Disomasi Pengacara Keluarga SBY, Ini Sikap Politisi PKS Fahri Hamzah

Jakarta - Politisi PKS Fahri Hamzah mendapat somasi dari pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang terkait pernyataannya soal Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Di beberapa media Fahri memang kerap bersuara keras mendesak agar Ibas diperiksa terkait Hambalang. Apa kata Fahri soal somasi itu?

"Saya sedang di Dapil kebetulan ada janji di Bima, Dompu, Sumbawa dan Mataram. Saya dengar dari sekretaris bahwa tim lawyer keluarga SBY kirim surat. Tapi katanya suratnya belum diteken. Katanya ada 2 tempat tanda tangan, yang ada tanda tangan hanya 1," jelas Fahri dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (24/1/2014).

Palmer dalam somasinya antara lain menyoal sikap Fahri yang selalu mengungkit Ibas. Padahal dalam persidangan kasus Hambalang tak pernah ada saksi yang menyebut nama Ibas.

"Maka kita lihat saja nanti. Sebab kesannya mereka nggak paham apa yang terjadi. Saya tidak pernah merasa ada masalah pribadi dengan Ibas juga dengan siapapun termasuk SBY dan Hatta Rajasa besannya," jawab Fahri.

Fahri malah balik bertanya soal somasi itu. Dia menanyakan apakah Presiden SBY tahu soal langkah pengacara itu.

"Saya ingin tahu apakah SBY tahu masalah ini? Dan apakah ada perintah SBY atau ini hanya permainan amatir para pengacaranya? Nanti setelah tahu saya akan bersikap," tutupnya.

Basuki Pahami Kekhawatiran Tangerang soal Sodetan Cisadane

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memahami kekhawatiran Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang serta Provinsi Banten terhadap rencana sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane. Menurut dia, alasan yang dikemukakan pemerintah setempat masuk akal dan logis.

"Kalau lihat kondisi sekarang, wajar kalau mereka menentang karena Cisadane juga belum dinormalisasi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Ia menyebutkan, apabila pemerintah pusat akan membuat sodetan Ciliwung-Cisadane, Sungai Cisadane harus dinormalisasi terlebih dahulu. Normalisasi ini membutuhkan waktu tidak sebentar.

Basuki mengatakan, sebagai langkah alternatif, Pemerintah Provinsi DKI harus memprioritaskan pembangunan gorong-gorong dari Casablanca ke Kanal Banjir Timur (KBT). Pemprov DKI juga harus menambah waduk di Jakarta untuk menampung air hujan serta membangun dua waduk di Ciawi dan Sukamahi.

Waduk yang akan dibangun di Jakarta berada di Cakung, Cilincing, Sungai Tunjungan, Cengkareng, dan Pantai Indah Kapuk (PIK). Di Sungai Tunjungan dekat tol, akan dibangun waduk seluas 90 hektar. Di Cengkareng, akan dibebaskan lahan untuk dibangun waduk seluas 120 hektar. Adapun waduk di Cakung dan Cilincing memiliki luas 20-50 hektar serta 30 hektar pembangunan waduk di PIK.

"Waduk Pluit dan Sunter akan diperbaiki. Kita yakin akan punya banyak waduk tahun ini," kata Basuki.

Di samping itu, para pengembang yang melakukan reklamasi pantai juga diminta menjalankan kewajiban membuat pulau di atas lahan yang direklamasi. Pemprov DKI juga akan membuat waduk di kawasan Halim Perdanakusuma dan Bumi Perkemahan Cibubur. Pembangunan dua waduk itu merupakan permintaan wilayah sana, dan DKI hanya mengirimkan alat keruk ataudredger. "Termasuk pemasangan Waduk Melati, kita pasang CCTV, biar hujan enggak banjir lagi karena pompanya dijaga. Kalau sudah penuh langsung pompa, jadi Thamrin-Sudirman kering," kata Basuki.

Warga Rusun Pinus Elok Keluhkan Kebocoran

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Rumah Susun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, mengeluhkan kebocoran di hunian mereka. Kebocoran itu bahkan terjadi sejak warga pindah ke sana.

Menurut Nuripah, warga blok B1 lantai 1, bocor yang terjadi di rumahnya meliputi kamar, ruang tamu, dan ruang belakang rumah. Dia mengatakan, kebocoran itu terjadi setiap hari. Air menetes dari plafon kamar meski tidak dalam keadaan hujan. Tidak diketahui dari mana air tersebut berasal.

"Airnya cuma netes, tapi sering. Enggak tahu datangnya dari mana. Kalau dilihat ke lantai atas enggak ada apa-apa," kata Nuripah ketika ditemui Kompas.com, Jumat (24/1/2013).

Lain halnya dengan yang dialami Maisaroh. Warga yang tinggal di Blok B1 lantai 5 itu mengatakan, di dalam rumahnya tidak terjadi kebocoran. Namun, tetesan air ada di beberapa sudut lorong depan rumah. Tetesan tersebut menimbulkan genangan kecil setiap hari.

Rusun Pinus Elok merupakan hunian yang diperuntukkan bagi korban gusuran normalisasi Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur. Rusun ini terdiri dari dua blok, Blok A dan B, yang terletak sedikit berjauhan, tetapi dalam kompleks yang sama. Di rusun Blok B, yang ditempati Nuripah dan Maisaroh, seluruh warganya merupakan mantan warga Waduk Ria Rio. Adapun di Blok A, ada juga yang dihuni oleh warga penggusuran Waduk Pluit.

Masalah kebocoran juga terjadi di Blok A. Karina, warga Blok A6 lantai 3, mengatakan, bocor menyebabkan dinding rusunnya menjadi dingin dan lembab. "Dindingnya jadi pada lembab karena bocor. Sudah dari awal masuk sudah seperti ini. Enggak tahu kenapa, apa karena pralon-nya bocor atau bangunan lama kali," kata Karina. Dia mengatakan, tetesan air yang terserap dinding itu juga membuat salah satu dinding menjadi berlumut dan tampak kotor.

Wati, warga Blok A5 lantai 4, merasakan kebocoran di dalam rumahnya. Tetesan air juga terjadi di lorong jalan di setiap lantai rusun yang berjumlah lima lantai tersebut.

Karina dan Wati mengakui persoalan tetesan air ini telah dilaporkan kepada pengelola rusun. Namun, belum ada perbaikan yang dilakukan meski mereka telah tinggal di sana selama kurang lebih empat bulan. Pengelola rusun hanya memberikan janji melakukan perbaikan tanpa memastikan waktu yang tepat untuk membenahi kerusakan itu.

Warga Bukit Duri Desak Jokowi Buka Pintu Air ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga korban banjir di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka lebar-lebar saluran air Pintu Air Manggarai yang mengarah ke Istana Negara. Para warga meminta supaya antara pemerintahnya dan rakyatnya harus senasib sepenanggungan.

Permintaan tersebut dilontarkan oleh seorang ibu ketika Jokowiblusukan ke lokasi banjir di Bukit Duri, Jumat (25/1/2014) sore. Ibu tersebut mengatakan, banjir yang melanda permukimannya sejak beberapa hari lalu tidak kunjung surut. Ia berharap banjir akan berkurang jika Pintu Air Manggarai arah Istana Negara dibuka.

"Tolong dong, Pak, dibuka yang arah pusat. Kita dua minggu terus kebanjiran," kata ibu bernama Siti (50) tersebut.

Mendengar permintaan warga, Jokowi hanya tersenyum. Ia menjelaskan bahwa sejak debit air Ciliwung di atas normal, ia telah membuka Pintu Air Manggarai yang mengarah ke Istana. Meski demikian, pintu air tidak dibuka seluruhnya. Menurut Jokowi, membuka pintu air pada tahap itu sudah cukup mengalirkan air.

"Manggarai sudah dibuka sejak 4 hari lalu, yang ke Istana, yang ke Pasar Baru, sama Pluit. Kalau tidak, air ini tidak turun-turun. Kan makanya Waduk Pluit meluap, kita buka semua," ujar Jokowi.

Ia meminta kepada warga untuk bersabar menunggu air surut. Namun, warga tampak tidak puas dengan jawaban Jokowi. Warga terus mendesaknya. Akhirnya, Jokowi pun menelepon Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudy Siahaan. Kepada Rudy, ia memintanya untuk mengecek apakah pintu air ke Istana telah dibuka atau belum.

"Pak Rudy, masyarakat Kampung Melayu dan Bukit Duri meminta Pintu Manggarai dibuka. Sampai sekarang masih dibuka kan?" tanya Jokowi kepada Rudy. "Tuh, kan sudah dibuka, Bu," kata Jokowi kepada warga itu.

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, warga mulai melunak. Warga berterima kasih kepada Jokowi karena dianggap mementingkan kepentingan rakyat yang sedang kesusahan.

Kedatangan Jokowi di Bukit Duri disambut antusias oleh warga korban banjir. Mereka berebut salam dan berebut untuk foto bersama. Jokowi juga menyempatkan diri meninjau posko pengungsian di Kelurahan Bukit Duri. Di sana, Jokowi mendistribusikan bantuan berupa beras dan alat tulis bagi warga.

Basuki Senang karena Kini Gubernur Bisa Pecat Kepala Dinas dari PNS

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa senang karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah disahkan oleh DPR pada 15 Januari 2014. Berkat UU tersebut, kini kepala daerah, seperti gubernur, dapat memecat pejabat struktural dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Saya ikut merancang UU ASN. Di satu pasal, saya boleh memecat PNS kalau kerjanya enggak bener," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Selama menjadi wakil gubernur, Basuki mengaku kesulitan mencari PNS mana yang cocok menduduki sebuah jabatan. Hal itu disebabkan PNS harus memenuhi persyaratan pangkat dan eselon sebelum menduduki jabatan tertentu. Menurut Basuki, tak sedikit kepala dinas dan pejabat DKI lain yang santai dalam bekerja. Selama ini sanksi terberat adalah dengan mutasi dan tidak bisa dipecat dari PNS maupun turun eselonnya.

"Begitu kerjanya enggak benar, dia bisa kita pecat atau turuninjabatannya ke eselon yang lebih rendah," kata Basuki.

Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada pimpinan di tingkat bawahnya. Kewenangan itu diserahkan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, dan sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural. Gubernur juga diberi kewenangan serupa untuk wilayah provinsi, demikian pula bupati atau wali kota di kabupaten atau kota.

Jabatan pimpinan tinggi utama adalah jabatan eselon I-a, jabatan pimpinan tinggi madya adalah jabatan eselon I-a dan I-b. Adapun jabatan fungsional umum adalah jabatan eselon V setara jabatan pelaksana. Jabatan struktural di Pemprov DKI Jakarta meliputi kepala dinas, asisten sekretaris daerah, asisten deputi, kepala bidang, kepala biro, kepala seksi, kepala sudin, wali kota, lurah, camat, dan PNS lain. Adapun jabatan fungsional mencakup sekretaris daerah, deputi gubernur, peneliti, dan staf ahli.

Sabtu Besok, Jokowi Temui Rano Karno Soal Sodetan Cisadane

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan menemui Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Sabtu (25/1/2014) besok. Pertemuan itu membicarakan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane di Bogor.

“Besok pagi ketemu semua,” ujar Gubernur kepada wartawan di sela blusukan-nya, Jumat (24/1/2014). Meski demikian, Jokowi tidak memberitahukan tempat serta waktu pertemuan itu.

Rano, Arief, dan Zaki Iskandar mempersoalkan rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane tersebut. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi normal saja, Sungai Cisadane kerap meluap pada saat musim hujan, apalagi jika air sungai itu ditambah dengan air sodetan dari Sungai Ciliwung.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mencatat bahwa kapasitas maksimal debit air di Sungai Cisadane sebesar 1.900 meter kubik per detik. Dalam kondisi banjir maksimal, level debit air 1.150 meter kubik per detik. Adapun saat kondisi normal, debit air di sungai itu hanya 50- 200 meter kubik per detik.

Atas sejumlah pertimbangan, rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pimpinan daerah Jakarta, Jawa Barat, Bogor, Depok, dan Bekasi, pada Senin (20/1/2014) siang, memutuskan bahwa sodetan Ciliwung-Cisadane akan dibangun mulai tahun ini. Debit air yang masuk dari sodetan itu hanya 200 meter kubik per detik. Artinya, debit air di Cisadane dalam kondisi maksimal akan mencapai 1.350 meter kubik per detik. Level itu jauh dari kapasitas maksimalnya. Jokowi yakin bahwa sodetan tersebut tidak mengakibatkan banjir di Tangerang.

“Kan sodetan ini ada pintunya. Sederhananya kalau Cisadane meluap, ya pintunya ditutup. Kalau debit air di Ciliwung naik, Cisadane kurang, ya dialirkan. Sederhananya itu saja. Kok dibuat sulit-sulit sih,” kata Jokowi. [Kompas.com]

Bersama #Jokowi dlm Acara Satu Indonesia

Jokowi Puas Ada Petugas Cantik dan Ramah di Kelurahan Lenteng Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pelayanan warga di kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014) pagi. Jokowi mengaku puas atas pelayanan yang diberikan petugas kelurahan.

Berpakaian kemeja putih berlengan panjang, Jokowi datang ke kantor kelurahan yang dipimpin Lurah Susan Jasmine Zulkifli tersebut sekitar pukul 08.15 WIB. Tiga orang frontliner yang terdiri dari satu pemuda dan dua perempuan, menyambut kedatangannya. "Di sini bikin SKTM berapa menit?" tanya Jokowi. "Sekitar 15 menit saja, Pak," jawab seorang petugas perempuan.

Setelah mengobrol sejenak dengan petugas, Jokowi berkeliling di ruang pelayanan yang lain. Seusai memantau sekitar 10 menit, Jokowi mengatakan, dia puas dengan apa yang telah dibangun oleh Lurah Lenteng Agung. Pelayanan cepat, fasilitas lengkap, ada televisi dengan ruang tunggu yang nyaman lengkap dengan air mineral dan permen, seperti yang dulu pernah disampaikan Jokowi, termasuk tiga orang frontliner yang berdandan rapi dan menarik.

Jokowi tampak malu-malu saat ditanyakan apakah frontliner itu sudah cantik dan ganteng, seperti yang dulu dia pernah minta. Setelah beranjak dari meja pelayanan, dia mengakui bahwafrontliner kelurahan itu telah sesuai harapan. "Ya, sudah bagus. Jawabannya saya tanya tadi sudah meyakinkan," kata Jokowi sembari tersenyum.

Saat meninjau, Susan sedang tidak berada di kantornya. Menurut salah satu petugas kelurahan, lurah yang sempat ditolak sekelompok warga tersebut tengah mengikuti rapat di kantor Wali Kota Jakarta Timur. "Saya ke sini enggak nyari lurah. Saya mau lihat pelayanannya," ujar Jokowi.

Sekitar pukul 08.30 WIB, Jokowi bertolak dari kantor kelurahan tersebut. Dia dijadwalkan mengikuti perayaan HUT PDI Perjuangan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Tokoh di Balik "Blusukan" Jokowi Bakal Dilantik Jadi Wali Kota

Gubernur Jakarta Joko Widodo dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Heru Budi Hartono kompak mengenakan kemeja motif kotak-kotak.

JAKARTA, KOMPAS.com — Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bergerak. Rencananya, Senin (13/1/2014) pekan depan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melantik Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN) Heru Budi Hartono menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

Kepastian pelantikan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Senin, ada pelantikan wali kota. Pak Heru untuk (Jakarta) Utara," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Basuki enggan menjelaskan lebih rinci tentang pelantikan tersebut. Ia mengatakan, ada kemungkinan pejabat eselon II lainnya dipromosikan maupun dirotasi.

Rencana pelantikan Heru menjadi wali kota pun terbilang cepat sebab Heru baru dilantik menjadi Kepala Biro KDH dan KLN pada 14 Februari 2013. Hanya selang 11 bulan, ia langsung dipromosikan memimpin sebuah wilayah besar.

Saat menjadi Kepala Biro KDH dan KLN, pria yang memiliki latar belakang sarjana dan magister di bidang ekonomi tersebut merupakan sosok penting di balik blusukan, makan siang, serta segudang aktivitas padat Jokowi.

Selama ini, Gubernur Jokowi selalu melantik dan mengambil sumpah jabatan wali kota melalui cara unik. Jokowi melantik para wali kota di tempat terbuka, di mana warga dapat melihat langsung dan mengenal pimpinan mereka. Pelantikan wali kota pada masa sebelumnya selalu dilaksanakan di Balaikota Jakarta.

Pelantikan unik pertama yang dilakukan Jokowi adalah saat melantik HR Krisdianto dan Husein Murad menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Keduanya dilantik di sebuah perkampungan kumuh di kampung Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Jokowi juga melantik Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor di kawasan wisata Setu Babakan. Tak berapa lama kemudian, Jokowi kembali melantik Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah menggantikan Burhanuddin yang memutuskan untuk menjadi calon legislatif DPRD DKI Jakarta 2014-2019. Fatahillah dilantik di Rumah Susun Tambora. Terakhir, Jokowi melantik Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin di Pulau Pari pada 5 Juni 2013.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, tiap pemimpin memiliki cara tersendiri untuk melantik pejabat mereka, termasuk Jokowi yang mengubah tradisi pelantikan pejabat DKI. "Sebenarnya tidak harus ke tempat yang kumuh atau bagaimana. Yang penting kan esensinya dan lokasi itu mungkin bisa menjadi simbol wilayah tersebut," kata Made.

Presiden yang Diinginkan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilu dan Pilpres 2014 semakin dekat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengharapkan Indonesia kelak memiliki presiden yang memanfaatkan kekuasaannya dengan benar.

Yang pertama, kata Basuki, presiden harus berani memutuskan subsidi-subsidi yang tepat untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai, presiden memberi subsidi yang salah, seperti subsidi BBM untuk warga Jakarta.

"Presiden yang akan datang, harusnya, untuk Ibu Kota tidak diberi subsidi untuk kendaraan pribadi. Jadi, kamu kalau tidak ada uang, ya naik bus. Silakan kamu beli mobil murah, tapi jangan kamu pake BBM subsidi kami," kata Basuki Tjahaja Purnama saat berbincang dengan KompasTV, Selasa (7/1/2014).

Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa Ahok itu, ialah mengenai persediaan gas untuk perkotaan. Menurutnya, semua jalur pipa gas harus dibangun. 

"Belanda saja melakukan itu, dan perusahaan gas negara jangan munafik, dan jangan korup jangan curang. Kalau ada swasta ingin bangun PLTU jangan tekanannya dengan disuap," kata Ahok lagi.

"Presiden jadi betul-betul memanfaatkan kekuasaannya dia untuk memberantas korupsi-korupsi atau bajingan-bajingan yang duduk di pemerintah," cetusnya lagi.

"Presiden kita tuh lebih berkuasa daripada presiden Amerika. Mau menentukan kapolri, presiden. jaksa, presiden. Mendagri, bisa menentukan APBD seluruh Indonesia. Menteri keuangan, presiden. Tangkepin saja orang yang enggak bayar pajak," cetus Ahok.

DKI Bentuk Tim Respons Aduan Warga di Tiap SKPD

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk satu tim respons di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembentukan tim itu untuk cepat menanggapi berbagai keluhan masyarakat.

"Misalnya, tim khusus Dinas Pekerjaan Umum yang tugasnya merespons masalah PU," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Tim itu tidak beranggotakan pegawai negeri sipil (PNS) dari instansi bersangkutan, tetapi dari tim evaluasi pengaduan masyarakat DKI Jakarta. Selama ini, mereka berkantor di lantai 3, Blok F, Balaikota Jakarta. Masyarakat dapat langsung mengadu ke dinas terkait maupun ke Lapor! oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Nantinya, pengaduan di UKP4 akan dilanjutkan kepada masing-masing SKPD.

Tim respons SKPD ini akan mengawasi tindak lanjut pelaporan pengaduan kepada Basuki. Menurutnya, tak sedikit SKPD yang mengklaim telah menindaklanjuti pengaduan. Namun, faktanya pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti.

"SKPD bilang, 'ya'. Tapi ya-nya, ya, gitu doang, enggak ada yang mengawasi. Ya-nya dia sampai di mana enggak ada yang tahu," kata Basuki.

Program Lapor! merupakan sistem pengaduan dengan interaksi dua arah. Sistem ini dapat membantu pemantauan program pembangunan, media aspirasi, dan pengaduan masyarakat. Sistem ini dapat digunakan oleh semua warga Indonesia dan langsung diintegrasikan pada UKP4 untuk selanjutnya diintegrasikan pada instansi, pemerintah daerah, atau kementerian terkait. Warga dapat mengadukan melalui websitehttp://lapor.ukp.go.id, Twitter @lapor_ukp4, SMS di nomor 1708 dan 9949; dan applikasi Blackberry dan Android.

Anas: Terima Kasih Pak SBY, Semoga Jadi Hadiah Tahun Baru 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus Hambalang, Anas Urbaningrum, seusai menjadi tahanan KPK, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Terima kasih kepada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini mempunyai arti dan makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014," kata Anas di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Anas, yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPK Abraham Samad yang menandatangani surat penahanannya serta penyidik KPK, Endang Tarsa dan Bambang Sukoco, yang memeriksanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada tim penyelidik yang dipimpin Heri Mulyanto. 

Seperti diketahui, Anas memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Hambalang sekitar pukul 13.30 WIB. Ia keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 18.40 dan langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK. Terkait proyek Hambalang, KPK tak hanya menetapkan Anas sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, tetapi dengan sangkaan berbeda, yakni melakukan penyalahgunaan kewenangan terkait proyek Hambalang. Keempat orang itu adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, Direktur PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso, dan mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

Penertiban Penambal Ban Dilakukan Bertahap

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan penambal ban liar secara bertahap. Keberadaannya akan diatur sehingga tidak menduduki seluruh trotoar di Ibu Kota.

“Di Jakarta ini, yang namanya orang dagang liar itu lebih dari setengah miliar,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menertibkan dengan manusiawi sebab para penambal ban juga sama-sama mencari makan dan nafkah. Toleransi yang diberikan sama dengan para pedagang bunga di Senayan. Mereka masih boleh berdagang, asalkan mau mundur hingga dua meter.

Penambal ban di atas trotoar itu telah melanggar Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 3 huruf i pada perda tersebut, setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya. Bagi yang melanggar aturan tersebut, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.

“Jakarta ini sudah lebih dari 34 tahun tidak ada yang menegur para pelanggar perda, orang sudah beranak cucu masih saja di sana. Nah, diusirnya juga harus dengan cara yang manusiawi dan kalau ngeyel kita sikat,” kata Basuki.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menindak para penambal ban yang menyebar paku di jalan. Ia mengimbau polisi untuk dapat memidanakan para penyebar ranjau paku sebagai seorang penjahat. Menurut Basuki, apabila para penambal ban yang juga penyebar paku itu ditangkap hanya dengan kesalahan pelanggar trotoar, maka mereka tidak akan jera.

“Mereka harusnya dipidana sebagai penjahat disamakan dengan pembunuh orang. Kita sudah taruh intel, kita awasi, ada polisi, begitu ditangkap kita mau pidana,” kata Basuki. [Kompas.com]

Tinjau Halim, Jokowi Tambah Satu Lajur Akses ke Bandara

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau Jalan Komodor Halim Perdanakusuma, yang menjadi akses utama menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2014) siang. Jokowi berencana menambah lajur jalan tersebut, yang semula dua lajur menjadi tiga lajur kendaraan.

Berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi DKI dan PT Angkasa Pura II, Bandara Halim Perdanakusuma akan melayani enam penerbangan setiap jam. Satu penerbangan akan melayani 150 orang penumpang pesawat. Dengan begitu, di bandara tersebut, akan ada 900 orang penumpang per jam.

“Pokoknya, total satu hari itu bisa lebih dari 6.000 penumpang. Itu kan artinya 6.000 mobil akan masuk. Kita akan melebarkan akses masuk, kiri tiga meter, ke kanan tiga meter,” ujar Jokowi.

Jokowi memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum DKI dan Dinas Perhubungan DKI untuk mengonsultasikan rencana itu dengan Angkasa Pura dan TNI Angkatan Udara. Bagaimanapun, kata Jokowi, jalan itu berada di wilayah Jakarta sehingga apa yang terjadi di jalan itu menjadi tanggung jawabnya.

Selain akses utama, Jokowi mengatakan bahwa Jalan Kerja Bakti, Kampung Makasar, Jakarta Timur, menjadi akses alternatif menuju bandara tersebut. Namun, jalan tersebut memiliki lebar lebih sempit ketimbang akses utama, yakni hanya dua lajur bolak-balik. Jokowi menugaskan Dinas PU dan Dishub DKI mengkaji pelebaran jalan tersebut.

“Itu akses dari belakang juga ada. Nanti dilihat dulu itu, perlu dilebari juga apa enggak, atau memang perlu (masuk) tembus lewat belakang atau enggak, ini yang harus dicari dulu,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan mengatakan akan secepat mungkin melakukan kajian bersama Dinas Perhubungan. Dengan begitu, dia dapat memperkirakan berapa biaya yang akan dianggarkan untuk melebarkan jalan tersebut.

“Insya Allah akan kita masukkan ke anggaran tahun ini, makanya kita akan kaji dulu seluruhnya,” ujar Manggas.

Hari ini Bandara Halim Perdanakusuma mulai difungsikan sebagai bandara komersial untuk rute domestik. Maskapai Citilink telah memulai penerbangan perdana di bandara tersebut. Berikutnya akan diikuti oleh Garuda Indonesia dan Air Asia. [Kompas.com]

Jokowi Puas Pelayanan Kelurahan Lenteng Agung

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pelayanan warga di kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014) pagi. Jokowi mengaku puas atas pelayanan yang diberikan petugas kelurahan.

Berpakaian kemeja putih berlengan panjang, Jokowi datang ke kantor kelurahan yang dipimpin Lurah Susan Jasmine Zulkifli tersebut sekitar pukul 08.15 WIB. Tiga orang frontliner yang terdiri dari satu pemuda dan dua perempuan, menyambut kedatangannya. “Di sini bikin SKTM berapa menit?” tanya Jokowi. “Sekitar 15 menit saja, Pak,” jawab seorang petugas perempuan.

Setelah mengobrol sejenak dengan petugas, Jokowi berkeliling di ruang pelayanan yang lain. Seusai memantau sekitar 10 menit, Jokowi mengatakan, dia puas dengan apa yang telah dibangun oleh Lurah Lenteng Agung. Pelayanan cepat, fasilitas lengkap, ada televisi dengan ruang tunggu yang nyaman lengkap dengan air mineral dan permen, seperti yang dulu pernah disampaikan Jokowi, termasuk tiga orang frontliner yang berdandan rapi dan menarik.

Jokowi tampak malu-malu saat ditanyakan apakah frontliner itu sudah cantik dan ganteng, seperti yang dulu dia pernah minta. Setelah beranjak dari meja pelayanan, dia mengakui bahwa frontlinerkelurahan itu telah sesuai harapan. “Ya, sudah bagus. Jawabannya saya tanya tadi sudah meyakinkan,” kata Jokowi sembari tersenyum.

Saat meninjau, Susan sedang tidak berada di kantornya. Menurut salah satu petugas kelurahan, lurah yang sempat ditolak sekelompok warga tersebut tengah mengikuti rapat di kantor Wali Kota Jakarta Timur. “Saya ke sini enggak nyari lurah. Saya mau lihat pelayanannya,” ujar Jokowi.

Sekitar pukul 08.30 WIB, Jokowi bertolak dari kantor kelurahan tersebut. Dia dijadwalkan mengikuti perayaan HUT PDI Perjuangan di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. [Kompas.com]

Ahok Dukung Polisi Berantas Terorisme

Hari ke-452 Jokowi-Ahok

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berterima kasih kepada aparat kepolisian yang gencar memberantas aksi terorisme. Ia siap memberikan segenap dukungan.

Orang nomor dua di DKI Jakarta ini mengapresiasi tindakan polisi yang menggagalkan rencana pengeboman kelompok teroris tersebut sehingga perayaan pergantian tahun di Jakarta berlangsung dengan aman.

"Polisi kan punya protap. Selama sesuai protap, seusai SOP-nya ya kita dukung. Ya saya berterimakasih sama polisi," kata Ahok, Jumat (10/1/2014).

Sebuah kontrakan yang dijadikan sebagai 'markas' teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, digerebek Densus 88 Polri dan Polda Metro Jaya pada Selasa, 31 Desember 2013 malam lalu. Lima teroris tewas dalam penggerebekan yang diwarnai baku-tembak itu. Selain itu, pimpinan mereka Hidayat alias Dayat 'Kacamata' juga tewas saat disergap di luar kontrakan yang mereka tempati.

Mabes Polri menyebut, kelompok teroris Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ini hendak mengacau pesta pergantian tahun pada Selasa malam itu. Salah satu teroris yang ditangkap hidup-hidup, Anton alias Septi mengatakan kepada polisi, kelompoknya hendak melakukan pengeboman di Bundaran HI pada malam tahun baru lalu.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan pemberantasan terorisme adalah tugas semua instansi terkait, bukan kepolisian semata.

"Ini tugas kita bersama, pemerintah, Pemda DKI hingga ke tingkat lurah memiliki peran penting dalam mencegah terorisme ini," ujar Rikwanto.

Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme ini. Masyarakat diminta lebih aware terhadap pendatang baru yang tinggal di lingkungan mereka.

Di samping itu, pihak kepolisian juga meningkatkan peran Bhabinkamtibmas. Anggota Bhabinkamtibmas diminta menyambangi warga setiap hari untuk mengetahui dinamika di lingkungan warga.

"Bhabinkamtibmas ada program namanya door to door system, di mana harus mendatangi minimal 5 Kepala Keluarga, dan itu sudah dilakukan," kata dia.

Saat Ahok Bercanda di Depan Wakapolda Metro Jaya

Jakarta - Pernyataan yang tegas dan cenderung frontal menjadi ciri khas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok. Dalam beberapa kesempatan di hadapan media massa, Ahok pun sering menyindir bawahannya hingga instansi yang sejajar dengan Pemda DKI.

Seperti halnya saat bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Sujarno dan juga Direktur Lalu Lintas Kombes Pol Nurhadi Yuwono serta Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro AKBP Sambodo, Kamis (9/1/2014), Ahok sempat melempar candaan kepada para polisi ini.

"Makanya kita minta Dishub ini jangan macam-macam gitu loh. Jangan mau ngelampauin polantas. Ini tugas polisi memimpin, Dishub mendukung. Jadi dalam sinergitas mendukung ini nggak boleh PPG (pura-pura gila) pak dishubnya, karena Wadirlantas ini lebih pura-pura gila ini, bahaya nanti kalah kita ini hehehe," kata Ahok yang saat itu disambut tawa polisi-polisi yang hadir.

Maksud pernyataan Ahok ini, ia meminta agar Dinas Perhubungan DKI mendukung progam Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam upaya mengurangi kemacetan. Polisi lalu lintas, kata Ahok, harus menjadi 'komandan' mereka di lapangan.

"Saya yakin untuk urusan lalu lintas, yang mimpin itu sebaiknya dari Direktorat Lalu Lintas, polisi, termausk keamanan, termasuk ya semua. Kami harus mendukung, supaya misalnya Pak Pristono (Kadishub DKI-red) membuat sistem lagi yang ada dengan yang di Ditlantas, untuk apa. Lebih baik Dirlantas yang mimpin, kami yang dukung," jelas Ahok.

Ahok memuji kinerja anggota polantas yang membantu upaya sterilisasi jalur bus TransJakarta. Dengan gencarnya upaya sterilisasi ini, penumpang bus Trans Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Contohnya seperti polisi bantu sterilisasi busway, itu jumlah penumpang langsung melonjak perhari, 60 ribu lebih. Kalau ini ditambah, kami yakin ini terus meningkat," tuturnya.

Tidak hanya itu, Ahok juga mempercayakan kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas di Jakarta. Ia sepenuhnya mendukung program door to door sistme hinga ke tingkat kelurahan dalam program Bhabinkamtibmas.

"Termasuk Satpol PP (mendukung) untuk keamanan . Nanti Pak Wakapolda bisa jelaskan sistem keamanan di lurah tadi di lapangan, kami mendukung. Kami sepakat," tukasnya.

BTP AHOK Wajibkan Gedung Baru di Jakarta Pasang CCTV

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mewajibkan gedung-gedung baru di Jakarta dipasangi CCTV. Pria yang akrab disapa Ahok ini bahkan akan menjadikan CCTV sebagai salah satu syarat Amdal pembangunan sebuah gedung di Ibu Kota.

“Semua gedung yang baru untuk diwajibkan, salah satu syaratnya itu diwajibkan ada CCTV yang kualitasnya bagus. Hampir semua gedung punya. Jasa Marga juga sudah punya,” ujar Ahok kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Dengan adanya CCTV ini, kata Ahok, maka akan mempermudah mengawasi kendaraan yang keluar masuk gedung hingga dapat menangkap momen saat terjadi sesuatu. Untuk itu, Ahok meminta kepada para pengelola gedung agar tidak hanya mengarahkan kamera CCTV ke jalan saja.

“Kalau CCTV bisa banyak caranya, pemilik gedung hampir semua punya CCTV, tapi hanya arahkan ke jalan saja. Kita pengen arahkannya ke pelat nomor kendaraannya,” ujarnya.

Penggunaan CCTV ini, tambahnya, juga harus diterapkan dalam sistem parkir. Ini dilakukan agar kendaraan yang keluar masuk parkiran bisa diawasi melalui CCTV.

“Nanti kalau sudah dilakukan, sistem parkir mesin juga ada CCTV. Seperti di Kelapa Gading dan Jl Sabang. Nanti kita coba di PIK juga. Kalau di terminal bus itu tidak ada, itu adanya di dalam. Di dalam masuk, kalau keluar dia bisa,” katanya.

“Istilahnya bapak punya android, kita bisa lacak. Jadi kalau macam-macam kita siapkan snipper aja pak di gedung itu, jadi gampang gitu hahaha…,” tukasnya. [Detikcom]

Satpol PP DKI Incar Atribut Parpol dan Caleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemandangan atribut kampanye partai politik dan calon legislatif terlihat di setiap sudut Ibu Kota. Kepala Satpol PP DKI Jakarta meminta bantuan Bawaslu DKI untuk menertibkan atribut-atribut yang mengganggu keindahan Jakarta.

"Kita minta tolong kepada Bawaslu untuk ikut turun ke lapangan, supaya tidak terjadi salah-salahan," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/1/2014). 

Satpol PP, kata Kukuh, sebagai pihak yang menjemput bola. Satpol PP akan mengirim surat dan mendatangi Bawaslu untuk menyampaikan upaya kerjasama. Selanjutnya, Bawaslu yang akan mendata lokasi mana saja yang sudah dilanggar dan mereka akan memberi teguran kepada para parpol dan calon legislatif. Sementara, Satpol PP yang bertugas mengeksekusi dan melucuti berbagai atribut politik tersebut. 

Atribut yang menjadi sotoran terutama yang berada di white area (fasilitas publik) seperti tempat beribadah, stasiun, bandara, terminal, lembaga pemerintahan, sekolah, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. 

"Misalnya di Slipi sampai Pancoran itu banyak sekali bendera partai. Banyak bendera ditaruh di atas pohon," kata Kukuh. 

Instruksi pencopotan atribut politik ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta memberikan ultimatum kepada seluruh partai politik untuk tidak memasang gambar caleg, bendera, maupun spanduk parpol, yang memasang di sembarang tempat. 

"Memasuki tahun politik saya titip untuk membersihkan keindahan kota dari spanduk-spanduk parpol. Masang bendera, spanduk, baliho, ada aturannya," kata Jokowi, saat memberikan pengarahan, Jumat (3/1/2014) lalu. 

Jokowi menegaskan, pencopotan atribut partai ini berlaku untuk semua dan tidak ada pilih-pilih. Penertiban atribut ini berlaku untuk semua parpol yang melakukan pelanggaran.

Ditanya soal Basuki Masuk PDI-P, Jokowi Kedipkan Sebelah Mata

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo hanya mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum lebar ketika ditanya apakah Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dapat pindah haluan ke PDI Perjuangan.

"He-he-he...," senyum Jokowi sambil mengedipkan sebelah mata ketika keluar kantornya di Balaikota Jakarta, Senin (6/1/2014) sore.

Saat didesak wartawan, Jokowi tetap menahan senyumnya. Dia mengaku menyerahkan keputusan politik tersebut kepada Basuki. "Tanya ke Pak Ahok saja deh sendiri mendingan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku tidak berwenang menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan perekrutan kader partai. Apalagi, orang tersebut berasal dari partai lain. Menurutnya, hal tersebut dapat ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Seperti diketahui, isu kepindahan Basuki ke PDI Perjuangan berembus sejak intensitas pertemuan Basuki-Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meningkat. Setidaknya, hingga saat ini telah dua kali —yang terpublikasi media massa— Basuki bertemu Megawati.

Terkini, Basuki bertandang ke rumah senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait, Sabtu lalu. Basuki bertamu lantaran diundang ayah politisi muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, untuk acara open house di kediamannya.

JK: Indonesia Butuh Pemimpin yang Tidak Peragu dan Berani Ambil Risiko

PALEMBANG, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki semangat kepemimpinan untuk membawa ke arah yang benar. Pemimpin seperti ini, menurutnya, bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Pemimpin yang menjalankan pemerintahan dengan tanpa ragu-ragu, berani mengambil risiko dan menjaga keharmonian seluruh komponen bangsa. Pemimpin yang berani menunjukkan jalan yang benar dan berani ambil risiko atas tindakannya," kata Kalla saat berpidato pada pertemuan regional, Forum Rektor Indonesia se-Sumatera Selatan, di Kampus Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/1) siang ini. 

Acara yang bertema, "2014: Indonesia di Persimpangan Jalan, Kepemimpinan Indonesia Baru Menyongsong Era Asia", dihadiri pula oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Laode M Kamaluddin dan sejumlah rektor lainnya. Pertemuan regional di Unsri merupakan pertemuan yang terakhir dari 12 pertemuan.

Menurut Kalla, Indonesia juga butuh pemimpin yang berani mengambil kebijakan yang populer maupun tidak populer.

"Tak hanya senang jika ada berita yang baik, tetapi juga berita-berita yang buruk," tambah Kalla. 

Kalla mengatakan, pemimpin Indonesia sekarang juga harus menjaga kemandirian ekonomi dan politik serta keamanan. "Pemimpin yang harus menjaga harmoni bangsa dan keadilannya," lanjutnya.

Pada pergantian kepemimpinan dewasa ini, kata Kalla, kondisi yang tidak menyenangkan seperti menghadapi defisit, ongkos pemerintah dan subsidi, yang tinggi, bakal terhampar di depan. 

"Siapa pun yang menjadi pemimpin, ke depan harus mampu mengkombinasiakan hal itu semua untuk menghadapi tandatangan yang besar," jelasnya. 

Oleh sebab itu, jika ada yang ingin memimpin Indonesia, kata Kalla, jangan hanya menempatkan prioritas pada salah satu sektor ekonomi, politik dan keamanan.

"Tidak ada sektor yang prioritas dalam pembangunan. Semuanya menjadi prioritas karena semuanya penting dan terkait antara politik, ekonomi dan sosial serta hukum," kata Kalla.

Jokowi Akui Izinkan Ahok Naik Mobil Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak menyalahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak naik angkutan umum saat one day no car diberlakukan. Menurutnya, dia yang mengizinkan Basuki memakai mobil dinas.

Jokowi mengaku Basuki telah meminta izin kepadanya untuk tetap memakai mobil dinasnya pada saat PNS DKI lainnya diinstruksikan mengendarai kendaraan umum. Pada Jumat lalu, Basuki harus bertemu fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk membahas RAPBD DKI 2014.

Pertemuan itu, kata Jokowi, berlangsung pada pukul 07.30, Jumat (3/1/2014) lalu. Hal itu mendesak karena RABPD DKI hingga saat ini belum juga disahkan oleh DPRD DKI menjadi APBD.

"Pak Ahok sudah izin sama saya ketemu fraksi. Kan pagi jadwal ketemunya. Jadi, ada alasannya, enggak main-main," ujar Jokowi di kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2014). 

Kedua, Jokowi maklum lantaran Instruksi Gubernur tersebut baru awal-awal. Oleh sebab itu, butuh penyesuaian dari para pejabat. Dia pun yakin paling tidak tiga atau empat kali baru Ingub itu bisa dilaksanakan dengan tertib tanpa ada satu pun yang melanggar. 

Sebelumnya, Basuki juga mengatakan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk tetap menggunakan kendaraan dinasnya. Dia juga menegaskan bahwa dirinya bukan PNS DKI sehingga tidak termasuk dalam Ingub tersebut.

Sorak-sorai "Capres" Iringi Jokowi di Pasar Kampung Makasar

JAKARTA, KOMPAS.com — Sorak-sorai warga mendukung Joko Widodo menjadi presiden bergelora saat Gubernur DKI Jakarta tersebut blusukan ke Pasar Kampung Makasar, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2014) siang. Jokowi hanya tersenyum mendengarnya.

Jokowi datang ke pasar tradisional itu sekitar pukul 12.00 WIB. Penghuni pasar tidak menyadari akan kedatangan Gubernur, yang mengenakan kemeja putih lengan panjang. Penghuni pasar baru sadar setelah Jokowi mendapat sorotan kamera para wartawan. "Eh... Pak Jokowi, Pak capres," ujar salah satu pedagang pasar.

Jokowi tampak tidak menggubris teriakan tersebut. Ia berjalan meninjau rehabilitasi lapak-lapak pedagang di bagian belakang pasar. Setelah sekitar 10 menit berada di sana, Jokowi kemudian bertolak dari pasar. Teriakan capres pun tak berhenti.

"Pak, jadi presiden aja, Pak. Kita dukung," ujar salah satu ibu-ibu. "Iya, Pak, biar rumah sakit seluruh Indonesia gratis," timpal salah satu bapak-bapak di sampingnya.

Jokowi hanya tersenyum mendengar teriakan tersebut. Ia hanya menyalami warga dan mempersilakan warga berfoto bersama mereka satu per satu. Situasi pasar saat itu pun menjadi ramai.

Soal rehabilitasi pasar, Jokowi mengatakan bahwa pasar itu dapat digunakan mulai akhir Januari 2014. Pedagang sayur-mayur direlokasi di depan pasar tersebut selama bangunan pasar diperbaiki. Mereka telah didata dan seluruhnya akan menempati lapak baru.

Menurut Jokowi, rehabilitasi pasar merupakan dasar pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. "Infrastrukturnyadibenerin dulu. Kedua manajemen, dengan sumber daya manusianya. Ketiga, baru kita tingkatkan kualitas produknya, itu urutannya," ujarnya.

Zakaria (58), salah satu pedagang sayuran yang telah berjualan di sana sejak enam tahun lalu, mengapresiasi kerja cepat Jokowi. Menurutnya, proses rehabilitasi pasar sangat cepat, yakni dua bulan saja. Hal itu menyebabkan pedagang tak berlama-lama berjualan di tempat relokasi. "Semuanya sudah dapat tempat,alhamdulillah. Dagang di tempat baru ini pasti banyak warga yang berminat," ujarnya.

Basuki: 30 Tahun Lurah Minta Sumbangan demi Kesenangan

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengevaluasi kinerja camat dan lurah pascalelang jabatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ia masih terus melakukan pendekatan dengan lurah dan camat demi mengetahui kinerja mereka, misalnya dengan mengundang makan siang.

"Karena sudah paradigma 30 tahun, lurah-lurah ini minta sumbangan, tilap uang dari mana-mana demi kesenangan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Basuki menyebutkan, sudah berpuluh tahun lurah meminta sumbangan ke warga demi membuat banyak acara. Tak jarang mereka juga meminta sumbangan kepada ibu-ibu PKK. Melalui acara tersebut, namanya akan semakin naik dan berharap jabatannya akan dipromosikan. Padahal, menurut Basuki, segala macam acara yang diselenggarakan itu tidak akan memengaruhi penilaian promosi jabatan.

Paradigma itulah yang ingin diubah oleh Basuki bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi aspek penilaian tertinggi. Apabila di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan, warga yang telantar sakit di rumah, maupun anak-anak putus sekolah, bukan tidak mungkin lurah atau camat tersebut akan dipromosikan.

"Sekarang yang paling penting, masyarakat terlayani karena hasil tes lelang jabatan kan juga cuma 20-30 persen yang bagus," kata Basuki.

Basuki mengklaim 90 persen lurah-camat saat ini sudah memenuhi kebutuhan yang diharapkan.  Satu hal yang diinginkan Jokowi adalah sebuah kelurahan dengan konsep bank. Dengan konsep ini, warga dapat dengan mudah mengurus segala administrasi tanpa proses rumit. Selain itu, PNS yang ditempatkan sebagai costumer service haruslah PNS kelurahan yang memiliki sifat ramah kepada warga. Tak lupa, disediakan permen dan air mineral untuk warga kala menunggu administrasi.

"Kita akan ubah melalui PTSP (pelayanan terpadu satu pintu). Kelurahan dan kecamatan dulu yang seperti bank, baru seluruh kantor dinas yang ada seperti bank," kata Basuki.

Jokowi Berikan Bantuan untuk Ibu yang Melahirkan di Jembatan "Busway"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan bantuan kepada Mutia Rahmawati (32), ibu yang melahirkan di jembatan penyeberangan selter transjakarta Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (5/1/2014). Pemberian bantuan itu dilakukan Jokowi di Puskesmas Jatinegara, Selasa (7/1/2014) siang.

Jokowi sempat berselisih waktu dengan Mutia, yang telah pergi ke Dinas Sosial Jakarta. Begitu Jokowi datang, salah satu petugas puskesmas pun menelepon Mutia dan menyuruhnya kembali ke puskesmas.

Jokowi dan Mutia akhirnya bertemu di ruang tunggu puskesmas. Disorot belasan kamera wartawan serta pengunjung puskesmas, Jokowi memberi bantuan berupa amplop tebal warna putih kepada Mutia. "Terima kasih, Pak," ujar Mutia.

Saat itu, Mutia datang bersama keempat anaknya, termasuk bayi perempuan yang dilahirkannya di jembatan. Melihat anak-anak Mutia, Jokowi menepuk kepala mereka sambil memberikan pesan bahwa lebih baik Mutia memiliki empat anak saja. "Ini anaknya semua? Cukup ya," kata dia.

Kepada wartawan, wanita yang ditinggal meninggal suaminya itu menceritakan proses persalinan pada usia kandungan 6 bulan tersebut. Semula, wanita asal Kediri, Jawa Timur, tersebut hendak pergi ke rumah ayahnya di Bekasi. Namun, sesampainya di selter transjakarta Kebon Pala, dia merasakan kontraksi di perutnya.

"Akhirnya saya bersalin di situ sendirian. Ada mungkin setengah jam proses seluruhnya," ujarnya.

Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut hingga hari kedua kelahirannya belum diberi nama. Ia masih bingung memberi nama kepada bayinya tersebut. Ia berharap bayinya dapat tumbuh dengan baik dan berguna bagi masyarakat umum.

Jokowi Gelar Festival, Pendapatan DKI dari Pariwisata Rp 3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah festival yang digelar Pemprov DKI Jakarta sepanjang pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama menyumbang pendapatan asli daerah untuk sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, pendapatan meningkat dari Rp 2,6 triliun pada 2012 menjadi Rp 3,103 triliun pada 2013.

"Dari pajak restoran, hiburan, hotel, dan retribusi-retribusi mencapai Rp 3,103 triliun. Jumlah ini meningkat 16 persen dibandingkan 2012 sebesar Rp 2,6 triliun," kata Arie kepada wartawan, Senin (6/1/2014). 

Peningkatan PAD itu disebabkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang semakin meningkat sepanjang 2013. Tercatat 31.646.700 wisatawan domestik mengunjungi Jakarta dari seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat 9,12 persen dibandingkan tahun 2012 sebanyak 28,8 juta orang. 

Sementara wisatawan mancanegara mencapai 2,293 juta orang. Jumlah itu meningkat sekitar 7,8 persen dibandingkan tahun 2012, yang hanya sekitar 2.125.513 wisatawan. Berdasarkan data, wisatawan mancanegara yang paling sering mengunjungi Jakarta ialah wisatawan dari Malaysia, China, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Amerika Serikat, India, Australia, dan Taiwan. 

Tak hanya itu, pertumbuhan industri pariwisata di Ibu Kota juga terus meningkat, dari 8.843 bisnis pada 2012 menjadi 10.172 unit bisnis pada 2013. Jumlah itu meningkat sekitar 15,03 persen. 

Indikator lainnya adalah jumlah penyelenggaran event budaya di DKI Jakarta. Apabila pada tahun 2012 hanya ada 147 kegiatan, pada tahun 2013 melonjak menjadi 246 kegiatan. 

"Jika dipertahankan, atau ditambah terus, saya yakin korelasi terhadap peningkatan jumlah wisatawan akan berbanding lurus," kata Arie. 

Melalui banyaknya acara kebudayaan itu, lanjut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya telah menyerap anggaran hingga 93 persen. Sepanjang tahun 2013 ini, setidaknya 97 festival dari lokal hingga berskala internasional telah diselenggarakan. 

Festival budaya itu antara lain Enjoy Jakarta International Folklore Festival (EJIFF), Kampung Art Festival, Pesta Seni Pelajar, Festival Seni Budaya Betawi, Festival Keanekaragaman Budaya Monas, Jakarta Keroncong Festival, Festival Seni Mitra Praja Utama, Jakarta Bienalle, Kampung Betawi di Kota Tua, JIFFEST, Jak Karnaval, Festival Kuliner Jakarta, Jakarta Festival Museum Day, Monas Jakarta Karnaval, World Royal Heritage, Malam Muda Mudi, dan Jakarta International Performing Arts.