Anggota Komisi XI DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bisa membantu pembangunan di daerah pemilihannya masing-masing, dan ditolak. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat kerja (Raker) antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang digelar semalam, Rabu (31/8), sempat memanas. Pasalnya, Komisi XI DPR menyelipkan permintaan yang ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bagian kesepakatan raker.
“Terkait rencana pembangunan/proposal/aspirasi yang disampaikan Pemerintah yang merupakan Dapil Anggota Komisi XI DPR RI kepada Kemenkeu, Komisi XI DPR meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengkomunikasikan kepada anggota dari Dapil tersebut sesuai peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi usulan Komisi XI DPR saat dibacakan Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng, tadi malam.
Menurut Melchias, poin itu penting karena rencana pembangunan/proposal/aspirasi lebih konkrit bagi masyarakat Dapil anggota dibandingkan hasil pembahasan asumsi makro yang lebih teoritis.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani menolak dengan halus. Alasannya, pemerintah tidak ingin menyimpang dari Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
“Saya rasa, kalau dari sisi DPR, untuk mengusulkan dan memperjuangkan daerah pemilihan itu sesuai yang ada di (UU MD3) dilaksanakan saja,” ujarnya.
Sri Mulyani lantas mempertanyakan konteks ‘mengkomunikasikan’ yang dimaksud anggota Komisi XI. Ia khawatir usulan tersebut memberikan konotasi bahwa eselon I Kemenkeu memiliki kekuatan untuk memfasilitasi rencana pembangunan/proposal/aspirasi anggota Komisi XI.
"Kalau Kementerian Keuangan sebagai mitra komisi XI, di mana anggota Komisi XI memiliki Dapil dan akan mengusulkan atau memperjuangkan program pembangunan ya dilakukan sama dengan komisi yang lain saja, seperti itu saja gimana? Artinya Bapak/Ibu sama seperti komisi lain," jelas Sri Mulyani.
“Bisa saja kan sebagai Komisi XI Anda berbicara tentang asumsi makro yang barangkali tidak membawa sesuatu yang konkrit, tapi waktu Pak Melchi (Melchias Marcus Mekeng) pulang di sana ternyata membutuhkan bendungan jembatan ya silakan disampaikan, memperjuangkan itu. Itu tidak ada masalah,”ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, tugas anggota Komisi XI sebagai mitra Kemenkeu memang membahas postur anggaran dan asumsi makro. Namun, Sri Mulyani juga memahami bahwa sebagai sebagai wakil Dapil yang membutuhkan beberapa kebutuhan yang sangat spesifik, anggota DPR perlu memperjuangkan Dapilnya.
Hal itu dilakukan melalui pembahasan postur belanja negara dengan Kementerian/Lembaga dan Komisi DPR terkait sesuai ketentuan.
Melchias sempat meminta agar usulan ini bisa diendapkan dan dibahas di rapat asumsi makro yang rencananya akan digelar malam ini.
Kendati demikian, anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Edison Betaubun tetap ingin memasukkan usulan Komisi XI terkait komunikasi antara Kemenkeu dan anggota Komisi XI sebagai bagian hasil putusan raker semalam. Pasalnya, anggota Komisi XI juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan dapil.
"Apakah tidak mungkin Kementerian Keuangan itu bisa membantu anggota DPR di Komisi XI untuk daerah pemilihannya kalau ada kepentingan pembangunan di daerah pemilihannya. Sebab, tidak mungkin Komisi XI harus bicara di Komisi IV atau Komisi V, hanya ada di komisi XI, dan semua menyangkut belanja negara itu kan terlibat Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan di situ,” kata Edison.
“Masak kita sejak 2009 sampai hari ini, saya sebagai anggota DPR RI Komisi XI yang tidak pernah pindah-pindah Komisi sampai hari ini belum pernah merasakan mitra kita (Kemenkeu) untuk kepentingan daerah pemilihan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan?” tambah Edison.
“Terkait rencana pembangunan/proposal/aspirasi yang disampaikan Pemerintah yang merupakan Dapil Anggota Komisi XI DPR RI kepada Kemenkeu, Komisi XI DPR meminta kepada Menteri Keuangan untuk mengkomunikasikan kepada anggota dari Dapil tersebut sesuai peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi usulan Komisi XI DPR saat dibacakan Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng, tadi malam.
Menurut Melchias, poin itu penting karena rencana pembangunan/proposal/aspirasi lebih konkrit bagi masyarakat Dapil anggota dibandingkan hasil pembahasan asumsi makro yang lebih teoritis.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani menolak dengan halus. Alasannya, pemerintah tidak ingin menyimpang dari Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
“Saya rasa, kalau dari sisi DPR, untuk mengusulkan dan memperjuangkan daerah pemilihan itu sesuai yang ada di (UU MD3) dilaksanakan saja,” ujarnya.
Sri Mulyani lantas mempertanyakan konteks ‘mengkomunikasikan’ yang dimaksud anggota Komisi XI. Ia khawatir usulan tersebut memberikan konotasi bahwa eselon I Kemenkeu memiliki kekuatan untuk memfasilitasi rencana pembangunan/proposal/aspirasi anggota Komisi XI.
"Kalau Kementerian Keuangan sebagai mitra komisi XI, di mana anggota Komisi XI memiliki Dapil dan akan mengusulkan atau memperjuangkan program pembangunan ya dilakukan sama dengan komisi yang lain saja, seperti itu saja gimana? Artinya Bapak/Ibu sama seperti komisi lain," jelas Sri Mulyani.
“Bisa saja kan sebagai Komisi XI Anda berbicara tentang asumsi makro yang barangkali tidak membawa sesuatu yang konkrit, tapi waktu Pak Melchi (Melchias Marcus Mekeng) pulang di sana ternyata membutuhkan bendungan jembatan ya silakan disampaikan, memperjuangkan itu. Itu tidak ada masalah,”ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, tugas anggota Komisi XI sebagai mitra Kemenkeu memang membahas postur anggaran dan asumsi makro. Namun, Sri Mulyani juga memahami bahwa sebagai sebagai wakil Dapil yang membutuhkan beberapa kebutuhan yang sangat spesifik, anggota DPR perlu memperjuangkan Dapilnya.
Hal itu dilakukan melalui pembahasan postur belanja negara dengan Kementerian/Lembaga dan Komisi DPR terkait sesuai ketentuan.
Melchias sempat meminta agar usulan ini bisa diendapkan dan dibahas di rapat asumsi makro yang rencananya akan digelar malam ini.
Kendati demikian, anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Edison Betaubun tetap ingin memasukkan usulan Komisi XI terkait komunikasi antara Kemenkeu dan anggota Komisi XI sebagai bagian hasil putusan raker semalam. Pasalnya, anggota Komisi XI juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan dapil.
"Apakah tidak mungkin Kementerian Keuangan itu bisa membantu anggota DPR di Komisi XI untuk daerah pemilihannya kalau ada kepentingan pembangunan di daerah pemilihannya. Sebab, tidak mungkin Komisi XI harus bicara di Komisi IV atau Komisi V, hanya ada di komisi XI, dan semua menyangkut belanja negara itu kan terlibat Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan di situ,” kata Edison.
“Masak kita sejak 2009 sampai hari ini, saya sebagai anggota DPR RI Komisi XI yang tidak pernah pindah-pindah Komisi sampai hari ini belum pernah merasakan mitra kita (Kemenkeu) untuk kepentingan daerah pemilihan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan?” tambah Edison.
Kredibilitas Menkeu
Sri Mulyani mengungkapkan, sebagai Bendahara Umum Negara, ia harus menjaga kredibilitasnya. Usulan yang disampaikan Komisi XI, menurutnya perlu dibahas lebih dalam sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara etika dan tidak memberikan konotasi negatif.
“Jangan sampai karena kami harus menjaga kepentingan dari Komisi XI maka kepentingan besarnya terpengaruh karena Ibu dan Bapak sekalian membutuhkan Menteri Keuangan yang kredibel. Kalau Menteri Keuangan sudah mulai membawa-bawa proyek agak repot,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, pembahasan terkait daftar program pembangunan/aspirasi yang diusulkan merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga dan mitra kerja DPR yang terkait. Kemenkeu hanya menerima program yang telah disepakati dari K/L. Jika Presiden menginstruksikan untuk melakukan efisiensi, Kemenkeu bisa melakukan pemotongan anggaran.
"Kami mampu untuk memotong,biasanya, tapi kalau pembahasan, kami tidak. Kalau ada anak buah yang melakukan pembahasan malah Saya curiga," ujarnya.
Lebih lanjut, Edison meminta Sri Mulyani untuk mengawasi aparatnya saat membahas anggaran, termasuk di Banggaran Anggaran (Banggar) DRP. Sebagai salah satu anggota Banggar, Edison ingin mengingatkan Sri Mulyani untuk mengawasi pembahasan anggaran di Banggar DPR.
"Saya minta Menkeu untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap aparat pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, dalam pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR," ujar Edison dengan nada tinggi.
Mendengar hal itu, Sri Mulyani mengancam akan mencopot stafnya jika terlibat ‘permainan’ dalam pembahasan anggaran.
"Pak Edison, kalau punya nama staf saya siapa yang melakukan, kasih tahu saya. Hari ini juga akan saya copot," jawab Sri Mulyani dengan serupa.
Edison menyatakan tidak memiliki nama yang dimaksud.
Edison menyebutkan 'permainan' di Banggar DPR bisa berupa penggelembungan anggaran. Oleh karenanya, ia meminta Sri Mulyani meningkatkan pengawasannya.
"Saya mau mengingatkan karena baru sekarang Anda (Sri Mulyani) kembali menjadi Menteri Keuangan supaya Anda juga mengawasi apa yang terjadi di Badan Anggaran DPR karena kadang-kadang anggarannya diperbesar. Terjadi fakta di Komisi V, akhirnya proyeknya ratusan miliar tetapi disetor ke berbagai pihak puluhan miliar. Kok bisa disetujui anggaran sebesar itu yang diputuskan di Badan Anggaran DPR. Ada apa di balik semua itu?," kata Edison.
Menurut Edison, Komisi XI berhak mengkomunikasikan aspirasi kepada Menkeu untuk kemudian disampaikan ke K/L terkait. a
“Soal nanti Kementerian terkait mau tanggapi atau tidak, itu soal lain. Tetapi kementerian Keuangan sebagai mitra kita itu pantas untuk menerima usulan itu dan mengkomunikasikan dengan Kementerian terkait yang penting disesuaikan dengan anggaran belanja yang ada,” ujarnya.
Akhirnya, usulan Komisi XI tidak menjadi bagian dari keputusan Raker Kemenkeu dan Komisi XI semalam. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil bisa mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.
“Menurut hemat saya, kita endapkan dulu (usulan) ini, nggak perlu kita putuskan. Kita akan mencari yang sesuai dengan tugas kita masing-masing sebagai anggota Komisi XI dan Ibu Menteri sebagai Menteri Keuangan,” tutup Melchias sebagai pimpinan rapat.
Sri Mulyani mengungkapkan, sebagai Bendahara Umum Negara, ia harus menjaga kredibilitasnya. Usulan yang disampaikan Komisi XI, menurutnya perlu dibahas lebih dalam sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara etika dan tidak memberikan konotasi negatif.
“Jangan sampai karena kami harus menjaga kepentingan dari Komisi XI maka kepentingan besarnya terpengaruh karena Ibu dan Bapak sekalian membutuhkan Menteri Keuangan yang kredibel. Kalau Menteri Keuangan sudah mulai membawa-bawa proyek agak repot,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, pembahasan terkait daftar program pembangunan/aspirasi yang diusulkan merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga dan mitra kerja DPR yang terkait. Kemenkeu hanya menerima program yang telah disepakati dari K/L. Jika Presiden menginstruksikan untuk melakukan efisiensi, Kemenkeu bisa melakukan pemotongan anggaran.
"Kami mampu untuk memotong,biasanya, tapi kalau pembahasan, kami tidak. Kalau ada anak buah yang melakukan pembahasan malah Saya curiga," ujarnya.
Lebih lanjut, Edison meminta Sri Mulyani untuk mengawasi aparatnya saat membahas anggaran, termasuk di Banggaran Anggaran (Banggar) DRP. Sebagai salah satu anggota Banggar, Edison ingin mengingatkan Sri Mulyani untuk mengawasi pembahasan anggaran di Banggar DPR.
"Saya minta Menkeu untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap aparat pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, dalam pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR," ujar Edison dengan nada tinggi.
Mendengar hal itu, Sri Mulyani mengancam akan mencopot stafnya jika terlibat ‘permainan’ dalam pembahasan anggaran.
"Pak Edison, kalau punya nama staf saya siapa yang melakukan, kasih tahu saya. Hari ini juga akan saya copot," jawab Sri Mulyani dengan serupa.
Edison menyatakan tidak memiliki nama yang dimaksud.
Edison menyebutkan 'permainan' di Banggar DPR bisa berupa penggelembungan anggaran. Oleh karenanya, ia meminta Sri Mulyani meningkatkan pengawasannya.
"Saya mau mengingatkan karena baru sekarang Anda (Sri Mulyani) kembali menjadi Menteri Keuangan supaya Anda juga mengawasi apa yang terjadi di Badan Anggaran DPR karena kadang-kadang anggarannya diperbesar. Terjadi fakta di Komisi V, akhirnya proyeknya ratusan miliar tetapi disetor ke berbagai pihak puluhan miliar. Kok bisa disetujui anggaran sebesar itu yang diputuskan di Badan Anggaran DPR. Ada apa di balik semua itu?," kata Edison.
Menurut Edison, Komisi XI berhak mengkomunikasikan aspirasi kepada Menkeu untuk kemudian disampaikan ke K/L terkait. a
“Soal nanti Kementerian terkait mau tanggapi atau tidak, itu soal lain. Tetapi kementerian Keuangan sebagai mitra kita itu pantas untuk menerima usulan itu dan mengkomunikasikan dengan Kementerian terkait yang penting disesuaikan dengan anggaran belanja yang ada,” ujarnya.
Akhirnya, usulan Komisi XI tidak menjadi bagian dari keputusan Raker Kemenkeu dan Komisi XI semalam. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil bisa mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.
“Menurut hemat saya, kita endapkan dulu (usulan) ini, nggak perlu kita putuskan. Kita akan mencari yang sesuai dengan tugas kita masing-masing sebagai anggota Komisi XI dan Ibu Menteri sebagai Menteri Keuangan,” tutup Melchias sebagai pimpinan rapat.
No comments:
Post a Comment