Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah meminta pendampingan dan penjemputan ke KJRI bagi putrinya di New York. Fadli menyebut anaknya menerima banyak SMS menyusul banyaknya kritik atas hal ini.
"Tadi anak saya telepon karena surat yang disebarluaskan pihak KJRI atau KBRI Washington itu memuat nomor HP anak saya, sehingga anak saya menerima banyak text message. Tentu ini sedikit mengganggu, ada ratusan SMS yang diterima anak saya," ucap Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Fadli menyebut surat itu disebarluaskan oleh pihak KJRI atau KBRI sebagai penerima, dengan maksud tertentu yang merugikan Fadli sebagai politisi Senayan. Padahal tak ada permintaannya untuk meminta pendampingan atau penjemputan itu.
"Saya berharap pihak KJRI atau KBRI Washington yang menyebarluaskan surat tersebut bisa menjelaskan. Saya juga berharap pihak KBRI Washington bisa membuka data siapa saja yang pernah dijemput atau difasilitasi menggunakan dana KBRI atau KJRI," ujar Fadli.
"Saya ingin memastikan bahwa penyebarluasan berita ini bukan dalam rangka diskriminasi karena saya termasuk politisi yang berada di luar pemerintahan," imbuhnya.
Fadli mengaku baru melihat surat yang beredar itu tadi malam. Dia memang melaporkan kepada stafnya soal anaknya yang hendak ke New York, tapi tak pernah menginstruksikan untuk membuat surat ke KJRI atau KBRI.
Kegiatan anaknya yang bernama Shafa Sabila Fadli di New York bukan dalam rangka liburan, tapi mengikuti program Stagedoor Manor Camp 2016 yang berlokasi di Loch Sheldrake, New York. Semacam sekolah singkat teater atau performing art bagi para remaja berusia 10-18 tahun, yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun.
Banyak alumni dari program tersebut yang sudah menjadi artis-artis ternama seperti Natalie Portman, Mandy Moore, Sebastian Stan, Zach Braff, Ansel Elgort, Robert Downey Jr, Shawn Levy, dan masih banyak lagi.
Pada program tahun ini, Shafa terlibat sebagai salah satu peran utama "Nine" Musical Play. Sebelumnya tahun 2015 Shafa menjadi salah satu peran utama "Sweet Charity". Tahun 2014, Shafa ikut dalam "Evita" dan 2013 "Miss Saigon."
"Tahun ini Shafa adalah satu-satunya anak Indonesia yang ikut dalam kegiatan seni teater tersebut," ucap Fadli.
"Sekali lagi saya nyatakan tak pernah meminta permohonan tertulis maupun lisan terkait hal tersebut," tegas politisi Gerindra itu.
(bal/tor)
Tuesday, June 28, 2016
Protes Pembeli: Katanya Mau Turunin Harga Daging Sapi
-Harga daging sapi di pasaran saat ini masih dijual dengan harga Rp 120.000/kg. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan sejumlah upaya untuk menurunkan harga daging sapi hingga Rp 80.000/kg, sesuai perintah Presiden Joko Widodo di antaranya melakukan operasi pasar dengan mendatangkan daging sapi beku impor.
Berdasarkan pantauan detikFinance di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, harga daging sapi segar masih dijual dengan harga Rp 120.000/kg. Pedagang berharap pemerintah bisa menyalurkan daging satu pintu agar harganya bisa turun, bukan mengadakan operasi pasar karena tidak akan berpengaruh.
"Kalau bisa sih pemerintah jangan bikin pasar tandingan begitu, dijadiin satu aja yang jual yang ahli daging nanti kita ambil dari situ semua, pemerintah jualnya murah nanti kan kita juga bisa jual lagi dengan harga murah, kalau sekarang kita beli karkas aja sudah Rp 90.000/kg di RPH gimana mau jual Rp 80.000/kg?," kata Hamzah salah satu pedagang daging sapi kepada detikFinance, di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (28/6/2016).
Selain itu, ia mengaku bahwa sempat menjual daging sapi beku seharga Rp 85.000/kg. Namun saat ini pasokan sudah mulai berkurang bahkan kosong.
"Kemarin ada sempat pasokan masuk nggak sampe ton-tonan, potongan kayak paha 4 potong dari Artha Graha mereka nawarin ke kita, kita di daftar, dia jual Rp 85.000/kg, saya jual Rp 85.000/kg jadi nggak ada untung. Tapi sekarang pasokannya nggak ada minta paha 4 potong lagi belum datang-datang," sebutnya.
Pembeli juga mengeluhkan mahalnya harga daging sapi segar yang dijual di pasaran namun mereka tetap lebih memilih untuk membeli daging segar dibandingkan daging beku.
"Kesal sih katanya Presiden mau nurunin tapi masih mahal harganya, kalau daging beku kelamaan cairinnya enakan juga daging segar. Kalau bisa pemerintah turunin harga biar seperti permintaan presiden di Rp 80.000/kg, sudah makannya kita setahun sekali masih juga dimahalin," ujar Wiwik salah satu pembeli daging sapi.
Berdasarkan pantauan detikFinance di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, harga daging sapi segar masih dijual dengan harga Rp 120.000/kg. Pedagang berharap pemerintah bisa menyalurkan daging satu pintu agar harganya bisa turun, bukan mengadakan operasi pasar karena tidak akan berpengaruh.
"Kalau bisa sih pemerintah jangan bikin pasar tandingan begitu, dijadiin satu aja yang jual yang ahli daging nanti kita ambil dari situ semua, pemerintah jualnya murah nanti kan kita juga bisa jual lagi dengan harga murah, kalau sekarang kita beli karkas aja sudah Rp 90.000/kg di RPH gimana mau jual Rp 80.000/kg?," kata Hamzah salah satu pedagang daging sapi kepada detikFinance, di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (28/6/2016).
Selain itu, ia mengaku bahwa sempat menjual daging sapi beku seharga Rp 85.000/kg. Namun saat ini pasokan sudah mulai berkurang bahkan kosong.
"Kemarin ada sempat pasokan masuk nggak sampe ton-tonan, potongan kayak paha 4 potong dari Artha Graha mereka nawarin ke kita, kita di daftar, dia jual Rp 85.000/kg, saya jual Rp 85.000/kg jadi nggak ada untung. Tapi sekarang pasokannya nggak ada minta paha 4 potong lagi belum datang-datang," sebutnya.
Pembeli juga mengeluhkan mahalnya harga daging sapi segar yang dijual di pasaran namun mereka tetap lebih memilih untuk membeli daging segar dibandingkan daging beku.
"Kesal sih katanya Presiden mau nurunin tapi masih mahal harganya, kalau daging beku kelamaan cairinnya enakan juga daging segar. Kalau bisa pemerintah turunin harga biar seperti permintaan presiden di Rp 80.000/kg, sudah makannya kita setahun sekali masih juga dimahalin," ujar Wiwik salah satu pembeli daging sapi.
Pemprov DKI Beli Lahan Sendiri Rp 668 M, Ini Penampakannya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan lahan seluas 4,5 hektare di Cengkareng Barat, Jakarta Barat yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah susun. Belakangan diketahui lahan yang dibebaskan dari pihak ketiga itu ternyata milik Pemprov DKI sendiri.
Lokasi lahan yang dibebaskan tersebut berada di dalam tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI. Tepatnya di jalan Kamal Raya Cengkareng Barat, Jakarta Barat.
Sebuah papan bertuliskan bahwa tanah itu dijual masih terpampang di tengah lahan. Di papan itu dicantumkan pula nomor girik dan nomor persil tanah. Tak ada keterangan bahwa tanah tersebut telah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM).
Tanah KKP yang bersebelahan dengan lahan yang dibeli Pemprov DKI. (Foto: Ahmad Ziaul F/detikcom) |
Tanah milik KPKP itu saat ini dimanfaatkan untuk tempat pengelolaan dan pembibitan. Penjaga tempat pengelolaan pembibitan Cengkareng, Jakarta Barat Hadi (42) mengaku tak tahu persis soal riwayat tanah yang dibeli Pemprov DKI tersebut.
Hadi hanya tahu bahwa tanah itu sempat menjadi sengketa. Dia juga tak tahu pasti soal pemasangan papan pengumuman tanah dijual itu.
"Saya hanya tahunya tanah milik KPKP yang kini jadi tempat pembibitan," kata Hadi saat ditemui detikcom, Selasa (28/6/2016) di Kebun Bibit Cengkareng, Jakarta Barat.
(erd/faj)
Ini Dia Postur APBN-P 2016 Bernilai Rp 2.082 Triliun
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -Pemerintah dan DPR akan mengesahkan APBN Perubahan (APBN-P) 2016 pada Sidang Paripurna hari ini. Nilai APBN-P 2016 adalah Rp 2.082 triliun.
Nilai belanja Rp 2.082 triliun tersebut turun, dibandingkan APBN 2016 yang jumlahnya Rp 2.095,724 triliun. Ini karena adanya pemangkasan anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga.
Berikut postur APBN-P 2016.
A. Pendapatan Negara dan Hibah Rp 1.786,225 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.822,545 triliun
Pendapatan negara ini antara lain didapat dari penerimaan perpajakan yang nilainya Rp 1.539,166 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.546,664 triliun.
Lalu ada juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 245,083 triliun, turun dari sebelumnya Rp 273,849 triliun. Ini akibat penurunan PNBP pada hasil sumber daya alam (SDA).
Pemerintah juga menargetkan dividen BUMN tahun ini adalah Rp 34,164 triliun.
B. Belanja Negara Rp 2.082,948 triliun, turun dari sebelumnya Rp 2.095,724 triliun
Pemerintah memangkas belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.306,695 triliun, dari sebelumnya Rp 1.325,551 triliun.
Sementara transfer ke daerah dan dana desa naik menjadi Rp 776,252 triliun, dari sebelumnya Rp 770,173 triliun.
Dari jumlah ini,muncul defisit Rp 296,723 triliun atau Rp 2,35% dari PDB. Defisit ini berubah dari sebelumnya Rp 273,178 triliun atau 2,15% dari PDB.
Nilai belanja Rp 2.082 triliun tersebut turun, dibandingkan APBN 2016 yang jumlahnya Rp 2.095,724 triliun. Ini karena adanya pemangkasan anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga.
Berikut postur APBN-P 2016.
A. Pendapatan Negara dan Hibah Rp 1.786,225 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.822,545 triliun
Pendapatan negara ini antara lain didapat dari penerimaan perpajakan yang nilainya Rp 1.539,166 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.546,664 triliun.
Lalu ada juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 245,083 triliun, turun dari sebelumnya Rp 273,849 triliun. Ini akibat penurunan PNBP pada hasil sumber daya alam (SDA).
Pemerintah juga menargetkan dividen BUMN tahun ini adalah Rp 34,164 triliun.
B. Belanja Negara Rp 2.082,948 triliun, turun dari sebelumnya Rp 2.095,724 triliun
Pemerintah memangkas belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.306,695 triliun, dari sebelumnya Rp 1.325,551 triliun.
Sementara transfer ke daerah dan dana desa naik menjadi Rp 776,252 triliun, dari sebelumnya Rp 770,173 triliun.
Dari jumlah ini,muncul defisit Rp 296,723 triliun atau Rp 2,35% dari PDB. Defisit ini berubah dari sebelumnya Rp 273,178 triliun atau 2,15% dari PDB.
Lahan Cengkareng Dibeli Rp 668 M, Ahok: BPN Lagi Pembersihan Sekarang!
Pembelian lahan Cengkareng dari pihak ketiga senilai Rp 668 miliar yang disebut Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok ternyata lahan Pemprov DKI mengundang curiga. Sertifikat tanah itu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru keluar 2014, setahun sebelum pembelian tanah pada November 2015.
Ahok berang dan meminta uang dikembalikan. Ahok juga menyampaikan, kalau dia akan memanggil pihak-pihak terkait mulai dari notaris yang memfasilitasi sampai BPN Jakarta Barat yang mengeluarkan sertifikat.
"BPN juga lagi pembersihan sekarang. Pak Menteri dengan Sekjen yang baru sedang lakukan pembersihan. Makanya mau kita mau temukan," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Lahan itu memang dibeli Dinas Perumahan DKI untuk membangun Rusun. Pemprov DKI atas perintah Ahok memang mencari lahan untuk dibangun rumah susun murah.
"Kemarin saya sudah rapat dengan KPK pencegahan korupsi, aset-aset kami itu, rumah-rumah termasuk SIP, itu yang hanya boleh pakai kan pejabat. Ini semua yang tinggal di SIP kan swasta. Ini pelanggaran ini, makanya kita mau temukan dengan BPN, notaris, kami, KPK, mau bentuk tim gabungan. Kita cari di Belanda. Kami sudah dapat, KPK sudah dapat di Belanda nama-nama semua sudah jelas," ungkap dia.
Ahok berang dan meminta uang dikembalikan. Ahok juga menyampaikan, kalau dia akan memanggil pihak-pihak terkait mulai dari notaris yang memfasilitasi sampai BPN Jakarta Barat yang mengeluarkan sertifikat.
"BPN juga lagi pembersihan sekarang. Pak Menteri dengan Sekjen yang baru sedang lakukan pembersihan. Makanya mau kita mau temukan," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Lahan itu memang dibeli Dinas Perumahan DKI untuk membangun Rusun. Pemprov DKI atas perintah Ahok memang mencari lahan untuk dibangun rumah susun murah.
"Kemarin saya sudah rapat dengan KPK pencegahan korupsi, aset-aset kami itu, rumah-rumah termasuk SIP, itu yang hanya boleh pakai kan pejabat. Ini semua yang tinggal di SIP kan swasta. Ini pelanggaran ini, makanya kita mau temukan dengan BPN, notaris, kami, KPK, mau bentuk tim gabungan. Kita cari di Belanda. Kami sudah dapat, KPK sudah dapat di Belanda nama-nama semua sudah jelas," ungkap dia.
Ahok Minta Uang Rp 668 M yang Sudah Dibayarkan untuk Lahan Cengkareng Dikembalikan!
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok meminta uang Rp 668 miliar yang sudah dibayarkan Dinas Perumahan ke orang yang mengklaim pemilik tanah di Cengkareng, Jakarta Barat dikembalikan. Lahan 4,6 hektar itu ternyata milik Dinas Kelautan DKI, berdasarkan girik.
Tanah itu disebut Ahok bukan milik pihak ketiga seorang ibu bernama Tuti warga Bandung, walau ada sertifikat. Tanah itu milik Pemprov DKI.
"Saya bilang enggak bisa, balikin. Saya suruh tim, lapor ke KPK," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Ahok menegaskan, dia sudah mencopot kepala bidang di Dinas Perumahan yang menangani pembelian lahan itu.
"Makanya tanah ditipu juga. Saya juga heran, kenapa enggak diperiksa? Kan tanah itu bisa dilihat. Kita mana ngerti? Kan kalian yang beli," tambah dia.
Ahok mencurigai ada permainan mafia dalam urusan jual beli tanah ini. "Ini kayak mafia saja. Makanya kita mesti selidikin, mesti bawa ke polisi. Kita udah koordinasi dengan Bareskrim," tegas dia.
Tanah itu disebut Ahok bukan milik pihak ketiga seorang ibu bernama Tuti warga Bandung, walau ada sertifikat. Tanah itu milik Pemprov DKI.
"Saya bilang enggak bisa, balikin. Saya suruh tim, lapor ke KPK," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Ahok menegaskan, dia sudah mencopot kepala bidang di Dinas Perumahan yang menangani pembelian lahan itu.
"Makanya tanah ditipu juga. Saya juga heran, kenapa enggak diperiksa? Kan tanah itu bisa dilihat. Kita mana ngerti? Kan kalian yang beli," tambah dia.
Ahok mencurigai ada permainan mafia dalam urusan jual beli tanah ini. "Ini kayak mafia saja. Makanya kita mesti selidikin, mesti bawa ke polisi. Kita udah koordinasi dengan Bareskrim," tegas dia.
Subscribe to:
Posts (Atom)