Djarot: Pemprov DKI Sudah Mempersiapkan Diri Hadapi Ancaman Banjir

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI sudah mempersiapkan diri menghadapi ancaman banjir di musim hujan awal tahun ini.

"Sudah (persiapan), kami cek betul," kata Djarot saat memantau kerja bakti di saluran penghubung (Phb) Cililitan Besar di Jalan PLK II, RW 01, Makasar, Jakarta Timur, Minggu (19/2/2017).

Djarot mengatakan, dirinya saat menemui instansi-instansi terkait di Pemprov DKI sudah meminta agar mempersiapkan diri menghadapi banjir. Ia juga sudah meminta untuk lakukan pengecekan terhadap pompa-pompa air, seperti di Pasar Ikan agar berfungsi baik.

"Pintu-pintu air kita harus bersih. Kemudian beberapa pintu air harus tetap pompa kita mainkan, seperti di Pasar Ikan termasuk di Cideng," kata Djarot.

Menurut dia, antisipasi ini wajar mengingat awal tahun ini memasuki siklus banjir lima tahunan.

"Kita kena siklus lima tahunan. Ini kalau enggak antisipasi, luar biasa (dampaknya)," kata Djarot.

Menurut dia, Jakarta sekarang relatif aman dari banjir. Jumlah wilayah yang terkena banjir, kata dia, sudah berkurang banyak.

"Anda harus bandingkan sekarang dengan tahun 2015, dan dengan awal 2016. Sekarang (2017) sudah banyak wilayah yang dulunya banjir, sekarang enggak," kata Djarot.

Warga: Banjir di Jalan Taman Kemang Surut Hitungan Jam

Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, sempat terendam banjir pada Minggu (19/2/2017) kemarin. Namun, pada Senin (20/2/2017) pagi, kawasan yang sempat terendam banjir sudah tidak terlihat adanya genangan air lagi.

Adapun kawasan Kemang yang sempat terendam banjir adalah Jalan Kemang Utara IX dan Jalan Taman Kemang. Di Jalan TamanKemang, air setinggi 30-40 sentimeter sempat menggenangi jalan tersebut.

Dilaporkan, arus lalu lintas sempat dialihkan karena banjir tersebut. Kini, jalan tersebut sudah kembali normal. Tidak ada genangan air atau sampah yang berserakan akibat banjir tersebut.

Menurut keterangan juru parkir di kawasan tersebut, Rusdi (48), banjir dikawasan tersebut surut dalam hitungan jam.

"Kemarin siang (Minggu siang) jam 10.00 WIB udah surut kok banjirnya. Kendaraan juga udah boleh lewat," ujar Rusdi saat ditemui di lokasi.

Rusdi mengatakan, sesudah air surut, Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) langsung membersihkan sisa-sisa sampah di lokasi tersebut. Sehingga, tidak terlihat lagi sampah yang berserakan karena banjir.

"Kemarin pas banjir langsung disedot pake pompa jadi enggak lama air di sini," ucap dia.

Hal ini juga dibenarkan oleh Aldo, petugas keamanan salah satu restoran yang ada di kawasan tersebut. Ia menyebut kawasan itu memang kerap digenangi air jika hujan deras. Namun, genangan air di kawasan tersebut cepat surutnya.

Menurut dia, akibat banjir kemarin, kawasan tersebut sempat macet.

"Kemarin banyak motor yang mogok gara-gara nerobos banjir. Udah gitu banyak kendaraan yang puter balik, makanya macet," kata Aldo.

Hujan mengguyur kawasan di Jakarta sejak pagi hari. Sejumlah wilayah di Ibu Kota pun dilaporkan banjir.

Akun Twitter TMC Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro melaporkan, pada Minggu (19/2/2017) pukul 08.52 banjir terjadi di depan Taman Kemang. Tinggi banjir mencapai 30-40 sentimeter. Lalu lintas di lokasi itu dilaporkan dialihkan.

Pada pukul 10.35, @TMCPoldaMetro mengabarkan lagi banjir terjadi di Jalan Kemang Utara IX, Kecamatan Mampang Prapatan. Kendaraan sempat dilaporkan tidak bisa melintas.

Ahok Sebut Proyek Simpang Susun Semanggi Diresmikan Agustus

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi berjalan sesuai rencana. Ahok mengatakan Simpang Susun Semanggi rencananya akan diresmikan pada Agustus 2017.

"Agustus ini selesai, bisa diresmikan, sudah nyambung, semua masih sesuai jadwal. Agustus rencananya akan diresmikan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/2/2017).

Baca: Simpang Susun Semanggi Ditargetkan Beroperasi pada 17 Agustus 2017

Pengerjaan pembangunan Simpang Susun Semanggi dilakukan PT Wijaya Karya Tbk. Dana yang dianggarkan untuk pembangunan proyek itu yang mencapai Rp 360 miliar. Dana tersebut berasal dari nilai kompensasi pengembang PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

Jembatan layang Semanggi ini akan terdiri dari dua ruas. Satu ruas diperuntukkan bagi kendaraan dari arah Cawang menuju keBundaran Hotel Indonesia, dan satu ruas lainnya untuk kendaraan dari arah Slipi menuju Blok M.

Ahli Agama dan Pidana Akan Bersaksi pada Sidang Ahok

Dua ahli agama Islam dan ahli hukum pidana dijadwalkan bersaksi pada sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama, Selasa (21/2/2017). Sidang dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama itu akan kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB.

"Ahli agama Islamnya ada Prof Dr Yunahar Ilyas dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan KH Miftachul Akhyar dari PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)," kata tim kuasa hukum Basuki, Edi Danggur, kepada Kompas.com, Senin (20/2/2017) pagi. 

(Baca: Hakim Beberapa Kali Ingatkan Ahli dari MUI Saat Sidang Ahok)

Kemudian untuk ahli hukum pidana, kata Edi, adalah Dr Abdul Chair Ramadhan dan Dr Mudzakkir. 

Kedua ahli pidana ini sebelumnya sudah dijadwalkan untuk bersaksi pada sidang pekan lalu, namun karena berhalangan dan pertimbangan keterbatasan waktu, maka mereka dijadwalkan untuk didatangkan Selasa besok. 

Edi menjelaskan, Abdul merupakan ahli hukum pidana dari MUI, sedangkan Mudzakkir adalah ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

Terkait dengan dua ahli dari MUI, Edi memastikan sikap tim kuasa hukum akan tetap sama seperti pada sidang-sidang sebelumnya, yakni tidak menerima keterangan mereka. 

Namun, keberatan ini akan disampaikan secara langsung saat persidangan di hadapan majelis hakim.

Harus Normalisasi Sungai, Ahok Minta Warga Urus Sertifikat Rumah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, normalisasi sungai harus tetap dilakukan untuk menghilangkan banjir di Jakarta.

Hal yang sering menjadi hambatan dalam normalisasi adalah masalah pembebasan lahan yang ditempati warga.

Basuki meminta warga yang merasa memiliki lahan di area yang akan dinormalisasi segera mengurus sertifikat rumah mereka.

"Kalau ada yang punya lahan, saya kan bilang masyarakat segera urus sertifikatnya," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/2/2017).

Jika sudah mendapatkan sertifikat, warga tersebut berhak menerima ganti rugi.

"Dulu kan susah (karena) harus bayar BPHTB, sekarang saya gratiskan. (Kalau) sudah dapat sertifikat, mau enggak mau kita bayar harga pasar supaya mereka bisa beli tempat lain," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, saat ini normalisasi sungai memang belum selesai. Di Ciliwung, normalisasi baru 40 persen dilakukan.

Ahok mengatakan, dulu banjir di Jakarta tersebar hingga di 2.200 titik. Tahun lalu, jumlahnya tinggal 400 titik. Berdasarkan laporan terakhir bulan ini, Ahok menyebut titik banjir bahkan tinggal 80 titik.

Ahok Santai Sikapi Aksi Boikot DPRD

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak banyak berkomentar terkait boikot yang dilakukan oleh DPRD. Dia hanya tertawa kecil dan meminta awak media bertanya langsung kepada anggota fraksi DPRD DKI yang melakukan boikot. 

"Kamu ngomong sama DPRD saja he-he, santai sajalah," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/2/201). 

Di waktu terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyayangkan boikot yang dilakukan DPRD DKI. 

"DPRD katanya melakukan boikot, itu kan lucu," ujar Djarot. 

Djarot mengatakan, anggota DPRD DKI boleh saja memiliki pandangan yang berbeda terkait status Ahok yang aktif kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sebaiknya mereka tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dengan melakukan boikot. 

"Jangan dong, enggak boleh dong, enggak setuju boleh, tetapi jangan mengorbankan kepentingan rakyat," ujar Djarot. 

Aksi boikot dilakukan empat fraksi di DPRD DKI, yakni Fraksi PKS, Gerindra, PPP dan PKB , dengan menolak rapat bersama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Aksi itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama kepada Kementerian Dalam Negeri.

Mereka mempertanyakan Basuki atau Ahok yang diperbolehkan aktif kembali sebagai gubernur padahal statusnya saat ini adalah terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. 

Empat fraksi itu berencana melakukan boikot hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI.