KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) bersama Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo (kiri Basuki) dan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah (kanan Basuki) seusai acara serah terima 943 petugas bantuan Kemenhub kepada Pemprov DKI, di Balai Kota, Senin (1/2/2016). Petugas bantuan itu akan membantu mengatur lalu lintas serta mengawasi pelanggaran lalu lintas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima bantuan ratusan petugas dari Kementerian Perhubungan untuk membantu pengawasan di lapangan. Dalam laporannya pada apel serah terima petugas bantuan, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, ratusan pegawai itu merupakan pegawai kontrak dengan waktu tertentu (PKWT) yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. "Petugas ini untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian operasi lalu lintas dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan angkutan jalan," kata Andri, di Balai Kota, Senin (1/2/2016). Pengadaan petugas bantuan ini sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota, PP Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang LKPP, Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksaanaan serta Pergub Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Laksana Dishubtrans DKI. Petugas bantuan tersebut sebanyak 943 orang. Sebanyak 243 orang merupakan lulusan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Mereka sudah ikuti pelatihan Kemenhub pada 16-29 Januari untuk mengatur lalu lintas di DKI dan 700 petugas yang akan mengikuti pendidikan dasar oleh Dishubtrans. Sebanyak 700 petugas itu akan menjadi calon petugas pengawas dan petugas pengendali. Ia berharap, petugas bantuan ini dapat menyumbang tenaga dan pikiran dalam mengatasi kemacetan serta pelanggaran lalu lintas di Ibu Kota. "Mereka akan terima upah honorarium ssuai dengan ketentuan dalam bentuk transfer langsung melalui Bank DKI dan mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan," kata Andri. Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kemenhub Sugihardjo mengatakan 243 PKWT lulusan STTD sudah melalui pelatihan di Diklat Pembinaan Mental serta pemahaman kondisi lalu lintas di DKI selama dua pekan di Ciwidey, Jawa Barat. "Saya harap alumni yang dipercaya bergabung dengan DKI agar bisa melaksanakan tugas sebagai petugas teknis, pengawas, dan pengendali lalu lintas sebaik-baiknya," kata Sugihardjo.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan agar semua simpang jalan disertai dengan yellow box junction. Basuki meminta pegawai kontrak dengan waktu tertentu (PKWT) dari Kementerian Perhubungan untuk menganalisis serta membuat yellow box junction. "Saya minta agar semua simpang (ruas jalan) dicat yellow box," kata Basuki di Balai Kota, Senin (1/2/2016). Basuki mengatakan, ketika macet terjadi, pengendara kendaraan bermotor saling berebut untuk berhenti di tengah persimpangan jalan. Seharusnya, mereka berhenti sebelum marka jalan. Akibatnya, arus kendaraan terkunci dan sulit terurai. Nantinya, dia melanjutkan, tidak boleh ada kendaraan yang berhenti di yellow box junction. Petugas Dishubtrans DKI serta PKWT yang akan mengatur arus lalu lintas di sana. "Orang Jakarta tuh nyusahin diri sendiri tahu, enggak? Kamu tinggal disiplin, jangan berhenti di tempat dilarang stop, tidak boleh parkir di tempat dilarang parkir, enggak boleh menginjak marka, enggak boleh injak yellow box," kata Basuki. Mantan Bupati Belitung Timur itu mencontohkan laju transjakarta koridor 1 (Blok M-Kota) yang terhambat ketika tiba di Bundaran HI. Sebab, kemacetan di Bundaran HI menutupi jalur transjakarta. Seharusnya, dia melanjutkan, yellow box junction dibuat di persimpangan jalan itu."Kalau kamu nginjek (marka yellow box) dan diam di situ, ya kami akan tilang," kata Basuki.Yellow box junction adalah marka jalan yang mulai digunakan di Indonesia sejak 2010. Kotak kuning itu berfungsi untuk mencegah agar arus lalu lintas di persimpangan tidak terkunci saat kepadatan terjadi.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi tidak terlambat dalam menyerahkan proposal bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengatakan, yang terlambat justru kota-kota mitra lainnya. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan keterlambatan kota mitra lain menyebabkan proposal bantuan keuangan dari Pemkot Bekasi belum diproses oleh Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI. "Jadi bukan kita yang telat. Permintaan dari Kota Bekasi sudah jauh-jauh hari tetapi Biro Tapem Pemprov DKI yang telat memasukan ke Bappeda karena menunggu permohonan bantuan dari kabupaten atau kota mitra lainnya," ujar Pepen ketika dihubungi, Senin (1/2/2016). Pepen mengaku sudah berkonsultasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengenai masalah ini. (Baca: Ahok: Kota Mitra Telat Masukkan Proposal Bantuan Keuangan)Menurut dia, Pemkot Bekasi mendapat jaminan bahwa dana mitra untuk Bekasi akan dimasukkan di APBD Perubahan 2016. Pepen juga menegaskan bahwa Pemprov DKI sudah menyampaikan komitmennya untuk membantu daerah mitra seperti Bekasi. "Telah disampaikan oleh Gubernur DKI bahwa tidak menjadi persoalan sekiranya DKI harus membantu Rp 1 triliun pun, asalkan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Apalagi yang punya korelasi dengan DKI," ujar Pepen. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamamengungkapkan alasan pembatalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan bantuan keuangan kepada kota mitra. Basuki menyebut, kota mitra terlambat mengajukan proposal bantuan keuangan hingga Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 disahkan. "Bukannya enggak jadi, tetapi dari (kota) mitranya terlambaat masukin (proposal bantuan keuangan) ke dalam KUA-PPAS," kata Basuki di Balai Kota, Senin (1/2/2016).
PT Angkasa Pura (AP) II menyatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada semua maskapai agar mengubah penyebutan kalimat selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta. Perubahannya adalah dari kalimat "Selamat Datang di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta" menjadi "Selamat Datang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten". Sejumlah maskapai mengaku tidak masalah dengan ucapan baru tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Manajer Humas Sriwijaya Air Agus Sudjono saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. "Ya enggak masalah, kan. Belum cek (surat edaran) saya. Jangan-jangan Bandara Juanda juga ganti jadi Sidoarjo, ya?" kata Agus. Secara terpisah, Humas AirAsia Audrey Progastama mengaku sudah menerima surat edaran itu dan menerapkannya dalam operasional maskapainya sehari-hari. Penerapan terutama tentang penyampaian kalimat selamat datang kepada penumpang di dalam pesawat AirAsia yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. "Kami sudah menyesuaikan pengumuman di pesawat, sejalan dengan surat edaran dari pengelola bandara. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena juga tidak mengganggu operasional," tutur Audrey.Senada dengan Audrey, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Arif Wibowo menilai tidak ada masalah dengan pengubahan announcement atau pengumuman tersebut. Menurut dia, sebagai penumpang, seharusnya sudah tahu akan bepergian ke mana sehingga tidak masalah jika kalimat selamat datangnya berubah. "Yang penting penumpang tahu ke mana tujuannya. Saya rasa tidak masalah," ujar Arif saat ditemui di Hangar 4 GMF-Aeroasia, Senin (1/2/2016). Surat edaran yang dimaksud telah diberikan kepada semua airline dan pihak terkait lainnya oleh PT AP II.Public Relation Manager PT AP II Yado Yarismano mengungkapkan, semua papan informasi juga akan diubah menyertakan keterangan bahwa Bandara Soekarno-Hatta berada di Tangerang, Banten.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap ratusan petugas bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat mengantisipasi parkir liar."Karena 20 persen kemacetan di Jakarta disumbang oleh parkir tidak pada tempatnya," kata Basuki saat menyampaikan sambutan dalam apel serah terima 943 petugas bantuan Kemenhub di Balai Kota, Senin (1/2/2016). Basuki mengatakan, pegawai Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI banyak yang menguasai teknis lalu lintas. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, pegawai Dishubtrans DKI kerap terjebak dengan permainan operator angkutan umum. Menurut Basuki, petugas Dishubtrans DKI kerap tidak ada di lokasi rawan parkir liar serta angkot ngetem. "Intinya sekarang petugas ada pembagian wilayahnya dan kami bisa monitor dengan CCTV. Promosikan juga yellow box junctiondan marka jalan," kata Basuki. Basuki menegaskan akan mengawasi lokasi rawan kemacetan, parkir liar, serta angkot ngetem melalui Jakarta Smart City. Jika ada simpul kemacetan yang dibiarkan, Basuki menuding ada petugas bantuan yang bermain. "Saya harap Saudara yang mau gabung di DKI ini yang dibutuhkan adalah kejujuran. Percuma teknologi dan digaji sebesar apa pun kalau Anda bermain," kata Basuki. Ratusan petugas bantuan itu merupakan pegawai kontrak dengan waktu tertentu (PKWT). Petugas bantuan tersebut sebanyak 943 orang. Sebanyak 243 orang di antaranya merupakan lulusan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) Kemenhub dan 700 petugas yang akan mengikuti pendidikan dasar oleh Dishubtrans.
Staf ahli anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Dita Aditya, mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, di Jakarta Timur. Pantauan Kompas.com, Senin (1/2/2016), Dita tiba di LBH Apik sekitar pukul 11.15. Dita nampak mengenakan baju hijau dibalut batik kuning. Ia disambut pendiri LBH Apik Nursyahbani Katjasungkana, dan langsung masuk ke dalam kantor LBH Apik. Dita sempat membalas sapaan awak media yang memanggilnya sebelum masuk. "Iya," jawab Dita, Senin siang. Dita terus masuk ke kantor LBH Apik sambil berjalan dengan kepala tertunduk. Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan memukul staf ahlinya bernama Dita Aditya. Dita yang juga kader DPW Partai Nasdem DKI Jakarta itu mengaku dipukul pada 21 Januari 2016 malam. Saat itu, Masinton menjemput Dita dari suatu kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ia disebut sempat dibawa berputar-putar dengan mobil dan terjadi pemukulan. Ia mengalami luka di mata kanan.