JK: Indonesia Butuh Pemimpin yang Tidak Peragu dan Berani Ambil Risiko

PALEMBANG, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki semangat kepemimpinan untuk membawa ke arah yang benar. Pemimpin seperti ini, menurutnya, bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Pemimpin yang menjalankan pemerintahan dengan tanpa ragu-ragu, berani mengambil risiko dan menjaga keharmonian seluruh komponen bangsa. Pemimpin yang berani menunjukkan jalan yang benar dan berani ambil risiko atas tindakannya," kata Kalla saat berpidato pada pertemuan regional, Forum Rektor Indonesia se-Sumatera Selatan, di Kampus Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/1) siang ini. 

Acara yang bertema, "2014: Indonesia di Persimpangan Jalan, Kepemimpinan Indonesia Baru Menyongsong Era Asia", dihadiri pula oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Laode M Kamaluddin dan sejumlah rektor lainnya. Pertemuan regional di Unsri merupakan pertemuan yang terakhir dari 12 pertemuan.

Menurut Kalla, Indonesia juga butuh pemimpin yang berani mengambil kebijakan yang populer maupun tidak populer.

"Tak hanya senang jika ada berita yang baik, tetapi juga berita-berita yang buruk," tambah Kalla. 

Kalla mengatakan, pemimpin Indonesia sekarang juga harus menjaga kemandirian ekonomi dan politik serta keamanan. "Pemimpin yang harus menjaga harmoni bangsa dan keadilannya," lanjutnya.

Pada pergantian kepemimpinan dewasa ini, kata Kalla, kondisi yang tidak menyenangkan seperti menghadapi defisit, ongkos pemerintah dan subsidi, yang tinggi, bakal terhampar di depan. 

"Siapa pun yang menjadi pemimpin, ke depan harus mampu mengkombinasiakan hal itu semua untuk menghadapi tandatangan yang besar," jelasnya. 

Oleh sebab itu, jika ada yang ingin memimpin Indonesia, kata Kalla, jangan hanya menempatkan prioritas pada salah satu sektor ekonomi, politik dan keamanan.

"Tidak ada sektor yang prioritas dalam pembangunan. Semuanya menjadi prioritas karena semuanya penting dan terkait antara politik, ekonomi dan sosial serta hukum," kata Kalla.