JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menggelar konferensi pers (konpers) bersama untuk mengklarifikasi informasi soal kekisruhan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di Victoria Park, Hongkong.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, paparan media dilakukan untuk meluruskan informasi bahwa ada koleganya yang menyatakan bahwa TPS di Victoria Park dibuka kembali jika pemilih bersedia memilih pasangan calon nomor urut 1.
Konferensi pers digelar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2014) malam.
Selain Husni, semua komisioner KPU hadir dalam paparan itu, yaitu Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, dan Ida Budhiati. Ketua Bawaslu Muhammad juga hadir dalam acara tersebut.
Sebelumnya, beredar video kekisruhan pemungutan suara di Victoria park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Tampak ratusan tenaga kerja Indonesia yang ingin mencoblos gagal menyalurkan suaranya. Mereka kecewa karena tidak diberikan waktu tambahan untuk memberikan suaranya pada Pilpres 2014.
Dalam video yang diunggah Vina Nurita di Youtube, diduga ada kecurangan. Video berdurasi 4 menit 25 detik memperlihatkan seorang petugas yang diduga melakukan kecurangan. Dalam video tersebut, tampak para pemilih memegang ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Beredar pula kabar bahwa Sigit menyatakan akan membuka kembali TPS jika para pemilih memilih pasangan nomor urut 1. Di Victoria Park, hadir Sigit, Juri, dan Muhammad.
JAKARTA, KOMPAS.com — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera memberikan penjelasan terkait kekisruhan saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di Victoria Park, Hongkong.
Penjelasan diperlukan agar kepercayaan publik kepada KPU tidak terganggu. Pasalnya, menurut informasi yang beredar, kekisruhan itu juga dipicu keberpihakan komisioner KPU terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kalau tidak segera dibantah dan diklarifikasi, KPU sangat mungkin tidak dipercaya. Kabar ini berpengaruh pada kredibilitas pemilu dalam negeri," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
Menurut Titi, kabar tersebut dapat berdampak pada penyelenggaraan pemilu di dalam negeri. Dia mengatakan, konfirmasi segera dari KPU juga diperlukan agar kabar yang simpang siur ini tidak semakin berlarut-larut dan tidak semakin banyak pihak yang mendramatisasi suasana.
"Itu yang harus dijelaskan, masalahnya apa," kata Titi.
Secara pribadi, Titi tidak percaya komisioner KPU berpihak. Menurut dia, kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru mengarah ke fitnah.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah belum mau berkomentar atas kisruh pemilu di Hongkong. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya tidak berpihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mana pun. (Baca: Pilpres di Hongkong Kisruh, KPU Pastikan Tak Berpihak).
Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Celetukan panitia memperburuk situasi.
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tidak ada prosedur yang salah dalam pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) di Victoria Park, Hongkong. Bahkan, jumlah bilik suara di setiap TPSLN telah ditambah untuk mengantisipasi melonjaknya partisipasi pemilih.
"Teman-teman panitia pemilihan luar negeri (PPLN) sudah mengantisipasi jumlah pemilih yang pasti meningkat dengan menambah bilik suara. Jumlah bilik pada pemilu legislatif hanya lima setiap TPS, pemilu presiden yang lalu jadi enam bilik," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).
Ia mengatakan, idealnya, tidak ada pemilih yang tidak terfasilitasi untuk memilih hingga TPSLN ditutup. Ha ini mengingat PPLN Hongkong sudah mengumumkan soal penutupan sebelum hal itu dilakukan. Saat diumumkan itu pula, kata dia, tidak ada antrean pemilih di TPSLN.
Sebelumnya, beredar video kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Tampak ratusan tenaga kerja Indonesia yang gagal menyalurkan suaranya. Mereka kecewa karena tidak diberikan waktu tambahan untuk memberikan suara dalam Pilpres 2014.
KPU sudah memberikan klarifikasi perihal masalah tersebut. KPU menyatakan telah berupaya maksimal mengakomodasi semua pemilih di Victoria Park.
No comments:
Post a Comment