"Tapi yang terjadi adalah pemasungan. Kalau alasannya otoritas Hong Kong masalah waktu, secara teknis, tinggal 200-an (warga), seharusnya bisa dipindahkann di Perwakilan RI di Hongkong atau tempat lainnya. Hal-hal teknis tak bisa menggugurkan hak pilih rakyat," ujarnya.
Menurut Yudhy, sikap anggota komisioner KPU dan ketua Bawaslu yang menyerahkan pengambilan keputusan kepada otoritas Hong Kong merupakan tindakan yang tepat. Hak-hak konstitusi warga negara tidak boleh dipasung hanya karena alasan teknis.
"(200-an warga) itu cenderung adalah pendudukung pasangan Jokowi-JK, jadi sikap PLN, KPU dan Bawaslu adalah bentuk ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Pola yang sama juga bisa terjadi di tempat yang belum berlangsung," katanya.
No comments:
Post a Comment