Kandidat calon wakil gubernur Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno, mengajak kandidat cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk berlari melintasi 267 kelurahan Jakarta. Namun Ahok tak menyanggupi 'tantangan' itu.
Ahok lebih memilih menyerah saja sebelum menyanggupi tantangan olah raga itu. Soalnya dia tidak kuat berlari sejauh itu.
"Enggak kuat gue (saya). Kalah sama dia gue lari," kata Ahok di kawasan Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Sebelumnya, Sandiaga menyatakan telah bernazar bila maju di Pilgub DKI 2017, dia akan berlari di 267 kelurahan Jakarta. Dia kemudian mengajak Ahok untuk ikut berlari, sekalian juga semua calon untuk berlari bersama.
"Boleh juga tuh ngajak (lari) semua calon, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (26/9) kemarin.
Konsep lari marathon itu direncanakannya jadi cara mengunjungi masyarakat. Rencana itu bisa direalisasikan selama setengah tahun ke depan.
"Saya bilang ini plan kita untuk enam bulan ke depan. Kalau misalnya Allah ingin kita menang dari proses sosialisasi ini. Tentunya kita dapat membawa suatu perubahan untuk Jakarta. Jadi butuh speed yang cepat. Kita dapat menyelesaikan 267 visit (kunjungan) di kelurahan," ujar Sandiaga beberapa waktu sebelumnya.
Tuesday, September 27, 2016
Pemprov DKI Anggarkan Rp 66 Miliar untuk Polisi dan TNI Amankan Pilkada
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 66 miliar untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
Anggaran tersebut diajukan dalam APBD Perubahan 2016 yang masih dalam pembahasan dengan DPRD DKI.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, nantinya anggaran itu akan diberikan kepada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.
"Itu Rp 45 miliar untuk Polda Metro Jaya dan Rp 21 miliar untuk Kodam Jaya. Jadi total Rp 66 miliar," kata Ratiyono, saat melakukan telekonferensi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Ratiyono meminta pendampingan dari Kemendagri untuk penetapan anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2016.
Sebab, saat ini APBD Perubahan masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD.
"Anggaran ini masuk dalam APBD Perubahan. Kami minta bantuan dari Kemendagri untuk mengawal agar anggaran bisa dicairkan," ucap dia.
Dalam Pilkada 2017 ini, Pemprov DKI Jakarta juga mendukung anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kedua lembaga itu mendapatkan anggaran sebesar Rp 478 miliar dan Rp 98 miliar.
"Kalau untuk KPU dan Bawaslu hibahnya sudah diserahkan. Dan saat ini juga sudah mulai digunakan. Tapi untuk pengamanan masih menunggu pengesahan APBD Perubahan," ujar dia.
DKI Jadikan Catatan PON 2016 sebagai Bekal Selenggarakan Asian Games
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjadikan catatan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 di Jawa Barat sebagai bekal untuk menyelenggarakan Asian Games 2018. DKI Jakarta menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games.
"Sehingga apa-apa kelemahan di sini, menjadi cacatan tersendiri bagi kami. Asian Games itu skala internasional yang diikuti oleh puluhan negara-negara Asia, dan penyelenggaraannya harus jauh lebih siap daripada ini (PON XIX)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Hotel Patra Jasa, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9/2016).
Djarot mengapresiasi penyelenggaraan PON XIX Jawa Barat. Perhelatan olahraga ini, kata dia, dapat membangun rasa persaudaraan antara atlet-atlet dan memunculkan bibit atlet potensial. Menurut Djarot, penyelenggaraan PON harus menjunjung tinggi sportivitas dan tidak sekadar mengejar medali.
"Tapi betul betul bisa kami evaluasi untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. DKI sudah berkomitmen bahwa dalam rangka penyelenggaraan PON XIX ini berusaha untuk sportif memberikan yang terbaik, bukan semata-mata untuk meraih medali," kata Djarot.
Prestasi kontingen DKI pada PON XIX dianggap Djarot sebagai batu pijakan untuk meningkatkan prestasi atlet Jakarta di ajang internasional, baik Sea Games maupun Asian Games.
Djarot bersama Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Firmansyah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Fatahillah, dan Komisi E DPRD DKI Jakarta mengunjungi PON XIX di Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9/2016). Rombongan menonton semi final basket putri dan senam.
"Kami datang ke Bandung untuk memberi dukungan kepada semua atlet yang berlaga di PON XIX ini. Sekaligus untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan PON di Jawa Barat ini," ucap Djarot.
"Sehingga apa-apa kelemahan di sini, menjadi cacatan tersendiri bagi kami. Asian Games itu skala internasional yang diikuti oleh puluhan negara-negara Asia, dan penyelenggaraannya harus jauh lebih siap daripada ini (PON XIX)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Hotel Patra Jasa, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9/2016).
Djarot mengapresiasi penyelenggaraan PON XIX Jawa Barat. Perhelatan olahraga ini, kata dia, dapat membangun rasa persaudaraan antara atlet-atlet dan memunculkan bibit atlet potensial. Menurut Djarot, penyelenggaraan PON harus menjunjung tinggi sportivitas dan tidak sekadar mengejar medali.
"Tapi betul betul bisa kami evaluasi untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. DKI sudah berkomitmen bahwa dalam rangka penyelenggaraan PON XIX ini berusaha untuk sportif memberikan yang terbaik, bukan semata-mata untuk meraih medali," kata Djarot.
Prestasi kontingen DKI pada PON XIX dianggap Djarot sebagai batu pijakan untuk meningkatkan prestasi atlet Jakarta di ajang internasional, baik Sea Games maupun Asian Games.
Djarot bersama Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Firmansyah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Asisten Sekda bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Fatahillah, dan Komisi E DPRD DKI Jakarta mengunjungi PON XIX di Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9/2016). Rombongan menonton semi final basket putri dan senam.
"Kami datang ke Bandung untuk memberi dukungan kepada semua atlet yang berlaga di PON XIX ini. Sekaligus untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan PON di Jawa Barat ini," ucap Djarot.
Digugat Rp 14 Miliar, Ahok Gugat Balik Kontraktor
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku digugat sebesar Rp 14 miliar oleh tujuh kontraktor.
Basuki mengatakan, kontraktor yang menggugatnya merupakan kontraktor abal-abal dalam pembangunan sekolah.
"Ini kan lagi kita sikat-sikatin nih. (Kontraktor) lagi gugat saya lagi ke pengadilan. Kurang ajar enggak tuh. Lagi gugat saya perdata karena saya (lelang) konsolidasi," ujar Basuki atau Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
Ahok mengatakan, kontraktor tersebut tidak suka karena dia menetapkan kebijakan lelang konsolidasi. Adapun lelang konsolidasi merupakan proyek pembangunan bernilai kecil dalam satu paket.
Pengerjaan paket proyek itu dilakukan oleh satu kontraktor yang menang lelang. Ahok berniat untuk menggugat balik kontraktor yang menggugatnya itu.
"Makanya, saya sudah instruksikan, saya mau gugat balik juga perdata karena banyak sekolah yang bangunannya jelek, menyebabkan kerugian puluhan dan ratusan miliar (rupiah) juga. Gue buat nyaho saja juga, lu gugat, gue gugat balik," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, tujuh kontraktor itu kini sudah masuk dalam daftar hitam. Ahok tidak mau mengambil risiko dengan menggunakan jasa mereka lagi dalam pembangunan sekolah. (Baca: Ahok Pastikan Tak Beri Kesempatan Kontraktor "Abal-abal" Menang Lelang)
Adapun dari sekitar 1.708 bangunan sekolah di Jakarta saat ini, hanya 885 yang dalam keadaan layak. Sisanya, yakni sekitar 823, dinilai tidak layak pakai akibat rusak dalam berbagai skala, baik ringan, sedang, maupun berat.
Pengamat: Publik Jangan Hanya Terpesona Kesantunan
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mendorong publik tidak terpaku pada penilaian kepribadian pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur saat akan memilih dalam Pilkada DKI 2017. Syamsuddin menyampaikan itu untuk menanggapi hasil penelitian dari Riset Indonesia yang menyatakan sisi kepribadian calon paling banyak disoroti warga Jakarta, dibanding hal kinerja.
"Jangan sampai publik hanya terpesona dengan kesantunan atau ke-cool-an, tapi yang paling penting adalah kinerja," kata Syamsudin, dalam acara pemaparan riset bertema "Menuju DKI 2017: Kriteria Gubernur Pilihan Rakyat", bersama Riset Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Sisi kepribadian, kata Syamsuddin, hanya bagian kecil yang dibutuhkan dari sosok pemimpin. Kebaikan secara personal dianggap Syamsuddin tidak menjamin baiknya kompetensi yang dimiliki seseorang.
"Sebab itu tidak menyangkut kapasitas atau kemampuan suatu pasangan calon mengenai tanggung jawab dalam membentuk pemerintahan," ujar Syamsuddin.
(Baca: Kepribadian Calon Gubernur DKI Paling Disoroti Publik Dibanding Kinerja)
Dalam kesempatan yang sama, analis hukum dari Kode Inisiatif, Veri Junaidi, prihatin sekaligus khawatir jika masalah personaliti yang dimunculkan pada Pilkada DKI 2017.
Veri menilai, lebih baik pasangan calon berdebat soal gagasan masing-masing. Bagaimana soal pelayanan publik, penanganan kasus korupsi, kemacetan, tantangan Jakarta kedepan, dan sebagainya. Tak perlu yang diperdebatkan masalah personaliti.
"Agak mengkhawatirkan kalau ditonjolkan ke depan. Bisa jadi kalau personaliti yang dimunculkan, jangan heran jika isu SARA lebih banyak muncul," ujar Veri.
"Jangan sampai publik hanya terpesona dengan kesantunan atau ke-cool-an, tapi yang paling penting adalah kinerja," kata Syamsudin, dalam acara pemaparan riset bertema "Menuju DKI 2017: Kriteria Gubernur Pilihan Rakyat", bersama Riset Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Sisi kepribadian, kata Syamsuddin, hanya bagian kecil yang dibutuhkan dari sosok pemimpin. Kebaikan secara personal dianggap Syamsuddin tidak menjamin baiknya kompetensi yang dimiliki seseorang.
"Sebab itu tidak menyangkut kapasitas atau kemampuan suatu pasangan calon mengenai tanggung jawab dalam membentuk pemerintahan," ujar Syamsuddin.
(Baca: Kepribadian Calon Gubernur DKI Paling Disoroti Publik Dibanding Kinerja)
Dalam kesempatan yang sama, analis hukum dari Kode Inisiatif, Veri Junaidi, prihatin sekaligus khawatir jika masalah personaliti yang dimunculkan pada Pilkada DKI 2017.
Veri menilai, lebih baik pasangan calon berdebat soal gagasan masing-masing. Bagaimana soal pelayanan publik, penanganan kasus korupsi, kemacetan, tantangan Jakarta kedepan, dan sebagainya. Tak perlu yang diperdebatkan masalah personaliti.
"Agak mengkhawatirkan kalau ditonjolkan ke depan. Bisa jadi kalau personaliti yang dimunculkan, jangan heran jika isu SARA lebih banyak muncul," ujar Veri.
Ahok: Kalau Bicara Guru, Jakarta Kalah sama Yogyakarta, tetapi...
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju jika pendidikan di Yogyakarta lebih baik daripada Jakarta dalam beberapa hal. Basuki atau Ahok pun mengatakan, kualitas guru di Yogyakarta jauh lebih baik.
"Kalau bicara mutu guru, Jakarta kalah sama Yogyakarta. Orang Yogyakarta itu lebih punya hati untuk jadi guru," ujar Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
"Namun, kalau kamu bilang, lamanya partisipasi anak sekolah, wah Yogya kalah sama Jakarta," tambah Ahok.
Ahok mengatakan, mayoritas anak-anak di Yogyakarta menempuh pendidikan sembilan tahun, sementara di Jakarta sudah 10 tahun. Kemudian, jika dilihat dari segi prestasi di tingkat internasional, siswa di Jakarta lebih banyak meraih juara daripada siswa Yogyakarta.
Selain itu, tingkat anak yang putus sekolah di Yogyakarta juga lebih tinggi dari Jakarta, yaitu 13 persen, sementara di Jakarta hanya 0,4 persen.
"Jadi, Anda mau nilai dari mana? Kalau Anda mengatakan, Jakarta pasti kalah sama Yogyakarta, betul. Gurunya kalah, mentalnya. Namun, kalau prestasinya, juaranya, wah Jakarta lebih banyak," ujar Ahok. (Baca: Wapres Sebut Guru Zaman Sekarang Lebih Pragmatis)
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti kualitas pendidikan di Jakarta. Menurut dia, dengan anggaran besar untuk tiap anak per tahunnya, pendidikan di Jakarta tidak jauh lebih baik dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"DIY mengalokasikan Rp 500.000 per anak per tahun. Akan tetapi, (soal) kinerja pendidikannya, DIY jauh lebih baik daripada DKI," kata Anies.
"Orang Pulau Selalu 'Manfaatin' Pilkada Minta Belas Kasihan, Saya Bilang, Enggak Ada"
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanen ikan kerapu di perairan Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2016).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak ingin memanjakan warga di Kepulauan Seribu. Terkait program budidaya ikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mau bekerja sama dengan warga yang serius bekerja.
"Saya enggak mau manjain. Saya biasa sama orang pulau, orang pulau selalu manfaatin pilkada, manfaatin apa, minta belas kasihan, minta terus. Enggak ada, enggak ada saya bilang," ujar Basuki atau Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
Ahok tidak mau membantu budidaya ikan untuk semua warga. Dia hanya mau membantu warga yang tidak malas. Menurut dia, ini adalah cara untuk mengedukasi warga agar mengerti tanggung jawab.
Program budidaya ikan yang ditawarkan Pemprov DKI sendiri memiliki pola pembagian keuntungan yang menguntungkan warga. Warga akan mendapat keuntungan 80 persen, sementara Pemprov DKI mendapat 20 persen.
Menurut Ahok, cara ini sekaligus menghindari warga yang hanya ingin menerima bantuan gratis.
"Saya tawarkan program. Kita nih bisnis, kalau kamu dikasih gratis, semua orang minta," ujar Ahok. (Baca: Di Kepulauan Seribu, Ahok Kembali Sampaikan ke Warga "Jangan Pilih Saya")
Program ini merupakan kerja sama antara Pemprov DKI dan Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Pada tahap awal program ini, delapan alumnus STP akan membantu budidaya di Kepulauan Seribu.
Pemprov DKI memberi modal awal keramba jaring apung (KJA), benih ikan kerapu, dan pakan. Lokasi budidaya ditempatkan di Perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang.
Pemprov DKI Santuni Keluarga Petugas Dinas Pertamanan yang Tewas di Bundaran HI
Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI Jakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan bantuan pada keluarga Sugito (47), petugas harian lepas (PHL) Distamkam DKI yang meninggal dunia saat bertugas di kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (26/9) siang.
Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) DKI Jakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan bantuan kepada keluarga Sugito (47), petugas harian lepas (PHL) Distamkam DKI yang meninggal dunia saat bertugas di kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (26/9) siang.
"Bantuan yang diberikan sebesar Rp 156.600.000 dan beasiswa sebesar Rp 12.000.000," ujar Kadis Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchilisin, Selasa (27/9).
Pihaknya mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyampaikan belasungkawa atas kejadian tersebut.
Ia berharap, bantuan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi keluarga dan masa depan anak dari Sugito.
"Kita juga ikut bantu mulai dari rumah sakit, antar jemput jenazah hingga pengajian di rumah," kata Djafar.
Ahok Sebut Bukit Duri Akan Ditertibkan pada 28 September
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penertiban bangunan di Bukit Duri, di bantaran Kali Ciliwung, akan dilaksanakan pada Rabu (28/9/2016).
Penertiban bangunan di Bukit Duri dilakukan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung.
"Bukit Duri besok mungkin kita akan bongkar, saya kira," ujar Basuki atau Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
(Baca: Pemkot Jaksel Pastikan Bukit Duri Ditertibkan 28 September)
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melayangkan surat peringatan ketiga (SP 3) untuk warga Bukit Duri, Selasa (20/9/2016). SP 3 diberikan kepada 170 pemilik rumah di RW 09, 10, 11, dan 12.
Ahok tidak ambil pusing jika ada warga yang masih ingin bertahan di rumah masing-masing meski penertiban akan tetap dilakukan.
"Ya didorong saja keluar dari rumah," ujar Ahok.
Pemberian SP 3 sempat menuai penolakan dari sejumlah warga. Beberapa warga di RT 06 dan RT 05 ada yang menolak menandatangani surat terima sehingga para petugas Satpol PP hanya menempelkan SP 3 di tembok rumah warga.
"Bukit Duri besok mungkin kita akan bongkar, saya kira," ujar Basuki atau Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
(Baca: Pemkot Jaksel Pastikan Bukit Duri Ditertibkan 28 September)
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melayangkan surat peringatan ketiga (SP 3) untuk warga Bukit Duri, Selasa (20/9/2016). SP 3 diberikan kepada 170 pemilik rumah di RW 09, 10, 11, dan 12.
Ahok tidak ambil pusing jika ada warga yang masih ingin bertahan di rumah masing-masing meski penertiban akan tetap dilakukan.
"Ya didorong saja keluar dari rumah," ujar Ahok.
Pemberian SP 3 sempat menuai penolakan dari sejumlah warga. Beberapa warga di RT 06 dan RT 05 ada yang menolak menandatangani surat terima sehingga para petugas Satpol PP hanya menempelkan SP 3 di tembok rumah warga.
Petugas PPSU dan PHL Jakpus Disuntik Anti-tetanus
Sebanyak 450 petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) serta petugas harian lepas (PHL) di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat diberikan imunisasi tetanus toksoid, Selasa (27/9/2016).
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan, pemberian vaksin tetanus terhadap petugas PPSU dan PHL ini dilakukan untuk mengantisipasi jika mereka terkena benda tajam.
Terlebih, petugas tersebut kerap berurusan dengan saluran air dan jalan.
"Para petugas PPSU dan PHL ini tugasnya sangat berat, mengandung risiko cukup tinggi dan rentan terkena tetanus. Jadi jangan sampai ada petugas yang tidak diimunisasi," kata Mangara, Selasa.
Ia menambahkan, tetanus merupakan penyakit yang disebabkan bakteri Clostridium tetani yang masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, seperti luka terkena paku, pisau, atau pecahan kaca. Bakteri ini akan menyerang sistem urat saraf dan otot.
"Saya tekankan sekali lagi, semua anggota PPSU dan PHL harus diberikan imunisasi tetanus, jangan sampai tidak. Penyakit ini fatal dan mematikan karena racunnya menyerang sistem saraf," ujar dia.
(Baca juga: DPRD DKI Soroti PHL dan PPSU pada Pilkada DKI)
Ahok: Lu kalau Mau Fitnah Cari yang Lebih Cerdas Dong
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran dengan berbagai rumor yang beredar terkait pengusungannya oleh PDI Perjuangan. Salah satunya mengenai isu Basuki yang harus mempekerjakan kader PDI-P di internal Pemprov DKI jika diusung.
"Astaghfirullahaladzim. Lu kalau mau fitnah cari yang lebih cerdas dong," ujar Basuki atau Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).
Ahok pun menyinggung rumor lain bahwa dia harus menyetor Rp 10 triliun kepada PDI-P jika mau diusung. Ahok mengaku lebih memilih untuk mendeposito uang tersebut daripada menyetorkannya ke partai.
Sambil bergurau, Ahok menduga bisa saja nanti muncul gosip bahwa dia tidak akan maju pilkada jika diberi uang Rp 10 triliun.
"Hati-hati ya. Ahok tidak bisa dibayar dengan uang, kecuali dengan nyawanya. Harganya, ya nyawanya," ujar Ahok.
PDI Perjuangan memutuskan untuk kembali mengusung petahanaBasuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. (Baca: Prasetio Edi Diusulkan Gantikan Nusron sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot)
Keputusan ini diumumkan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016). Ahok dan Djarot sudah mendaftar ke KPU DKI pada Rabu (21/9/2016).
Ahok: Nusron Jangan Tinggal BNP2TKI, Prasetio PDIP Bersedia Pimpin
Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat kini kosong selepas Nusron Wahid lengser dari jabatan itu. Ahok sendiri mengungkapkan politisi PDIP Jakarta Prasetio Edi Marsudi bersedia memimpin tim suksesnya di Pilgub DKI 2017.
"Gampang. Bisa teman-teman yang putuskan. Si Pras (Prasetio Edi Marsudi) juga bersedia. Gampang lah. Terserah dari mana saja," kata Ahok di Perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Dia berbicara di samping politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi yang mendampingi dalam kunjungan ini. Menurut Ahok, Nusron memang belum resmi sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot yang didaftarkan ke KPU.
"Pak Nusron enggak jadi Ketua Tim Sukses kok. Dia kan enggak pernah resmi sebagai Ketua Tim Sukses. Cuma waktu itu dia koordinir saja," kata Ahok.
Bahkan Ahok juga menyayangkan bila Nusron terus menjabat ketua timses hingga resmi terdaftar di KPU. Soalnya ada tanggung jawab penting yang harus ditinggalkan, yakni jabatan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI).
"Kan dia sayang dong mesti berhenti dari BNP2TKI," kata Ahok.
"Gampang. Bisa teman-teman yang putuskan. Si Pras (Prasetio Edi Marsudi) juga bersedia. Gampang lah. Terserah dari mana saja," kata Ahok di Perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Dia berbicara di samping politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi yang mendampingi dalam kunjungan ini. Menurut Ahok, Nusron memang belum resmi sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot yang didaftarkan ke KPU.
"Pak Nusron enggak jadi Ketua Tim Sukses kok. Dia kan enggak pernah resmi sebagai Ketua Tim Sukses. Cuma waktu itu dia koordinir saja," kata Ahok.
Bahkan Ahok juga menyayangkan bila Nusron terus menjabat ketua timses hingga resmi terdaftar di KPU. Soalnya ada tanggung jawab penting yang harus ditinggalkan, yakni jabatan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI).
"Kan dia sayang dong mesti berhenti dari BNP2TKI," kata Ahok.
Boy Sadikin Kesal Kepemimpinan Ahok Disebut Mirip Ali Sadikin
Boy Sadikin kesal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut-sebut mirip dengan sang ayah yakni Ali Sadikin. Hal itu terlontar usai pernyataan yang diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Mantan Ketua DPD PDIP DKI itu bahkan memilih hengkang saat tahu bahwa partai berlambang banteng tersebut, sepakat untuk mengusung Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017. Ia menilai sosok kepemimpinan Ahok tidak sama dengan apa yang telah ayahnya lakukan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dibilang Ahok dengan Ali Sadikin mirip. Saya bilang tanya ke masyarakat kalau tanya saya, saya bilang ya nggak mirip, kalau mirip saya pilih dia, dukung dia. Enggak tahu Pak Hasto tuh bisa ngomong gitu juga saya bingung. Kalau mirip, saya dukung dia. Ini karena nggak mirip, ya saya nggak milih dia. Kan aneh," ujar Boy Sadikin di kediamannya, Jl. Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2016).
Boy yang saat ini bergabung dengan tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno berujar, jika PDIP mendukung Ahok-Djarot janganlah membanding-bandingkan dengan Ali Sadikin atau yang akrab dipanggil Bang Ali.
"Seakan-akan Hasto tahu kepemimpinan Bapak saya dengan Ahok. Saya pengen tahu pada tahun 1966 sampe 1977 Hasto ada di Jakarta atau masih di Jawa. Umurnya juga berapa kok bisa bandingin kepemimpinan ayah saya dengan Ahok. Kalau mau dukung Ahok ya dukung aja lah nggak usah bandingkan," kata Boy.
Sebelumnya, Hasto Kristoyanto berujar bahwa sosok Ali Sadikin sebagai pemimpin DKI Jakarta terdapat pada diri Ahok saat ini. Sosok itulah yang tepat untuk memimpin DKI Jakarta dengan berbagai problematika yang ada.
"Sementara Ahok juga diperlukan sebagai sosok yang bagaikan Ali Sadikin. Sosok pemimpin yang punya ketegasan dan berani bersikap. Termasuk menegakkan aturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat DKI," ungkap Hasto.
Sebab pandangan yang berbeda terkait pasangan cagub-cawagub yang diusung dalam Pilgub DKI 2017, Boy memutuskan untuk hengkang dari PDIP pada Rabu (21/9) lalu. Tepat di hari pendaftaran Ahok-Djarot ke KPU DKI.
Mantan Ketua DPD PDIP DKI itu bahkan memilih hengkang saat tahu bahwa partai berlambang banteng tersebut, sepakat untuk mengusung Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017. Ia menilai sosok kepemimpinan Ahok tidak sama dengan apa yang telah ayahnya lakukan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dibilang Ahok dengan Ali Sadikin mirip. Saya bilang tanya ke masyarakat kalau tanya saya, saya bilang ya nggak mirip, kalau mirip saya pilih dia, dukung dia. Enggak tahu Pak Hasto tuh bisa ngomong gitu juga saya bingung. Kalau mirip, saya dukung dia. Ini karena nggak mirip, ya saya nggak milih dia. Kan aneh," ujar Boy Sadikin di kediamannya, Jl. Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2016).
Boy yang saat ini bergabung dengan tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno berujar, jika PDIP mendukung Ahok-Djarot janganlah membanding-bandingkan dengan Ali Sadikin atau yang akrab dipanggil Bang Ali.
"Seakan-akan Hasto tahu kepemimpinan Bapak saya dengan Ahok. Saya pengen tahu pada tahun 1966 sampe 1977 Hasto ada di Jakarta atau masih di Jawa. Umurnya juga berapa kok bisa bandingin kepemimpinan ayah saya dengan Ahok. Kalau mau dukung Ahok ya dukung aja lah nggak usah bandingkan," kata Boy.
Sebelumnya, Hasto Kristoyanto berujar bahwa sosok Ali Sadikin sebagai pemimpin DKI Jakarta terdapat pada diri Ahok saat ini. Sosok itulah yang tepat untuk memimpin DKI Jakarta dengan berbagai problematika yang ada.
"Sementara Ahok juga diperlukan sebagai sosok yang bagaikan Ali Sadikin. Sosok pemimpin yang punya ketegasan dan berani bersikap. Termasuk menegakkan aturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat DKI," ungkap Hasto.
Sebab pandangan yang berbeda terkait pasangan cagub-cawagub yang diusung dalam Pilgub DKI 2017, Boy memutuskan untuk hengkang dari PDIP pada Rabu (21/9) lalu. Tepat di hari pendaftaran Ahok-Djarot ke KPU DKI.
Ini Penjelasan Sandiaga Uno Simpan Uang di Luar Negeri
Pengusaha nasional, Sandiaga Uno, mengikutsertakan 10 lebih perusahaannya dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Selama ini, ada aset perusahaannya yang disimpan di luar negeri. Kenapa?
Sandiaga yang juga calon wakil gubernur DKI Jakarta mengatakan, ada alasan sederhana mengapa aset perusahaannya ada yang disimpan di luar negeri.
"Sebagai pengusaha, simpel saja kok, kita melihat dalam berinvestasi itu dilihat mana yang lebih menjanjikan imbal hasil yang baik, dan keuntungan. Menurut saya ini adalah keniscayaan bahwa ke depan Indonesia harus menghadirkan iklim investasi yang lebih kondusif. Malah kalau bisa kita punya satu pulau yang didedikasikan financial center," papar Sandiaga di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Soal satu pulau yang dijadikan pusat keuangan, Sandiaga mengatakan, pulau itu bisa difungsikan untuk menampung kegiatan berinvestasi di Indonesia.
"Financial center itu untuk menampung kegiatan berinvestasi di Indonesia yang diberikan insentif, dari segi kemudahan perizinan maupun hal-hal yang berkaitan dengan keluhan investor bahwa berinvestasi di Indonesia itu ribet. Itu intinya. Kalau itu bisa diselesaikan uang itu akan balik sendiri," paparnya.
Sandiaga yang juga calon wakil gubernur DKI Jakarta mengatakan, ada alasan sederhana mengapa aset perusahaannya ada yang disimpan di luar negeri.
"Sebagai pengusaha, simpel saja kok, kita melihat dalam berinvestasi itu dilihat mana yang lebih menjanjikan imbal hasil yang baik, dan keuntungan. Menurut saya ini adalah keniscayaan bahwa ke depan Indonesia harus menghadirkan iklim investasi yang lebih kondusif. Malah kalau bisa kita punya satu pulau yang didedikasikan financial center," papar Sandiaga di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Soal satu pulau yang dijadikan pusat keuangan, Sandiaga mengatakan, pulau itu bisa difungsikan untuk menampung kegiatan berinvestasi di Indonesia.
"Financial center itu untuk menampung kegiatan berinvestasi di Indonesia yang diberikan insentif, dari segi kemudahan perizinan maupun hal-hal yang berkaitan dengan keluhan investor bahwa berinvestasi di Indonesia itu ribet. Itu intinya. Kalau itu bisa diselesaikan uang itu akan balik sendiri," paparnya.
Ini Isi Kontrak Politik Gerindra dengan Anies-Sandiaga Uno
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menandatangani kontrak politik dengan partai pengusungnya yakni Gerindra dan PKS. Kontrak politik ini disebut sebagai gentleman's agreement.
Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkap sedikit isi dari kontrak politik. Setidaknya ada empat poin garis besar dari gentleman's agreement tersebut.
"Gentleman's agreement Anies-Sandi untuk menjalankan manifesto perjuangan Partai Gerindra," ungkap Arief saat dihubungi, Selasa (27/9/2016).
Isi perjanjian itu pertama adalah mengenai keberpihakan kepada rakyat kecil. Anies-Sandi diwajibkan untuk 'memanusiakan' masyarakat kecil di DKI Jakarta.
"Anies-Sandi harus mengewongkan masyarakat kecil. Seperti dalam hal penggusuran, sekalipun masyarakat itu tinggal di lahan yang dimiliki negara namun cara menggusurnya harus lebih manusiawi," jelas Arief.
"Pastikan tidak ada kekerasan pada masyarakat yang digusur, ajak masyarakat berpartisipasi dalam berbagai pembangunan di Jakarta," imbuhnya.
Kontrak politik yang kedua adalah mengenai sistem pemerintahan yang bersih. Termasuk pengharaman terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
"Tidak korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," kata Arief.
Ketiga adalah soal keberpihakan pada ekonomi rakyat. Pasangan Anies-Sandi diminta untuk memperbanyak pusat-pusat perbelanjaan pasar tradisional sebagai pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.
"Lalu harus menyelesaikan masa jabatannya," Arief menambahkan.
Sayangnya Gerindra belum bisa merilis gentleman's agreement yang diteken Anies-Sandiaga. Kemudian soal pemenangan pasangan tersebut, Arief menyatakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto akan turun sebagai juru kampanye bersama Boy Sadikin.
"(Pak Prabowo) jadi jurkam-lah, tim pemenanganya Pak Boy nanti. Saya juga jurkam lagi. (Strategi) masih digodok," ucap Arief.
Sebelumnya Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap soal kontrak politik Anies-Sandiaga. Itu disebut sebagai kontrak moral yang mewajibkan Anies harus menyelesaikan masa jabatan jika terpilih sebagai Gubernur DKI.
"Kalau sampai perjanjian tertulis supaya Anies tidak maju Pilpres nggak ada. Tapi kalau sebatas kontrak moral untuk menyelesaikan masa jabatan memang itu ada," terang Dasco, Selasa (27/9).
Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkap sedikit isi dari kontrak politik. Setidaknya ada empat poin garis besar dari gentleman's agreement tersebut.
"Gentleman's agreement Anies-Sandi untuk menjalankan manifesto perjuangan Partai Gerindra," ungkap Arief saat dihubungi, Selasa (27/9/2016).
Isi perjanjian itu pertama adalah mengenai keberpihakan kepada rakyat kecil. Anies-Sandi diwajibkan untuk 'memanusiakan' masyarakat kecil di DKI Jakarta.
"Anies-Sandi harus mengewongkan masyarakat kecil. Seperti dalam hal penggusuran, sekalipun masyarakat itu tinggal di lahan yang dimiliki negara namun cara menggusurnya harus lebih manusiawi," jelas Arief.
"Pastikan tidak ada kekerasan pada masyarakat yang digusur, ajak masyarakat berpartisipasi dalam berbagai pembangunan di Jakarta," imbuhnya.
Kontrak politik yang kedua adalah mengenai sistem pemerintahan yang bersih. Termasuk pengharaman terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
"Tidak korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," kata Arief.
Ketiga adalah soal keberpihakan pada ekonomi rakyat. Pasangan Anies-Sandi diminta untuk memperbanyak pusat-pusat perbelanjaan pasar tradisional sebagai pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.
"Lalu harus menyelesaikan masa jabatannya," Arief menambahkan.
Sayangnya Gerindra belum bisa merilis gentleman's agreement yang diteken Anies-Sandiaga. Kemudian soal pemenangan pasangan tersebut, Arief menyatakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto akan turun sebagai juru kampanye bersama Boy Sadikin.
"(Pak Prabowo) jadi jurkam-lah, tim pemenanganya Pak Boy nanti. Saya juga jurkam lagi. (Strategi) masih digodok," ucap Arief.
Sebelumnya Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap soal kontrak politik Anies-Sandiaga. Itu disebut sebagai kontrak moral yang mewajibkan Anies harus menyelesaikan masa jabatan jika terpilih sebagai Gubernur DKI.
"Kalau sampai perjanjian tertulis supaya Anies tidak maju Pilpres nggak ada. Tapi kalau sebatas kontrak moral untuk menyelesaikan masa jabatan memang itu ada," terang Dasco, Selasa (27/9).
Fayakhun Sodorkan Diri Gantikan Nusron, Begini Respons Ahok
Kader Partai Golkar Nusron Wahid memang telah melepas jabatan Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Bahkan Ahok sendiri menyarankan politisi PDIP Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjadi pengganti Nusron. Namun Partai Golkar tetap mengajukan pengganti Nusron.
"Banyak kalau Golkar (pengganti Nusron). Kalau Bang Nusron kan kebetulan Ketua Pemenangan Golkar Indonesia I. Ada Bang Agun Gunandjar. Kemudian saya sendiri Ketua Golkar DKI. Jadi kalau stok kader banyak lah kita," kata Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Fayakhun Andriadi di Perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016). Fayakhun menemani Ahok ke wilayah tersebut.
Untuk Nusron sendiri, Golkar menyerahkan keputusan kepada yang bersangkutan, apakah tetap jadi ketua timses Ahok-Djarot dan meninggalkan amanat sebagai Ketua BNP2TKI, atau mundur dari ketua timses dan tetap memegang amanat sebagai Ketua BNP2TKI. Ternyata, Nusron memilih opsi yang terakhir itu.
"Kalau Golkar kan stoknya banyak. seperti Bang Nusron yang lain kan banyak. Artinya kalau 'lead' silakan. Kalau dia enggak mau, kader yang lain," kata Fayakhun.
Namun Golkar juga tak berambisi menempati posisi itu, yang penting Ahok-Djarot menang. Sore ini, kabarnya empat parpol pendukung Ahok-Djarot membahas soal pengganti Nusron sebagai ketua timses. Namun Fayakhun tak menerima undangan pembahasan itu.
"Ah, undangan rapat saja belum diterima sampai sekarang," kata Fayakhun.
Ternyata Fayakhun sendiri masuk ke dalam stok kader Golkar yang bisa memimpin timses Ahok di Pilgub DKI 2017. Soal hal ini, Ahok sedikit berkelakar.
"Kalau enggak suka Fayakhun, kita fathanah. Kalau enggak suka fathanah, kita cari yang sidik. Begitu kan?" kata Ahok bercanda, ditanyai terpisah.
"Banyak kalau Golkar (pengganti Nusron). Kalau Bang Nusron kan kebetulan Ketua Pemenangan Golkar Indonesia I. Ada Bang Agun Gunandjar. Kemudian saya sendiri Ketua Golkar DKI. Jadi kalau stok kader banyak lah kita," kata Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Fayakhun Andriadi di Perairan Karang Lebar, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016). Fayakhun menemani Ahok ke wilayah tersebut.
Untuk Nusron sendiri, Golkar menyerahkan keputusan kepada yang bersangkutan, apakah tetap jadi ketua timses Ahok-Djarot dan meninggalkan amanat sebagai Ketua BNP2TKI, atau mundur dari ketua timses dan tetap memegang amanat sebagai Ketua BNP2TKI. Ternyata, Nusron memilih opsi yang terakhir itu.
"Kalau Golkar kan stoknya banyak. seperti Bang Nusron yang lain kan banyak. Artinya kalau 'lead' silakan. Kalau dia enggak mau, kader yang lain," kata Fayakhun.
Namun Golkar juga tak berambisi menempati posisi itu, yang penting Ahok-Djarot menang. Sore ini, kabarnya empat parpol pendukung Ahok-Djarot membahas soal pengganti Nusron sebagai ketua timses. Namun Fayakhun tak menerima undangan pembahasan itu.
"Ah, undangan rapat saja belum diterima sampai sekarang," kata Fayakhun.
Ternyata Fayakhun sendiri masuk ke dalam stok kader Golkar yang bisa memimpin timses Ahok di Pilgub DKI 2017. Soal hal ini, Ahok sedikit berkelakar.
"Kalau enggak suka Fayakhun, kita fathanah. Kalau enggak suka fathanah, kita cari yang sidik. Begitu kan?" kata Ahok bercanda, ditanyai terpisah.
Ahok: Perpecahan Itu Biasa, Kubu Sebelah Juga Pecah
Kandidat calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap adanya perpecahan di internal pendukungnya sebagai hal yang wajar. Lagipula, kubu sebelah juga pecah dan ada yang mendukung dirinya di Pilgub DKI 2017.
"Ya perpecahan biasa saja. Kamu kira, semua enggak ada perpecahan? Kamu lihat saja, kelompok sana juga ada yang pendukung kita, macam-macam," kata Ahok di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Sebagaimana diketahui, di kubu penantang Ahok ada koalisi Cikeas yang dimotori Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti dan Sylviana Murni. Namun ada kader Partai Demokrat yang mendukung Ahok, yakni Ruhut Sitompul dan Hayono Isman.
Menurutnya, perbedaan pemikiran adalah hal yang manusiawi. Dia menganalogikan, untuk konteks keagamaan saja rumah ibadah juga tak selamanya penuh. Bisa saja orang-orang punya perbedaan pandangan.
Soal konteks politik, perbedaan di kalangan pendukungnya diyakininya tak akan mempengaruhi tingkat keterpilihan (elektabilitas) dia di Pilgub DKI 2017.
"Enggak lah. Tergantung rakyat yang memilih lah," kata Ahok.
Sementara politisi Golkar yang juga anggota DPR Fayakhun memandang perbedaan itu sebagai ciri khas demokrasi. Perbedaan itu tak bisa disebut sebagai perpecahan. Sebagaimana diketahui pula, kini muncul isu perebutan ketua tim pemenangan Ahok-Djarot selepas PDIP masuk sebagai pengusung Ahok.
"Kalau kemudian dibilang perpecahan, itu terlalu bombastis juga ya. Lain-lain ya. Ada yang mau untung gede, ada yang mau toleransi, ya macam-macam lah. Tapi kita mau jalani, kalau tujuannya semua satu, tujuannya memenangkan Ahok-Djarot," ujar Fayakhun yang ikut menemani Ahok.
Namun demikian, Fayakhun tak menjelaskan siapa pihak yang mau mengambil keuntungan besar dalam konteks ini. Golkar sendiri disebutnya tak terlalu berambisi menempati jabatan ketua tim pemenangan Ahok-Djarot, meski Fayakhun menyatakan partainya punya stok banyak yang bisa menjadi ketua tim pemenangan.
"Ya perpecahan biasa saja. Kamu kira, semua enggak ada perpecahan? Kamu lihat saja, kelompok sana juga ada yang pendukung kita, macam-macam," kata Ahok di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Sebagaimana diketahui, di kubu penantang Ahok ada koalisi Cikeas yang dimotori Partai Demokrat mengusung Agus Harimurti dan Sylviana Murni. Namun ada kader Partai Demokrat yang mendukung Ahok, yakni Ruhut Sitompul dan Hayono Isman.
Menurutnya, perbedaan pemikiran adalah hal yang manusiawi. Dia menganalogikan, untuk konteks keagamaan saja rumah ibadah juga tak selamanya penuh. Bisa saja orang-orang punya perbedaan pandangan.
Soal konteks politik, perbedaan di kalangan pendukungnya diyakininya tak akan mempengaruhi tingkat keterpilihan (elektabilitas) dia di Pilgub DKI 2017.
"Enggak lah. Tergantung rakyat yang memilih lah," kata Ahok.
Sementara politisi Golkar yang juga anggota DPR Fayakhun memandang perbedaan itu sebagai ciri khas demokrasi. Perbedaan itu tak bisa disebut sebagai perpecahan. Sebagaimana diketahui pula, kini muncul isu perebutan ketua tim pemenangan Ahok-Djarot selepas PDIP masuk sebagai pengusung Ahok.
"Kalau kemudian dibilang perpecahan, itu terlalu bombastis juga ya. Lain-lain ya. Ada yang mau untung gede, ada yang mau toleransi, ya macam-macam lah. Tapi kita mau jalani, kalau tujuannya semua satu, tujuannya memenangkan Ahok-Djarot," ujar Fayakhun yang ikut menemani Ahok.
Namun demikian, Fayakhun tak menjelaskan siapa pihak yang mau mengambil keuntungan besar dalam konteks ini. Golkar sendiri disebutnya tak terlalu berambisi menempati jabatan ketua tim pemenangan Ahok-Djarot, meski Fayakhun menyatakan partainya punya stok banyak yang bisa menjadi ketua tim pemenangan.
Gerindra Klaim Dukungan Pratikno untuk Anies-Sandiaga, Setneg Membantah
Waketum Gerindra Arief Poyuono mengklaim Mensesneg Pratikno memberikan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun klaim ini dibantah oleh pihak Sekretariat Negara (Setneg).
Kepada wartawan, Selasa (27/9/2016), Arief menyebut Pratikno mendatangi rumah keluarga Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dua hari sebelum pengumuman Gerindra-PKS mengusung Anies-Sandi pada Jumat (23/9).
"Pak Pratikno itu memberikan dukungan kepada Pak Anies untuk maju, karena sama-sama dari UGM. Sama-sama link Yogyakarta kan," kata Arief kepada wartawan, Selasa (27/9/2016).
Arief menyebut Pratikno datang sebagai perwakilan Istana. Pratikno disebutnya sebagai utusan dari Presiden Jokowi untuk mendukung Anies.
"Jadi untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk maju sebagai gubernur DKI. Justru mendukung Anies. Ketemu Pak Prabowo dalam rangka pendukungan," kata Arief.
"(Pembicaraan) nggak ada yang negatif ya, nggak ada dia menghalang-halangi Anies. Yang ada dia malah mendukung. Mengatakan Anies itu baik," imbuhnya.
Kedatangan Pratikno ini-lah yang menurut Arief membuat peta dukungan Gerindra berubah. Awalnya Sandiaga Uno sebagai kader yang akan dimajukan menjadi calon gubernur.
"Dia datang bertemu pak Prabowo itu maksudnya apa coba? Makanya petanya berubah. Pak Pratikno dubesnya Pak Jokowi. Setiap reshuffle tidak pernah diganti kan?" tutur Arief.
"Pak Pratikno membawa pesan Jokowi ke Prabowo agar (Anies) didukung sebagai cagub. Artinya jago Jokowi bukan Ahok. Karena Jokowi mengirim Pak Pratikno sebagai perwakilan untuk mendukung Anies," sambung dia.
Dukungan kepada Anies disebut Arief sebagai balas budi Jokowi. Ini terkait pencopotan Anies dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Sebagai balas budi Pak Jokowi ke mas Anies. Karena mas Anies nggak mau ditawari sebagai duta besar. Mas Anies dicopot dari menteri kan bukan karena ada masalah," beber Arief.
Arief ditanya soal detail pertemuan tersebut. Dia mengatakan ada beberapa kader Gerindra lain yang bisa membenarkan kedatangan Pratikno, namun dia tak menyebut nama.
"Pertemuan di Kertanegara sebelum pencalonan Anies, 2 hari sebelumnya. Datang kok. Ada beberapa teman yang melihatnya datang," jawab Arief menegaskan.
"Jadi dukungan Jokowi bukan untuk Ahok. Justru Anies yang dititipkan Jokowi ke Pak Prabowo lewat pak Pratikno," tambahnya sekaligus mengakhiri.
Menanggapi klaim dari Arief, Setneg mengeluarkan rilis berisi bantahan. Setneg menegaskan Pratikno sama sekali tak pernah bertemu dengan Prabowo untuk mendukung Anies. Setneg menegaskan Istana netral di Pilgub DKI. Berikut bunyi pernyataan dari Istana:
Menanggapi sejumlah pemberitaan media online mengenai isu adanya intervensi Istana terhadap Pilkada DKI Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan menyesatkan. Kami menegaskan:
1. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno TIDAK PERNAH bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ataupun pemimpin Partai Gerindra lainnya untuk membicarakan apalagi mengintervensi proses penentuan pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta yang akan diusung Partai Gerindra sebagaimana diberitakan sejumlah media online tersebut.
2. Istana mendukung proses penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.
Jakarta, 25 September 2016
Asdep Humas Kemensetneg
Masrokhan
Kepada wartawan, Selasa (27/9/2016), Arief menyebut Pratikno mendatangi rumah keluarga Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dua hari sebelum pengumuman Gerindra-PKS mengusung Anies-Sandi pada Jumat (23/9).
"Pak Pratikno itu memberikan dukungan kepada Pak Anies untuk maju, karena sama-sama dari UGM. Sama-sama link Yogyakarta kan," kata Arief kepada wartawan, Selasa (27/9/2016).
Arief menyebut Pratikno datang sebagai perwakilan Istana. Pratikno disebutnya sebagai utusan dari Presiden Jokowi untuk mendukung Anies.
"Jadi untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk maju sebagai gubernur DKI. Justru mendukung Anies. Ketemu Pak Prabowo dalam rangka pendukungan," kata Arief.
"(Pembicaraan) nggak ada yang negatif ya, nggak ada dia menghalang-halangi Anies. Yang ada dia malah mendukung. Mengatakan Anies itu baik," imbuhnya.
Kedatangan Pratikno ini-lah yang menurut Arief membuat peta dukungan Gerindra berubah. Awalnya Sandiaga Uno sebagai kader yang akan dimajukan menjadi calon gubernur.
"Dia datang bertemu pak Prabowo itu maksudnya apa coba? Makanya petanya berubah. Pak Pratikno dubesnya Pak Jokowi. Setiap reshuffle tidak pernah diganti kan?" tutur Arief.
"Pak Pratikno membawa pesan Jokowi ke Prabowo agar (Anies) didukung sebagai cagub. Artinya jago Jokowi bukan Ahok. Karena Jokowi mengirim Pak Pratikno sebagai perwakilan untuk mendukung Anies," sambung dia.
Pengumuman Gerindra-PKS dukung Anies-Sandiaga, Jumat (23/9). Foto: Nathania Riris Michico/detikcom
|
Pengumuman Gerindra-PKS dukung Anies-Sandiaga, Jumat (23/9). Foto: Nathania Riris Michico/detikcom"Sebagai balas budi Pak Jokowi ke mas Anies. Karena mas Anies nggak mau ditawari sebagai duta besar. Mas Anies dicopot dari menteri kan bukan karena ada masalah," beber Arief.
Arief ditanya soal detail pertemuan tersebut. Dia mengatakan ada beberapa kader Gerindra lain yang bisa membenarkan kedatangan Pratikno, namun dia tak menyebut nama.
"Pertemuan di Kertanegara sebelum pencalonan Anies, 2 hari sebelumnya. Datang kok. Ada beberapa teman yang melihatnya datang," jawab Arief menegaskan.
"Jadi dukungan Jokowi bukan untuk Ahok. Justru Anies yang dititipkan Jokowi ke Pak Prabowo lewat pak Pratikno," tambahnya sekaligus mengakhiri.
Menanggapi klaim dari Arief, Setneg mengeluarkan rilis berisi bantahan. Setneg menegaskan Pratikno sama sekali tak pernah bertemu dengan Prabowo untuk mendukung Anies. Setneg menegaskan Istana netral di Pilgub DKI. Berikut bunyi pernyataan dari Istana:
Menanggapi sejumlah pemberitaan media online mengenai isu adanya intervensi Istana terhadap Pilkada DKI Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan menyesatkan. Kami menegaskan:
1. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno TIDAK PERNAH bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, ataupun pemimpin Partai Gerindra lainnya untuk membicarakan apalagi mengintervensi proses penentuan pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta yang akan diusung Partai Gerindra sebagaimana diberitakan sejumlah media online tersebut.
2. Istana mendukung proses penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.
Jakarta, 25 September 2016
Asdep Humas Kemensetneg
Masrokhan
Ahok Heran Ada Fitnah Pilgub, dari Janji Jabatan hingga Mahar Rp 10 T
Kandidat calon gubernur petahana Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku heran dengan adanya fitnah politik soal Pilgub DKI 2017. Ada sejumlah rumor yang dia anggap sebagai fitnah.
Pertama, ada rumor bahwa Ahok akan mempekerjakan kader PDIP di pemerintahan demi memperoleh dukungan PDIP. Rumor ini dianggap Ahok sebagai fitnah.
"Astaghfirullahaladzim. Maksud saya, lu (Anda) kalau mau fitnah, lu cari yang lebih cerdas fitnahnya, begitu loh," kata Ahok menanggapi rumor itu, di kawasan Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Kemudian, Ahok disebut mengungkap sendiri adanya rumor mahar Rp 10 triliun yang disetorkan demi mendapat dukungan PDIP. Padahal bila saja punya uang Rp 10 triliun, Ahok memilih untuk memasukannya ke dalam deposito.
"Ada yang fitnah lebih bagus lagi, Ahok menyetor Rp 10 triliun. Wah kalau Rp 10 triliun didepositokan gue (saya) hitung Rp 60 miliar setiap bulan. Mendingan deposito kalau Rp 10 triliun. Iya enggak? Dapat Rp 60 M," tutur Ahok.
Ketua DPD Partai Golkar DKI Fayakhun Andriadi di samping Ahok menimpali soal rumor Rp 10 triliun itu. Bila benar Ahok punya uang Rp 10 triliun, barangkali Ahok juga tak perlu jadi calon gubernur.
"Enggak usah maju lagi, hahaha...," celetuk Fayakhun bercanda.
Maka kini muncullah gosip politik ketiga. "Eh, hati-hati loh, berarti nanti ada gosip kalau ada yang mau bayar Ahok Rp 10 triliun maka dia enggak maju lagi. Hahaha... Jadi berita lagi itu," ujar Ahok santai.
Namun Ahok menegaskan, bahwa dirinya tak akan mau mengurungkan niatnya hanya karena tawaran uang. "Hati-hati ya, Ahok tidak bisa dibayar dengan uang, kecuali dengan nyawanya. Harganya nyawanya," ujar Ahok.
Pertama, ada rumor bahwa Ahok akan mempekerjakan kader PDIP di pemerintahan demi memperoleh dukungan PDIP. Rumor ini dianggap Ahok sebagai fitnah.
"Astaghfirullahaladzim. Maksud saya, lu (Anda) kalau mau fitnah, lu cari yang lebih cerdas fitnahnya, begitu loh," kata Ahok menanggapi rumor itu, di kawasan Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Kemudian, Ahok disebut mengungkap sendiri adanya rumor mahar Rp 10 triliun yang disetorkan demi mendapat dukungan PDIP. Padahal bila saja punya uang Rp 10 triliun, Ahok memilih untuk memasukannya ke dalam deposito.
"Ada yang fitnah lebih bagus lagi, Ahok menyetor Rp 10 triliun. Wah kalau Rp 10 triliun didepositokan gue (saya) hitung Rp 60 miliar setiap bulan. Mendingan deposito kalau Rp 10 triliun. Iya enggak? Dapat Rp 60 M," tutur Ahok.
Ketua DPD Partai Golkar DKI Fayakhun Andriadi di samping Ahok menimpali soal rumor Rp 10 triliun itu. Bila benar Ahok punya uang Rp 10 triliun, barangkali Ahok juga tak perlu jadi calon gubernur.
"Enggak usah maju lagi, hahaha...," celetuk Fayakhun bercanda.
Maka kini muncullah gosip politik ketiga. "Eh, hati-hati loh, berarti nanti ada gosip kalau ada yang mau bayar Ahok Rp 10 triliun maka dia enggak maju lagi. Hahaha... Jadi berita lagi itu," ujar Ahok santai.
Namun Ahok menegaskan, bahwa dirinya tak akan mau mengurungkan niatnya hanya karena tawaran uang. "Hati-hati ya, Ahok tidak bisa dibayar dengan uang, kecuali dengan nyawanya. Harganya nyawanya," ujar Ahok.
Subscribe to:
Posts (Atom)