Bappeda: Enak Banget Jadi Pegawai DKI, Tidak Kerja Terima Gaji Terus

KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro.

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menolak pengembalian sejumlah kegiatan yang tidak terlaksana oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Kepala Bappeda DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro menjelaskan, jika semua kegiatan dikembalikan, maka SKPD tidak melakukan pembangunan tahun ini. Dia menyindir kinerja SKPD yang tetap mendapatkan gaji, tetapi tidak bekerja dengan mengembalikan kegiatan kepada Bappeda. 

"Banyak yang minta pulang (kegiatannya) tapi kita tolak. Saya bilang ke Pak Ahok, kalau gitu nanti stafnya Bapak (Ahok) semuapulangin kegiatan, dong. Enak banget jadi pegawai DKI, tidak kerja tapi dapat gaji terus," kata Andi, di Balaikota Jakarta, Selasa (1/7/2014). 

Dia mencontohkan beberapa kegiatan yang ditolak dikembalikan seperti penanaman pipa untuk penyediaan air bersih di Jakarta yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebab pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar RP 100 miliar untuk kegiatan tersebut. Terlebih saat ini, public privat partnership (PPP) tengah disusun. 

"Kalau besok PPP sudah ditandatangani dan Dinas PU-nya tidak mengerjakan kegiatan itu, siapa yang mau kerjakan?" ucap mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI itu.  

Kendati demikian, ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan dikembalikan. Seperti pembelian bus transjakarta, rehabilitasi sekolah, serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Pasalnya, dengan sisa waktu sekitar 4,5 bulan hingga akhir tahun, program-program itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikerjakan. 

Beberapa program itu akan dialihkan ke BUMD maupun swasta agar pembangunannya lebih cepat. Misalnya, pengadaan unit bus oleh PT Transjakarta dan pembangunan SPBG oleh PT Jakarta Propertindo. 

Andi lagi-lagi menyindir pengalihan program pembangunan dari SKPD kepada BUMD. Penyerahan pembangunan kepada BUMD dinilai kurang baik karena berarti SKPD tidak bekerja dengan baik. 

"BUMD itu kerjanya lebih cepat. Tapi itu tidak baik buat SKPD. Tahun depan, sistemnya harus kita ubah," ujar dia.