Ini Pandangan Jonan Soal Ojek Digital dan Taksi Uber

Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance)

Jakarta -Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut Kemenhub sebagai regulator transportasi tidak akan mencampuri bisnis ojek 'digital' yang sedang naik daun seperti Go-Jek dan Grab Bike. Alasannya, ojek selama ini tidak diatur ke dalam regulasi atau undang-undang transportasi.

"Ojek nggak bisa disebut transportasi umum karena nggak diatur dalam undang-undang," kata Jonan di Kemenhub, Jakarta, Kamis (7/9/2015).

Karena tidak masuk dalam regulasi, Jonan menegaskan tidak akan mencampuri bisnis Go-Jek hingga Grab Bike yang telah menjamur di Jabodetabek.

Berbeda dengan ojek 'digital', Jonan akan mengatur bisnis transportasi taksi tak berizin. Kemenhub, kata Jonan, telah menyurati operator pengelola bisnis taksi pelat hitam seperti Uber.

"Uber hanya bisnis teknologi. Cuma transportasi umum harus ada registrasi. Kita sudah kirim surat ke Uber," ujarnya.

Jonan mengaku tidak keberatan dengan sistem aplikasi pemesanan dan bisnis transportasi menggunakan teknologi. Namun, angkutan tersebut harus terdaftar secara legal.

Hal ini, kata Jonan, berlaku seperti di Amerika Serikat. Bisnis taksi mewah pelat hitam boleh beroperasi di negeri berjuluk Paman Sam namun dengan syarat.

"Taksi harus teregistrasi. Di Amerika, banyak mobil mewah pelat hitam jadi taksi tapi dia teregistrasi," jelasnya

Adhyaksa Dault Siap Jadi Penantang Ahok di Pilgub DKI

Penantang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI tahun 2017 mendatang terus bertambah. Terakhir, eks Menpora Adhyaksa Dault menyatakan siap maju di Pilgub DKI jika didukung masyarakat.

"Beberapa ustaz dan tokoh agama meminta saya supaya maju di DKI. Saya bilang terima kasih dukungannya. Ya saya siap kalau amanah, saya tidak meminta jabatan tapi kalau dikasih amanah saya tidak pernah setengah hati," kata Adhyaksa saat berbincang dengan detikcom, Kamis (17/9/2015).

Ketua Kwartir Nasional Pramuka ini mengungkap banyaknya dukungan agar dirinya maju di Pilgub DKI 2017. Adhyaksa melihat masyarakat DKI sedang mencari tokoh yang mumpuni untuk menjadi penanding Ahok di Pilgub DKI mendatang.

"Siapa yang bisa melawan Ahok, mungkin begitu kali semangatnya. Kalau saya sih kalau amanah saya siap laksanakan," kata Adhyaksa.

Adhyaksa saat ini sedang fokus rebranding Pramuka. Namun kalau didaulat maju oleh masyarakat, dia siap bertanding di Pilgub DKI.

"Kalau ini amanah dari masyarakat untuk maju, nggak ada urusan saya maju. Saya tekankan kalau saya ambil itu landasannya bukan haus kekuasaan, demi Allah saya landasannya pengabdian dan penghalang pengabdian itu adalah pamrih. Tidak gampang jadi Gubernur DKI lho," pungkasnya.

Lalu apakah Adhyaksa sudah mendapatkan sinyal tiket maju ke Pilgub DKI? 

Ahok ke Sandiaga Uno: Punya Program Lebih Hebat dari Saya untuk DKI?

 Pengusaha sekaligus kader partai Gerindra, Sandiaga Uno menyatakan kesiapannya untuk maju mencalonkan diri pada Pilkada DKI 2017. Gubernur DKI Basuki T Purnama yang juga berencana maju kembali mempertanyakan kesiapan pesaingnya itu.

"Orang Jakarta akan menilai, kalau jadi gubernur dia (Sandiaga) punya program apa? Apa yang pengen dia perbaiki? Apa yang belum Ahok kerjakan? Ada enggak ide lebih bagus, lebih hebat dari yang Ahok lakukan. Kalau ada dan orang percaya, berarti orang akan pilih dia dong," ucap Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Menurutnya semakin banyak orang yang mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta, akan semakin baik. Hal ini akan membuat warga semakin memiliki banyak pilihan dan perbandingan.

Soal rekam jejak Sandiaga Uno sendiri, Ahok mengaku tak tahu banyak. Pasalnya, selama ini Sandiaga lebih banyak bergerak di kepartaian dan dunia usaha, belum pernah menjabat di dunia birokrat.

"Ya dia kan belum pernah jadi pejabat, saya enggak tahu," sambungnya.

Menurut Ahok, seorang aktivis, pejabat partai, pengamat hingga pakar haruslah teruji di meja birokrat dulu. Ia mencontohkan dulu saat maju sebagai cawagub bersama Jokowi, ia bertanding dengan Fauzi Bowo dan Alex Nurdin yang dulu menjabat Gubernur Sumatera Selatan.

"Yang datang kemarin Alex Nurdin, Jokowi, kan kita tanding 3 kepala daerah dan mantan. Kita banyak putra daerah yang bagus-bagus," pungkasnya. 

Presiden dan PM Burkina Faso Ditahan Pengawal, Sekjen PBB Marah

etegangan melanda negeri Burkina Faso. Pasukan pengawal kepresidenan (RSP) menahan presiden, perdana menteri interim beserta beberapa menteri negara Afrika Barat tersebut. Insiden itu menimbulkan kemarahan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon.

Dalam statemennya, Ban menyatakan dirinya marah atas penahanan tersebut. "Insiden ini merupakan pelanggaran terang-terangan atas konstitusi Burkina Faso dan piagam pemerintahan transisi," ujar Ban seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (17/9/2015).

Dalam pernyataan bersama, PBB, Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mendesak pembebasan segera dan tanpa syarat para pemimpin Burkina Faso tersebut.

Dalam statemen tersebut disampaikan, utusan PBB untuk Afrika Barat, Mohamed Ibn Chambas telah berada di Ouagadougou, ibukota Burkina Faso dan bekerja sama dengan pemerintahan Afrika untuk mendukung dan menjaga transisi negeri itu.

Sebelumnya, Ketua parlemen interim Cheriff Sy mengatakan seperti dilansir AFP, para anggota Resimen Keamanan Kepresidenan (RSP) menyerbu masuk ke ruang kabinet pada Rabu, 16 September pukul 14.30 waktu setempat dan menculik Presiden Burkina Faso Michel Kafando dan Perdana Menteri Isaac Zida serta dua menteri (Augustin Loada dan Rene Bagoro).

Sy menyebut penyanderaan presiden dan perdana menteri sebagai serangan serius terhadap republik tersebut. "Saya mengajak semua rekan sebangsa untuk membela ibu pertiwi," cetusnya.

Insiden ini terjadi beberapa pekan menjelang pemilihan umum pertama yang akan digelar menyusul lengsernya Presiden Blaise Compaore. Pihak RSP tidak menyebutkan alasan penahanan para pemimpin pemerintahan transisi tersebut.

Penahanan pemimpin transisi tersebut memicu aksi demo di luar istana kepresidenan, tempat kedua pemimpin itu ditahan. Para tentara melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan ratusan demonstran. Belum diketahui apakah ada yang terluka dalam insiden itu. 

Ahok Akui Tak Lagi Diajak Jokowi "Blusukan" di Jakarta

Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi saat meninjau Kali Tunjungan, Jakarta Utara, Rabu (18/2/2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak pernah diajak blusukan keliling Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, Basuki tidak akan mendampingi Jokowi pada acara pembagian sembako di Jakarta Barat, Selasa (1/9/2015) siang ini. 

Sebelumnya, Basuki juga tidak mendampingi Jokowi pada acara pembagian sembako di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015) lalu.  

"Enggak pernah diajak blusukan. Ya enggak apa-apa, dari dulu juga aku enggak pernah dampingin blusukan," kata Basuki di Balai Kota, Selasa pagi.  

Basuki mengaku sering mendapat arahan perihal blusukan dari Jokowi. Menurut dia, Jokowi selalu berpesan agar bertindak efisien. Jika ada salah seorang di antara mereka yang blusukan, seorangnya lagi menjaga Balai Kota. 

"Kan beliau selalu bilang supaya efisien toh. Ngapain ada dua orang (untuk blusukan) kalau kami bisa urus masalah yang lain, kan lebih bagus. Dari dulu beliau ngomong gitu," kata Basuki.  

Pada kegiatan blusukan di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu lalu, Jokowi hanya didampingi Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede. Saat mendapat pertanyaan perihal keberadaan Basuki, Jokowi pun tersenyum lebar. 

"Ah, Pak Ahok biar istirahat saja," kata Jokowi saat itu. 

Siang ini, Jokowi rencananya akan menyerahkan sembako kepada warga di lapangan bulu tangkis RT 10 RW 08, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Mushala Sohibul Istiqomah, Jalan Kalianyar II RT 06 RW 01, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora.

Wagub DKI: Kesuksesan Pembangunan Jangan Hanya Diukur dari Penyerapan Anggaran

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah anggapan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah gagal melakukan pembangunan. Hal itu terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran tahun ini. 

Djarot berujar, meskipun penyerapan anggaran rendah, Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa yang ia contohkan adalah pelayanan di bidang pendidikan dan perumahan. 

"Sebetulnya, tugas tanggung jawab pemerintah itu apa sih? Betul, salah satunya anggaran, tetapi yang lebih substansial adalah apakah kita mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2015).

Atas dasar itu, Djarot meminta agar kesuksesan pembangunan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 

"Jangan menilainya dengan cara penyerapan anggaran rendah, maka gagal melakukan pembangunan, sedangkan kalau penyerapannya tinggi, pembangunan dinilai berjalan baik. Tidak seperti itu," ujar mantan Wali Kota Blitar ini. 

Sebagai informasi, hingga berakhirnya semester II tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 di DKI Jakarta baru mencapai 19,2 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa dari total anggaran belanja langsung yang mencapai Rp 63,65 triliun, yang baru terserap baru sekitar Rp 12,22 triliun. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai sejauh ini, DKI Jakarta tercatat jadi provinsi dengan penyerapan paling rendah.