Ahok Awasi Transaksi PNS lewat ID Multifungsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mengawasi arus dana transaksi non-tunai pegawai negeri sipil (PNS) DKI melalui kartu tanda pengenal (ID) baru bertuliskan Jakcard. Kartu multifungsi itu juga berfungsi sebagai e-money dan kartu ATM. PNS DKI diwajibkan membuka rekening Bank DKI untuk memperoleh kartu tanda pengenal tersebut.

"Kartu ini sekalian untuk mengontrol mereka (PNS) dapat TKD (tunjangan kinerja daerah) berapa karena semua uang ditransfer masuk rekening bank mereka," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Ahok mengatakan, setelah ada kartu ini, tidak ada lagi pemberian tunjangan, seperti uang perjalanan dinas luar kota, yang diberikan secara tunai. Semua akan diberikan melalui transfer rekening PNS. Maka dari itu, transaksi keuangan dapat tercatat di buku tabungan.

Tahun depan, Pemprov DKI akan menerapkan kebijakan non-cash transaction (transaksi non-tunai) secara menyeluruh.

Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan anggaran, Ahok telah membatasi jumlah transaksi PNS DKI sebesar Rp 100 juta. Tahun 2015 mendatang, rencananya, Basuki bakal memperketat aturan itu dengan batasan transaksi hanya sebesar Rp 20-25 juta.

ID baru ini juga akan berfungsi sebagai kartu ATM, kartu untuk naik transjakarta, naik KRL, dan sebagainya. Apabila hendak menggunakan transjakarta, PNS yang memiliki kartu ini tinggal menempelkan kartu tersebut pada mesin deteksi dan saldo tabungan di Bank DKI langsung terpotong.

Sebagai uji coba, ID DKI itu baru digunakan oleh Basuki. Ke depannya, seluruh pegawai akan mengenakan tanda pengenal seperti yang Basuki kenakan saat ini. Saat ini, pembuatan kartu ID baru itu sedang diproses oleh Bank DKI.

"Jadi, kartu pengenal ini seperti Brizzi BRI atau BCA Flazz atau E-Money Bank Mandiri. Ini sekalian mau menambah jumlah nasabah Bank DKI dululah, biar banyak," ujar Basuki.