Terima Buku Nikah dari Ahok, Pengantin Naik Panser Diarak Keliling Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Enam pasangan yang baru saja mendapat buku nikah dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ramai-ramai naik panser anoa milik TNI. Mereka diarak keliling Monas dan menjadi pusat perhatian pengunjung kawasan wisata Jakarta itu.

Enam pasangan itu merupakan bagian dari 5.000 pasangan suami istri yang mendapatkan buku nikah secara gratis. Mereka sudah lama menikah, namun baru mendapatkan buku nikah pada acara bakti sosial peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2014 tingkat Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

Enam pasangan yang mewakili enam agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dinas Pembinaan Mental TNI AD turut berperan dalam penyelenggaraan program tersebut. 

Ketua penyelenggara acara Samuel Lengkey menjelaskan, para pasangan suami istri yang mendapatkan buku nikah secara gratis mayoritas adalah pasangan yang selama ini sudah menikah secara agama, namun belum tercatat secara resmi oleh negara karena terkendala administrasi. 

"Ini enam yang baru dinikahkan. Untuk simbolis saja. Selama ini kan banyak warga yang kesulitan untuk melakukan pencatatan data administrasi dan biaya sehingga jadi kendala mendapatkan legalisasi pernikahan," kata Samuel. 

Selain pengobatan dan pembagian buku nikah secara gratis, acara peringatan HKSN 2014 juga diisi dengan pembagian bantuan kaca mata untuk lansia, makanan tambahan untuk balita, dan kaki palsu untuk penyandang disabilitas. 

Selain Ahok, acara peringatan HKSN 2014 tingkat Provinsi DKI Jakarta juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, perwakilan dari Kostrad, para pejabat dari jajaran Kementerian Sosial maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah istri menteri Kabinet Kerja. 

Acara ditutup dengan pelepasan kontingen lintas batas kesetiakawanan sosial nasional DKI Jakarta menuju ke Jambi untuk menghadiri acara peringatan HKSN 2014 tingkat nasional pada 20 Desember mendatang.

"Kalau Masih Ada Perseteruan KIH dan KMP, Kita Makzulkan DPR"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meminta agar ada gerakan untuk memakzulkan DPR bila Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) masih berseteru pasca-selesainya masa reses DPR pada Januari 2015 mendatang. DPR harus konsisten untuk bersatu dan bekerja demi kepentingan rakyat. 

"Oleh karena itu, Januari mulai penyatuan. Anggap saja itu DPR baru. Tapi kalau kemudian tetap ada perseteruan antara KMP dan KIH, maka saya pikir harus merancang bersama-sama untuk makzulkan DPR," ucap Ray, usai menghadiri sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (13/12/2014). 

Ray mengatakan, jika nantinya KIH dan KMP tetap tidak bisa bersatu, maka orang yang patut untuk disalahkan adalah pimpinan DPR. Menurut dia, tugas pimpinan DPR adalah menjaga harkat dan martabat serta memastikan bahwa seluruh anggota DPR bekerja secara maksimal. 

"Tugas pimpinan DPR itu buat DPR bersatu," kata Ray. 

Ray juga mengatakan bahwa yang menjadi semangat di DPR saat ini adalah semangat kebencian. Para anggota dewan saat ini tidak ada semangat untuk bekerja, melainkan lebih mementingkan untuk mencapai kepentingan kelompoknya. 

"Mereka cuma bahas soal ketua dapat apa, AKD dapat apa. Apa pentingnya itu semua ? Apa naikkan derajat mereka? Tidak," kata Ray.

Ahok Kaget Lihat Wajahnya di Spanduk

Alsadad Rudi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Sabtu (13/12/2014)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku tidak senang apabila gambar wajahnya dipasang di spanduk-spanduk. Menurut Ahok, pemasangan gambarnya di spanduk bisa menimbulkan persepsi bahwa ia sudah melakukan kampanye untuk persiapan Pilkada DKI 2017. 

"Ini tadi saya kaget muka saya gede amat di spanduk. Nanti saya dituduh Ketua DPRD curi start kampanye lagi. Kalau menang, menangnya tidak enak," ujar Ahok saat acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Sabtu (13/12/2014). 

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang juga hadir dalam acara tersebut tampak tersenyum mendengar celotehan tersebut. Tak jelas apa maksud Ahok menghubungkan nama Pras dengan keinginan tidak mau melakukan curi start kampanye. 

Pada acara tersebut, spanduk bergambar wajah Ahok dipasang sebagai latar belakang panggung. Ukurannya cukup besar. Pada spanduk yang sama terpasang pula wajah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang juga datang menghadiri acara. 

"Besok-besok kalau orangnya datang, tidak usah ada lah (gambar dirinya di spanduk). Kecuali kalau orangnya tidak datang," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok Mengaku Punya Daftar Pejabat DKI yang Rasis Suka Menjelek-jelekkan

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok pasang mata dan telinga ke jajaran PNS DKI. Karena itu dia pun mendapat laporan adanya sejumlah PNS yang kerjanya hanya menggerutu saja.

"Saya punya daftar list pejabat yang rasis. Yang jelekin kami. Saya oke saja selama tesnya baik," terang Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Ahok pun blak-blakan soal pejabat yang tak suka kepadanya dan juga dahulu kepada Jokowi. 

"Termasuk Pak Sekda, ini paling jelek-jelekin kami. Paling dukung Pak Fauzi Bowo. Saya hanya berpikir bagaimana pelayanan Jakarta baru terwujud," jelas Ahok. Sekda DKI saat ini Syaifullah.

"Pak Jokowi pernah bilang, Syaifullah ini betawi, Islamnya kental, ada massa, apa nggak repot? Kalau ada masalah bagaimana? Buat saya yang penting dia terbaik. Maka kami berdua dari awal sepakat. Titipan partai malah masuk ke laci. Mau jadi pejabat tidak pede titip-titip," tutur Ahok.

Cerita Ahok Susahnya Bikin Sistem Pajak Online di DKI: Alasannya Macem-macem!

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok punya cerita soal susahnya membangun sistem online di Jakarta. Misalnya saja dalam sistem Pajak.

"Pajak misalnya, pajak itu hampir nggak perlu ada orang, kalau semua di-online-kan. Tapi sampai hari ini nggak sanggup online-kan pajak. Alasan macem-macem padahal di lapangan masih terjadi pemerasan," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

"Padahal orang Pajak paling rendah dibayar Rp 25 juta honornya, ini keterlaluan ini," urai dia. 

Ahok mengaku perlahan sistem online akan diterapkan. Dia yakin bisa. "Saya punya persoalan pribadi sebetulnya, saya ini orangnya nggak sabaran. Makanya saya begitu agak stres sekarang ini melihat semua tidak tercapai, nggak cepat, ada yang nggak enak gitu," tegas Ahok.

"Saya adalah tipe orang yang kalau ada PR, ingin selesaikan secepatnya. Kalau nggak selesai, ganggu saya terus gitu. Nah ini sama situasi seperti ini. Saya agak saraf juga, agak terganggu jiwa saya, nggak selesai cepat," tutupnya.

Ahok: PNS DKI yang Masih Main Akan Distafkan, Diskusi di Warkop Saja!

 

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok berbicara di depan PNS DKI. Dia mewanti-wanti agar para PNS tak lain berani korupsi. Harus terima penghasilan sesuai gaji yang halal.

"PNS yang tidak mau terima gaji yang pas, saya stafkan. Saya yakin Jakarta akan lebih maju kalau oknum PNS yang main kita stafkan saja. Gaji buta saja," jelas Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

"Gaji buta Rp 3,6 juta kasih saja. Asala kamu nggak ganggu kami di dalam. Saya punya daftarnya lengkap. Keliatan kok," jelas Ahok.

Ahok juga menyampaikan kalau PNS yang distafkan itu hanya memakan gaji buta saja. "Kerjaannya di Warkop diskusi saja.
Jadi kalau tejadi mohon maaf. Lapor saja," tutur dia.

"Saya harap nanti akan terjadi Lapor melapor," urai dia.

Ahok juga menantang PNS yang tak suka dengan kebijakannya. "Kalau mau berantem sekarang nih. Mumpung usia saya belum 50," tutup dia.

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok ingin kerja cepat. Dia juga ingin para PNS DKI tak korupsi menyalahgunakan kewenangan. Tapi Ahok mengaku menghadapi tantangan besar. Ada orang lama yang tak mau berubah dan malah terus jadi oknum.

"Itu tata ruang paling bnyak. P2B Tata Ruang itu sumber masalah terbesar. Dishub juga. Tidak enak, bagian dari orang lama, Dishub. Semua masalah. Pajak juga begitu. UPT parkir," jelas Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

"Ada juga camat lurah yang jadi oknum juga," tambahnya.

Ahok menegaskan, kalau urusannya karena gaji dia akan menawarkan peluang bisnis kepada mereka. Ahok tak mau ada PNS jadi calo ikut mengurus izin.

"PNS itu banyak yang ngantri. Yang Letkol mau pindah ke kita. Denga disiplin, gaya mirip dengan saya. Mereka siap. Maka saya nggak takut kurang orang. Kalau kalian nggak beres, saya taruh saja Letkol," tegas Ahok kepada para PNS.

"Pak KSAD saja bilang gitu. Pengen jadi camat, gaji Rp 25 juta. KSAD saja gajinya nggak nyampe segitu," tambahnya.

 

PPP Kubu Djan Buka Pintu Islah, ini Jawaban Kubu Romi

Jakarta - Ketum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, membuka pintu islah dengan kubu Romi setelah UU MD3 direvisi. Kubu Romi menyambut baik tawaran tersebut meski masih menunggu pembicaraan lebih lanjut.

"Islah lebih baik, sebuah langkah positif menuju bersatunya PPP agar PPP bisa berbenah diri," kata Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar saat dihubungi, Kamis (11/12/2014).

Hasrul mengakui bahwa saat ini PPP harus diperkuat dengan cara islah. Namun, saat ini kondisinya adalah kubu Djan masih menggugat keputusan Kemenkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Romi.

Oleh sebab itu, kubu Romi masih harus berdiskusi menanggapi itikad islah dari kubu Djan tersebut. Kemungkinan untuk duduk bersama antar dua kubu pun dimungkinkan.

"Mungkin (duduk bersama), tapi saya harus bicara dengan Romi dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz yakin konflik internal antara kubunya dengan kepengurusan Romahurmuzy (Romi) bisa mencair setelah UU MD3 disahkan.

"Kalau kami keluarga yang sakinah, apa sih yang tidak bisa dibicarakan. Sama dengan DPC, DPW. Kita enggak ada masalah dan tidak ada yang diributkan. Semua untuk kebaikan partai kan," ujar Djan di sela-sela acara Mukernas di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014).