"Saya mohon, sistem remisi juga dibuatkan komputer yang transparan agar semua orang bisa melihat dapat remisi kenapa," kata Ahok.
Ahok menyampaikan hal ini dalam acara Penandatanganan MoU dan Penyerahan Simbolis Kartu BPJS dari Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) kepada Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jakarta Marzuki, disaksikan Dirjen PAS Handoyo di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015). Pernyataan langsung disambut tepuk tangan puluhan penghuni rutan khsus wanita itu.
"Bukan hanya e-pass (sistem kartu untuk transaksi penghuni Lapas/Rutan di dalam penjara) saja, seperti semua rapat keputusan saya, seluruh dunia bisa melihat," tambah Ahok.
Menurut Ahok, transparansi akan membuat publik puas dengan pelayanan pemerintah. Sementara sistem yang terkesan tertutup akan menimbulkan fitnah yang tidak baik, tak hanya untuk otoritas berwenang tapi juga masyarakat.
"Ini yang dapat remisi itu jadi fitnah, pasti nyogok," ujar Ahok.
Mantan bupati Belitung Timur ini mencontohkan, jika korupsi katanya harus besar sekalian. Misalkan ada (hasil korupsi) Rp 1 triliun di bank, maka bunganya Rp 7 miliar. Jika bunga digunakan untuk menyogok pegawai Lapas, Rp 1 juta bisa semalam pulang ke rumah.
"Sisanya bisa untuk senang-senang. Gubernur DKI itu ambil Rp 1 triliun gampang sekali, makanya saya buat transparan supaya nggak ada fitnah," ucap Ahok.
"Sama juga kalau mau remisi minta atur pindah-pindah Lapas. Satu kali Lapas dapat satu remisi dan terakhir di Bandung karena adem udaranya. Hal-hal ini bisa kita cegah kalau bisa buat transparansi remisi," tambahnya disusul kembali oleh tepuk tangan para penghuni rutan.
No comments:
Post a Comment