“Kita berterima kasih kepada KPK karena sudah beberapa kali DKI mengundang KPK ke Balaikota. Minimal KPK berhasil menakut-nakuti PNS kitalah,” kata Basuki dalam sebuah diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Ia menyebutkan, kerja sama dengan KPK dalam hal pengawasan anggaran itu dilakukan untuk mewujudkan sebuah transparansi pemerintahan. Basuki mengatakan, banyak masyarakat yang penasaran akan alur pemasukan dan pengeluaran APBD DKI. Namun, masyarakat tidak memiliki akses untuk mengawasi anggaran puluhan triliun itu.
Selain bersama KPK, Pemprov DKI juga telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui kerja sama itu, hasrat para PNS ataupun pejabat DKI untuk menyalahgunakan anggaran semakin diawasi.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan memublikasi anggaran melalui website ataupun penempelan poster anggaran hingga di tingkat kelurahan. “Ini karena sekarang terlalu banyak fitnah dan ini menjadi cara untuk menekan permainan politik,” kata Basuki.
Untuk dapat mewujudkan semua transparansi itu, Pemprov DKI menguatkan sistem hubungan masyarakat di dalamnya. Humas yang bertugas akan menyampaikan transparansi itu secara langsung kepada masyarakat. Humas juga harus dapat menumbuhkan sebuah kepercayaan kepada masyarakat bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki akan melakukan program-program untuk kesejahteraan warga.[Kompas.com]
No comments:
Post a Comment