JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyetujui usulan pengadaan 3.000 bus sedang dan 1.000 bus transjakarta. "Dewan sudah setuju, sudah oke," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (7/1/2014).
Usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014. Kendati demikian, ia belum mengetahui besar anggaran dan jumlah yang telah disetujui DPRD DKI Jakarta. Pengadaan bus itu dalam upaya mengurangi kemacetan Ibu Kota. Apabila DPRD tidak mau menyetujui usulan itu, dengan nada sedikit mengancam, Basuki tidak mau lagi membahas APBD. "Toh kita bisa gunakan anggaran tahun ini," ujar Basuki.
Pengadaan bus tersebut tidak akan dilakukan melalui proses lelang, tetapi melalui e-catalog. Penggunaan katalog elektronik ini lebih menghemat waktu dan anggaran.
Anggota Komisi B Bidang Transportasi DPRD DKI Jakarta, Taufiq Azhar, mengatakan, rencana pembelian 4.000 bus oleh Pemprov DKI terlalu cepat. Menurut dia, pengadaaan ribuan bus dapat dilakukan secara bertahap dengan diiringi perbaikan sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan, halte, dan jembatan penyeberangan orang.
Taufiq mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus dapat melihat kemampuan sarana dan prasarana lalu lintas di Jakarta untuk menampung ribuan bus tersebut. Jika tidak, kata dia, maka dapat mengakibatkan ribuan bus tersebut tidak beroperasi.
"Coba bayangkan 4.000 bus beroperasi, tapi sarana dan prasarana tidak dirapikan. Yang ada bus-bus itu cuma nongkrongdan mubazir jadinya," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Ia menyarankan agar Pemprov DKI membeli bus secara bertahap, misalnya 200 unit bus setiap enam bulan. Dengan demikian, pengadaan ribuan bus itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu menengah, bukan dengan jangka waktu singkat dan terkesan buru-buru.
No comments:
Post a Comment