Saturday, January 10, 2015

'Gunung' Ban Tutup Trotoar, Satpol PP Ultimatum Pemilik Toko hingga Malam Ini

Bandung - Satpol PP Kota Bandung merespons soal keberadaan 'gunung' ban mobil yang menutup trotoar di Jalan Buahbatu. Pemilik toko ban di tempat tersebut diultimatum hingga malam ini untuk membereskan tumpukan ban agar tidak menghalangi fasilitas umum bagi pejalan kaki.

"Kami tadi siang setelah salat Jumat mendatangi toko ban di Buahbatu. Pemilik toko yaitu Pak Asep memiliki itikad baik bersedia memindahkan sendiri tumpukan ban yang menutup trotoar," kata Kasie Penyelidikan dan Penyidik Satpol PP Kota Bandung Nono Sumarno.

Dia mengungkapkannya saat ditemui wartawan di markas Satpol PP Kota Bandung, Jalan Martanegara, Jumat (9/1/2015). Menurut Nono, pihaknya memberi waktu hingga malam ini atau pukul 20.00 WIB agar pemilik toko menepati janji.

"Kalau jam delapan malam ini ternyata tumpukan ban masih menutup trotoar, kami segel area trotoarnya. Kalau pemilik toko mencabut segel di trotoar itu, tentunya kami pidanakan," ujar Nono.

Lebih lanjut dia menuturkan, personel Satpol PP terus memantau kondisi terakhir lokasi toko guna memastikan susunan ban mobil yang bergunduk-gunduk itu tidak lagi menutup trotoar. "Alasan pemilik toko menaruh ban di trotoar itu karena tidak muat kalau disimpan di dalam toko," kata Nono.

Senin, Presiden Jokowi Akan Buka Munas HIPMI di Bandung

Bandung - Musyawarah nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Kota Bandung pada Senin (12/1/2015) hingga Selasa (13/1/2015) direncanakan akan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bakal membuka munas ke-XV tersebut sebagai salahsatu dari rangkaian kunjungan ke Kota Bandung.

Hal itu disampaikan Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari dalam jumpa pers di Ibis Function Hall, di kawasan terpadu Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, Sabtu (10/1/2015).

"Presiden akan membuka Munas HIPMI pada hari Senin," ujar Raja.

Bahkan selain Jokowi, Raja menyebut sejumlah menteri juga direncanakan akan menghadiri munas ini. Diantaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

"Para menteri nanti akan memberikan materi," katanya.

Sekitar 4 ribu anggota HIPMI dari 33 provinsi di seluruh Indonesia bakal mengikuti gelaran munas yang kali ini mengambil tema 'Pengusaha Muda Menjawab Tantangan Global'.

Kehadiran presiden dan sejumlah menteri dalam kegiatan HIPMI ini dikatakan Raja merupakan bukti bahwa organisasi ini telah dianggap penting oleh pemerintah.

"Apalagi di tahun 2015 ini kita mulai memasuki tahun masyarakat ekonomi Asean," tutur Raja.

Pernah Jerat Menteri Aktif, KPK Tak Persoalkan Komjen Budi Jadi Calon Kapolri

Jakarta - Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kapolri. Menyambut hal itu, KPK bertekad bakal tak pandang bulu menghadapi siapapun yang bakal jadi Kapolri baru.

Bila Kapolri bermasalah di kemudian hari‎, maka KPK bakal bersikap profesional untuk menindaknya. Apalagi KPK punya pengalaman menjerat sejumlah menteri aktif.

"‎Yang sudah jadi menteri saja kita tangani kok. Kita tidak akan diskriminasi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor KPK, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lantai 4, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Sebagaimana diketahui, ‎KPK memang pernah menjerat menteri yang masih aktif, di antaranya Andi Malaranggeng yang kala itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga dan Suryadharma Ali yang dulu masih menjabat Menteri Agama. Ada pula jenderal aktif yang pernah dijerat KPK yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

Meski KPK belum menerima permintaan penelusuran rekam jejak calon Kapolri Budi Gunawan, namun KPK menyatakan sedang menangani kasus rekening gendut.

"Ada berbagai kasus rekening gendut yang sedang kami tangani," kata Bambang.‎

Sebagaimana diketahui, Budi Gunawan sempat disebut-sebut punya rekening gendut alias transaksi mencurigakan berdasarkan Laporan Hasil Analisis PPATK. Meski begitu, KPK tak menyebut kasus rekening gendut yang sedang ditanganinya apakah juga termasuk dugaan kasus yang dikabarkan melibatkan Budi Gunawan atau tidak.

"Apa (kasus yang sedang kami tangani) itu, tidak akan kami jelaskan‎. Kalau hasilnya sudah cukup ya kita akan umumkan," kata Bambang.

‎Koalisi Masyarakat Sipil yang mendatangi KPK hari ini menyatakan penunjukan Budi Gunawan ini aneh, terburu-buru, janggal, dan diskriminatif bila dibandingkan proses seleksi menteri yang melibatkan KPK dan PPATK. 

"‎Sulit bagi Jokowi jika ketika dipercaya publik namun salah memilih Kapolri sebagai ujung tombak dalam bidang penegakan hukum," kata Emerson.

Koordinator Kontras Haris Azhar menilai penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri itu penuh skandal. Faktor penilaiannya, selain tidak dilibatkannya KPK dan PPATK, juga karena Budi merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. 

‎"Kalau sampai lolos jadi Kapolri, dia akan menjadi Kapolri yang penuh misteri," kata Haris.‎‎

Gelapkan Uang Petani, Mantan Anggota MPR Ini Dibekuk Polisi di Jakbar

Jakarta - Mantan anggota MPR RI, Budiono Tan berhasil dibekuk polisi di kawasan Jakarta Barat. Budiono yang sudah buron sejak 2010 itu disangka menggelapkan uang petani sawit Rp 300 miliar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

"Sudah ditangkap kemarin (9/1) sore," kata Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Fadil Imran saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (10/1/2015).

Fadil mengatakan Budiono merupakan buronan Polda Kalimantan Barat. Kepolisian Jakarta Barat hanya membantu proses penangkapan.

"Kami hanya back-up saja, karena wilayah tempat tinggal dia (Budiono) di sini. Yang menangkap tetap dari polisi Kalbar," jelas Fadil.

Budiono pagi tadi sudah diterbangkan ke Kalimantan Barat dengan penjagaan ketat polisi Kalbar. Budiono akan dibawa ke Pontianak dan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk menjalani pemeriksaan hukum.

Budiono merupakan mantan anggota MPR-RI Utusan Daerah 1999/2004. Dia juga dikenal sebagai bos pengusaha kayu dan kebun kelapa sawit dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Benua Indah Group. 

Tahun 2009 dia dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat karena kasus penggelapan dan penipuan terhadap ratusan petani sawit, yang merupakan petani plasma perusahaan PT Benua Indah Grup yang ia pimpin. Jumlah penggelapan uangnya mencapai angka Rp 300 miliar, uang tersebut merupakan hasil panen selama empat bulan yakni bulan Juni-September 2009.

Tahun 2010 polisi menetapkan Budiono sebagai buron karena tidak bersikap koperatif. Dia tidak pernah datang pemeriksaan dan hadir di persidangan. Budiono juga sudah dicekal. Empat tahun buron, akhirnya Budiono berhasil ditangkap awal tahun 2015 di tempat persembunyiannya di Jakarta Barat.

Bagian Ekor AirAsia Terangkat, Basarnas: Yang Penting Itu Main Body

Pangkalan Bun - Ekor pesawat AirAsia QZ8501 sudah berhasil terangkat ke permukaan. Meski begitu menurut Basarnas yang paling penting ditemukan itu justru main body pesawat karena diperkirakan ada banyak jenazah korban yang terperangkap di sana.

"Yang penting itu adalah di mana letak main bodynya, di mana para korban terperangkap. Itulah yang ditunggu keluarga. Mereka sudah 14 hari menunggu kapan jenazah tiba," ujar Direktur Operasional Basarnas Marsma SB Supriyadi di posko gabungan di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalteng, Sabtu (10/01/2015).

Untuk itu Basarnas mengaku akan terus berupaya agar badan pesawat bisa segera ditemukan. Pasalnya hari sudah berlalu kian lama sejak pesawat jurusan Surabaya-Singapura itu jatuh di sekitaran Selat Karimata hingga Laut Jawa sehingga kondisi jenazah akan semakin sulit dikenali.

"Kami dorong supaya bisa ditemukan kerangka body pesawat itu. Sehingga korban bisa diangkut untuk dievakuasi. Di sinilah kerjaan kami yang akan kami selesaikan. Kalau cuma ekor kan masih ada waktu panjang," kata Supriyadi.

"Kalau korban kan makin hari makin hancur sehingga menyulitkan tim forensik. (Kalau main body ketemu) jadi korban segera terangkat," sambungnya.

Untuk black box sendiri hingga saat ini penyelam belum berhasil menemukannya. Tim pencari black box pun disebut Supriyadi sedang mencoba mencari posisi koordinat.

"Belum ada. Kami mencoba mencari posisi koordinat. Mudah-mudahan ditemukan posisinya oleh penyelam. Sudah dicari penyelam tapi tidak ada. Mungkin setelah diangkat ke atas lalu ketemu. Dicek dulu, katanya penyelam nggak bisa nyari. Setelah diangkat akan dicari apakah masih di kabin ekor pesawat atau sudah terlempar. Kalau dari sinyal ping mungkin sudah di luar ekor," jelas Pati Bintang 1 itu.

Radius pencarian black box pun kini dipersempit. Hal tersebut dikarenakan penyelam semakin kesulitan dalam mencari black box akibat keadaan di lokasi yang kurang baik.

"Mencari koordinat dulu agar pencarian lebih sempit tidak sampai radius 500 meter, penyelam mencari keliling itu tidak memungkinkan karena laut butek, arusnya kencang, lumpur dalam itu menyulitkan. Apalagi kalau black box 35 kg bisa tertanam di lumpur," tutur Supriyadi.

"Arus masih kencang jarak pandang cuma 1 meter," pungkasnya.

Ekor pesawat AirAsia yang ditarik ke Kapal Crest Onyx rencananya akan dibawa ke Teluk Kumai. Perjalanan akan memakan waktu paling cepat 7 jam. Jika cuaca memburuk, maka perjalanan akan lebih lama lagi.


Ini Wujud Lebih Jelas Ekor AirAsia QZ8501 yang Mulai Terangkat


Serpihan ekor yang sudah diangkat (Angling/ detikcom)
Jakarta - Upaya pengangkatan ekor pesawat AirAsia Qz-8501 mulai membuahkan hasil. Balon yang digunakan untuk mengapungkan serpihan ekor sudah mengapung di atas air dan terlihat mengangkat serpihan ekor.

Sabtu (10/1/2015), sekitar pukul 11.50 WIB, serpihan ekor asia yang berwarna merah sudah mengapung di samping lifting bag. Di bagian yang terapung itu terlihat pula sebuah pola tulisan berwarna putih seperti huruf ‘A’.

Belum terlihat ukuran serpihan ekor pesawat yang sudah diapungkan itu. Serpihan tersebut tampak naik turun ditelan gelombang laut setinggi kurang lebih 1 meter.

Di dekat lokasi pengangkatan ekor pesawat sudah menanti kapal Crest Onyx yang rencananya akan menarik ekor pesawat ke Pangkalan Bun. 
Beberapa anggota TNI AL terlihat mengawal proses pengangkatan ini dari permukaan laut dengan menggunakan 2 kapal karet.

Belum diketahui apakah ada black box di dalam bagian ekor yang sudah terangkat itu. Tim SAR gabungan masih membutuhkan konfirmasi sosial untuk memastikan keberadaan black box.

Dimintai Data Rekam Jejak Komjen Budi Gunawan, Ini Jawaban KPK

Jakarta - Usai ditunjuknya Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil meminta penjelasan KPK soal Budi Gunawan. KPK menjawabnya.

"Pertanyaan mereka sebenarnya sudah ada seperti yang dipertanyakan publik, yakni apakah sudah ada permintaan untuk melakukan profiling track record. Secara resmi belum ada,"‎ kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor KPK, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Lantai 4, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2014).

KPK memang belum menerima permintaan untuk ikut menelusuri rekam jejak calon Kapolri. Meski begitu, ada berbagai kasus rekening gendut yang sedang ditangani KPK.‎

"Ada berbagai kasus rekening gendut yang sedang kami tangani," kata Bambang.‎‎

ICW, salah satu komponen Koalisi Masyarakat Sipil yang mendatangi KPK ini‎, menyatakan penunjukan Budi Gunawan ini aneh, terburu-buru, janggal, dan diskriminatif bila dibandingkan proses seleksi menteri yang melibatkan KPK dan PPATK. 

"‎Sulit bagi Jokowi jika ketika dipercaya publik namun salah memilih Kapolri sebagai ujung tombak dalam bidang penegakan hukum," kata Emerson.

‎Sebagaimana diketahui, Budi Gunawan sempat disebut-sebut punya rekening gendut alias transaksi mencurigakan berdasarkan Laporan Hasil Analisis PPATK. Meski begitu, Budi Gunawan juga beberapa kali membantah soal kabar itu. ‎

Susi Air Kena Sanksi dari Menhub Jonan, ini Kata Susi Pudjiastuti

Jakarta - Maskapai Susi Air masuk dalam daftar maskapai yang terkena sanksi melanggar izin terbang. Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang merupakan pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation, menolak berkomentar tentang hal itu.

"Aku gak tahu," kata Susi saat ditanya wartawan di sela-sela perayaan HUT ke-42 PDIP di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Ketika kembali ditanya oleh awak media, Susi terus berjalan menjauh. Perempuan berusia 49 tahun ini meminta konfirmasi ditanyakan ke pihak Susi Air langsung.

"Tanyakan ke Susi Air," ujarnya.

Sejak ditunjuk sebagai Menteri KKP oleh Presiden Joko Widodo, Susi memang sudah melepaskan semua jabatan di perusahaannya. Sebelumnya, Susi menjabat sebagai Presdir PT ASI Pusjiastuti Aviation atau Susi Air.

Menhub Jonan pada Jumat (9/1/2015) mengumumkan 5 maskapai melanggar izin terbang. Ada 3 penerbangan Susi Air yang terkena sanksi.

Pihak maskapai Susi Air lewat Corporate Secretary Susi Air Bey B Subagio akan mengikuti aturan dari Kemenhub. Pihaknya akan mengikuti aturan dari Kemenhub dengan memperbarui izin terbang.

Benahi Perhubungan Udara, Jonan: Dia yang Selesai Atau Saya yang Selesai

Surabaya, - Menteri Perhubungan (Menhub) Iganasius Jonan beri jaminan reformasi dunia penerbangan terus dilakukan. Bahkan, ia rela lengser jika tidak mampu.

Hal ini diungkapkan Jonan menjawab pertanyaan keluarga penumpang di Crisis Center di Mapolda Jatim, Sabtu (10/1/2015).

"Dengan carut marutnya di penerbangan. Di AirAsia bahwa banyak sekali masalah di rute penerbangan kita. Harapan saya, Pak Menteri tidak hanya 1-2 hari di ekspose pejabatnya dipindah. Saya minta bapak menyampaikan lalu diperbaiki tapi tindak lanjut," tanya salah satu keluarga penumpang.

Jonan pun menegaskan, reformasi perhubungan udara terus dilakukan dengan jaminan ia siap dipecat. "Slot itu bukan penyebab kecelakaan. Tapi penataan transportasi udara jadi wajib. Kita sudah mulai memperbaiki 2 bulan lalu karena ada masalah jadi dipercepat. Kalau benahi, saya benahi. Orangnya selesai atau saya yang selesai," jawab Jonan yang disambut tepuk tangan keluarga penumpang.

Nyata! Telepon Misteri di Tengah Pencarian Korban AirAsia

Surabaya - Ada cerita menarik di balik proses pencarian korban pesawat AirAsia QZ8501. Salah satu keluarga dihubungi oleh handphone milik salah satu kerabatnya yang menjadi korban.

Kejadian ini diungkap Ketua Tim DVI Jatim dan Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol Budiyono saat menggelar jumpa pers di Posko Crisis Center Polda Jatim, Sabtu (10/1/2015).

Budiyono yang didampingi Menhub Ignasius Jonan serta Kepala Basarnas Surabaya Hernanto dan perwakilan AirAsia mengatakan upaya penyelidikan yang melibatan Densus 88 AntiTeror serta provider seluler.

"Kemarin ada salah satu keluarga penumpang yang merasa dihubungi oleh handphone yang dibawa penumpang yang menjadi korban," kata Budiyono tanpa menyebut identitas keluarga korban yang melapor itu..

Menurut Budiyono, saat nomer korban menghubungi keluarga itu disaksikan beberapa orang, termasuk dari pihak AirAsia yang memang sebelumnya sudah diajak koordinasi.

"Saat akan diterima mati, dicoba ditelpon lagi tidak bisa," tandas Budiyono.

Tim DVI yang mendapat laporan itu langsung bekerjasama dengan Mabes Polri melakukan penyelidikan. Baik melalui provider yang ada, bahkan tim juga meminta bantuan dari Densus," ungkap Budiyono yang duduk di samping Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.

Menhub juga telah meminta bantuan menkominfo untuk turut melakukan pemyelidikan. "Sayangnya setelah kami lakukan klarifikasi dan penyeldikan, nomer tersebut tidak terecord. Cuma ada saksi mata, tapi kami tetap selidiki," terang Budiyono.

Hasil pemeriksaan kata Budiyono juga dilakukan pada saat tanggal keberangkatan AirAsia QZ8501 pagi hari. "Kami cek telepon itu memang sudah tidak aktif sejak keberangkatan pada Minggu (28/12/2014). Tidak ada bukti-bukti komunikasi tanggal itu," katanya.

Penelusuran detikcom, nomer telepon korban yang menghubungi salah satu keluarganya itu menggunakan provider XL. Telepon misteri terjadi pada Rabu (7/1/2015).