Jakarta - Kedekatan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bukan rahasia lagi. Keduanya kerap berbicara empat mata di beberapa kesempatan. Salah satu yang dibicarakan adalah soal hukuman mati terhadap napi narkoba.
"Orang pikir kalau saya bicara dengan Pak Jokowi itu soal DPRD, padahal banyak (isu lain) juga," kata Ahok di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
"Pernah Pak Presiden bilang ke ajudannya 5 menit lagi, karena ada rapat, saat ngobrol sama saya. Sebentar-sebentar ternyata sudah setengah jam dengan Pak Presiden," tambahnya.
Kemudian Ahok pun menyampaikan pandangannya tentang hukuman mati, seperti yang sama ia sampaikan kepada Jokowi. Ahok menyatakan pribadinya menolak hukuman mati.
"Hukuman mati itu ada UU, kenapa tak diubah seumur hidup? Tapi seumur hidup itu tak boleh dapat remisi," ujar Ahok.
Ahok menambahkan, jika dalam menjalankan hukuman seumur hidup itu masih berulah, ia setuju hukuman mati dilakukan. Namun jika terpidana seumur hidup itu mengubah hidup dan jiwanya menjadi lebih baik, bagi Ahok, maka tak ada salahnya dikembalikan ke masyarakat.
"Kalau di dalam (penjara) masih mengendalikan narkoba, itu langsung eksekusi saja hari itu juga. Tapi kalau orang mau berubah, dikasih kesempatan hidup. Mungkin dia bisa menyadarkan orang lain, daripada hukum mati dia," ujar Ahok.
"Tentu ini harus dibuat semacam Perppu. Saya tidak setuju hukuman mati. Kalau seumur hidup ya harus dilakukan tanpa remisi," tambahnya.
Berbeda dengan terpidana mati karena melakukan pembunuhan. Bagi Ahok, seorang pembunuh sadis lebih baik dihukum mati.
"Tapi kalau 2.000 orang mengancam nyawa 1 juta orang, saya perintahkan mereka tembak di tempat. Ini pandangan HAM saya. Saya sampaikan ke Pak Presiden, saya tahu beliau sangat hati-hati dan teliti mendengar semua masukan. Ini pengalaman saya dengan Beliau (Jokowi). Kalau saya itu ambil keputusan dulu baru mikir di rumah, ini kekurangan saya," ucap Ahok disusul tawanya.
Saturday, February 28, 2015
Ahok Siapkan Lapas Ciangir untuk Oknum Pemain Dana 'Siluman' APBD DKI
"Rp 12 triliun kalau bangun rusun dapat 60 ribu unit loh. Kalau kita mau bikin lapas 9.000 penghuni di Ciangir itu tahu nggak berapa? Hanya Rp 500 miliar!" kata Ahok.
Ahok menyampaikan hal ini usai acara Menyaksikan Penandatanganan MoU antara Kanwil Ditjen PAS dengan BPJS di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015). Ia mengatakan hal itu di depan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Handoyo dan Kepala Kanwil Ditjen PAS Jakarta Marzuki.
"Bayangin, itu satu sekolah Rp 6 miliar anggaran UPS loh Pak Dirjen (Handoyo). Jadi kalau 100 UPS sudah selesai lapas," ujar Ahok.
Handoyo dan Marzuki yang berdiri di samping Ahok pun tertawa kecil mendengar hal itu. Kemudian Ahok melanjutkan, cara berkomunikasinya yang juga dikritik dalam hak angket baginya bukan masalah besar. Ahok lalu berseloroh menyiapkan lapas Ciangir untuk para pemain dana APBD DKI.
"Saya kira bagus lah ini. Makanya saya mau siapkan, mudah-mudahan DPRD setuju, Ciangir bangun penjara yang agak bagus, yang luas, persiapan dia yang akan masuk. Kalau saya kan persiapannya dipecat dari gubernur kan," tambahnya disusul tawa kecil.
Ahok memang tak main-main menyelesaikan masalah dana siluman di APBD DKI. Dia sudah melapor ke KPK dengan membawa banyak bukti. KPK pun menyatakan akan segera memproses laporan Ahok.
Soal Dana Siluman, Ini Imbauan Nachrowi Ramli buat Ahok serta DPRD
Dia mengumpamakan perseteruan Ahok dengan DPRD ini seperti belalai serta ekor gajah yang mesti diklarifikasi.
"Ya karena yang satu itu melihat belalai, yang satu lagi itu kuping. Jangan begitu. Jangan, harus duduk bersama. Kita harus ngelihatnya dari mana nih, kalau lihat dari depan gajah maka yang kelihatan belalai. Kalau dari belakang ya buntut," ujar politisi yang akrab disapa Bang Nara itu di Hotel Best Western Premiere The Hive, Jl DI Panjaitan, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Dia mengatakan Gubernur DKI sebagai eksekutif dan DPRD selaku legislatif mestinya bisa intensif berkomunikasi. Jangan sampai perseteruan ini justru membuat publik bingung.
Menurutnya yang penting semestinya ada klarifikasi terkait istilah dana siluman ini.
"Peran komunikasi ini harus intensif. Yang penting harus ada klarifikasi dana siluman itu bagaimana maksudnya? Apakah itu program tiba-tiba masuk, apakah aspirasi, apakah keinginan? Nah, itu yang harus diklarifikasi. Makanya harus ada titik temu definisikan dana siluman itu apa?," tutur purnawirawan jenderal bintang dua itu.
Lantas, apa saran Nara setelah Ahok melaporkan persoalan 'dana siluman' ini ke KPK? Dia mengatakan kalau mantan Bupati Belitung Timur itu berkoordinasi dengan KPK. Namun, hal yang perlu ditekankan jika memang laporan Ahok terbukti maka proses hukum harus lanjut.
"Jadi, apa benar laporan itu ada. Kalau benar itu kan ada sanksinya. Saya pikir kalau ranah hukum itu harus berjalan. ranahnya sudah menjadi ranah hukum," sebutnya.
Ahok Gunakan e-Budgeting untuk Jebak Pemain Anggaran
Berawal dari temuan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun pada 2014. Ia menemukan pengadaan UPS senilai Rp 4,3 triliun, dan berhasil dipotong.
"Pak Lasro jelas, sudah coba memotong Rp 4,3 triliun tapi kan masih ada suku dinas di bawahnya yang masih nakal kan. Dipaksa, makanya masih lolos di 2014, masih lolos 55 paket," kata Ahok di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Kemudian Ahok mengungkapkan jebakan 'batman'-nya melalui e-budgeting yang sistemnya digunakan untuk APBD 2015. Jebakannya pun berhasil, ada anggaran pengadaan 'siluman' yang masuk di APBD 2015 setelah dikembalikan oleh DPRD. Padahal, di e-budgeting Pemprov DKI anggaran itu tak ada.
"Makanya saya tungguin 2015, nih pasti ketagihan duit enak nih, pasti dia masukin. Eh benar! Masuk lagi Rp 12,1 triliun kan, ya sudah. Nah sekarang saya harus bagaimana?" ujar Ahok.
Langkah yang diambil Ahok adalah menunda disahkannya APBD DKI 2015 dan melaporkan temuannya ke pihak yang berwenang seperti KPK. Hal ini yang membuat Ahok dihadiahi hak angket oleh para anggota dewan.
"Kalau kalian bilang saya kurang komunikasi, komunikasi saya cuma satu. Kalau seluruh Rp 12 triliun saya masukan APBD, nggak ada yang nggak senang sama Ahok," ucap Ahok.
"Jadi Ahok bisa menyatukan seluruh ideologi parpol di Jakarta coba. Jadi tidak ada bicara ideologi, yang ada bicara Rp 12 triliun diterima, beres! Kalau nggak diterima, semua partai nggak baik sama saya," tutup Ahok.
Ahok Vs DPRD DKI, Jokowi: Lebih Penting Renovasi Sekolah Rusak atau UPS?
"Ya sebetulnya masalah anggaran itu ada prioritas. Mestinya ada prioritas. Mana yang prioritas, apakah sekolah-sekolah yang rusak, atau UPS-nya, penting mana? Ya kan?" kata Jokowi di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Menurut Jokowi, masih banyak sekolah-sekolah di DKI yang justru memerlukan anggaran untuk perbaiki infrastruktur. Dan bagi Jokowi, renovasi sekolah justru sangat penting.
"Kan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, perlu direhab, perlu diperbaiki, penting yang mana?" kata Jokowi.
"Yang kedua apakah itu usulan sekolah atau bukan, ditanyakan," tanya Jokowi sambil tertawa kecil.
"Nanti akan kelihatan, tanyakan ke dinas juga mereka mengusulkan nggak," lanjutnya lagi.
"Ada sekolah yang bilang nggak mengusulkan," jawab awak media.
"Lah ya sudah, kok ditanya ke saya," sambung Jokowi.
Di Pasar Pagi Ramawangun, Jokowi Beli Beras 50 Kg
"Beli beras pandang wangi 50 Kg," kata Jokowi di depan pasar, Sabtu (28/2/2012).
"Harganya berapa, Pak?" tanya awak media.
"Wah nggak tahu," kata Jokowi sambil cengengesan.
Tidak hanya itu, Jokowi juga membeli sejumlah sayur dan buah-buahan. Mulai dari wortel, ikan, singkong hingga manggis.
"Pesanan ibu ya, Pak?" tanya media lagi yang dijawab dengan tawa oleh Jokowi.
Jokowi, Sabtu (28/2/2015) pukul 14.00 WIB, kemudian masuk ke dalam area pasar. Jokowi menyusuri lorong-lorong pasar dengan aneka kotoran di bertebaran.
Jokowi tampak cuek, dia kemudian sempat berbincang dengan beberapa pedagang burung. Jokowi melihat-lihat burung jalak.
Dari satu pedagang, Jokowi bergerak ke pedagang burung lainnya. Jokowi juga sempat menanyakan harga-harga burung yang dijual di pasar yang tampak kotor itu.
Presiden Joko Widodo memborong ratusan burung dari Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur. Ratusan burung berbagai jenis itu akan dilepas di Istana Bogor dan Istana Merdeka, Jakarta.
"Mau dilepas di Istana Jakarta dan Bogor," kata Jokowi, Sabtu (28/2/2015).
Jokowi memang membeli banyak burung saat blusukan tadi. Jalak Kebo dibeli 100 ekor, Jalak jenis lainnya dibeli 200 ekor. Ada juga burung Kutilang, Perkutut hingga Tupai. Satu ekor burung Jalak dibeli Jokowi dengan kisaran harga Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu.
Jokowi memang sengaja membeli binatang tersebut dan akan langsung dilepasnya lagi. Dia ingin ekosistem yang ada di dua istana itu bisa terus berjalan.
"Soalnya burungnya (di Istana Bogor dan Jakarta) kurang," kata Jokowi berkelakar. Ratusan burung ini akan dibagi rata di dua istana tersebut.
Presiden Jokowi blusukan sekaligus shopping ke Pasar Burung, Pramuka, Jakarta. Jokowi melihat-lihat burung dan kemudian menawar harga dengan pedagang.
"Berapa ini harganya," tanya Jokowi ke pedagang burung di Pramuka, Sabtu (28/2/2015).
"60 ribu pak," kata seorang pedagang burung memberi tahu harga burung jalak.
Jokowi kemudian menawar harga burung itu Rp 45 ribu, namun si pedagang tak mau. Pedagang itu minta Rp 50 ribu. Akhirnya deal tercapai dan Jokowi membeli 200 ekor burung jalak dengan harga Rp 50 ribu.
Tak sampai di situ, kemudian Jokowi berjalan kembali ke pedagang lainnya. Kali ini dia menawar harga Jalak kebo. Si pedagang meminta harga Rp 75 ribu, namun Jokowi menawar harga Rp 60 ribu. Dan akhirnya deal tercapai, Jokowi membeli burung jalak kebo seharga Rp 60 ribu sebanyak 100 burung.
Jokowi Yakin Harga Beras Segera Turun: Di Cipinang Sudah
foto: Biro Pers/Rusman"Tadi sudah cek ke pasar langsung dan konsumen. Memang di sini belum turun. Tetapi kita cek di Cipinang sudah turun semuanya," kata Jokowi usai blusukan di pasar tersebut, Jakarta Timur, Sabtu (28/1/2015).
Jokowi memberi contoh Beras Jamu Gendong dari harga Rp 10.300/Kg sudah turun menjadi Rp 9.300. Ada juga jenis beras yang seliternya Rp 10.500 menjadi Rp 9.300.
"Ini yang Demak," kata Jokowi yang menjelaskan itu sambil membaca secarik kertas berisi oret-oretan pulpen.
Di Pasar Rawamangun memang harganya masih naik. Namun Jokowi yakin dalam hitungan hari, jika distribusi sudah kembali normal, harga beras akan turun.
"Tapi saya lihat kalau distribusi dari sana sampai sini sudah sampai saya kira dua hari tiga hari sudah turun sama dengan Cipinang," lanjutnya.
Salah satu alasan keyakinan Jokowi karena di sejumlah daerah saat ini sudah mulai masuk musim panen. Mulai dari Demak, Kudus, Ngawi, Ponorogo hingga Sragen masuk musim panen.
"Ini sudah mulai panen, jadi apa pun dengan stok seperti itu, beras turun. Memang ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan ada karena manajemen distribusi yang akan kita lihat ini ada problem apa di situ, kedua memang ada keterlambatan di panen mundur," papar Jokowi menjelaskan penyebab meroketnya harga beras.
Napi Cantik Asal Ukraina ini Piawai Menari Dayak di Depan Ahok
Namanya adalah Nadia Dobosz (25), dia menjadi penghuni Rutan Pondok Bambu karena terjerat narkotika. Ia diganjar 4 tahun penjara dan telah memasuki tahun keduanya di rutan tersebut.
Kebetulan Rutan Pondok Bambu menjadi tuan rumah acara Penandatanganan MoU dan Penyerahan Simbolis Kartu BPJS dari Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) kepada Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jakarta Marzuki, disaksikan Dirjen PAS Handoyo, Sabtu (28/2/2015). Sebelum acara dimulai, Nadia mengenakan pakaian adat wanita dayak bersama 6 penghuni Rutan lainnya yang mengenakan pakaian tradisional daerah membawakan 'Tarian Tradisional Nusantara'.
Ahok tersenyum lebar ketika melihat Nadia gemulai memainkan lengan dan jemarinya yang memegang kipas bulu. Bukan hanya karena bersosok bule, tapi Nadia membawakan tarian khas dayak sehingga berhasil mencuri perhatian Ahok.
"Orang Ukraina ini pun belajar (tari dayak). Dia sudah sering tampil di berbagai acara, khususnya acara Ditjen PAS atau Kemenkum HAM," kata Kepala Humas Ditjen PAS Akbar Hadi di lokasi.
10 Menit berlalu, tarian pun berganti dengan acara pokok. Kemenkum HAM, khususnya Ditjen PAS menyampaikan rasa terima kasih kepada Ahok yang telah memperjuangan para penghuni Lapas dan Rutan di Jakarta untuk mendapatkan BPJS.
"Dengan arahan Bapak Gubernur, Pemprov DKI memberikan fasilitas Jamkesda, seluruh warga binaan memperoleh BPJS. Ini terobosan bagi kami seluruh jajaran pemasyarakatan, memperoleh peningkatan kesehatan dari Gubernur DKI," kata Marzuki
Dirjen PAS Handoyo tak mau ketinggalan, ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjuangan Ahok memberikan jaminan kesehatan kepada para penghuni Lapas/Rutan di Jakarta. "Pemasyarakatan merasa dapat perhatian dan dukungan yang sangat membantu terlaksananya tugas dan fungsi, mulai dari lahan, bangunan hunian dan kegiatan pembinaan. Khusus di DKI, Pemasyarakatan menerima banyak sekali dari Pemprov DKI," ujar Handoyo.
Usai acara pokok, Ahok menerima lukisan wajah dirinya dari seniman asal Institut Kesenian Jakarta. Setelah itu, ia berfoto bersama pegawai rutan. Usai berfoto, Ahok kembali melihat sosok Nadia, si penari dayak asal Ukraina. Ia pun menyalami Nadia dan berfoto bersama, senyum lebar tak lepas dari bingkai paras cantik Nadia.
"Kamu asalnya dari mana? Kamu jago nari dayaknya," kata Ahok kepada Nadia yang kemudian meninggalkan rutan menuju kediamannya.
"Sekarang mau ngurus batu akik dulu," kelakar Ahok sambil menumpangi kendaraannya.
Ahok Minta Kemenkum HAM Buat Sistem Remisi Napi Transparan
"Saya mohon, sistem remisi juga dibuatkan komputer yang transparan agar semua orang bisa melihat dapat remisi kenapa," kata Ahok.
Ahok menyampaikan hal ini dalam acara Penandatanganan MoU dan Penyerahan Simbolis Kartu BPJS dari Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) kepada Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jakarta Marzuki, disaksikan Dirjen PAS Handoyo di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015). Pernyataan langsung disambut tepuk tangan puluhan penghuni rutan khsus wanita itu.
"Bukan hanya e-pass (sistem kartu untuk transaksi penghuni Lapas/Rutan di dalam penjara) saja, seperti semua rapat keputusan saya, seluruh dunia bisa melihat," tambah Ahok.
Menurut Ahok, transparansi akan membuat publik puas dengan pelayanan pemerintah. Sementara sistem yang terkesan tertutup akan menimbulkan fitnah yang tidak baik, tak hanya untuk otoritas berwenang tapi juga masyarakat.
"Ini yang dapat remisi itu jadi fitnah, pasti nyogok," ujar Ahok.
Mantan bupati Belitung Timur ini mencontohkan, jika korupsi katanya harus besar sekalian. Misalkan ada (hasil korupsi) Rp 1 triliun di bank, maka bunganya Rp 7 miliar. Jika bunga digunakan untuk menyogok pegawai Lapas, Rp 1 juta bisa semalam pulang ke rumah.
"Sisanya bisa untuk senang-senang. Gubernur DKI itu ambil Rp 1 triliun gampang sekali, makanya saya buat transparan supaya nggak ada fitnah," ucap Ahok.
"Sama juga kalau mau remisi minta atur pindah-pindah Lapas. Satu kali Lapas dapat satu remisi dan terakhir di Bandung karena adem udaranya. Hal-hal ini bisa kita cegah kalau bisa buat transparansi remisi," tambahnya disusul kembali oleh tepuk tangan para penghuni rutan.
Soal Dana 'Siluman' APBD DKI, ini Kata Jokowi
Di sela-sela sidak di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015), Jokowi ditanya soal proses penganggaran saat dirinya masih menjabat Gubernur DKI. Jokowi mengatakan saat itu dia sudah merintis sistem e-Budgeting yang diterapkan oleh Ahok tahun 2015 ini.
"Ya dulu kan kita juga mempersiapkan e-Budgeting, tetapi kan belum bisa berjalan. Mundur lagi, sebenarnya ini sudah siap," kata Jokowi.
"Dana siluman pernah ada saat Bapak jadi kepala daerah," tanya wartawan.
"Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir nggak? Tanya, pokir itu saya juga dengar, tapi memang belum sampai ke dalam ya, karea itu kita kelibas kerja terus. Tapi tanyakan," jawab Jokowi dengan mimik serius.
Usut punya usut, pokir yang dimaksud Jokowi adalah pokok pikiran DPRD DKI yang masuk ke APBD. Pokir ini disebut-sebut kerap digunakan oknum DPRD DKI untuk 'menitipkan' anggaran.
DPRD Tuding Pemprov yang Sisipkan Dana Siluman, Ahok: Kita Pakai e-Budgeting
"Sekarang Anda nilai saja, saya mau dianggap pintar berkomunikasi tapi Rp 12,1 triliun masuk. (Kalau tidak) Nanti dia menuduh apa? Menuduh eksekutif yang masukin sendiri," kata Ahok, dengan senyum lebar, di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan, anggaran yang disusun oleh Pemprov DKI untuk APBD 2015 telah menggunakan sistem e-budgeting. Sehingga, anggaran atau rencana pengadaan tak bisa ditulis manual, semua sudah otomatis melalui sistem dan terekam.
"Nah, kenapa yang 2014 baru sekarang saya buka? (Karena) Setelah saya menunggu mereka membuat sendiri 2015. Itu teman DPRD semua mengatakan 'kami mana tahu, yang menyusun anggaran, yang mengetik anggaran, tender, semua kan eksekutif, bukan kami,' katanya," ujar Ahok.
"Padahal fakta di lapangan, dia memasang, mengisi, tapi kan tidak ada bukti waktu itu (2012-2014). Nanti dibilang fitnah, ya sudah, saya tunggu e-budgeting selesai. Akhirnya mereka nekat kan, nekat bikin sendiri, ketik sendiri, ketahuan tuh," tambahnya.
Ahok menyatakan, semua SKPD DKI sudah menggunakan e-budgeting sehingga tak ada satu SKPD pun yang menggunakan cara manual. Ia pun menilai tuduhan dari dewan Kebon Sirih itu sebagai cara berkelit.
"Jadi sekarang kalau dia mengatakan bukan urusan kami, nah itu kan namanya jahat kan. Uang mau, mainin anggaran mau, tapi yang dituduh eksekutif. Orang mengatakan kasihan warga DKI gara-gara programnya berantakan. Saya bilang, lebih kasihan orang DKI kalau uang Rp 12 triliun dibelanjakan sesuatu yang tidak masuk akal," ujar Ahok.
Kadisdik DKI Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Buku Trilogi Ahok Rp 30 M
Ahok tunjukkan APBD versi DPRD (Foto: Ayunda/detikcom)
"Kami tidak tahu-menahu sebelumnya," ujar Arie saat dihubungi, Sabtu (28/2/2015).
Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu menegaskan pihaknya tidak pernah mengusulkan pengadaan buku Trilogi Ahok tersebut. Jangankan itu, Arie juga mengatakan dinasnya tidak pernah membahas perihal penerbitan buku.
"Tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan belum pernah ada pembahasan," lanjutnya.
Hal berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Ashraf Ali. Dia menyebut anggaran itu usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI.
"Memang ada usulan. Usulan dari SKPD. Kita mana berani kalau menyangkut masalah Ahok. Artinya, kita menghargai usulan itu," kata Wakil Ketua Komisi E Ashraf Ali saat dihubungi, Sabtu (28/2/2015).
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menanggapinya santai tudingan tersebut. Suami Veronica Tan itu tak mau ambil pusing dengan fitnah yang dilontarkan oleh dewan.
"Gila! Ngapain bikin buku trilogi, itu mah namanya fitnah banget! Gue masih mampu bikin buku gue sendiri!" ujar Ahok disusul senyumnya.
Ada tiga buku yang rencananya akan diterbitkan, yaitu buku berjudul 'Nekat Demi Rakyat', 'Dari Belitung Menuju Istana', dan 'Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara Ku'. Tiap judul buku dianggarkan Rp 10 miliar.
Saturday, February 7, 2015
Bupati Tapanuli klaim daerahnya mampu jadi lumbung pangan Sumatera
Merdeka.com - Wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, optimis mampu menjadi lumbung pangan Pulau Sumatera. Perbaikan irigasi dan bendungan air dianggap menjadi modal utama.
Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan mengungkapkan, wilayahnya memiliki potensi lahan mencapai 20.000 hektar. Sedangkan, untuk lahan tidur mencapai 2.000 hektar.
Maka dari itu, dirinya sesumbar bahwa wilayahnya mampu mendominasi lumbung pangan Sumatera. Terutama untuk komoditi, seperti kopi, padi dan tanaman holtikultura.
"Ini pertanian, irigasi merupakan urgensi. Irigasi lancar, infrastruktur bagus, saya yakin kita jadi daerah penyangga pangan Sumatera," kata Nikson di Tapanuli, akhir pekan ini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menegaskan, wilayah Tapanuli memang butuh dukungan pemerintah pusat. Terutama perbaikan infrastruktur.
"Di Tapanuli, sarana jembatan dan jalannya, air minumnya, di sini sedikit sekali air. Di Indonesia tak ada instalasi penjernihan air untuk disempurnakan di depan. Irigasi, sanitasi, rumah tak layak huni dan juga penataan kota," ujar Basuki.
Walau sesumbar akan mendorong kemajuan Tapanuli, tetapi Basuki tak berani berjanji. Pasalnya, segala urusan kementerian harus berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan DPR.
"Saya tak ingin berjanji, tapi semua sudah saya catat," ungkap Basuki.
Anggota Komisi V DPR, Sukur Nababan menegaskan bahwa tanah kelahirannya lebih bahagia dibanding wilayah Sumatera Utara. Namun, permasalahan infrastruktur merupakan masalah yang belum diselesaikan sejak bertahun-tahun.
Selain ketersediaan infrastruktur, politisi PDIP itu juga berharap pemerintah melirik kondisi rumah masyarakat terbelakang di Tapanuli. "Saya berharap kampung-kampung itu bisa ditembus, sehingga perekonomian naik dan bisa mengejar daerah pulau Jawa sana," terang Sukur.
Kisah kedekatan Prabowo dengan Raja Yordan yang berani gempur ISIS
Merdeka.com - Mata dunia tengah tertuju pada sepak terjang Raja Yordania Abdullah II Ibnu al-Hussein. Sebagai seorang raja, Abdullah II turun tangan langsung menggempur markas Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) di perbatasan Yordania-Suriah.
Dia marah besar setelah ISIS membunuh pilot tempur Yordania. Raja Abdullah naik pesawat tempur dan berperang melawan ISIS. Pada masa mudanya, pemimpin Yordania ini adalah perwira Angkatan Udara, memiliki kemampuan menerbangkan jet tempur.
Sosok Raja Yordania Abdullah II tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dia adalah sahabat dekat Prabowo Subianto.
Ceritanya, pada 1980, Abdullah II mulai menekuni dunia militer dan bergabung dengan Royal Military Academy Sandhurst yang kesohor. Tak cuma belajar seluk beluk komando, dia menuntut ilmu hingga ke Pembroke College, Oxford, Inggris untuk mempelajari ilmu politik luar negeri. Abdullah juga pernah belajar di Akademi Deerfield di Amerika Serikat.
Sekembalinya ke Yordania pada 1993, Abdullah II segera jadi perwira militer. Dia memimpin Pasukan Khusus Yordania, setara Kopassus di Indonesia. Abdullah II juga memiliki pengalaman menerbangkan jet tempur.
Selama bersekolah di AS, Abdullah II mengenal Prabowo Subianto, lalu menjadi dekat satu sama lain. Persahabatan ini terus terjalin, bahkan ketika Prabowo akhirnya tersingkir dari peta perpolitikan Tanah Air akibat reformasi 1998.
Abdullah II, ketika itu masih pangeran, tanpa segan menampung Prabowo yang dicari-cari publik Indonesia karena dituding memerintahkan operasi Tim Mawar menculik belasan aktivis anti-Soeharto. Konon, Prabowo disediakan hunian di Ibu Kota Amman.
Persahabatan itu secara terbuka diakui Prabowo dalam wawancara dengan Aljazeera pada 2013. Di Yordania pula, menantu Presiden Soeharto ini memulai bisnis bidang perminyakan lalu sukses besar.
Peneliti David Boucher dalam artikelnya (25/6/2014) menulis berkat Abdullah II, Prabowo punya kesempatan kembali ke panggung politik Tanah Air. "Selama periode pengasingan di Yordania itu, Prabowo dilindungi sepenuhnya oleh Abdullah II."
Pada Februari tahun lalu saat berkunjung ke Indonesia untuk bertemu SBY, Raja Abdullah II menyempatkan bertemu sahabat karibnya, Prabowo. Keduanya bertemu kangen di acara Nahdlatul Ulama Sufi Gathering yang diselenggarakan hari ini di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
"Dalam satu kesempatan di Yordania, Raja Abdullah menyampaikan ingin berdialog dengan ormas Islam di Indonesia. Itu disampaikan ke Prabowo yang kemudian berdialog dengan PBNU dan Muhammadiyah. Kedatangan dia ini bukan atas undangan presiden," jelas Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Fadli menambahkan, persahabatan Prabowo dengan Raja Abdullah II terjalin sejak keduanya masih muda dan aktif di militer. "Raja Abdullah sahabat Prabowo sejak zaman komandan pasukan khusus di negara masing-masing," lanjut Fadli Zon.
Kemudian ditambahkan oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj. "Mereka bersama-sama semenjak di universitas di AS terus sampai menjalin hubungan sahabat," terang Said Aqil.
Saking dekatnya dengan Raja Abdullah II, di Indonesia sempat ramai kabar Abdullah II memberikan kewarganegaraan Yordania pada Prabowo. Rumor itu segera dibantah.
"Saya memang ditawari kewarganegaraan Yordania, walau tersanjung, tapi terpaksa saya tolak karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda," jawab Prabowo lewat keterangan tertulis seperti dikutip dari etan.org.
Mahasiswa Indonesia di Australia: Budi Anduk yes, Budi Waseso no!
Merdeka.com - Kisruh KPK dan Polri di Indonesia ternyata terdengar hingga belahan dunia. Ketegangan dua institusi itu berawal saat calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Polri pun seakan tak mau kalah. Mereka menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka. Upaya kriminalisasi KPK pun terus berlanjut.
Kini berhembus kabar Jokowi bakalan batal melantik Budi Gunawan. Bursa pengganti Budi Gunawan bermunculan termasuk Kabareskrim baru Komjen Budi Waseso.
Sosok Budi pun mejadi kontroversi. Budi Waseso baru naik pangkat dari bintang dua menjadi bintang tiga. Dia juga dikabarkan bakal besanan dengan Budi Gunawan dan Budi Waseso merupakan bekas anak buah ajudan Megawati Soekarnoputri itu.
Siang ini, Komunitas Peduli Indonesia di Federation Square, Melbourne Australia mengadakan aksi 'Bersih-bersih Polri, kuatkan KPK'. Aksi ini diikuti puluhan mahasiswa dan WNI di Melbourne.
Dalam orasinya, Mahasiswa School of Government University of Melbourne yang bernama Illian Deta Arta Sari mengatakan, Polri sejatinya menjadi simpul penting dalam penegakan hukum, baik itu secara umum maupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Polisi adalah pintu pertama penegakan hukum yang memungkinkan kasus akan ditangani atau tidak, serta bagaimana kasus akan ditangani.
"Namun dalam beberapa tahun terakhir, komitmen pemberantasan korupsi dalam tubuh Polri terlihat mengalami kemandegan, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran," kata Deta dalam keterangannya yang diterima merdeka.com, Jakarta, Sabtu (7/2).
Mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia itu menambahkan, Polri yang seharusnya mendukung pemberantasan korupsi, tetapi yang terjadi malah melemahkan KPK. Polri justru kini menjadi salah satu titik masalah paling serius dalam pemberantasan korupsi.
"Hal ini misalnya bisa dilihat dari keterlibatan petinggi Polri dalam kasus-kasus korupsi seperti Susno Duadji, Djoko Susilo, dan yang terbaru adalah calon Kapolri Budi Gunawan yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK," tegasnya.
Oleh karena itu, mahasiswa Indonesia yang menamakan diri sebagai Komunitas Peduli Indonesia di Melbourne menekankan pentingnya agenda membersihkan Polri dari praktek korupsi sejalan dengan agenda menguatkan KPK. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa tersebut tak lupa juga membawa spanduk dan poster-poster dengan berbagai tulisan yang menyentil.
Seperti tulisan 'Kuatkan KPK', 'Bersihkan Polri', 'Tolak Budi Waseso', 'Budi Anduk yes Budi Gunawan no', 'Save KPK' dan lain sebagainya. Budi Anduk merupakan seorang pelawak Indonesia.
Subscribe to:
Posts (Atom)