Ahok menghadiri penganugerahan Budaya Tahun 2013

Bimbim Slank Ngefans Omelan Ahok

Ahok.Org – Penggebuk drum grup band Slank, Bimbim, diam-diam mengidolakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mengaku ngfans dengan sikap blak-blakan dan omelan khas dari orang nomor dua di ibukota itu.

“Saya juga ngefans Pak Ahok, apalagi ngefans dengan omelannya,” ujarnya usai nonton bareng (nobar) Slank Nggak Ada Matinya bersama Gubernur DKI Joko Widodo di XXI Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/12) malam.

Pria berperawakan kurus ini mengaku tidak kenal dekat dengan Ahok. Selama ini, Slank dan Slanker, justru dikenal dekat dengan Gubernur DKI, Joko Widodo karena sama-sama pecinta musik rock dan cadas.

Bimbim mengaku belum ada rencana mengajak Ahok untuk nonton film Slank terbaru berjudul Slank Nggak Ada Matinya. Tetapi, jika mantan bupati Belitung Timur tersebut bersedia menjadi kado spesial bagi keluarga besar Slanker.

“Kita nggak kenal dekat (dengan Ahok), tetapi dekat dengan Pak Jokowi. Saat ini sih kita belum ada rencana mengundang beliau nobar,” ujar pria yang memiliki nama asli Bimo Setiawan Almachzumi ini.

Untuk diketahui, Jokowi menyempatkan diri nonton bareng Slank film perjalanan karir grup band beraliran rock tersebut. Jokowi juga nonton konser 30 tahun Slank di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan membacakan Manifesto Slank di hadapan puluhan ribu Slanker belum lama ini.[Gatra.com]

Penjelasan BTP ke UKP4 Soal Cabut Subsidi BBM di Jakarta

Ahok.Org – Terkait rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengajukan usulan untuk mencabut subsidi BBM di DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menemui Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian Pengawasan Pembangunan (UKP4) untuk menjelaskan rencana tersebut.

“UKP4 ingin mengetahui kenapa keputusannya seperti itu, kita bilang liftingminyak kan tidak capai target. Kemudian, mata uang dolar kan naik terus, ini ibarat orang kena usus buntu dikasih panadol, satu hari saja terus jebol. Nah, kita harus lakukan,” ujar pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).

Menurut Ahok, walau pemerintah pusat secara resmi belum memberikan restu atas rencana pencabutan subsidi tersebut, namun Ahok mengklaim karena UKP4 yang merupakan kepanjangantangan pemerintah pusat telah sepakat dengan dan memberikan lampu hijau atau rencana tersebut.

“Mereka juga setuju, tetapi awalnya mereka berpikir kalau uang subsidi mau dipindahkan ke DKI Jakarta dari APBN. Kami tidak pernah berpikir uang itu untuk kami. Kami berpikir dengan uang subsidi itu anda bisa bangun transportasi massal seperti kereta loopline dan bangun pelabuhan-pelabuhan kasih ke yang lain jangan di Jakarta,” kata Ahok.

Ia pun mengaku, bila rencana penghapusan subsidi BBM tersebut dikabulkan oleh pemerintah pusat, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan ratusan armada bus baru agar para pengendara pribadi beralih ke transpotasi massal.

“Kan target kami kurangi pemakaian kendaraan pribadi di Jakarta. Kalau anda ngisi di luar DKI kan gak tahan juga di DKI musti bolak balik. Rugi kan. Itu kita mau batasi,” tukas Ahok. [Liputan6.com]

Duet Maut Tak Saling Sikut

Ahok.Org – Jokowi-Ahok tak hanya menonjol sebagai model kepemimpinan pemerintahan daerah yang penuh terobosan. Keduanya juga menyajikan sinergi unik. Potensi konflik pasangan ini diredam dengan memaduserasikan keunggulan masing-masing. Eksperimen berharga di tengah banyak pasangan yang awalnya bersanding, akhirnya bertanding.

Ada kesamaan antara duet Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Prov. DKI Jakarta 2012, dengan pasangan SBY-JK di Pilpres 2004. Jokowi, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta itu dan SBY, panggilan pesiden, sama-sama rising star politik pada masanya. Elektabilitas Jokowi pasca-pemilihan gubernur Jakarta 2012 terus menanjak, begitu pula tingkat keterpilihan SBY selepas Pilpres 2004.

Dua primadona elektoral pada eranya itu juga sama-sama didampingi pasangan tak biasa: out of the box. Sosok JK sebagai wapres berbeda daripada umumnya wapres, yang sekedar konco wingking. JK tampil aktraktif, menjadi problem solver, dan banyak terobosan. Pun performa Ahok, tidak seperti kesan umum wagub yang sekedar pelengkap protokoler.

Kepada daerah populer itu biasa. Tapi tak banyak wakil kepada daerah sekondang Ahok. Mantan Bupati Belitun Timur ini banyak melontorkan gagasan kejutan, pekerja produktif, dan punya kemampuan bicara yang argumentatif. Terlihat saling mengisi dengan Jokowi yang kalem dan biacara secukupnya. Ahok tidak cuma menumpang popularitas Jokowi, melainkan juga memberi warna lebih.

Salah satu wajud pengakuan publik, tahun ini Ahok dianugerahi “Bung Hatta Anti-Corruption Award” – penghargaan yang pernah diterima Jokowi tahun 2010, saat masih menjadi Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Banyak yang memandang kiprah Ahok sebagai wagub mirip JK sebagai wapres. Pasangan SBY-JK dinilai tepat dan saling mengisi. SBY sosok pemikir visioner, JK tipe pekerja smart yang berorientasi kedepan.

Tapi ditengah jalan, ketegangan SBY-JK mulai berakumulasi. Puncaknya, duet ini pecah kongsi menjelang Pemilu 2009, dan akhirnya SBY bertarung melawan JK. Duet pemimpin publik yang semula bersanding, lalu bersaing, dan puncaknya bertanding, juga menjalar ke banyak kepala daerah.

Pasangan Fauzi Bowo-Prijanto, pendahulu Jokowi-Ahok di DKI Jakarta, sehabis bersanding bergeser menjadi bersaing. Pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Jawa Barat, pada pilkada berikutnya bertanding. Banyak pula contoh lain di tingkat kabupaten/kota. Hanya sedikit pasangan kepala daerah yang langgeng dan berduet kembali pada periode kedua, seperti Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu`man di Sulewesi Selatan.

Ada lagi Soekarwo-Saifullah Yusuf di Jawa Timur, meski di tengah jalan pasangan ini nyaris pecah kongsi. Konflik kepentingan kepada dan wakil kepada daerah memang potensial. Salah satu faktor penggodanya, ada aturan main, bila kepala daerah utuh, sang wakil bakal menggantikan.

Kekompakan kepada daerah termasuk faktor krusial dalam sukses pemerintah daerah (pemda). Itulah sebabnya, dalam RUU Pilkada dan revisi UU Pemda yang sekarang sedang dibahas, penerintah menawarkan konsep wakil kepada daerah diangkat dari pegawai negeri sipil, bukan dipilih lewat pilkada. Itu sebagai respons atas maraknya rivalitas pimpinan daerah. Bahkan ada opsi, wakil gubernur ditiadakan pada provinsi yang penduduknya dibawah 5 juta orang.

Duet Jokowi-Ahok bukan hanya menarik lantaran mempertontonkan banyak langkah solutif penuntasan sejumlah masalah publik: layanan kesehatan dan pendidikan gratis, penyelesaikan damai hunian ilegal Waduk Pluit yang menahun, sampai penyelesaian cemerlang pedagang liar di jalanan Pasar Tanah Abang, Jatinegara dan Pasar Minggu, yang sudah lama jadi biang kemacetan.

Pasangan ini juga menyajikan model sinergi yang khas antara gubernur dan wakil gubernur. Sinergi kuat itulah yang menompang sukses pelayan publik. Pemerintahan mereka memang baru setahun dan tidak bisa dijamin akan terus kompak. Tapi sejauh ini, gaya duet ini relatif efektif meredam potensi konflik antar-mereka. Ini bukan pasangan tanpa potensi politik.

Keduanya bekas pemimpin fenomeal di daerah masing-masing, Jokowi bintang dari Surakarta, Ahok mutiara dari Belitung. Latar parti keduanya juga berbeda. Jokowi dari PDIP, Ahok eks anggota Fraksi Golkar DPR RI yang jelang pilkada Jakarta, direkrut masuk Gerindra.

Mereka hasil perjodohan kilat antara Gerindra dan PDIP. Ketika saat ini relasi antara pimpinan Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang merenggang, namun kombinasi Jokowi-Ahok seperti tak tertanggung. Bahkan Wasekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menggambarkan bahwa kader PDIP Sumut itu menginginkan duet Jokowi-Ahok diusung dalam bursa Pilpres 2014.

Ahok membuka salah satu rahasia suksesnya menjalin solidaritas dengan Jokowi, Ahok menolak disebut mirip Jusuf Kalla,”Saya bukan mazhab JK,” kata Ahok.”Kalau saya mazhab JK, Pak Jokowi mungkin sudah ribut sama saya atau diam-diam ngga mau saya lagi.” Apa bedanya dengan JK? “Kalau saya, ngomong dulu baru baru mikir. Kalau JK, kerjakan duku baru mikir,” kata sosok yang gayanya memimpin rapat mudah dilihat di Youtube ini.

“Kalau saya ngomong, terus pak gubernur tidak berkenan, saya dipanggil. Kan saya belum melakukan,” katanya. “Kalau kamu kerja, lalu baru mikir, ya marah dong si Bos.  Kamu kok kerja dulu ngga ada diskusi. Kalau saya sounding dulu dan pak Gubernur ngga panggil, berarti setuju, baru saya kerjakan.”

Ahok mengaku tahu diri bahwa dia bawahan gubernur.”Itu bukan berarti menghina JK,” katanya. “Kalau SBY puas dengan JK, dia akan pilih JK yang sudah lima tahun bekerja, Tapi akhirnya SBY kan milih Budiono, itu karena JK mazhabnya seperti itu.”

Jokowi lebih banyak di lapangan. Blusukan. Ahok lebih sering memimpin rapat di kantor. Jokowi sesekali saja memimpin rapat. Pembagian ini kebetulan cocok dengan karakter mereka. “Saya ngga begitu suka keliling-keliling kayak Pak Jokowi. Pusing saya kalau mesti keliling-keliling begitu,” katanya.”Saya ngga pernah keluar (dari kantor). Kalau saya mau kondisi di lapangan, saya suruh orang untuk foto.”

Sedangkan Jokowi tidak betah rapat lama-lama.”Masalah rapat-rapat itu, saya ngga kuat, jadi wagub saja,” kata Jokowi.”Wagub ngga terlalu senang turun lapangan, jadi ya saya saja yang turun,” Mungkinkah suatu saat dibalik, Jokowi banyak memimpin rapat, dan Ahok ke lapangan? “Ya ngga, kan kesenengannya sudah masing-masing, Masa tukar-tukaran kesenengan,” jawab Jokowi, tersenyum.

Resep lain, masing-masing saling memahami kelemahan dan kelebihan. Urusan seni budaya, Ahok mengaku tak menguasai.”Kayak festival-festival, saya ngga ngerti. Beliau lebih jago. Kalau beliau lebih jago, ngapain direbut. Kalau kamu ngga bisa kerjaannya ya jangan. Kalau kita bisa, yang kita ambil kita kerjakan sebaik-baiknya,” kata Ahok panjang lebar. Tapi pada kasus Kartu Jakarta Sehat (KJS) — yang pernah diboikot sejumlah rumah sakit– Ahok lebih menguasai dan Jokowi dengan legowo menyerahkannya pada Ahok.

“Kalau KJS, memang beliau kasih saya. Karena saya lebih menguasai. Saya dari tahun 2006 sudah kerjakan di Belitung. Beliau juga mengerjakan di Solo dengan Askes,” katanya.”Jadi prinsipnya, kalau Anda memang lebih menguasai, ya Anda yang mengerjakan. Kalau tujuannya pengen menonjol, pengen keliahatan namanya, pasti nanti berantem.”

Jokowi memperkuat,”Yang paling penting, kerja sama seperti harus didahului kesamaan. Tidak ada kepentingan.” Bubarnya duet kepemimpinan, kata Jokowi, biasanya cuma karena dua hal.”Kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Rebutan politik dan rebutan ekonomi,” papar Jokowi.”Yang juga sering ramai itu rebutan massa. Kalau kita ngga tahu juga, massa kita yang mana, kita merasa tidak ada yang saling ambil lahan politik atau ekonomi, Ya jadi, begini-begini saja.”

Mantan Wagub DKI Jakarta, Prijanto yang saat pilkada lalu mendukung Jokowi-Ahok, tidak mau gegabah mengambil konsklusi bahwa pasangan ini kompak.”Hati-hati membuat kesimpulan kompak atau tidak kompak, saya tidak berani simpulkan,” kata sosok yang pernah berseteru dengan Fauzi Bowo ini. Bisa saja pencitraan. “Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu,” kata Prijanto.

Prijanto menyebut, faktor yang rentan meretakkan Jokowi-Ahok adalah latar keduanya sebagai politisi plus pengusaha,”Apalagi dua-duanya masih muda dan belum selesai dengan diri masing-masing,” katanya. Pensiunan jenderal bintang dua ini lebih banyak memperingatkan Jokowi-Ahok.”Mereka harus hati-hati pada pihak luar, biasanya pengusaha kakap atau politisi senior mereka,”katanya.”Kalau sampai benar-benar terpengaruh, bisa pecah duet ini.”

Perbedaan karakter Jokowi yang lebut dan Ahok yang meledak-ledak, Prijanto khawatir ini juga menjadi bumerang. Perihal pembangian kerja, Jokowi banyak blusukan, Ahok banyak memimpin rapat, kata Prijanto, sudah tepat. Salah besar, katanya jika wagub lebih banyak kluyuran.”Apalagi menjelang pilkada, bisa dianggap mau kampanye,” katanya.”Wagub itu ibarat ibu rumah tangga, mengkoordinasikan staf. Jadi sudah pas.”

Prijanto tidak terlalu memuji beberapa agenda Jokowi-Ahok yang selama ini diapresiasi luas. Penertiban Tanah Abang, kata Prijanto, memang sudah tugas.”Dulu saya dan pak Fauzi Bowo juga menertibkan Pasar Senen dan Jatinegara,” katanya.”Itu sudah tugas dan biasa saja,” Ia menambahkan.”Waktu itu prioritasnya belum ke Pluit dan Tanah Abang.”

“Pengerukan Waduk Pluit bukan pekerjaan yang luar biasa karena memang tugas pemerintah daerah,” ujarnya. “Yang luar biasa itu kalau bisa berantas korupsi. Kalau cuma ngeruk kali, selokan, penertiban kan memang pekerjaannya.” Prijanto mengaku sektor kesehatan dengan KJS dan pendidikan dengan KJP lebih baik dari sistem sebelumnya.

Andrinof Chaniago, analis kebijakan publik dari UI, melihat  meski ada perbedaan karakter komunikasi Jokowi dengan Ahok, karakter pribadi dua pasangan ini hampir sama.”Mereka sama-sama rasional, fair dan tujuannya mengejar hasil.” kata Andrinof. Berbeda dari kepemimpinan SBY yang tidak mengejar hasil, tapi menyenangkan semua orang.”Padahal yang disenangkan itu kepentingan pribadinya.”

Buat Jokowi-Ahok, kepentingan publik jadi target.”Walaupun mendadak, bahkan sering muncul terbosan belum matang sudah dilontarkan,” katanya. Berbeda dari pasangan pemimpin Banten Atut-Rano Karno, yang dinilai tidak memiliki visi dan karakter kepemimpinan kuat.

Soal visi, kata Andrinof, duet Jokowi-Ahok sebenarnya biasa, Tidak visioner seperti SBY,”Tetapi kepemipinan SBY tidak progresif,” katanya. Apalagi setelah SBY berpasangan dengan Boediono. Sedangkan Jokowi-Ahok sama-sama progresif dan ingin berbuat yang kongkret.

Berbeda dari Prijanto, Andrinof belum melihat ada faktor krusial yang berpotensi meretakkan pasangan ini, termasuk isu pencapresan Jokowi. Kuncinya, karena pasangan ini dapat memposisikan diri secara tepat. Ahok menempatkan diri sebagai wagub.”Ahok tidak menonjolkan posisi sebagai orang yang bersama-sama satu paket,” Andrinof menjelaskan.

Pekerjaan Ahok di kantor juga berat karena butuh pengorbanan psikologis. Ia harus rutin di kantor yang mungkin membosankan.”Kalau dua-duanya di kapangan kan kacau nanti.” Jokowi memang kadang tak setuju gaya Ahok dan menegur.”Tetapi Jokowi bukan tipe orang yang menyalahkan sepenuhnya. Dia memahami perbedaan karakter orang,” katanya. Sisi lain, Ahok orang yang fair dan mudah menerima masukan.”Jika ditegur, apalagi logis, dia menerima”.

Dalam telaah Andrinof, pembagian kerja saling mendukung antara pasangan pemimpin sekarang ini belum banyak. SBY saat ini, kata Andrinof, tidak memperoleh pasangan yang pas. Akan lebih baik jika yang satu pemikir dan perencana, pasangannya harus problem solver, penggerak dan eksekutor. Sebenarnya, kata Andrinof, JK pasangan cukup ideal buat SBY, karena melengkapi karakter SBY yang pemikir-perencana.

Tapi masalahnya, kata Andrinof,”Karakter pribadi mereka tidak cocok.” SBY terlihat tidak nyaman bersanding dengan JK karena SBY tipikal orang yang tidak ingin disamai, apalagi dilampaui. Situasi semacam itu, sejauh ini, tidak terjadi pada pasangan Jokowi-Ahok.[Majalah Gatra]

Warga Eks Ria Rio di Rusun Cakung Barat Minta Listrik dan Air Digratiskan Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga eks penghuni bantaran Waduk Ria Rio yang direlokasi di rumah susun Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, merasa keberatan dengan adanya tarif listrik dan air bersih di rusun itu. Warga mengira fasilitas kebutuhan dasar itu juga gratis selama 6 bulan sebagaimana diberlakukan untuk sewa rusun tersebut.

Warga pindahan dari Ria Rio itu baru menempati unit rusun tersebut selama hampir satu pekan. Namun, hari ini Juju (87) harus membayar Rp 20.000 kepada pengelola setempat untuk membeli pulsa listrik. Listrik di rusunnya padam sejak Rabu (11/12/2013) pagi tadi.

"Listrik bayar sama ledeng. Kirain nanti habis 6 bulan baru bayar. Enggak tahunya sekarang," kata Juju, Rabu sore.

Juju yang tinggal di Blok D Rusun Cakung Barat bersama Ulan (45) merasa keberatan jika biaya tersebut diberlakukan saat ini. Untuk biaya hidup, keduanya mengandalkan warung kecil yang dibuka di lantai tiga rusun tersebut. Penghasilannya saat ini tidak menentu. Ia pun belum membayar air bersih yang juga diputus pada hari ini.

Sebelum dipindahkan ke rusun, setiap bulan Juju memperoleh untuk penghasilan Rp 200.000-Rp 300.000 dengan berjualan di Ria Rio. "Di sini paling dapat Rp 100.000 (per bulan). Di sini nyaman, tapi buat usaha berat," ujar Juju.

Berbeda dari Juju dan Ulan, Minarti (51), belum mengetahui informasi biaya listrik dan air bersih. "Listrik belum ada informasi. Tapi, masih nyala. Air dulu keluarnya sedikit, sekarang sudah lancar," ujar Minarti.

Kendati demikian, Minarti berharap biaya penggunaan listrik dan air digratiskan lebih dulu. Minarti pun merasa tarif itu memberatkan karena kini hanya suaminya, Kolik (40), yang bekerja membiayai keluarganya. Kolik bekerja sebagai buruh bangunan di Rawasari, Jakarta Timur, dengan penghasilan Rp 30.000 per hari. Sebelum pindah di rusun, Minarti bekerja sebagai penyapu jalan di Pedongkelan dengan penghasilan Rp 37.000 per hari. "Tapi sekarang saya masih nganggur aja, (sementara) pengeluaran banyak," ujarnya.

Meski demikian, warga di sana menyatakan lebih nyaman tinggal di rusun. Mereka bersedia membayar sewa bila masa bebas biaya sewa selama 6 bulan telah selesai.

Penanggung Jawab Lokasi Rumah Susun Wilayah III Rusun Jakarta Timur Hendriansyah membenarkan adanya biaya listrik dan air yang dikenakan kepada warga. Menurutnya, biaya listrik ditentukan melalui voucher pulsa listrik yang dibeli oleh warga. "Kalau air ya tergantung pemakaian," ujarnya.

Sengketa Waduk Ria Rio, Keluarga Adam Malik Laporkan Pemprov DKI Jakarta ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli waris keluarga mantan Wakil Presiden Adam Malik melaporkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke polisi dengan tuduhan korupsi terkait sengketa tanah di kawasan Waduk Ria Rio. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding menggunakan tanah yang bukan menjadi kuasanya.

"Pihak Bareskrim (Polri) lebih tahu di mana unsur korupsinya, yang jelas tanah ini dibeli Adam Malik pada tahun 1961," ujar ahli waris Adam Malik, Guna Jaya Malik, di lokasi tanah sengketa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pedongkelan, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2013).

Pagi tadi, pihak ahli waris memasang plang pengumuman bahwa lahan seluas lima hektar itu adalah milik Adam Malik. Plang tersebut menutup plang milik Pemprov DKI Jakarta.

Guna menyampaikan, laporan pada polisi telah didaftarkan pada 4 Desember 2013 dengan Nomor Lp/1014/XII/2013 BARESKRIM. Pihak terlapor dituding melanggar Pasal 264, 266, dan 263 KUHP atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Menurut Guna, berdasarkan peta Badan Pertanahan Negara (BPN), tanah seluas 2,1 hektar secara sah dimiliki Yayasan Adam Malik. Tanah milik PT Pulomas Jaya, kata dia, berada di sisi utara.

Babak ketiga

Guna menyebut, sengketa yang terjadi antara Yayasan Adam Malik dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini telah memasuki babak ketiga. Sebelumnya, sengketa babak pertama terjadi di rentang 1998-2002.

Selanjutnya, sengketa menjadi persoalan perdata pada 2002-2007. Kini sengketa memuncak pada apa yang disebutnya sebagai penyerobotan lahan.

Di pihak seberang, PT Pulomas Jaya berkeras bahwa lahan yang diklaim oleh ahli waris Adam Malik merupakan tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dasar kepemilikannya adalahEigendom Verponding Nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 2 beserta garapan-garapannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Agraria nomor SK.II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964. 

Jokowi Tantang Ahli Waris Adam Malik di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menantang ahli waris Adam Malik di pengadilan. Hal itu menyusul pihak ahli waris kembali menduduki lahan di tepi Waduk Ria Rio dan memasang spanduk bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

"Kalau memang punya bukti dokumen, gugat saja di pengadilan," ujar Jokowi saat meninjau tol Jor W II, Kamis (19/12/2013).

Jokowi menyayangkan dengan cara yang digunakan oleh pihak ahli waris Adam Malik dengan menduduki dan memasang spanduk. Menurut Jokowi, jika memiliki bukti yang kuat, pihak ahli waris tidak perlu menduduki lahan dan memasang spanduk kepemilikan.

Dengan cara-cara seperti itu, lanjut Jokowi, pihaknya tak akan mengakomodasi tuntutannya. Apalagi, Jokowi mengaku tidak tahu apakah pihak ahli waris tersebut bisa lagi diajak bicara atau tidak.

"Kalau bisa diajak bicara, ya ayo bicara. Tapi kalau seperti itu kan tidak bisa lagi diajak bicara. Kita tindak tegas sajalah," ujarnya.

Ahli waris dari Adam Malik masih tidak terima lahan mereka di sekitar Waduk Ria Rio menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya. Hari ini, mereka memasang plang pengumuman bahwa lahan seluas lima hektar itu adalah milik Adam Malik.

Pihak ahli waris memasang plang tersebut dengan dukungan dari ormas Laskar Merah Putih. Plang tersebut menimpa plang milik Pemprov DKI Jakarta. Plang yang dipasang oleh ahli waris bertuliskan "Berjuang untuk keadilan dan kebenaran, Memperjuangkan keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha", dan "Keluarga besar Adam Malik bukan penyerobot".

Basuki Pasang Badan Stop BBM Subsidi di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun siap menghadapi semua pro dan kontra atas usulan yang dilontarkannya tersebut.

"Saya sudah pasang badan kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/12/2013). 

Ia mengakui undang-undang (UU) yang mengatur tentang subsidi BBM tidak dapat diubah. Pengalokasian dana subsidi itu tetap untuk warga tidak mampu, tetapi dialihkan melalui pemerintah pusat, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Basuki, Hatta berpikir Pemprov DKI ingin mengambil alih subsidi BBM untuk dimasukkan ke kas pemerintah daerah. Padahal, anggaran itu akan dialokasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun berikutnya. Penghematan APBN itu akan dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

"Saya enggak mengharapkan itu, enggak minta uang. Makanya itu, untuk APBN periode 2015/2016 bisa digunakan untuk bangun loopline kereta," ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengungkapkan, pemerintah pusat tidak dapat menghapus atau menghilangkan subsidi BBM begitu saja. Sebab, subsidi bagi rakyat itu telah diatur dalam UU.

Menurut Hatta, peraturan subsidi pasokan BBM kepada masyarakat itu sudah berdasarkanjudicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pemprov DKI telah mengusulkan pemberhentian pasokan BBM bersubsidi kendaraan bermotor di Ibu Kota kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hanya saja, hingga saat ini, DKI belum mendapat jawaban dari Kementerian ESDM.

Kebijakan tersebut dapat merangsang pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal. Selain itu, negara pun tidak dibebani subsidi, dan mengalokasikan dana ke perbaikan infrastruktur.

Penyetopan subsidi BBM kendaraan di Jakarta bisa meminimalkan dampak negatif kebijakan mobil murah. Selayaknya, mobil murah tidak menikmati subsidi itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku tertarik dengan ide Basuki. Kini, pihaknya tengah mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan usulan tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Demi menghemat BBM bersubsidi, pihaknya hanya mendorong kendaraan pelat merah untuk tidak memakai BBM bersubsidi.

Warga Pluit: Jokowi Itu "Wong Cilik", Kalau Sekarang "Wong Licik"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian besar warga Taman Burung, Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kecewa kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sudah hampir sepekan mereka bertahan di tempat tersebut setelah rumah mereka dibongkar aparat satuan polisi pamong praja pada Kamis (12/12/2013).

Warga sudah mendatangi Kantor Kecamatan Penjaringan untuk meminta kejelasan nasib mereka, terutama soal ganti rugi atas rumah mereka yang dibongkar. Namun, hingga kini belum ada tanggapan. Karena kesal, warga berkali-kali menyatakan kekecewaannya karena telah memilih Jokowi dan Basuki pada pemilihan kepala daerah tahun lalu.

"Sebelum pemilihan gubernur, Jokowi itu wong cilik, kalau sekarang wong licik," kata Antoni (38), seorang warga yang masih bertahan di tenda sementara di Taman Burung, Rabu (18/12/2013).

Antoni mengatakan, ia tinggal di kawasan itu sejak lima tahun silam. Ia mengatakan, 99 persen warga di sana memilih Jokowi dan Basuki pada pilkada lalu. Menurut Antoni, Jokowi sangat berpihak kepada rakyat kecil ketika dia masih menjadi Wali Kota Solo. Harapan itulah yang mereka impikan ketika mencoblos Jokowi. Namun, saat menjadi Gubernur Jakarta, Jokowi seolah telah melupakan mereka.

Menurut Antoni, Jokowi tidak bisa menjelaskan status dan siapa pemilik sah atas lahan tersebut. Hal tersebutlah yang mendasarinya menyebut Jokowi sebagai orang yang licik.

Suharno (56), warga lain, juga menyesal atas pilihannya terhadap pasangan kepala daerah itu. Ia mengibaratkan memilih Jokowi seperti peribahasa air susu dibalas air tuba. "Jokowi, bisa jadi gubernur, juga karena kita. Memangnya lurah sama camat dulu pada dukung mereka? Mereka justru pendukung gubernur sebelumnya," ujar Suharno.

Suharno merasa sudah gerah dengan kepemimpinan Jokowi dan Basuki. Ia justru sangat senang bila Jokowi dicalonkan jadi presiden. "Biarin aja jadi calon presiden, biar dia tidak usah di Jakarta lagi," ujarnya.

Hingga kini, sebagian warga masih bertahan di masjid atau tenda darurat di sekitar lahan tersebut. Mereka tidak punya pilihan lain untuk tinggal selain di tempat itu. Mereka menunggu respons Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk berdialog tentang nasib mereka.

Sementara itu, Basuki menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan waktu selama setahun kepada warga di sana untuk mengosongkan lahan milik negara tersebut. Namun, warga malah menantang dan menolak dipindahkan ke rumah susun. Menurut Basuki, warga justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memolitisasi keadaan dengan memanfaatkan anak-anak dan kaum ibu untuk melawan para petugas penertiban.

Jokowi mengatakan, selama ini Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi kepada warga sebelum melakukan pembongkaran rumah. Apa yang dilakukan petugasnya juga sangat manusiawi karena tidak ada praktik kekerasan saat melakukan aksi itu.

Satu Pintu ala Jokowi Dikhawatirkan Lahirkan "Raja Kecil"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, William Yani, khawatir pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melahirkan "raja kecil". Dia khawatir kewenangan mengurus izin yang dimiliki pejabat PTSP membuat mereka menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi semata. 

"Makanya harus di-rolling setiap berapa tahun, misalnya dua tahun, supaya enggak jadi 'raja kecil' dia di lapangan," ujarnya kepada Kompas.com di Gedung DPRD DKI, Rabu (18/12/2013) siang. 

Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat PTSP, lanjut pria yang akrab disapa Willy tersebut, cukup besar. Pertama, mentalitas pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI masih rentan dengan budaya "main mata", apalagi bidang perizinan. 

Kedua, kewenangan pejabat PTSP mengeluarkan izin, besar. Ketiga, Willy berpendapat pembentukan badan PTSP ini tidak lebih dari sekadar pelimpahan wewenang mengeluarkan izin dari sejumlah dinas sebelumnya ke satu badan, yakni PTSP. Artinya, tidak ada yang berubah selain lebih cepat serta lebih praktis. 

"Nah soal pungutan, gimana? Yang dulu-dulu kan tetap saja izin buat restoran, tempat hiburan, izin mendirikan bangunan banyak yang main uang juga. Makanya kita sarankan di-rolling," ujar Willy. 

"Walaupun si pejabatnya bagus, pintar, tapi tetap harus rolling supaya pelayanan di masyarakat merata. Mungkin di-rolling-nya di wilayah lain, tapi jabatannya sama, biar belajar juga," lanjutnya. 

Warga bisa gugat 

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, saat ini telah ada 400 PNS yang mendaftarkan diri untuk masuk ke badan PTSP. Kini, para PNS diberikan pelatihan pelayanan perizinan masyarakat serta akan berjalan optimal pada April 2014 yang akan datang. Ia menegaskan, warga Ibu Kota yang merasa tidak puas dengan PTSP di tingkatan wali kota hingga kelurahan bisa melayangkan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. 

Lasro mengatakan, proses hukum tersebut merupakan jaminan agar petugas loket PTSP tetap mengoptimalkan pelayanannya. "Kalau nanti tidak sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan, maka pengurus izin berhak menuntut sesuai jalurnya," ujarnya.

Berkat Jokowi, Kini Taman Bukan Lagi Tempat Pacaran...

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kelurahan Petojo mengaku senang dengan disediakannya mainan di Taman Tanah Abang III, tepat di belakang kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dengan begitu, warga bisa bercengkrama dengan anak-anak dan suami di ruang terbuka.

Di taman tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat telah menyediakan berbagai arena permainan. Misalnya, perosotan dan ayunan. Adanya alat permainan ini membuat anak-anak mau bermain di taman tersebut. Sebelumnya, menurut Soleha yang merupakan warga Petojo, taman tersebut selalu sepi.

"Dulu waktu belum ada permainan, tamannya sepi. Malah jadi tempat pacaran. Sekarang jadi setiap hari ke sini," katanya, Rabu (18/12/2013).

Pantauan Kompas.com pada Rabu sore, terdapat lima arena bermain di lokasi layak anak. Belasan anak-anak tampak menikmati arena permainan yang ada. Ada juga beberapa anak laki-laki tengah asyik bermain bola di lapangan taman tersebut.

Menurut Soleha, warga sangat senang dengan adanya permainan di taman tersebut. Hal itu, kata dia, bukan hanya membuat anak-anak senang, tapi juga orangtuanya. Bersama keluarga lain, mereka bisa bercengkrama dan bersosialisasi sesama warga.

"Setuju sekali dan senang kalau Petojo jadi lokasi layak anak, jadi kan enggak susah-susahnganterin anak main, karena deket rumah," kata Sjawal, warga yang juga sedang bermain di taman, mengamini ucapan Soleha.

"Dulu, waktu belum ada permainan enggak pernah ke sini, karena ada permainannya jadi rame lokasinya," imbuh Sjawal lagi.

Selain itu, Soleha mengatakan, di rumah setiap warga kini sudah terpasang stiker Jakarta Kota Layak Anak. Stiker tersebut, kata dia, berisi imbauan kepada warga untuk mengawasi jam belajar anak dari pukul 19.00 hingga pukul 21.00 .

"Di rumah saya udah ditempelin stiker yang ada tanda silang menonton televisi di jam-jam yang telah ditentukan," ujarnya. 

Jakarta menjadi Kota Layak Anak merupakan program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang ditargetkan bisa terwujud di seluruh wilayah Jakarta pada 2018. 

Beberapa program kota layak anak yakni, membuka ruang terbuka hijau untuk public space,taman bermain anak, mempermudah akses akta kelahiran, pembentukan forum anak-anak, dan sebagainya.

Dokter China, Pasang Tangan yang Putus di Kaki Korban

BEIJING, KOMPAS.com - Para dokter China menyelamatkan tangan seorang pria yang terputus dengan disambungkan ke pergelangan kaki.

Xiao Wei, nama pria itu, kehilangan tangan kanannya dalam kecelakaan di tempat kerja. Sayangnya, para dokter tidak bisa dengan segera menyambung tangan yang putus ke lengan pria itu.

Kemudian diputuskan, tangan Xiao Wei diselamatkan dengan cara ditempelkan ke pergelangan kaki kiri dengan "meminjam" pembuluh darah di kaki.

Dalam waktu satu bulan, para dokter bedah dapat memindahkan lagi tangan itu dan mencangkokkan lagi ke lengannya, menurut Rex Features.

Menurut laporan itu, para dokter di kawasan Changsha mengatakan Xiao Wei perlu menjalani beberapa operasi lagi namun mereka perkirakan tangannya akan bisa berfungsi normal.

"Lukanya parah. Selain putus, lengannya juga luka," kata dokter seperti dikutip laporan itu.

"Kami harus merawat lukanya sebelum melakukan penyambungan kembali tangannya," tambah para dokter.

Cairian Healy dari persatuan dokter bedah Inggris mengatakan prosedur seperti itu jarang dilakukan namun para dokter China sangat berpengalaman dalam pembedahan mikro.

Healy mengatakan yang paling penting adalah 'menyelamatkan'  tangan yang akan dicangkokkan. Namun, Healy memperingatkan tidak semua pencangkokan bisa berhasil.

Jokowi Lirik Bisnis di New Priok

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melirik bisnis pelabuhan sebagai usaha baru untuk mendongkrak pendapatan daerah. Rencananya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanamkan investasi di dalam proyek pembangunan New Priok. 

Seusai pertemuan dengan Dirut PT Pelindo II RJ Lino serta sejumlah institusi terkait di kantor Pelindo, Tanjung Priok, Kamis (19/12/2013), Jokowi mengungkapkan, pihaknya telah bertemu beberapa kali dengan PT Pelindo untuk membicarakan hal itu.

"Kita mau share investasi di sini. Tujuannya kita ngerti ada apa di sini, ekspansikah, pergerakan apa. Semua kita tahu. Tentunya ini juga supaya kita mendapatkan keuntungan dari sini," ujar Jokowi.

Jokowi berkaca pada pelabuhan di Rotterdam, Belanda, yang seluruh pengelolaannya dilakukan oleh wali kotanya sendiri. Hal ini penting juga untuk mengendalikan barang yang masuk ke kota. 

"Ndak usah 100 persen kayak Rotterdam-lah, yang penting ada sedikit-sedikit untuk menambah pemasukan Jakarta," ujarnya.

Namun, rencana ekspansi usaha Pemprov DKI Jakarta tersebut belum final. Kebijakan tersebut masih dikaji oleh dua belah pihak. Salah satu yang dikaji adalah akan diberikan ke pihak mana pengelolaan pelabuhan baru peti kemas tersebut.

Pelabuhan New Priok merupakan proyek pembangunan yang dimulai pada awal 2013 lalu. Peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek itu dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. New Priok mempunyai panjang 850 meter dan lebar 400 meter yang membentang di sisi utara pantai Tanjung Priok.

Rencananya, akan ada tiga terminal di pelabuhan itu yang memiliki kapasitas 1,5 juta unit peti kemas. Zuhri Iryansyah, Kepala Satuan Kerja Pelabuhan New Priok, menjelaskan, proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 9 triliun itu rencananya akan rampung pada 2017. Adapun tahap pertama, yakni terminal I, akan rampung terlebih dahulu pada akhir 2014.

Jokowi: 2014 Pelayanan Kelurahan – Kecematan Harus Optimal

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memperkirakan pelayanan masyarakat di kelurahan dan kecamatan akan optimal secara merata pada Januari 2014 mendatang. Ia membenarkan, hingga saat ini pelayanan warga belum merata.

“Saya kira 2014 semuanya bisa jalan baik,” ujar Jokowi ketika blusukan ke Kecamatan Tanjung Priok, Kamis (19/12/2013).

Jokowi menilai, perangkat hukum serta struktur sumber daya manusia pelayanan telah lengkap. Peraturan Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta badan PTSP telah dibentuk.

Hanya saja, Jokowi mengakui renovasi pembangunan fisik kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta belum merata. Salah satunya yakn Kecamatan Tanjung Priok yang ditinjaunya pada Kamis pagi.

“Tapi paling tidak, fasilitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dikerjakan dulu supaya cepat,” ujarnya.

Di Kecamatan Tanjung Priok, loket pelayanannya belum selesai 100 persen. Menurus Camat Tanjung Priok Efiskal, pengerjaan yang belum yakni finishing dan memindahkan barang-barang saja. Terlebih, belum ada serah terima dari kontraktor ke kecamatan.

Meski pembenahan pelayanan kelurahan dan kecamatan telah dil akukan dari setahun yang lalu, Jokowi mengaku masih mendapat keluhan warga soal ketidakberesan di kelurahan dan kecamatan.

“Biasanya yang saya datangin yang bermasalah, banyak laporan. Tapi kalau sekarang ndak,karena saya mau ke pelabuhan, jadi sambil lewat ke sini, ninjau. Saya rasa sudah baguslah,” ujarnya.

Jokowi mengatakan persoalan itu terkait sumber daya manusia. Ia yakin dengan kontrol lapangan yang tepat, persoalan tersebut dapat selesai dengan seiring waktu dan pelayanan bisa optimal.[Kompas.com]

Basuki Akui Pelayanan Angkutan Umum Belum Maksimal

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengakui, jika hingga saat ini pihaknya belum mampu memberikan pelayanan maksimal bagi para pengguna angkutan umum. Terlebih, bagi kaum perempuan karena masih marak terjadinya pelecehan seksual dalam transposrtasi massal. Alhasil, sebagian besar kaum hawa saat ini masih memilih mengendarai sepeda motor saat menjalankan aktivitas sehari – hari.

“Cuma begitu ada bus gratis, motor enggak boleh masuk. Tapi, orang naik motor saat ini terpaksa karena tidak ada bus yang baik,” ujar Basuki di Balaikota, Kamis (19/12).

Dikatakan Basuki, penyediaan bus gratis di ibu kota akan terwujud saat Pemprov DKI memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 100 triliun. “Kalau kita bisa capai (APBD) Rp100 triliun, bisa bus gratis semua di Jakarta. Mudah-mudahan 2016 atau 2017, kita bisa capai APBD Rp100 triliun. Makanya kita lagi hitung,” katanya.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI telah melakukan berbagai cara untuk mengentaskan kemacetan di ibu kota. Salah satunya, dengan sterilisasi jalur bus Transjakarta. Lalu, penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar dengan pematokan tarif sekira Rp 21 ribu.[Beritajakarta]

“Cabut BBM Bersubsidi untuk Lingkungan Lebih Baik”

Ahok.Org – Bila jadi diputuskan, warga tidak lagi dapat menggunakan BBM jenis premium di Ibukota. Bagi Wagub DKI Ahok, kondisi itu justru dapat berdampak baik bagi lingkungan.

“Jadi kalau tidak ada BBM subsidi itu, sebenarnya kualitas lingkungan juga membaik,” ujar pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Pasalnya, bahan bakar premium di Indonesia masih menggunakan senyawa TEL (Tetra Ethyl Lead) atau timbal yang gas buangannya mengandung racun berbahaya. Sehingga buruk bagi lingkungan hingga kesehatan. Diantaranya mengakibatkan kerusakan otak, ginjal, dan kardiovaskuler atau sistem peredaran darah dalam tubuh.

Sementara BBM jenis pertamax tidak lagi mengandung timbal, melainkan menggunakan HOMC (High Octane Mogas Component), senyawa yang lebih ramah lingkungan. Maka itu, kata Ahok, rencana pencabutan BBM bersubsidi di Jakarta sebenarnya juga bertujuan mengurangi pasokan premium ke Jakarta secara perlahan.

Dengan begitu, lanjut Ahok, berlahan warga DKI tidak lagi menggunakan BBM dan beralih ke gas yang lebih aman. “BBM dihentikan pasokannya. Tidak ada keberadaanya, sebetulnya. Dihilangkan dari sini, kita tidak mau ada premium. Itu buat lingkungan hidup jadi tidak baik,” tegas Ahok.

Pemprov DKI juga berencana menambah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tahun depan melalui kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN). Peralihan bahan bakar tersebut akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari angkutan umum, kendaraan roda 4 kemudian roda 2.

“Bertahap. Kalau angkutan umum harus ada sendiri. Kebijakan kita mau mengubah angkutan umum untuk pakai gas kan? Teknisnya mesti bicara sama ESDM (Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral). Yang penting menterinya udah dukung kan?” kata Ahok.

Pada 2000 lalu, dikeluarkan instruksi Menteri Lingkungan Hidup untuk menghapus bensin bertimbal secara bertahap di Indonesia. Hal itu sebagai upaya mendukung program Langit Biru Indonesia seperti tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 1997.

Pertamina kemudian tidak lagi menggunakan senyawa timbal, tetapi hanya untuk BBM berjenis Premium-88, Pertamax-92, dan Pertamax Plus-95, jadi belum seluruhnya. [Liputan6.com]

Kadis Pendidikan Siap Ganti, BTP: Bagus..

Ahok.Org – Tim investigasi penelusuran permasalahan dugaan kecurangan lelang kepala sekolah menemukan adanya pertemuan kepala sekolah definitif sebelum tes kompetensi bidang dilakukan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bersyukur Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto menyatakan siap diganti.

“Makanya kita bersyukur Kepala Dinas Pendidikan (Taufik Yudi Mulyanto) menyatakan siap diganti. Ya sudah, kita ganti,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Basuki menduga ada “permainan” dalam pelaksanaan lelang kepala sekolah itu. Dari pertemuan yang digagas oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), soal ujian latihan itu merupakan soal yang pernah diujikan dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepala Sekolah.

Saat pelaksanaan tes kompetensi bidang, soal ujian hanya diacak nomor urutnya saja. Karena pertemuan atau pelatihan ujian itu hanya diikuti oleh kepala sekolah definitif maka yang berhak mengikuti tes berikutnya adalah kepala sekolah definitif pula.

“Jadi, memang ada niat untuk mempertahankan kepala sekolah yang lama. Sekarang kita lagi cari kenapa kepala sekolah yang lama ini mau dipertahankan? Apakah ada permainan uang di dalam sekolah atau yang lain,” ucap Basuki.

Taufik Yudi Mulyanto sebelumnya memang menyatakan siap diganti sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta apabila dalam penelusuran tim investigasi itu pihaknya dinyatakan melakukan kesalahan.

Kendati demikian, ia menampik Disdik DKI yang berinisiatif mengumpulkan sebanyak 180 kepala sekolah untuk belajar bersama LPMP. Mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta itu juga mengakui kalau ia sempat datang ke pertemuan dan memberikan semangat moril kepada peserta ujian. [Kompas.com]

Ksatria Baja Hitam Muncul di Lokasi Tabrakan KRL vs Truck BBM

Kamen Rider muncul di lokasi tabrakan KRL vs Truck BBM



Jakarta - Seorang pria misterius berkostum Kamen Rider RX Bio dan mengendarai motor warna biru tiba-tiba hadir di lokasi kecelakaan maut KRL vs Truk tangki di perlintasan Pondok Betung, Bintaro. Pria yang mengaku dari hutan itu langsung dikerumuni warga.

Sosok Kamen Rider RX Bio, tokoh ksatia nan gagah berani sontak menyedot perhatian anak-anak. Anak-anak bersorak gembira dan menyambut hangat.

"Ada ksatria baja hitam.... ada ksatria baja hitam," teriak sekumpulan bocah di lokasi kejadian, Selasa (10/12/2013).

Kamen Rider duduk di atas motornya dan dengan sabar meladeni anak-anak kecil yang ingin bersalaman dengannya. Kostumnya sangat nyentrik serba biru, termasuk helmnya.

"Kamu dari mana?" tanya warga.

"Saya dari hutan, katanya di sini ada kecelakaan ya," jawab Kamen Rider.

Ia juga turun dari motornya. Lalu, melihat-lihat lokasi kejadian.

Kamen Rider terus dibuntuti anak-anak. Ketika ditanya identitasnya, pria itu menolak membeberkannya.

"Nggak perlu tahu nama saya siapa. Saya mau lihat-lihat saja katanya di sini ada kecelakaan,"elaknya.

"Tidak mau nolongin?" tanya wartawan.

"Tidak. Saya mau lihat-lihat saja," jawab Kamen Rider.

Selain dipuja, kehadiran Kamen Rider juga menuai olokan dari bocah-bocah SD. "Kesorean, telat lu. Pahlawan kesiangan lu. Kecelakaan dah kelar baru datang sekarang," celetuk mereka.

Namun, pria itu tetap cool dan meninggalkan lokasi setelah melihat-lihat sekitar 10 menit. Bruuuum....! 

Sumber : detik