Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kado pada Hari Ulang Tahun Ke-488 Kota Jakarta yang jatuh pada Senin (22/6/2015) ini. Kado tersebut berupa sumbangan satu bus tingkat dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih mengatakan, bus tingkat sumbangan Coca-Cola merupakan bus produksi pabrikan asal Jerman, MAN. Bus ini nantinya akan dioperasikan tanpa pungutan biaya kepada penumpangnya."Bus tingkat bermerek MAN buatan Jerman ini merupakan program Transjakarta untuk menambah layanan angkutan gratis bagi masyarakat," kata Kosasih. Bus tingkat yang disumbangkan Coca-Cola memiliki warna dasar biru muda kombinasi merah. Di badan bus terdapat tulisan "Buka Semangat Jakarta Baru". Kosasih berharap, langkah yang dilakukan oleh Coca-Cola dapat diikuti oleh pihak-pihak swasta lainnya. "Kami berharap, apa yang telah dimulai oleh Coca-Cola juga dapat diikuti oleh pihak-pihak lainnya supaya fasilitas transportasi di Ibu Kota dapat terus berkembang, tidak kalah dengan negara-negara tetangga kita," ujar Kosasih.
Sebanyak 20 transjakarta gandeng merek Scania siap diluncurkan pada Senin (22/6/2015) pagi ini. Lokasi peluncuran dilakukan di Lapangan Monas seusai upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-488 DKI Jakarta.Transjakarta gandeng merek Scania memiliki kapasitas hingga 140 orang dengan 39 kursi, termasuk 6 kursi prioritas dan 2 ruang untuk pengguna kursi roda. Di bagian dalam terdapat 4 CCTV, dan di bagian luar terdapat 2 CCTV, yakni di depan dan belakang bus. Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih memaparkan sejumlah keunggulan teknologi yang dimiliki oleh bus buatan Swedia itu. Menurut dia, bus gandeng Scania memiliki beberapa keunggulan dalam hal daya tahan, standar keamanan dan kenyamanan, serta bahan bakar yang hemat dan ramah lingkungan. "Aspek keamanan meliputi materi bahan dasar bus hingga sistem yang dirancang untuk keamanan para pengguna transjakarta. Pelapis lantai, karpet, dan bahan interior Scania dibuat dari bahan tahan api bersertifikat BASF," ujar Kosasih melalui keterangan tertulisnya. Kosasih mengatakan, pintu penumpang pada bus gandeng Scania memiliki tiga fitur keamanan, yakni pintu tidak akan terbuka waktu bus berjalan, bus tidak bisa berjalan jika pintu terbuka, dan pintu akan kembali terbuka otomatis jika ada yang mengganjal. Bus ini, lanjut dia, juga memiliki suspensi udara independen yang dikendalikan secara elektronikdi tiap-tiap sumbu roda. "Kendali elektronik ini mengendalikan ketinggian bus dengan suspensi udara berdasarkan beban dan kondisi jalan sehingga bus bisa beroperasi dengan nyaman setiap saat," ujar dia. Dalam hal bahan bakar, Kosasih menyebut mesin bus gandeng Scania sudah memenuhi standar emisi Euro VI yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Mesin ini sanggup menghemat bahan bakar hingga 1,5 kilometer untuk setiap satu liter setara premium (LSP). Bus ini juga memiliki dua lubang pengisian bahan bakar, yang masing-masing berada di bagian kanan dan kiri bus. "Diharapkan, bus-bus baru ini cukup mengisi BBG satu kali setiap harinya sehingga mampu lebih lama beroperasi setiap harinya dan mengangkut lebih banyak penumpang," kata Kosasih. Kosasih mengatakan, agen pemegang merek Scania, PT United Tractors, memberikan dukungan garansi produk untuk memastikan ketersediaan suku cadang, mekanik untuk jasa perbaikan, dan layanan 24 jam Scania Contact Center. Ia memperkirakan, bus-bus ini sudah bisa meluncur pada pertengahan Juli. Saat ini, PT Transjakarta masih menunggu proses administrasi terkait perizinan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). "Kami akan operasikan bus-bus Scania baru ini di beberapa koridor yang dapat dilalui bus gandeng. Sebanyak 31 bus lainnya direncanakan akan dioperasikan sebelum akhir Desember," ucap Kosasih.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, satu-satunya cara agar taksi Uber tetap beroperasi adalah dengan membuat perseroan terbatas (PT). Selama Uber tidak membuat perusahaan, berarti mereka juga tidak membayar pajak serta tidak memiliki izin operasional. "Itu namanya mencuri pajak. Solusinya sekarang mereka tinggal bikin PT saja. Apa susahnya kamu bikin PT," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (22/6/2015). Pria yang biasa disapa Ahok itu mengimbau Uber untuk mendatangi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Di sana, lanjut Basuki, PTSP akan membantu Uber memberi perizinan pembentukan PT.Kata dia, apabila Uber tidak juga mengurus perizinan itu, berarti memang Uber melakukan usaha yang tidak sehat di Jakarta. Ia pun meminta Uber untuk tidak membela diri sebagai perusahaan teknologi bukan transportasi."Nah, sekarang kalau kamu pintar teknologi, bisa enggak mencuri bank? Bisa tho, salah enggak nyuri duit di bank dengan kepintaran teknologi? Yang benar saja kalau begitu," kata Basuki. Apabila Uber telah membentuk PT, membayar pajak, membangun kantor dengan mencantumkan alamat serta nomor telepon yang lengkap, maka Basuki mengizinkan taksi Uber kembali beroperasi.Operasional Uber Taksi ini juga dianggap ilegal di negara lainnya, seperti di Jerman. Meskipun demikian, Uber dianggap menguntungkan penumpang karena harga yang diterapkan lebih murah. "Sama saja kayak PKL kan. PKL juga untung kalau cuma paksa orang untuk beli harga tinggi, enggak mau bayar pajak, enggak mau ikuti aturan, mana bisa. Hidup di negara ini ada aturannya. Enggak bisa saya untung, kamu mati, memang negara nenek moyang lo, seenaknya," kata Basuki.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa tiga anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2015) terkait perkara dugaan korupsi melalui pengadaan uninterruptible power supply (UPS). "Tiga anggota DPRD itu yakni Ashraf Ali, Lucky Satrawiria, dan Iman Satria," ujar Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus di kantornya, Senin sore.Ketiganya merupakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014. Ditemui setelah pemeriksaan, Ashraf Ali mengatakan, ia hanya dikonfirmasi proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) hingga menjadi APBD Perubahan oleh penyidik."Pemeriksaan atas saya sebenarnya sifatnya mengonfirmasi saja. Apakah proses APBD Perubahan benar seperti ini, benar seperti itu," ujar Ashraf. Menjurus soal pengadaan 25 paket UPS untuk 25 SMAN atau SMKN di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta Barat sendiri, Ashraf mengaku tak ada penyimpangan alias sesuai prosedur. "Tapi mungkin polisi punya penilaian lain, kita hormati saja," ujar Ashraf. Dia enggan menjelaskan siapa saja anggota komisinya yang terlibat aktif dalam proses pengadaan UPS yang disebut kepolisian telah merugikan negara sebesar Rp 125 miliar itu. Ashraf mengaku hanya mengetahui bahwa pengadaan UPS adalah usulan SKPD terkait, bukan DPRD DKI.Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan UPS diselidiki Bareskrim sejak empat bulan lalu. Polisi sudah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal Soleman saat jadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Mereka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.
Puluhan anggota Brimob tampak berjaga di kawasan pintu masuk silang barat daya Monumen Nasional (Monas), Senin (22/6/2015) sore. Di area lebih ke tengah, sejumlah petugas dari kepolisian dan Satpol PP DKI Jakarta pun siaga sejak pagi hari. "Sejak setelah apel HUT DKI tadi, kita langsung ditempatkan di dekat sejumlah pintu masuk, berjaga agar kejadian yang menimpa rekan Satpol PP kemarin tidak terjadi lagi, agar kondusif," kata Suryo, salah satu anggota Brimob, di dekat gerbang masuk silang barat daya Monas. Meski kawasan Monas tampak sepi, aparat gabungan juga melakukan penyisiran di setiap sudut kawasan Monas. Mereka memeriksa sejumlah orang yang dicurigai sebagai PKL untuk tidak berkeliaran di dalam Monas. Dari pengamatan Kompas.com, sejak siang hari, mobil polisi berwarna abu-abu berkeliling untuk melakukan pengecekan setiap setengah jam sekali. Beberapa Satpol PP juga berkeliling mengendarai sepeda motor, menyisir area pinggir Monas yang berbatasan dengan jalan raya. "Ketat banget sekarang. Kita saja yang tukang sapu kadang diperiksa juga kalau lagi enggak pakai seragam," kata Wiko, salah satu petugas kebersihan di Monas.Seperti diberitakan, Sabtu (20/6/2015) lalu, ratusan PKL menyerang petugas Satpol PP yang sedang berjaga di pintu timur Monas.Akibat penyerangan tersebut, sejumlah fasilitas berjualan di kawasan kuliner Lenggang Jakarta di kawasan Monas dirusak. Selain itu, sebanyak enam motor dan satu mobil operasional milik Satpol PP tak luput dari serangan PKL.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan rumah sakit yang telah berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program jaring pengaman sosial harus bersikap konsisten. Karena itu ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersikap tegas terhadap rumah sakit yang menolak menerima warga miskin yang hendak berobat dengan Kartu Jakarta Sehat. Bahkan, kata Tjahjo, Pemprov DKI bisa saja menutup rumah sakit yang telah bertindak demikian. "Jangan sampai ada satu pun warga yang ditolak oleh RS. Perlu sanksi yang tegas untuk menutup RS yang menolak warga," kata Tjahjo saat menyampaikan kata sambutan dalam sidang paripurna istimewa HUT ke-488 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2015). Selain bidang kesehatan, Tjahjo juga menekankan pentingnya Pemprov DKI untuk mengurangi jumlah warga yang saat ini belum pernah mengenyam pendidikan. "Ada 14 persen warga Jakarta yang belum mendapat pendidikan laik," ujar politisi PDI Perjuangan ini. Menurut Tjahjo, keberhasilan pencapaian pembangunan Jakarta memang sudah seharusnya dilakukan. Namun ia meminta agar keberhasilan pembangunan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat di tingkat bawah. "Tolak ukur keberhasilan tentunya tidak cuma diukur dari banyaknya pencakar langit, banyaknya rumah mewah yg muncul, tetapi bagaimana pembangunan bisa serasi dan mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Jakarta," kata Tjahjo.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal banyak menjadikan staf pejabat DKI yang terbukti tidak bekerja dengan baik. Salah satu indikator pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat bekerja baik adalah tingkat serapan anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun telah memberi warning Basuki atas rendahnya serapan APBD DKI 2015 yang baru mencapai 10-20 persen. "Ya memang beliau (Mendagri) mengerti. (pejabat SKPD) yang tidak bisa nyerap (anggaran), saya stafkan? Tahun ini, kami mau banyak jadikan staf eksekutif," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin (22/6/2015). Menurut dia, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran karena DKI tidak bisa belanja lahan dengan maksimal. Padahal, lanjut dia, seluruh Dinas yang memiliki kewajiban pembelian lahan atau pembebasan lahan dapat berkoordinasi dengan Asisten Sekda bidang Pembangunan jika menemui kendala. Sehingga ia bakal mengalihkan anggaran pengadaan lahan itu kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya. "Mendagri mengerti kok dilemanya di mana. Mesti nitip pembelian lahan ke BUMD semuanya, kayak beli bus itu lebih cepat dilakukan BUMD (PT Transjakarta)," ujarnya. Basuki menegaskan Pemprov DKI bakal mengejar tingginya nilai serapan anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) 2015. Anggaran akan banyak dialihkan untuk pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMD DKI. Meski demikian, Basuki tetap menargetkan penyerapan anggaran hingga 90 persen dari total Rp 69,28 triliun. "Kami punya SKPD segitu banyak, mau diapain, itu dilematisnya. Nanti kami stafkan sajalah (pejabat DKI)," ucap dia. Sebelumnya warning Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Basuki disampaikan saat penyampaian sambutan pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI dalam rangka peringatan HUT ke-488 DKI Jakarta. "Yang memprihatinkan saya adalah anggaran baru 10 persen penyerapannya di DKI, tolong pacu kalau tidak yang rugi masyarakat," Tjahjo. Dia meminta Basuki untuk memperbaiki penyerapan anggaran daerah. Karena bila penyerapan APBD sangat minim, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoroti masih rendahnya penyerapan anggaran di DKI Jakarta. Ia pun mengaku prihatin sebab hingga saat ini penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 masih berkisar di angka 10 persen. "Yang menjadi keprihatinan kita, sampai hari ini, penyerapan anggaran DKI Jakarta tidak sampai 20 persen. Tolong ini bisa dipacu kembali. Momentum hari ulang tahun ini saya kira bisa dijadikan pemacu pembangunan di Jakarta," kata Tjahjo saat menyampaikan kata sambutan dalam sidang paripurna istimewa HUT ke-488 Kota Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6/2015). Tjahjo menyadari rendahnya penyerapan anggaran di DKI Jakarta akibat kehati-hatian Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam membelanjakan anggaran. Sebab, kata Tjahjo, Basuki tidak ingin ada penyalahgunaan anggaran. "Tenaga di bawah lebih suka menyewa truk sampah yang Rp 400 miliar ketimbang membeli. Antara merenovasi dengan membangun SD, lebih mahal renovasinya. Itulah yang saya kira membuat Gubernur hati-hati dalam membelanjakan anggaran," ujar dia. Meski demikian, Tjahjo menyatakan upaya pencegahan korupsi tidak boleh sampai membuat rendahnya penyerapan. Sebab, rendahnya penyerapan anggaran akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. "Jadi, bagaimana menangani korupsi itu. Seorang pemimpin kan harus tahu bagaimana melaksanakan tugas membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan taat pada hukum," ujar politisi PDI Perjuangan itu. Tjahjo pun memasang target untuk DKI Jakarta. Menurut dia, pada tahun ini, penyerapan anggaran di Jakarta harus mencapai angka 75 persen. Tjahjo menyatakan target itu wajib untuk dicapai. "Pengalaman tahun kemarin yang cuma 40 persen harus jadiwarning. Tahun ini paling tidak harus bisa di atas 75 persen. Harus bisa. Kalau tidak bisa, jangan salahin kami kalau tahun besok masih dievaluasi kembali," kata Tjahjo.