Menurut Fraksi PPP, hal ini membuktikan bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko "Jokowi" Widodo tidak fokus dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan dan dijanjikan.
"Jadi, selama setahun ini, kami menilai Saudara Gubernur lebih fokus pada pencitraan ketimbang kerja nyata untuk pembangunan Jakarta demi terwujudnya Jakarta Baru," kata anggota Fraksi PPP Abdul Aziz, Senin (7/7/2014).
Hal ini disampaikan saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 di Gedung DPRD DKI.
Fraksi PPP, kata Abdul, mengatakan bahwa penyerapan yang rendah menyebabkan penurunan predikat pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hasil audit BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas pelaksanaan APBD 2013, yang menurun kinerjanya dari tahun 2012, dan 2011 mencapai tingkat Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Abdul.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap hal ini bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan. Namun, karena saat ini sedang dalam masa kampanye pemilu presiden, ia mengaku tak dapat menghindari hal tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, audit pengelolaan memang seharusnya dilakukan, baik di perusahaan swasta maupun di lembaga pemerintah. Audit dibutuhkan untuk menghindarkan penyalahgunaan anggaran.
"Tujuannya supaya tidak ada yang nyolong. Jadi, tidak ada masalah. Ramainya ini karena ada pilpres saja. Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) kan ikut pilpres. Makanya jadi ramai," kata dia di Balaikota Jakarta, Senin (23/6/2014).
"Jadi, selama setahun ini, kami menilai Saudara Gubernur lebih fokus pada pencitraan ketimbang kerja nyata untuk pembangunan Jakarta demi terwujudnya Jakarta Baru," kata anggota Fraksi PPP Abdul Aziz, Senin (7/7/2014).
Hal ini disampaikan saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 di Gedung DPRD DKI.
Fraksi PPP, kata Abdul, mengatakan bahwa penyerapan yang rendah menyebabkan penurunan predikat pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hasil audit BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas pelaksanaan APBD 2013, yang menurun kinerjanya dari tahun 2012, dan 2011 mencapai tingkat Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Abdul.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap hal ini bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan. Namun, karena saat ini sedang dalam masa kampanye pemilu presiden, ia mengaku tak dapat menghindari hal tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, audit pengelolaan memang seharusnya dilakukan, baik di perusahaan swasta maupun di lembaga pemerintah. Audit dibutuhkan untuk menghindarkan penyalahgunaan anggaran.
"Tujuannya supaya tidak ada yang nyolong. Jadi, tidak ada masalah. Ramainya ini karena ada pilpres saja. Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) kan ikut pilpres. Makanya jadi ramai," kata dia di Balaikota Jakarta, Senin (23/6/2014).
No comments:
Post a Comment