Pemerintah Dinilai Membiarkan Pelanggaran Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menilai, pemerintah membiarkan pelanggaran pemilu yang dilakukan setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun tim suksesnya. Hal itu terlihat dari lambannya penanganan kasus dugaan pelanggaran.

"Kami melihat pelanggaran pemilu seperti dibiarkan terjadi. Negara seperti tidak hadir dalam kompetisi sekarang yang harusnya berjalan adil, jujur," ujar anggota KID Rustam Ibrahim di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2014).

Ia mengatakan, pada penyelenggaraan Pilpres 2014, bentuk pelanggaran mulai dari pemberian informasi yang tidak benar, politik uang dan intimidasi terkesan tidak ditangani dengan cepat. Rustam menilai, hal itu dapat menjadi preseden buruk yang diikuti masyarakat.

Dia mencontohkan, kasus tabloid "Obor Rakyat" yang berisi informasi fitnah terhadap salah satu pasangan calon presiden. Menurut dia, penegakan hukum atas kasus itu berjalan lamban.

Hal itu, kata Rustam membuat elite-elite politik kerap memberi informasi yang kebenarannya tidak valid. Menurut dia, pemerintah seharusnya menjalankan peran yang lebih tegas dalam proses penegakan hukum pemilu.