Jakarta - Dalam rapat paripurna DPRD DKI, hampir semua fraksi mempertanyakan penyerapan APBD tahun 2013. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, mengkritik buruknya penyerapan anggaran tahun 2013 yang hanya mencapai 82 persen. Padahal, penyerapan anggaran pada 2012 mencapai 90 persen.
Politisi PPP, Abdul Aziz berujar di bawah kepemimpinan Gubernur non aktif Joko Widodo dan Wagub Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama pengelolaan keuangan daerah masih lemah dan bahkan di bawah standar. Akibat pelaksanaan APBD 2013 yang kurang baik, pertumbuhan ekonomi DKI menjadi menurun dari 6,57% menjadi 6,11%.
"Rendahnya penyerapan belanja ini bukan karena tingginya tingkat efisiensi yang dilakukan tetapi karena tidak fokusnya Saudara Gubernur Joko Widodo dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan dan dijanjikan. Selama setahun lebih ini kami menilai Saudara Gubernur lebih fokus pada pencitraan ketimbang kerja nyata untuk pembangunan Jakarta demi terwujudnya Jakarta Baru," kata anggota Fraksi PPP Abdul Aziz di ruang rapat DPRD, Jakpus, Senin (7/7/2014).
Abdul menambahkan akibat penyerapan yang rendah itu BPK menurunkan opini untuk untuk hasil pemeriksaan. "Hasil audit BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas pelaksanaan APBD 2013, yang menurun kinerjanya dari tahun 2012, dan 2011 mencapai tingkat Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Abdul.
Adapun Fraksi PKS di samping mengkritisi soal pemyerapan anggaran juga mempertanyakan tentang program-program pengendalian banjir dan tramsportasi yang mangkrak.
"Program penanggulangan banjir yang tidak fokus dan komprehensif berakibat banjir kembali muncul di musim hujam, bahkan dengan frekuensi dan durasi lebih lama," kata Igo Ilham, Politisi PKS.
PKS menilai pemprov memaksakan penyerapan anggaran secara besar-besaran dalam waktu 1,5 bulan terakhir menjelang masa berakhirnya penggunaan APBD 2013. Hal ini ditandai munculnya laporan penerimaan dana oleh pengurus rukun warga yang tak jelas peruntukannya.
Senada, Fraksi Gerindra menilai kiprah Jokowi selama hampir 20 bulan memimpin DKI lebih banyak berupa pencitraan bahkan tak berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga DKI. Kritik pada laporan APBD DKI 2013 itu didasarkan atas laporan BPK yang memberi opini Wajar Dengan Pengecualian serta adanya 86 temuan berpotensi kerugian daerah.
"Kurangnya pengawasan Gubernur DKI Jakarta, bapak Joko Widodo terhadap program unggulan DKI Jakarta sehingga kami menilai langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Gubernur Joko Widodo benar-benar hanya pencitraan semata. Sebab, dalam hal ini tidak adanya dampak positif yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta," ujar Endah S. Pardjoko.
Pada tahun Anggaran 2013, pendapatan daerah dapat direalisasikan Rp 39,52 triliun atau 96,86% dari rencana Rp 40,80 triliun dan belanja Daerah Rp38,30 triliun atau 82,23% dari rencana senilai Rp 46,58 triliun.
No comments:
Post a Comment