Thursday, September 1, 2016

Di Depan DPR, Luhut Pamerkan Gebrakan Arcandra Tahar

Di Depan DPR, Luhut Pamerkan Gebrakan Arcandra TaharFoto: Michael Agustinus
Jakarta -Dalam rapat dengan Komisi VII DPR (komisi energi) siang ini, Menko Kemaritiman sekaligus Plt Menteri ESDM Luhut Panjaitan melaporkan berbagai kebijakan yang telah dibuat Arcandra Tahar dalam 20 hari.

Seperti diketahui, Arcandra diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016 lalu. Arcandra hanya 20 hari menjadi menteri.

Meski hanya menjadi Menteri ESDM dalam waktu yang amat singkat, menurut Luhut, Arcandra telah membuat banyak gebrakan. Luhut mengaku masih meminta pendapat dari Arcandra sampai hari ini.

"Banyak ide-ide yang dilahirkan oleh beliau. Saya banyak diskusi sama beliau. Pikiran-pikiran yang tercetus dari saudara Arcandra sampai hari ini masih saya dengar," kata Luhut di hadapan para anggota Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Menurut Luhut, berkat kejelian Arcandra, biaya investasi untuk Blok Masela bisa turun dari US$ 22 miliar menjadi US$ 15 miliar. "Mengenai Masela, pikiran-pikiran dari Pak Arcandra sangat masuk akal. Pak Candra mengoreksi sehingga sampai pada angka US$ 15 miliar," ujarnya.

Lalu Arcandra disebutnya membantu mempercepat pengembangan Blok East Natuna. "Tadi pagi saya memanggil Exxon. Kita ingin sesegera mungkin operasi Exxon, Pertamina, dan PTT. Mengenai CO2 70% itu, mereka sampaikan teknologinya sudah ada. Tinggal kita cari keekonomiannya," tegas Luhut.

Luhut menambahkan, Arcandra berjasa pula mendorong Pertamina mulai investasi di Blok Mahakam pada 2017 untuk mencegah anjloknya produksi gas di sana pada 2018.

"Saya juga berdiskusi dengan Arcandra soal Mahakam. Hampir selesai, tinggal masalah teknis saja, yaitu payung hukum. 1-2 hari ini saya tanda tangani," ucapnya.

Berkat Arcandra juga, sambungnya, kini Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 (PP 79/2010) hampir selesai direvisi. Kalau aturan ini selesai direvisi, Luhut yakin kegiatan eksplorasi migas di laut dalam bisa ditingkatkan sehingga ada cadangan migas baru untuk Indonesia.

"Menyangkut proyek IDD, hampir tidak ada eksplorasi di laut dalam karena PP 79. Sekarang ladang yang mudah sudah habis, yang ada yang sulit. Dalam usulan kami akan ada perubahan PP 79. Penentuan berapa insentif yang diberikan ditentukan ESDM," pungkasnya.

No comments:

Post a Comment