Jakarta -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan efisiensi di berbagai bidang, salah satunya perampingan birokrasi. Pemprov DKI mendorong pembentukan holding BUMD sebagai salah satu bentuk perampingan birokrasi.
Sekda DKI Jakarta Saefullah berencana membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) serta Badan Penanaman Modal dan Provinsi (BPMP) DKI dalam rangka perampingan birokrasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menyetujui rencana tersebut.
"Kita analisa, sekarang buat apa ada Badan Pengawas BUMD dan Penanaman Modal? Kita semua sudah ada semacam holding nanti dan kita go public-kan nanti biar publik yang mengawasi," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Ahok menjelaskan, sejumlah BUMD yang memiliki sektor usaha yang sama bisa digabung yang kemudian dalam jangka panjang, BUMD holding ini dimungkinkan untuk bisa diantarkan hingga menuju lantai bursa melalui Intial Public Offering (IPO).
Dengan skema ini, diharapkan masyarakat bisa turut mengawasi kinerja BUMD agar menjadi lebih baik.
"Ini kita sudah mengarah-ngarah ke holding. Semua yang mirip (kayak) di Jakpro. Nanti PT Food Station Tjipinang, PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya bisa satu holding. Transportasi bisa satu holding terdiri dari MRT, LRT dan TransJakarta. Kita bisa go public," sebut dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan, pembentukan holding tersebut direncanakan bisa direalisasikan pada 2016 mendatang. Sebelum terbentuk, pengawasan terhadap seluruh BUMD dilakukan oleh badan-badan pengawasan milik negara, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan Provinsi (BPKP).
Sebelumnya, Saefullah menyebut pihaknya tengah mengkaji untuk membubarkan sejumlah birokrasi DKI dalam rangka perampingan. Hal ini dimaksud agar dapat mengefisiensikan biaya.
"Kalau memang nggak efisien maka nggak akan diisi. UPT yang banyak akan kita lakukan efisiensi. Ini untuk tekan belanja pegawai sampai sentuh angka Rp 15 triliun," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.
Sekda DKI Jakarta Saefullah berencana membubarkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) serta Badan Penanaman Modal dan Provinsi (BPMP) DKI dalam rangka perampingan birokrasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menyetujui rencana tersebut.
"Kita analisa, sekarang buat apa ada Badan Pengawas BUMD dan Penanaman Modal? Kita semua sudah ada semacam holding nanti dan kita go public-kan nanti biar publik yang mengawasi," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).
Ahok menjelaskan, sejumlah BUMD yang memiliki sektor usaha yang sama bisa digabung yang kemudian dalam jangka panjang, BUMD holding ini dimungkinkan untuk bisa diantarkan hingga menuju lantai bursa melalui Intial Public Offering (IPO).
Dengan skema ini, diharapkan masyarakat bisa turut mengawasi kinerja BUMD agar menjadi lebih baik.
"Ini kita sudah mengarah-ngarah ke holding. Semua yang mirip (kayak) di Jakpro. Nanti PT Food Station Tjipinang, PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya bisa satu holding. Transportasi bisa satu holding terdiri dari MRT, LRT dan TransJakarta. Kita bisa go public," sebut dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebutkan, pembentukan holding tersebut direncanakan bisa direalisasikan pada 2016 mendatang. Sebelum terbentuk, pengawasan terhadap seluruh BUMD dilakukan oleh badan-badan pengawasan milik negara, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawas Keuangan Provinsi (BPKP).
Sebelumnya, Saefullah menyebut pihaknya tengah mengkaji untuk membubarkan sejumlah birokrasi DKI dalam rangka perampingan. Hal ini dimaksud agar dapat mengefisiensikan biaya.
"Kalau memang nggak efisien maka nggak akan diisi. UPT yang banyak akan kita lakukan efisiensi. Ini untuk tekan belanja pegawai sampai sentuh angka Rp 15 triliun," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.
No comments:
Post a Comment