Tak Puas Vonis Hakim, Ortu Korban SMA 3 Minta Dukungan Ahok

Adysta Pravitra RestuWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok saat ditemui di Balaikota, Jakarta, Senin (2/9/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Orangtua korban penganiayaan SMA 3, Afriand Caesary Al-Irhami, Arif Setiadi dan Diana Dewi, tidak puas dengan vonis 1 tahun 6 bulan yang diberikan hakim kepada pelaku bullying yang menewaskan puteranya. Mereka meminta dukungan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

Mereka diterima Basuki di ruang tamu kantor Wagub, Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2014). 

Keduanya, bersama enam orang dari Gerakan Nasional Anti Bullying (GENAB), mengharapkan pengawalan dari pejabat pemerintah DKI Jakarta dan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Selatan untuk keadilan terhadap kasus tersebut. Mereka menilai, vonis 1 tahun 6 bulan tidak sebanding dengan penganiayaan yang menewaskan anaknya tersebut. 

"Kami sangat terpukul dengan keputusan tersebut. Vonis hakim tidak memenuhi rasa keadilan. Tidak akan ada juga efek jera terhadap siswa-siswa pelaku bullying lain," ujar Diana. 

Mereka menyatakan ikut menuntut keputusan vonis itu. Pasalnya, keempat pelaku seharusnya dihukum selama 3 tahun penjara. Mereka juga berharap adanya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia agar tidak terulang lagi kejadian serupa. 

Ditemui wartawan pada kesempatan yang sama, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan Suharyanto mengatakan, tragedi penganiayaan terhadap korban, Aca, menjadi pelajaran atas instansi pendidikan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada siswa-siswa pelaku bullying. 

"Kita sudah didukung oleh pak Ahok, ke depannya, bila ada yang seperti ini lagi, bullying sedikit langsung dikeluarkan. Baik di negeri maupun di swasta juga langsung dikeluarkan. Kita harus tegas terhadap anak-anak yang terlibat bully karena pendidikan merupakan kepentingan semua yang harus menjadi tanggung jawab bersama," katanya.

Ini 49 Anggota DPRD DKI yang Belum Mengembalikan Mobil Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga Rabu (3/9/2014), baru 40 orang anggota DPRD DKI Jakarta periode lama (2009-2014) yang telah mengembalikan mobil dinasnya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Jumlah tersebut tak sampai setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPRD yang mencapai 89 orang. Berdasarkan data yang diperoleh Kompas.com dari Sekretariat DPRD DKI, ada 49 orang yang belum mengembalikan mobil dinasnya. [Baca: Dikembalikan, Ada Mobil Dinas DPRD DKI yang Harus Diderek]

Mayoritas adalah anggota DPRD yang kembali terpilih pada periode baru (2014-2019). Di antaranya ada Mohammad Sanusi, Ashraf Ali, dan Johnny Simanjuntak. Namun, ada pula yang saat ini tidak lagi terpilih, salah satunya adalah Achmad Husin Alaydrus. 

Berikut 49 orang yang belum mengembalikan mobil berjenis Toyota Corolla Altis itu sampai dengan Rabu pukul 14.00 WIB. 

1. William Yani
2. Siti Sofiah 
3. Aliman Aat 
4. Budi Santoso 
5. Endah S Pardjoko 
6. Hardi 
7. Matnoor Tindoan 
8. Dwi Rio Sambodo 
9. Yusriah Dzinnun 
10. Nasrullah 
11. Merry Hotma 
12. Neneng Hasanah 
13. Maman Firmansyah 
14. E Syahrial 
15. Abdul Muthalib Shihab 
16. Taufik Azhar 
17. Misan Samsuri 
18. Agung Haryono 
19. Zainuddin 
20 Achmad Husin Alaydrus
21. Jhonny Simanjuntak 
22. Prya Ramadhani (almarhum) 
23. Sandy 
24. Edward Haposan Napitupulu 
25. Taufik Hadiawan 
26. M Guntur 
27. Mujiono 
28. Hasbiallah Ilyas 
29. Ernawati Sugondo 
30. Dite Abimanyu 
31. Ichwan Zayadi 
32. Achmad Zairofi 
33. Farel Silalahi 
34. Achmad Ismail Rawi 
35. Rifkoh Abriani 
36. Monica Wilhelmina Wenas 
37. Ranny Maulani 
38. Rois Hadayana Syaugie 
39. Nur Afni Sajim 
40. Iman Satria 
41. Hidayat AR Yasin 
42. Santoso 
43. Ruddin Akbar Lubis 
44. Ashraf Ali 
45. H A Nawawi 
46. Mohammad Sanusi 
47. Taufiqurrahman 
48. Maria Hennie Longkeng 
49. Hendry Ali

Adapun 40 nama anggota DPRD yang telah mengembalikan mobil dinasnya ialah Nurmansjah Lubis, Siti Fatiyah, Cinta Mega, Ditian Corisa, Mirna Destia Ana Amin, M Gunawan, Igo Ilham, Wasito Ali Wasith, Sahrianta Tarigan, Belly Bilalusalam, Lucky Sastrawiria.

Ada pula Dwi Rianta Soerbakti, Kurniasih Mufidayanti, Wanda Hamidah, Toni Setiawan Yance, Ida Mahmudah, Elizabeth Liestriana Mangunsong, Selamat Nurdin, Jonny Wenas Polli, Nurjanah Hulwani, Ridho Kamaludin, Marie Amadea Ismayani, Abdul Azis, Fahmi Zulfikar, Rukun Santoso, Moch Asyari, Maringan Pangaribuan, S Andyka, Marthin Bimbuain, Boy Bernardi Sadikin, Firmansyah, M Subki, Abdul Azis, Perdata Tambunan, Suprawito, Berlin Hutajulu, Windy Winanti, Tubagus Arif, Thamrin, dan Najmatul Faiza.

Mobil dinas itu berstatus pinjam pakai. Statusnya berbeda dengan lima kendaraan milik para pimpinan (ketua beserta empat wakil) yang merupakan mobil dinas jabatan. 

Mobil dinas para pimpinan adalah Toyota Camry. Pada periode lalu, kelima mobil ini dimiliki oleh Ferrial Sofyan (Ketua DPRD), Triwisaksana (Wakil Ketua I), Abraham Lunggana (Wakil Ketua II), Inggard Joshua (Wakil Ketua III), dan Prasetyo Edi Marsudi (Wakil Ketua IV). 

"Saat ini kelima kendaraan dinas pimpinan juga telah dikembalikan," kata Sekretaris DPRD Mangara Pardede. Jadi, apabila digabungkan, semua kendaraan dinas DPRD periode 2009-2014 ada 94 unit. 

Apabila telah ditarik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mobil-mobil tersebut akan dilelang. Sesuai aturan yang berlaku, kendaraan dinas memang hanya berlalu untuk masa pakai lima tahun. 

Sementara itu, anggota DPRD periode 2014-2019 nantinya akan mendapatkan mobil dinas yang baru yang saat ini proses pengadaannya sudah dilakukan di unit layanan pengadaan (ULP).

Wanda Hamidah Berharap PAN Gabung ke Koalisi Jokowi-JK

KOMPAS/LUCKY PRANSISKAKetua DPP Partai Amanat Nasional Bidang Komunikasi Politik, Bima Aria, Politisi, Wanda Hamidah dan Wakil Sekertaris Jendral, Wahyuni Refi (kiri ke kanan) menyampaikan sikap partai terhadap kasus narkotika di Kantor DPP, Jakarta, Jumat (1/2/2013). DPP PAN menetapkan Wanda Hamidah tetap sebagai kader PAN dan tetap menduduki jabatan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

KOMPAS.com/IRFAN MAULLANAWanda Hamidah hadir dalam kegiatan Panggung Jalan2 Day 1, di halaman parkir bekas toko Aquarius Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah, berharap agar PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Wanda, PAN semestinya terlibat dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.

"Karena sudah saatnya kita bersatu mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa dan sebagai partai yang dibentuk di era reformasi, PAN punya tanggung jawab moral untuk menyukseskan Jokowi-JK yang sangat reformis," ujar Wanda melalui pesan singkat, Selasa (2/9/2014), seperti dikutip Antara.

Wanda meyakini, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memiliki pengalaman yang mumpuni dalam pemerintahan dan dapat membantu pemerintahan Jokowi-JK kelak. Menurut Wanda, bisa saja nantinya PAN mengubah arah koalisi dengan mendukung Jokowi-JK.

"Dalam politik, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin (berkoalisi)," kata Wanda.

Wanda menekankan, Jokowi-JK tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan koalisi, yakni koalisi tanpa syarat. Karena itu, kata dia, apabila PAN benar berkoalisi, itu lebih didasari ketulusan untuk mendukung pencapaian janji-janji politik Jokowi-JK selama kampanye.

"Bukan sekadar bagi-bagi kursi menteri," papar pendukung Jokowi-JK ketika pilpres lalu itu.

Sebelumnya, Hatta bertemu Jokowi di rumah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta, Senin (1/9/2014) malam. Namun, baik Jokowi maupun Hatta mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahim. (baca: Bertemu Jokowi, Hatta Mengaku Hanya Ucapkan Selamat)

Setelah itu, Hatta bersama elite Koalisi Merah Putih bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Selasa pagi. (baca: SBY dan Koalisi Merah Putih Tegaskan Akan Jadi Penyeimbang)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah, menyiratkan peluang partainya merapat ke koalisi pengusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Dalam politik yang tidak mungkin bisa jadi mungkin," kata Wanda melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (2/9/2014) malam.

Komentar tersebut merupakan tanggapan atas pertemuan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan Jokowi di kediaman Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, pada Senin (1/9/2014) malam.

Menurut Wanda, Jokowi-JK memiliki pertimbangan sendiri tentang koalisi, yakni koalisi tanpa syarat. Dia mengatakan, bila sampai PAN bergabung ke dalam koalisi pengusung Jokowi-JK maka langkah politik tersebut didasari ketulusan untuk pencapaian janji-janji kampanye Jokowi-JK.

"Bukan sekadar (soal) bagi-bagi kursi menteri," tepis Wanda. Sebagai politisi PAN yang sejak awal menyatakan mendukung Jokowi-JK, berbeda pilihan dengan partainya, Wanda berpendapat bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi-JK akan berdampak positif bagi bangsa.

"Karena sudah saatnya kita bersatu mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa," ujar Wanda. "Sebagai partai yang dibentuk pada era reformasi, PAN punya tanggung jawab moral untuk menyukseskan Jokowi-JK yang sangat reformis," kata dia.

Wanda juga berkeyakinan Hatta punya pengalaman mumpuni di pemerintahan yang dapat dipakai untuk membantu pemerintahan Jokowi-JK.

Pertemuan "rahasia" Jokowi-Hatta

Sebelumnya, Jokowi didampingi salah satu Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, bertemu Hatta di rumah Paloh. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan berkesan rahasia. (Baca: Ada Tanya dari Pertemuan "Rahasia" Jokowi-Paloh-Hatta).

Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan Hatta hanya mengucapkan selamat kepada Jokowi. "Silaturahmi dan memberikan ucapan selamat," sebut dia. Menteri kehutanan ini tak bisa memberikan informasi lebih detil tentang pertemuan tersebut.

Ditemui terpisah, Jokowi juga mengatakan pertemuan dengan Hatta hanya silaturahmi biasa. (Baca: Bertemu Hatta, Jokowi Mengaku Hanya Silaturahmi).

Adapun Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional DPP PAN Joncik Muhammad mengatakan Hatta langsung menggelar konsolidasi dengan Koalisi Merah Putih seusai pertemuan dengan Jokowi di rumah Paloh tersebut.

Joncik tak menyebutkan lokasi yang menjadi tempat konsolidasi itu. Namun, dia mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat kebersamaan partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta.

"Pertemuan itu membangun soliditas Koalisi Merah Putih dalam rangka menguatkan koalisi sampai ke daerah-daerah," kata Joncik. Pertemuan itu, imbuh dia, sekaligus untuk menampik isu PAN akan merapat ke kubu Jokowi-JK. "PAN tetap komit dengan Koalisi Merah Putih," tegas dia.

Jusuf Kalla Tak Setuju Pesawat Kepresidenan Dijual

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tidak sepakat terhadap wacana penjualan pesawat kepresidenan. Menurut JK, penjualan pesawat itu akan membuat biaya dinas kepresidenan lebih tinggi. 

"Tidak berarti kalau dijual tidak ada ongkos. Ongkosnya lebih besar lagi," kata JK dalam acara silaturahim dengan pengurus badan kerja sama perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia (BKS PTIS), di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (3/9/2014). 

JK menuturkan bahwa pesawat kepresidenan yang dibeli pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akan menunjang kegiatan presiden terpilih Joko Widodo yang gemarblusukan. Dengan luasnya wilayah Indonesia, dia mendukung Jokowi mengunjungi semua wilayah di Indonesia. 

"Jokowi nanti suka blusukan. Kalau sewa pesawat, biayanya akan lebih mahal lagi. Bagaimanapun, negara ini perlu dikunjungi," ujarnya. 

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah sempat mengatakan, pembelian pesawat kepresidenan pada era Presiden SBY merupakan langkah untuk menghemat biaya perjalanan dinas kepresidenan. Menurut dia, biaya dinas kepresidenan akan jauh lebih besar jika menggunakan pesawat reguler atau pesawat sewaan. 

"Alasannya karena lebih murah. Kalau pakai Garuda (Indonesia), jauh lebih mahal," kata Firmanzah di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9/2014). 

Hal itu disampaikan Firmanzah dalam menyikapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait yang berharap Jokowi melakukan berbagai langkah sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya, menjual pesawat kepresidenan. 

Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dibeli Indonesia seharga 89,6 juta dollar AS atau setara Rp 847 miliar. Pesawat itu tiba di Indonesia pada 10 April 2014. Setelah itu, pesawat berwarna dominasi biru tersebut dipakai SBY saat melakukan kunjungan ke dalam dan luar negeri.

TB Hasanuddin Anggap Usulan Jual Pesawat Kepresidenan Tak Beralasan

SERAMBI INDONESIA / M ANSHARPesawat Kepresidenan Boeing Business Jett mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, 16 April 2014. Pesawat kepresidenan pertama milik Republik Indonesia tersebut melakukan percobaan penerbangan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penasihat Pusat Kajian Trisakti TB Hasanuddin mengatakan, usulan agar presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjual pesawat kepresidenan tidak beralasan. Usulan tersebut dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait.

"Ada empat alasan bahwa solusi efisiensi dengan menjual pesawat kepresidenan menjadi pincang," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (3/9/2014), seperti dikutip Antara.

Pertama, harga pesawat bekas berbeda dengan pesawat baru dan tidak sebanding dengan harga pembeliannya.

Kedua, pesawat kepresidenan dilengkapi segala perangkat teknologi yang khusus diterapkan bagi perlindungan dan keamanan presiden sebagai simbol negara.

Ketiga, secara politis, pembelian pesawat kepresidenan sudah disetujui oleh parlemen dan panitia anggaran, termasuk PDI Perjuangan.

Keempat, alasan membeli pesawat untuk penghematan karena selama ini biaya carter pesawat cukup besar karena sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan penyewaan carter.

"Aneh jika ada pernyataan menggunakan pesawat kepresidenan dianggap foya-foya. Selama saya interaksi dengan Jokowi, tidak pernah tecermin pola hidup foya-foya beliau," katanya.

Jokowi, kata Hasanuddin, merupakan pribadi yang sederhana, tetapi apa yang sudah ada harus digunakan dengan baik dan efektif.

"Dia tidak merasa besar atau merasa rendah dengan naik Kijang atau Alphard. Mungkin lebih sering pejabat naik Alphard dibanding Jokowi," tandasnya.

"Jika hanya logika efisiensi semata yang dipakai, sekalian saja usulkan atas nama efisiensi, maka tank dan peralatan perang dijual semua dengan alasan toh kita tidak sedang perang," kata TB Hasanuddin.

Sebelumnya, Maruarar menyarankan agar Jokowi menjual pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 untuk efisiensi anggaran. (baca: Efisiensi Anggaran, Jokowi Diminta Jual Pesawat Kepresidenan)

"Kita menunggu gebrakan dan ide-ide Bung Ara untuk Jokowi-JK bagaimana solusi menghadapi mafia anggaran dan pajak yang secara jelas menggerogoti pemasukan dan pengeluaran APBN," kata Hasanuddin, yang juga politisi PDI-P.

Faktor Tanpa Syarat Hambat Jokowi Dapatkan Dukungan Parpol Koalisi Merah Putih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, melihat faktor sulitnya pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mendapat kekuatan tambahan di parlemen karena menggaungkan koalisi tanpa syarat. Hal ini, menurut Emrus, berlawanan dengan realitas politik di Indonesia karena kebiasaan dari partai politik adalah pragmatis untuk memperoleh kekuasan ataupun jabatan.

"Karena mereka (Jokowi-JK) memasang syarat, yaitu tanpa syarat. Ini sebenarnya berlawanan dengan realitas partai politik yang pragmatis," kata Emrus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/9/2014).

Emrus menyarankan agar Jokowi-JK melakukan pendekatan kepada parpol Koalisi Merah Putih dengan menggunakan pola komunikasi politik yang baik. Emrus mencontohkan kesalahan komunikasi politik Jokowi seusai melakukan pertemuan dengan SBY di Bali beberapa waktu lalu.

Sehari setelah pertemuan, Jokowi mengungkap pembicaraan bahwa SBY enggan menaikkan harga BBM. Sikap Jokowi ini dilihat Emrus sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintahan SBY.

"Hal inilah salah satu faktor Demokrat mengurungkan niatnya merapat mendukung Jokowi-JK karena Jokowi ini terlalu ceplas-ceplos. Dalam komunikasi politik, harus diatur apa yang harus diungkapkan ke publik, dan apa yang tidak harus diungkapkan, meskipun itu adalah fakta yang terjadi," ucap Emrus.

Emrus menambahkan, dengan belum adanya tambahan kekuatan di parlemen, tantangan yang akan dihadapi Jokowi-JK akan cukup berat karena hanya punya kekuatan sekitar 30 persen di parlemen.