Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengadakan rapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Lewat rapat itu, Ahok mendapat informasi ada penggandaan jumlah pemilih yang masuk cikal daftar penduduk potensial pemilih pemilu.
"Dia bicara dari data itu sistemnya ada penggandaan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Ahok mengungkapkan, nama-nama yang ganda dalam daftar pemilih potensial itu membuat jumlah pemilih menggelembung. Bila dijumlah, ada sekitar 650 ribu yang namanya ganda dalam daftar.
"Jadi kita di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) ada 7,5 juta. Itu ada lebih dari 650 ribu lebih suara dobel namanya semua. Makanya saya minta mesti diselidiki," kata Ahok.
Dia ingin agar munculnya nama-nama ganda ini ditelisik. Yang jelas, menurut Ahok, kesalahan bukan berada di pihaknya, dalam hal ini Dinas Dukcapil Pemprov DKI, melainkan KPU-lah yang bersalah.
"Apakah ada oknum di Excel (piranti lunak di komputer) yang menggandakan? Bukan kita loh. Ini dari KPU. Kayak gini mesti diawasi," tuding Ahok.
KPU-lah, masih menurut Ahok, yang bertugas menginput data itu. Sementara Disdukcapil DKI telah menyebut hanya ada sekitar 7,5 juta pemilih yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Namun jumlah 7,5 juta pemilih itu bertambah sebesar sekitar 650 ribu suara tadi.
"Kalau dobel, berarti jumlah pemilih lebih dari 8 jutaan dong? Harusnya berdasarkan e-KTP dong, 7,5 juta diperkirakan," ujar Ahok.
Soal sisa penduduk DKI yang belum terekam e-KTP, Ahok menyarankan untuk menggunakan Surat Keterangan (Suket) pengganti sementara e-KTP. Memang Suket inilah yang tadi disoroti oleh Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti usai rapat dengan Ahok, karena Suket rawan penyimpangan.
Untuk menjaga Suket dari kecurangan pemilu, Ahok menyarankan agar KPU memeriksa Suket itu. Bukan seperti yang dirancang sekarang, Suket diperiksa di TPS, jelas cara terakhir ini tak akan bisa menjamin keaslian Suket, begitu menurut Ahok.
"Kalau di Australia, orang yang bawa surat keterangan sudah e-KTP. Orang kan enggak tahu ini asli atau palsu. Itu hitung suaranya harus di KPU, enggak boleh di TPS. Kalau di situ bisa dicek satu-satu yang masuk pilih ini asli atau enggak," kata Ahok.
Ahok menantang Bawaslu agar bisa mengawasi pelaksanaan Pilgub DKI 2017 dengan baik. "Makanya saya bilang tantang dia, Bawaslu harus lakukan (pengawasan -red)," ujar Ahok.
Diwawancarai terpisah sebelum Ahok, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menyatakan jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di DKI menurut Kementerian Dalam Negeri dan Disdukcapil DKI ada sekitar 7.344.000. Namun pihak penyelenggara pemilu kemudian mencocokan jumlah itu dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 kemarin. Jumlahnya ternyata, menurut Bawaslu, naik menjadi sekitar 8,2 juta.
"Hasil sinkronisasi data DP4-nya dengan DPT Pemilu terakhir, yakni Pilpres, ada 8,2 juta sekian," kata Mimah.
Sinkronisasi itu ada dalam tahap pencocokan dan penelitian (coklit) yang juga dilakukan Bawaslu DKI. Coklit dilakukan sedari 8 September dan akan terus digarap sampai 7 Oktober nanti.
No comments:
Post a Comment