Ini Alasan Anggota Fraksi PDIP Menentang Hasil Rapat Merpati

Jakarta -Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDIP Irmadi lubis menentang hasil kesimpulan rapat panja tentang nasib dan persoalan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). 

Irmadi mengecam rapat kali ini yang langsung menyerahkan kesimpulan rapat panja kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan selaku kuasa pemegang saham. Padahal dirinya tidak mengetahui duduk persoalan secara mendetail.

"Hak DPR mana? Kita bahas dulu fakta dari mana didapat (kesimpulan rapat). Saya melihat kesimpulan fraksi PDIP. Saya siap dikeluarkan dari PDIP kalau kesimpulan disetujui fraksi saya," kata Irmadi saat raker panja Merpati di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Kekesalan Irmadi didasarkan pada keputusan fraksinya yang langsung menyetujui hasil panja Merpati. Ia bersikukuh meminta menjelaskan secara detail persoalan Merpati dan peran DPR di dalam panja Merpati.

"Dari mana ini. Dapat temuan terus sampai ada kesimpulan," jelasnya.

Usai mendengar penjelasan anggota komisi VI tersebut, Pimpinan Sidang yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satria Wardana langsung meminta izin menskors alias menunda rapat selama 15 menit. Padahal rapat yang dimulai pukul 10.25 wib tersebut baru dimulai 5 menit. Setelah 15 menit skors berakhir, rapat kembali dilanjutkan.

Erik menyatakan rapat kerja hanya menyampaikan hasil panja tanpa membacakannya. "Ini dokumen sudah disetujui komisi VI dalam rapat 2 juli lalu," katanya

Berikut kesimpulan rapat tersebut:
1. Rekomendasi meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap Merpati

2. Meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah pengadaan MA60 Merpati dari Xian dengan yang terindikasi korupsi.

3. Pemerintah melalui menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham segera berkoordinasi dengan kementerian terkait agar dapat menekan kerugian negara pada tingkat paling minimal di masa transisi satu tahun dengan cara:
A. Melakukan spinoff anak usaha dengan selesainya restrukturisasi utang jangka panjang
B. Berkonsentreasi pada bisnis penerbangan dengan potensi keuntungan yang relatif tinggi dengan mengoptimalkan pesawat propeler yang dimiliki untuk rute-rute perintis
C. Melakukan revitalisasi alat-alat produksi dan memanfaatkan serta mengoptimalkan semua aset-aset Merpati
D. Meminta Kementerian Perhubungan dapat menerbitkan kembali Air Operators Certificate (AOC) dengan memberikan afirmasi kepada Merpati mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi

4. Meminta kementerian BUMN segera memberhentikan direksi Merpati dan menggantinya dengan direksi baru yang memenuhi kriteria antara lain:
A. Bersih dan tidak pernah terlibat dalam kasus yang bertendensi moral hazard atau kasus KKN
B. Memahami bisnis penerbangan dan juga perarturan Menteri Perhubungan nomor AM 28 tahun 2013 tentang peraturan keseletaman penerbangan sipil dan peratutan perundangan lainnya
C. Memahami secara meyeluruh dan tepat permasalahannya yang ada di Merpati dan mempunyai konsep atau strategi bisnis yang realistis dan proftable untuk dapat segera menghitupkan AOC dan mengoperasikan kembali Merpati

5. Meminta pemerintah melalui kementerian BUMN kordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk segera mengajukan ke DPR:
A. Pola restrukturisasi utang jangka panjang Merpati
B. Menyelesaikan utang kepada karyawan Merpati dengan cara yang paling optimal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan