Ketua Asosiasi Tempat Hiburan Malam Adrian Maulite menolak keras penetapan jam operasional diskotek maksimal pukul 24.00 WIB. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Mohamad Taufik mengaku sudah menetapkan batasan jam operasional diskotek yang dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisataan dan akan disahkan pada pekan depan.
"Bayangkan saja, kalau tempat hiburan malam maksimal pukul 24.00 WIB, pengaruhnya sama apa? Ya sama penghasilan. Semuanya muaranya penghasilan. Terserah bagaimana DPRD, tetapi kami, pengusaha, minta jalan tengahnya saja, maksimal pukul 03.00 WIB," kata Adrian kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2015) siang.
Adrian mengungkapkan, semua pengusaha tempat hiburan malam tidak setuju dengan keputusan DPRD. Padahal, Taufik menyatakan sebelumnya bahwa penetapan batas jam operasional diskotek sudah jadi kesepakatan semua pihak.
Sejumlah pihak dalam pertemuan mengenai batasan jam operasional tempat hiburan malam itu turut membahas tempat karaoke, sauna, griya pijat, dan live music. (Baca: DPRD DKI Pastikan Jam Operasional Diskotek sampai Pukul 24.00 WIB)
Jika penetapan batasan jam operasional itu benar-benar diterapkan, maka hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada penghasilan para pengusaha, tetapi juga terhadap pendapatan pemerintah daerah melalui pajak tempat hiburan.
Adrian bersama pengusaha lainnya mengaku akan sesegera mungkin bertemu dengan DPRD untuk membahas kembali kebijakan tersebut.
"Jakarta itu kota metropolitan, enggak mungkin kalau tempat hiburan tutup pukul 24.00 WIB. Padahal, sebelumnya, Gubernur sudah bilang terserah. Kami tetap akan mengusulkan tutup pukul 03.00 WIB," tutur Adrian.
Selama ini, tempat hiburan malam di Jakarta tutup pada pukul 04.00 WIB. Meski demikian, tidak semua tempat hiburan malam buka hingga pukul 04.00 WIB. Hanya beberapa saja yang menerapkan hal itu, kebanyakan adalah tempat karaoke dan live music.
Friday, October 2, 2015
Ahok: Laut yang Kotor Perlu Reklamasi
Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menghadiri acara Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XV di Kuta, Badung, Bali, yang membahas terkait pembangunan pariwisata, Jumat (2/10/2015).
Pada kesempatan itu, Ahok mengatakan Pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan sektor pariwisata di kawasan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu diperlukan pembenahan laut agar bersih dan nyaman untuk berwisata.
"Untuk DKI tentu kami akan kembangkan Kepulauan Seribu, termasuk pengembangan infrastruktur. Kita harus bersihkan laut-laut yang kotor. Kalau ada tempat yang banyak sampah, lumut, yang terkontaminasi, kita harus reklamasi. Seluruh dunia seperti itu," kata Ahok.
Ahok mengatakan, reklamasi di Jakarta akan mendukung sektor pariwisata. Ia membandingkan destinasi pariwisata di negara lain seperti Singapura, China, Dubai, Belanda dan lainnya.
"Kalau yang menentang reklamasi, mari kita berdebat. Jadi gini loh, anda boleh mengatakan tidak, alasan ada apa? Harus adil. Kalau ada yang dikatakan enggak baik, oke. Lalu yang baik yang mana? Sampaikan dong," tambahnya.
Dalam sektor pariwisata, Ahok sepakat bahwa Bali dijadikan pusat promosi seluruh daerah di Indonesia. Selama ini juga disadari bahwa pariwisata Bali harus didukung karena sudah menghidupi pariwisata di daerah lain. Hal ini yang menjadi bagian pembahasan di Bali di acara FKD-MPU XV di Kuta, Bali pada 1-3 Oktober 2015.
Pada kesempatan itu, Ahok mengatakan Pemerintah DKI Jakarta akan mengembangkan sektor pariwisata di kawasan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu diperlukan pembenahan laut agar bersih dan nyaman untuk berwisata.
"Untuk DKI tentu kami akan kembangkan Kepulauan Seribu, termasuk pengembangan infrastruktur. Kita harus bersihkan laut-laut yang kotor. Kalau ada tempat yang banyak sampah, lumut, yang terkontaminasi, kita harus reklamasi. Seluruh dunia seperti itu," kata Ahok.
Ahok mengatakan, reklamasi di Jakarta akan mendukung sektor pariwisata. Ia membandingkan destinasi pariwisata di negara lain seperti Singapura, China, Dubai, Belanda dan lainnya.
"Kalau yang menentang reklamasi, mari kita berdebat. Jadi gini loh, anda boleh mengatakan tidak, alasan ada apa? Harus adil. Kalau ada yang dikatakan enggak baik, oke. Lalu yang baik yang mana? Sampaikan dong," tambahnya.
Dalam sektor pariwisata, Ahok sepakat bahwa Bali dijadikan pusat promosi seluruh daerah di Indonesia. Selama ini juga disadari bahwa pariwisata Bali harus didukung karena sudah menghidupi pariwisata di daerah lain. Hal ini yang menjadi bagian pembahasan di Bali di acara FKD-MPU XV di Kuta, Bali pada 1-3 Oktober 2015.
Anggota DPR Diduga Aniaya PRT, MKD Koordinasi dengan Polda Metro
Mahkamah Kehormatan Dewan akan ikut mengusut dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota DPR terhadap pekerja rumah tangganya. MKD akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menyelidiki kasus ini.
"Ada kasus demikian, MKD tidak bisa diam. Kami akan coba telusuri dan harus ambil sikap karena ini menyangkut harkat, martabat dan citra DPR sendiri," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang saat dihubungi, Jumat (2/10/2015).
Junimart menegaskan pengusutan yang dilakukan MKD nantinya tidak akan bertabrakan dengan pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebab, kepolisian akan mengusut kasus pidananya, sementara MKD akan menangani persoalan etika. MKD juga tidak harus menunggu adanya laporan untuk mengusut kasus ini.
"Setelah itu kita bisa langsung rapat di MKD apakah kejadian ini bisa kita tetapkan sebagai perkara tanpa aduan atau dengan aduan," ujar Anggota Komisi III DPR ini.
T, korban yang dianiaya oleh Anggota DPR, kini dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Benar, itu laporannya kemarin kita terima dari teman-teman yang membawa PRT berinisial T ke kita. Kini dalam perlindungan LPSK. Korban T mengalami luka pukul di beberapa bagian seperti kuping dan kepala," kata Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2015).
Namun, Lili enggan membeberkan siapa anggota DPR tersebut karena masalah ini berkaitan dengan perlindungan saksi. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya telah mendampingi korban T untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian. (Baca:Anggota DPR Diduga Aniaya PRT)
Seorang anggota DPR diduga melakukan pemukulan terhadap pekerja rumah tangga hingga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar.
Lili mengatakan, kini PRT tersebut dalam perlindungan LPSK.
"Benar, itu laporannya kemarin kami terima dari teman-teman yang membawa PRT berinisial T ke kami. Kini dalam perlindungan LPSK. Korban T mengalami luka pukul di beberapa bagian seperti kuping dan kepala," kata Lili saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2015).
Namun, Lili enggan membeberkan siapa anggota DPR tersebut karena masalah ini berkaitan dengan perlindungan saksi. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya telah mendampingi korban T untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian.
Sejauh ini, Lili belum mengetahui penyebab hingga oknum anggota Dewan tersebut bisa melakukan kekerasan terhadap PRT yang bekerja di rumahnya.
"Kami pastikan korban ini mendapat perlindungan hukum dan telah memberikan laporannya ke kepolisian. Kami juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus kekerasan ini," ucap dia.
Lili menambahkan, kini LPSK juga tengah melakukan pemulihan, baik fisik maupun psikologis, terhadap korban agar bisa memberikan keterangan dengan baik saat nantinya diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian. Menurut dia, saat ini korban mengalami trauma akbiat kekerasan yang diterimanya.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal juga membenarkan adanya laporan penganiayaan oleh anggota DPR terhadap PRT.
"Sudah ada laporan sejak kemarin. Kami menerima laporan itu dan melakukan proses lidik," kata M Iqbal ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (2/10/2015), seperti dikutip Tribunnews.com.
Ada Rano Karno dan Deddy Mizwar, Delegasi Daerah Berebut Foto dengan Ahok
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diajak berfoto selfie saat menghadiri Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XV di Kuta, Bali, Jumat (2/10/2015).
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bintang di acara Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XV di Kuta, Bali, Jumat (2/10/2015).
Banyak orang berebut mengajak Ahok berfoto bareng. "Pak Ahok, Pak Ahok permisi, bisa foto bareng kan? Sebentar saja Pak. Terima kasih, terima kasih banyak," kata Remon, seorang petugas keamanan yang bertugas di acara itu.
Bukan hanya Remon yang ingin berfoto dengan Ahok. Beberapa anggota delegasi daerah juga meminta waktu Ahok untuk berfoto pada saat rehat. Orang nomor 1 di DKI Jakarta itu pun memenuhi permintaan mereka dengan ramah. Acara foto-foto itu berlangsung selama sekitar 10 menit.
"Wah senang sekali bisa ketemu Pak Ahok di Bali. Senang, senang bisa foto dengan Pak Ahok," kata seorang anggota delegasi bernama Dian.
Ahok memang menjadi sosok yang paling banyak diajak berfoto bersama, meskipun di acara tersebut hadir juga pesohor yang sekarang menjadi pejabat, seperti Gubernur Banten Rano Karno dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Tuesday, September 29, 2015
Bertemu Ahok, Adhyaksa Dault Bicara Alasan Maju Pilgub DKI
Saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Adhyaksa Dault sempat membicarakan soal pencalonannya pada Pilgub DKI tahun 2017. Kepada Ahok, Adhyaksa mengaku maju mencalonkan diri karena pendukungnya menolak dipimpin Ahok.
"Dia kan calon gubernur, jadi ya mesti jelasin semua hal. Saya bilang saya senang banyak yang ikut. Bahkan kalau tidak dapat amanah, saya kan berakhir Oktober, yang menang akan saya ajak rapim (rapat pimpinan)," kata Ahok menjelaskan pertemuannya dengan Adhyaksa di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).
Namun, Ahok menegaskan tidak akan menoleransi calon yang memainkan isu SARA dalam kampanyenya. Saat itu Adhyaksa menurut Ahok berceletuk, mengatakan Ahok sebenarnya pantas menjabat presiden, namun punya 'beban'.
"Dia nyeletuk 'kalau Bapak Islam, Bapak bisa jadi presiden. Sayang Bapak bukan Islam," ucap Ahok meniru ucapan Adhyaksa.
Kepada Ahok, Adhyaksa menyampaikan pencalonannya sebagai gubernur karena dorongan sejumlah tokoh dan masyarakat.
"Katanya 'makanya teman-teman minta saya nyalon'. Jadi persoalan temannya, Ahok bagus tapi bukan Islam. Itu artinya apa? Dia mau nyalon tapi enggak terima bukan Islam yang pimpin Jakarta, itu sesuatu yang oke sajalah," ujar Ahok.
Selama ini Ahok mengaku tidak terpengaruh dengan isu SARA yang akan diembuskan untuk menjegalnya pada Pilgub DKI mendatang. Menurutnya, persaingan yang sehat yakni bertarung ide untuk mensejahterakan warga Jakarta.
"Kalau Adhyaksa ada, ya saya tanya sama dia, program kamu apa sih? Nah kalau dia punya program yang bagus kan itu bisa menolong kita. Kan ada program-program yang kita belum terpikir, orang Jakarta akan lebih diuntungkan dengan hal itu," ujar Ahok.
"Dia kan calon gubernur, jadi ya mesti jelasin semua hal. Saya bilang saya senang banyak yang ikut. Bahkan kalau tidak dapat amanah, saya kan berakhir Oktober, yang menang akan saya ajak rapim (rapat pimpinan)," kata Ahok menjelaskan pertemuannya dengan Adhyaksa di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2015).
Namun, Ahok menegaskan tidak akan menoleransi calon yang memainkan isu SARA dalam kampanyenya. Saat itu Adhyaksa menurut Ahok berceletuk, mengatakan Ahok sebenarnya pantas menjabat presiden, namun punya 'beban'.
"Dia nyeletuk 'kalau Bapak Islam, Bapak bisa jadi presiden. Sayang Bapak bukan Islam," ucap Ahok meniru ucapan Adhyaksa.
Kepada Ahok, Adhyaksa menyampaikan pencalonannya sebagai gubernur karena dorongan sejumlah tokoh dan masyarakat.
"Katanya 'makanya teman-teman minta saya nyalon'. Jadi persoalan temannya, Ahok bagus tapi bukan Islam. Itu artinya apa? Dia mau nyalon tapi enggak terima bukan Islam yang pimpin Jakarta, itu sesuatu yang oke sajalah," ujar Ahok.
Selama ini Ahok mengaku tidak terpengaruh dengan isu SARA yang akan diembuskan untuk menjegalnya pada Pilgub DKI mendatang. Menurutnya, persaingan yang sehat yakni bertarung ide untuk mensejahterakan warga Jakarta.
"Kalau Adhyaksa ada, ya saya tanya sama dia, program kamu apa sih? Nah kalau dia punya program yang bagus kan itu bisa menolong kita. Kan ada program-program yang kita belum terpikir, orang Jakarta akan lebih diuntungkan dengan hal itu," ujar Ahok.
Referendum Calon Tunggal Pilkada, MK Selamatkan Kedaulatan Rakyat
Pilkada yang hanya diikuti satu calon harus digelar dengan model referendum. Rakyat diberikan pilihan YA atau TIDAK terhadap calon tunggal itu untuk menjadi kepala daerah. Putusan ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penyelamat demokrasi yang tengah mengalami penyumbatan.
"Mengenai mekanisme referendum dengan sistem YA atau TIDAK merupakan bentuk keadilan bagi calon kepala daerah maupun bagi rakyat," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Selasa (29/9/2015).
"Oleh karena mengharuskan calon tunggal tidak berdiam diri melainkan harus berkampanye dan merebut hati rakyat dengan menyampaikan program-program unggulan yang mereka miliki agar dapat mendapatkan suara setengah plus 1 dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya," sambung pengajar Universitas Jember itu.
Bagi rakyat sendiri, sistem referendum ini akan membuat mereka dapat menentukan nasibnya sendiri apakah menerima calon tunggal ataukah menolaknya jika dirasa tidak kompeten atau tidak memiliki program prorakyat. Putusan MK ini sekaligus memberi pembelajaran bagi partai politik di beberapa daerah yang oleh karena tidak siap kalah menempuh strategi memboikot pencalonan dengan harapan Pilkada ditunda.
"Putusan ini adalah bentuk penyelamatan atas eksistensi daulat rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 yang hampir saja dirampas oleh UU Pilkada dan Peraturan KPU," papar Bayu.
Putusan ini tidak bulat. Hakim konstitusi Patrialis Akbar menolak sistem referendum. Namun pendapat Patrialis ditolak 8 hakim konstitusi lainnya. Patrialis kalah. Referendum akhirnya menjadi pilihan Indonesia apabila dalam pilkada hanya diikuti calon tunggal.
"Mengenai mekanisme referendum dengan sistem YA atau TIDAK merupakan bentuk keadilan bagi calon kepala daerah maupun bagi rakyat," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Selasa (29/9/2015).
"Oleh karena mengharuskan calon tunggal tidak berdiam diri melainkan harus berkampanye dan merebut hati rakyat dengan menyampaikan program-program unggulan yang mereka miliki agar dapat mendapatkan suara setengah plus 1 dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya," sambung pengajar Universitas Jember itu.
Bagi rakyat sendiri, sistem referendum ini akan membuat mereka dapat menentukan nasibnya sendiri apakah menerima calon tunggal ataukah menolaknya jika dirasa tidak kompeten atau tidak memiliki program prorakyat. Putusan MK ini sekaligus memberi pembelajaran bagi partai politik di beberapa daerah yang oleh karena tidak siap kalah menempuh strategi memboikot pencalonan dengan harapan Pilkada ditunda.
"Putusan ini adalah bentuk penyelamatan atas eksistensi daulat rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 yang hampir saja dirampas oleh UU Pilkada dan Peraturan KPU," papar Bayu.
Putusan ini tidak bulat. Hakim konstitusi Patrialis Akbar menolak sistem referendum. Namun pendapat Patrialis ditolak 8 hakim konstitusi lainnya. Patrialis kalah. Referendum akhirnya menjadi pilihan Indonesia apabila dalam pilkada hanya diikuti calon tunggal.
Subscribe to:
Posts (Atom)