Ahok Gunakan e-Budgeting untuk Jebak Pemain Anggaran

Dana Siluman dan Hak Angket Ahok

Jakarta - ‎Rupanya Pemprov DKI menggunakan e-budgeting tidak hanya untuk transparansi perencanaan, penggunaan dan pengelolaan anggaran. e-Budgeting juga digunakan sebagai jebakan batman untuk para koruptor. Hal ini dijelaskan oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Berawal dari ‎temuan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun pada 2014. Ia menemukan pengadaan UPS senilai Rp 4,3 triliun, dan berhasil dipotong.

"Pak Lasro jelas, sudah coba memotong Rp 4,3 triliun tapi kan masih ada suku dinas di bawahnya yang masih nakal kan. Dipaksa, makanya masih lolos di 2014, masih lolos 55 paket," kata Ahok di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).

Kemudian Ahok mengungkapkan jebakan 'batman'-nya melalui e-budgeting yang sistemnya digunakan untuk APBD 2015. Jebakannya pun berhasil, ada anggaran pengadaan 'siluman' yang masuk di APBD 2015 setelah dikembalikan oleh DPRD. Padahal, di e-budgeting Pemprov DKI anggaran itu tak ada.

"Makanya saya tungguin 2015, nih pasti ketagihan duit enak nih, pasti dia masukin. Eh benar! Masuk lagi Rp 12,1 triliun kan, ya sudah. Nah sekarang saya harus bagaimana?" ujar Ahok.

Langkah yang diambil Ahok adalah menunda disahkannya APBD DKI 2015 dan melaporkan temuannya ke pihak yang berwenang seperti KPK. Hal ini yang membuat Ahok dihadiahi hak angket oleh para anggota dewan.

"Kalau kalian bilang saya kurang komunikasi, komunikasi saya cuma satu. Kalau seluruh Rp 12 triliun saya masukan APBD, nggak ada yang nggak senang sama Ahok," ucap Ahok.

"Jadi Ahok bisa menyatukan seluruh ideologi parpol di Jakarta coba. Jadi tidak ada bicara ideologi, yang ada bicara Rp 12 triliun diterima, beres! Kalau nggak diterima, semua partai nggak baik sama saya," tutup Ahok.