Setelah Gagal di Nasdem dan Hanura, Hary Tanoe Deklarasikan Partai Perindo

ANDREAN KRISTIANTOHary Tanoesoedibjo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah gagal berkarir di Partai Nasdem dan Partai Hanura, Bos MNC Group Hary Tanoesodibjo kini menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Deklarasi Perindo sebagai partai dihelat di Jakarta International Expo, Kemayoran, Sabtu (7/2/2014) malam.

Perindo semula adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 lalu di Istora Senayan, Jakarta. Hary Tanoe membuka deklarasi yang disiarkan langsung di MNC TV terebut. Dalam sambutannya, Hary mengungkapkan bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang saat ini masih mengalami berbagai permasalahan.

Dia menilai, masih banyak tantangan yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju. Untuk itu lah, kata dia, Perindo siap memperbaiki Indonesia untuk terus menjadi lebih baik.

"Itulah yang melatarbelakangi lahirnya dan hadirnya Partai Perindo," ujar Harry Tanoe.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung, dan Sekjen Golkar Idrus Marham Hadir pula Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman.

Hary Tanoe mengawali karir politiknya bergabung dengan Partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pakar pada 9 Oktober 2011. Namun Hary memutuskan mundur pada 21 Januari 2013.

Hary mengaku keputusannya mundur disebabkan karena ada perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh yang saat itu hendak maju menjadi Ketua Umum. Menjelang Pemilu 2014, Hary bergabung dengan Hanura.

Kemudian, Hary bersama Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres cawapres. Namun suara yang didapatkan Hanura di pileg tidak memungkinkan bagi pasangan itu untuk maju. Hary pun memutuskan mundur dari Hanura.

Saat pasangan capres dan cawapres sudah mengerucut menjadi dua pasang, Hary dan Wiranto mendukung pasangan yang berbeda. Hary mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara Wiranto bersama Hanura mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

KPK Undang Hasto Terkait Pernyataannya Terhadap Abraham Samad

JAKARTA, KOMPAS.com- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, Senin (9/2/2015) mendatang pihaknya akan mengundang Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto ke KPK. Undangan tersebut terkait tudingan Hasto kepada Ketua KPK Abraham Samad yang disebutnya melanggar etik sebagai pimpinan KPK.

"Senin besok kita mengundang Hasto untuk hadir. KPK ingin tahu, selama ini KPK sebatas memberi imbauan untuk hadir," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/2/2015) malam.

Johan mengatakan, undangan tersebut telah diberikan ke Hasto sebelum hari Jumat lalu. Ia menambahkan, KPK berinisiatif membuat suatu pertemuan agar dalam pertemuan tersebut Hasto membeberkan bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya.

"Kami berharap pak Hasto hari Senin bisa hadir tentu dengan dukungan bukti-bukti yang selama ini dia sampaikan," kata Johan.

Berdasarkan informasi dari pengawas internal KPK, kata Johan, surat undangan tersebut telah sampai di tangan sekretaris Hasto. Tak hanya Hasto, Johan mengaku turut mengundang sejumlah pihak yang mengklaim bertemu dengan Abraham terkait lobi politik.

"Tentu tidak hanya pak Hasto yang kami undang, tapi sebagian orang yang mengaku bertemu dengan pak Abraham Samad. Siapa pun lah," kata dia.

Menurut Johan, langkah inisiatif dari KPK perlu dilakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Semakin cepat bukti dan informasi diperoleh KPK, maka semakin cepat pula KPK memutuskan akan membentuk Komite Etik atau tidak.

"Kalau sudah menyuarakan meminta KPK bentuk Komite Etik, ini lah saatnya orang-orang itu bantu kami perlu ada Komite Etik," ujar Johan.

Sebelumnya, Hasto yang hadir di Komisi III pada Rabu (4/2/2015) menyebut adanya pertemuan Abraham dengan elite PDI-P sebelum Pilpres 2014. Menurut dia, saat itu Abraham melakukan lobi politik agar bisa menjadi cawapres bagi Jokowi.

Hasto mengaku hanya ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Ia menuduh Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana.

Hasto mengatakan, dirinya baru mengungkapkan manuver politik Abraham lantaran keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia merasa ada korelasi antara manuver Abraham dengan penetapan tersangka tersebut.

'Gunung' Ban Tutup Trotoar, Satpol PP Ultimatum Pemilik Toko hingga Malam Ini

Bandung - Satpol PP Kota Bandung merespons soal keberadaan 'gunung' ban mobil yang menutup trotoar di Jalan Buahbatu. Pemilik toko ban di tempat tersebut diultimatum hingga malam ini untuk membereskan tumpukan ban agar tidak menghalangi fasilitas umum bagi pejalan kaki.

"Kami tadi siang setelah salat Jumat mendatangi toko ban di Buahbatu. Pemilik toko yaitu Pak Asep memiliki itikad baik bersedia memindahkan sendiri tumpukan ban yang menutup trotoar," kata Kasie Penyelidikan dan Penyidik Satpol PP Kota Bandung Nono Sumarno.

Dia mengungkapkannya saat ditemui wartawan di markas Satpol PP Kota Bandung, Jalan Martanegara, Jumat (9/1/2015). Menurut Nono, pihaknya memberi waktu hingga malam ini atau pukul 20.00 WIB agar pemilik toko menepati janji.

"Kalau jam delapan malam ini ternyata tumpukan ban masih menutup trotoar, kami segel area trotoarnya. Kalau pemilik toko mencabut segel di trotoar itu, tentunya kami pidanakan," ujar Nono.

Lebih lanjut dia menuturkan, personel Satpol PP terus memantau kondisi terakhir lokasi toko guna memastikan susunan ban mobil yang bergunduk-gunduk itu tidak lagi menutup trotoar. "Alasan pemilik toko menaruh ban di trotoar itu karena tidak muat kalau disimpan di dalam toko," kata Nono.

Senin, Presiden Jokowi Akan Buka Munas HIPMI di Bandung

Bandung - Musyawarah nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Kota Bandung pada Senin (12/1/2015) hingga Selasa (13/1/2015) direncanakan akan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bakal membuka munas ke-XV tersebut sebagai salahsatu dari rangkaian kunjungan ke Kota Bandung.

Hal itu disampaikan Ketua Umum HIPMI Raja Sapta Oktohari dalam jumpa pers di Ibis Function Hall, di kawasan terpadu Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, Sabtu (10/1/2015).

"Presiden akan membuka Munas HIPMI pada hari Senin," ujar Raja.

Bahkan selain Jokowi, Raja menyebut sejumlah menteri juga direncanakan akan menghadiri munas ini. Diantaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

"Para menteri nanti akan memberikan materi," katanya.

Sekitar 4 ribu anggota HIPMI dari 33 provinsi di seluruh Indonesia bakal mengikuti gelaran munas yang kali ini mengambil tema 'Pengusaha Muda Menjawab Tantangan Global'.

Kehadiran presiden dan sejumlah menteri dalam kegiatan HIPMI ini dikatakan Raja merupakan bukti bahwa organisasi ini telah dianggap penting oleh pemerintah.

"Apalagi di tahun 2015 ini kita mulai memasuki tahun masyarakat ekonomi Asean," tutur Raja.

Pernah Jerat Menteri Aktif, KPK Tak Persoalkan Komjen Budi Jadi Calon Kapolri

Jakarta - Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kapolri. Menyambut hal itu, KPK bertekad bakal tak pandang bulu menghadapi siapapun yang bakal jadi Kapolri baru.
‎
Bila Kapolri bermasalah di kemudian hari‎, maka KPK bakal bersikap profesional untuk menindaknya. Apalagi KPK punya pengalaman menjerat sejumlah menteri aktif.
‎
"‎Yang sudah jadi menteri saja kita tangani kok. Kita tidak akan diskriminasi," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor KPK, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lantai 4, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Sebagaimana diketahui, ‎KPK memang pernah menjerat menteri yang masih aktif, di antaranya Andi Malaranggeng yang kala itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga dan Suryadharma Ali yang dulu masih menjabat Menteri Agama. Ada pula jenderal aktif yang pernah dijerat KPK yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

Meski KPK belum menerima permintaan penelusuran rekam jejak calon Kapolri Budi Gunawan, namun KPK menyatakan sedang menangani kasus rekening gendut.

"Ada berbagai kasus rekening gendut yang sedang kami tangani," kata Bambang.‎

Sebagaimana diketahui, Budi Gunawan sempat disebut-sebut punya rekening gendut alias transaksi mencurigakan berdasarkan Laporan Hasil Analisis PPATK. Meski begitu, KPK tak menyebut kasus rekening gendut yang sedang ditanganinya apakah juga termasuk dugaan kasus yang dikabarkan melibatkan Budi Gunawan atau tidak.

"Apa (kasus yang sedang kami tangani) itu, tidak akan kami jelaskan‎. Kalau hasilnya sudah cukup ya kita akan umumkan," kata Bambang.

‎Koalisi Masyarakat Sipil yang mendatangi KPK hari ini menyatakan penunjukan Budi Gunawan ini aneh, terburu-buru, janggal, dan diskriminatif bila dibandingkan proses seleksi menteri yang melibatkan KPK dan PPATK. 

"‎Sulit bagi Jokowi jika ketika dipercaya publik namun salah memilih Kapolri sebagai ujung tombak dalam bidang penegakan hukum," kata Emerson.
‎
Koordinator Kontras Haris Azhar menilai penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri itu penuh skandal. Faktor penilaiannya, selain tidak dilibatkannya KPK dan PPATK, juga karena Budi merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. 

‎"Kalau sampai lolos jadi Kapolri, dia akan menjadi Kapolri yang penuh misteri," kata Haris.‎‎

Gelapkan Uang Petani, Mantan Anggota MPR Ini Dibekuk Polisi di Jakbar

Jakarta - Mantan anggota MPR RI, Budiono Tan berhasil dibekuk polisi di kawasan Jakarta Barat. Budiono yang sudah buron sejak 2010 itu disangka menggelapkan uang petani sawit Rp 300 miliar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

"Sudah ditangkap kemarin (9/1) sore," kata Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Fadil Imran saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (10/1/2015).

Fadil mengatakan Budiono merupakan buronan Polda Kalimantan Barat. Kepolisian Jakarta Barat hanya membantu proses penangkapan.

"Kami hanya back-up saja, karena wilayah tempat tinggal dia (Budiono) di sini. Yang menangkap tetap dari polisi Kalbar," jelas Fadil.

Budiono pagi tadi sudah diterbangkan ke Kalimantan Barat dengan penjagaan ketat polisi Kalbar. Budiono akan dibawa ke Pontianak dan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk menjalani pemeriksaan hukum.

Budiono merupakan mantan anggota MPR-RI Utusan Daerah 1999/2004. Dia juga dikenal sebagai bos pengusaha kayu dan kebun kelapa sawit dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Benua Indah Group. 

Tahun 2009 dia dilaporkan ke Polda Kalimantan Barat karena kasus penggelapan dan penipuan terhadap ratusan petani sawit, yang merupakan petani plasma perusahaan PT Benua Indah Grup yang ia pimpin. Jumlah penggelapan uangnya mencapai angka Rp 300 miliar, uang tersebut merupakan hasil panen selama empat bulan yakni bulan Juni-September 2009.

Tahun 2010 polisi menetapkan Budiono sebagai buron karena tidak bersikap koperatif. Dia tidak pernah datang pemeriksaan dan hadir di persidangan. Budiono juga sudah dicekal. Empat tahun buron, akhirnya Budiono berhasil ditangkap awal tahun 2015 di tempat persembunyiannya di Jakarta Barat.