Friday, September 16, 2016

Anies Baswedan Dinilai Berpotensi Saingi Ahok

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, dinilai sebagai figur yang mampu bersaing dengan bakal calon gubernur lainnya, termasuk dengan bakal calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada Pilkada DKI 2017.

Berdasarkan hasil simulasi head to head calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dilakukan lembaga survei, Poltracking Indonesia, elektabilitas Anies menjanjikan.
Bahkan, elektabilitas Anies yang dipasangkan dengan Sandiaga Uno beda tipis dengan pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Meski elektabilitas Ahok-Djarot lebih tinggi, yaitu sebesar 37,9 persen, pasangan Anies-Sandiaga menempel ketat dengan elektabilitas 36,4 persen.
Hasil survei juga menunjukkan, jika dipasangkan dengan Anies, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menang melawan Ahok yang berpasangan Heru Budi Hartono.
Elektabilitas Risma-Anies berdasarkan survei Poltracking mencapai 37,9 persen, sedangkan Ahok-Heru sebesar 35,6 persen.
Kendati demikian, jika Anies dihadapkan dengan Ahok (head to head) tanpa pasangan calon, elektabilitas Ahok masih memimpin.
Ahok mendapatkan elektabilitas 44,6 persen, sedangkan Anies memperoleh 30,7 persen.
"Jika Tri Rismaharini tidak jadi maju pilkada DKI, maka dua nama yang sangat potensial bisa mengalahkan Ahok adalah Sandiaga Uno dan Anies Baswedan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda saat pemaparan hasil survei di Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Ia juga mengatakan, hasil itu cukup mengejutkan mengingat belum ada kegiatan politik yang dilakukan Anies untuk maju pada Pilkada DKI 2017.
Hanta mengatakan, Poltracking memasukkan nama Anies dalam survei karena sejumlah partai menilai Anies sebagai figur yang baik dan cukup dikenal warga Ibu Kota.
Berdasarkan peta politik yang ada saat ini, kata Hanta, ada kemungkinan nama Anies dipertimbangkan masuk dalam poros alternatif yang diperkirakan akan dibentuk oleh PAN, PPP, PKB, dan Partai Demokrat.
Nama lain yang menurutnya juga akan dipertimbangkan adalah pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mehendra.
Poltracking melakukan survei ini pada 6-9 September 2016 dengan melibatkan 400 responden.
Margin of error survei ini diklaim sebesar 4,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode pengumpulan data dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner.
Wawancara dikontrol secara sistematis oleh peneliti pusat koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 20-30 persen dari total data yang masuk.

No comments:

Post a Comment