Monday, July 7, 2014

Ini Cara Pemprov DKI Cegah Penghuni 'Siluman' di Rusun Bantuan BUMN

http://images.detik.com/content/2014/06/25/1016/123555_rusun4depan.jpgilustrasi
Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan seleksi ketat kepada masyarakat yang akan menghuni 2 tower rusunami subsidi di Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat agar tidak salah sasaran atau jatuh ke tangan orang mampu. Dua tower rusunami ini dibangun oleh Perum Perumnas dan PT Hutama Karya (Persero) sebagai bagian dari bantuan sosial (CSR) yang kepemilikannya melalui pembelian dengan harga miring.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Jonathan menegaskan hunian yang dibangun seluruhnya atas dana bantuan BUMN sebesar Rp 120 miliar ini akan diperuntukan untuk masyarakat Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat.

"Pengawasan kita mulai dari awal, jangan sampai penghuni yang masuk dan menempati Rusunami ini salah sasaran," ungkapnya saat Topping Off Tower A4 dan A5 Rumah Susun Program BUMN Peduli Bandar Kemayoran, Rabu (25/06/2014).

Jonathan mengatakan cara pertama yang dilakukan adalah dengan mendata ulang seluruh penduduk yang menempati kawasan Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta. Saat ini jumlah seluruh warga Kebon Kosong tercatat 1.300 Kepala Keluarga (KK), sebanyak 576 KK akan terlebih dahulu dipindahkan ke rusunami ini.

"Mulai hari ini kita dengan lurah dan camat akan kembali mendata penduduk. Makanya pak Dirut (Dirut Perum Perumnas Himawan Arief) sudah bilang ke saya tolong koordinir agar kita melakukan pendataan," katanya.

Cara lainnya adalah memperketat pengawasan di dalam hunian yaitu dengan memberlakukan aturan dimana penghuni rusun boleh menjual huniannya maksimal setelah 10 tahun tinggal di rusunami. Tetapi penghuni hanya bisa menjual unit huniannya kepada Perum Perumnas untuk selanjutnya kembali diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau mereka jual lagi, perlu ada pengawasan kembali dan ada persyaratan yang keras misalnya 10 tahun minimal dia harus jual dan dijual kembali ke Perumnas. Yang penting data valid kita harus dapatkan dari lurah, camat dan walikota. Saya jamin dengan cara ini tidak ada penyusup yang masuk," tegasnya.

(wij/hen) 

No comments:

Post a Comment