Energi Terbarukan Bisa Berkembang di RI Tanpa Uang Negara

Foto: dok. pribadi Nur Pamudji

 Semua pihak paham bahwa berdasarkan struktur geografis Indonesia, potensi energi baru terbarukan (EBT) sangat besar dan mampu menggantikan sumber energi lama seperti minyak, gas dan batu bara. Namun, progres perkembangan energi tersebut masih lambat.

Dewan Pengawas Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPSLA), Nur Pamudji menilai sulit untuk mengharapkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah untuk mendorong energi tersebut. Lebih baik dorongan datang langsung dari masyarakat.

"Banyak energi terbarukan yang sebenarnya bisa dikembangkan secara mandiri, di luar pemerintah," jelas Nur dalam diskusi ketahanan energi yang diselenggarakan Sinergi Bakti Nusantara dan Kenta Institue di Universitas Gajah Mada (UGM), Jakarta, Sabtu (24/9/2016).

Salah satunya adalah pemasangan panel surya. Nur menyebutkan banyak masyarakat, secara pribadi yang tertarik dengan jenis energi terbarukan tersebut.

"Jadi atap-atap rumah pribadi yang kota sasar. Banyak orang yang punya duit. Mereka tahu hitungannya, itu yang disasar," terangnya.

Penggunaannya memang lebih hemat dibandingkan listrik konvensional. Pemilik hanya perlu membayar selisih penggunaan listrik dari PLN, karena malam hari panel surya tidak dapat digunakan. "Kita bayar listrik ke PLN adalah net," imbuhnya. 

Selain itu, gedung pemerintah dan perusahaan swasta juga banyak yang mulai memasang panel surya. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM. "Banyak juga organisasi swasta yang rela investasi panel surya di atas rumah. Yang lain juga atap bangunan sekolah dari bantuan dana CSR," ungkapnya

Nur mengungkapkan perusahaan swasta yang ikut mengembangkan energi terbarukan di antaranya adalah Nike, Loreal, Ikea, dan Starbucks. 

"Perusahaan multinasional itu menerapkan renewable portfolio standart, itu aturan dari negaranya di mana 15% dari energi yang digunakan adalah energi terbarukan," terang Nur. (mkl/ang)