Berbuat baik sepertinya bukan jaminan orang akan bebas dari masalah. Vladislav "Sam" Samsonov mengalami itu. Pria yang dipanggil Sam itu kehilangan pekerjaan sebagai petugas penjaga gerbang tol, sesuatu yang ditekuninya selama 29 tahun.
Sam yang berusia 77 tahun itu dipecat setelah ketahuan membayar tarif tol untuk pengemudi yang lupa membawa uang tunai.
"Saya telah melakukan ini cukup lama dari waktu ke waktu," kata Sam.
Namun, di mata otoritas yang berwenang, "kedermawanannya" melanggar regulasi.
"Di mata saya, saya tidak melakukan perbuatan kriminal. Saya hanya menolong orang lain," kata Sam.
Manajemen jalan tol tidak persis memecatnya, tetapi menawarkan pengurangan jam kerja dari 5 menjadi 2 hari. Namun, Sam menolak mentah-mentah tawaran tersebut. "Jika mereka tidak dapat memercayai saya untuk (bekerja) 5 hari, bagaimana mungkin mereka percaya terhadap saya untuk 2 hari (kerja)."
Sam berencana untuk mencari pekerjaan sebagai relawan sosial. Dia mengatakan akan merindukan hari-harinya menjaga gerbang tol dan orang-orang yang melintas.
Sam punya reputasi sebagai pria yang baik dan ramah. Dia sering membagikan permen kepada anak-anak, dan makanan bagi anjing yang melintasi gerbang tol yang dijaganya.
Cerita pemecatannya telah menjadi viral di internet. Banyaknetizen yang kaget dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Sam dipecat karena perbuatan baik yang telah dilakukannya.
My Blog List
Monday, July 27, 2015
Tuesday, July 21, 2015
Kepala SKPD DKI Dikasih Waktu 1 Bulan Serahkan Data Pekerja Lepas
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah meminta seluruh kepala dinas menyerahkan data Pekerja Harian Lepas (PHL) di masing-masing instansinya. Bahkan, Saefullah juga telah menetapkan tenggat waktu (deadline) sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).
"Pak Gubernur sudah berulang-ulang minta soal database PHL di dinas-dinas terkait karena (selama ini) data PHL disinyalir tidak valid. Makanya harus secepatnya diberikan," kata Saefullah saat dihubungi, Selasa (21/7/2015).
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini juga menekankan, jika setiap Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasie) dinas tidak segera menyerahkannya maka Pemprov tidak akan memberi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Adapun data PHL yang menurutnya harus segera divalidasi antara lain Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.
Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya oknum-oknum bermain dan menyelewengkan gaji mereka dengan cara mengumpulkan kartu ATM PHL.
"Jangan sampai masih ada regu atau kelompok yang jadi jagoan kecil dan mengumpulkan kartu ATM dari para PHL di DKI (untuk dimainkan)," sambungnya.
Hal senada juga diungkapkn oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono secara terpisah. Dia meminta seluruh kepala SKPD segera menyerahkan data nama-nama PHL di instansinya karena selama ini banyak petugas yang identitasnya tidak sama dengan KTP.
"Pak Gubernur sudah perintahkan ke saya. Kalau sampai bulan depan belum diserahkan juga nama PHL, Kasie dan Kabid di masing-masing dinas tidak diberikan TKD," kata Heru.
"Pak Gubernur sudah berulang-ulang minta soal database PHL di dinas-dinas terkait karena (selama ini) data PHL disinyalir tidak valid. Makanya harus secepatnya diberikan," kata Saefullah saat dihubungi, Selasa (21/7/2015).
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini juga menekankan, jika setiap Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasie) dinas tidak segera menyerahkannya maka Pemprov tidak akan memberi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Adapun data PHL yang menurutnya harus segera divalidasi antara lain Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.
Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya oknum-oknum bermain dan menyelewengkan gaji mereka dengan cara mengumpulkan kartu ATM PHL.
"Jangan sampai masih ada regu atau kelompok yang jadi jagoan kecil dan mengumpulkan kartu ATM dari para PHL di DKI (untuk dimainkan)," sambungnya.
Hal senada juga diungkapkn oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono secara terpisah. Dia meminta seluruh kepala SKPD segera menyerahkan data nama-nama PHL di instansinya karena selama ini banyak petugas yang identitasnya tidak sama dengan KTP.
"Pak Gubernur sudah perintahkan ke saya. Kalau sampai bulan depan belum diserahkan juga nama PHL, Kasie dan Kabid di masing-masing dinas tidak diberikan TKD," kata Heru.
Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Ini Wejangan Megawatii Wejangan Megawati
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mewanti-wanti para calon kepala daerah agar tidak menyelewengkan anggaran maupun melanggar hukum. Dia mengingatkan bahwa sudah lebih dari 100 kepala daerah yang dicokok KPK.
"KPK sudah ambil kepala daerah, kalau tidak salah 128. Eh kok ya enggak kapok-kapok. Masih saja mau. Makanya saya bilang, pakai sekolah deh, coba diterangin. Kalau ada pikiran seperti itu, baju dimasukkan ke koper, pulang deh," kata Mega dalam pidato pembukaannya di sekolah partai calon kepala daerah PDP di Wisma Kinasih, Depok, Selasa (21/7/2015).
Banyaknya jumlah kepala daerah yang melanggar hukum dan kemudian ditangkap KPK itu membuat jalannya pemerintahan tidak maksimal. Megawati kemudian mengungkapkan salah satu pembicaraannya dengan Jokowi.
"Saya ditanya sama bapak presiden. Apa yang mengakibatkan perlambatan kinerja sehingga memperlambat jalannnya perekonomian? Ada dua,pak," ucapnya.
Mega mengatakan bahwa penyebab pertama bila si eksekutif tidak bekerja maksimal karena takut melakukan kesalahan. Hal ini dikritik oleh Mega.
"Karena takut salah, jadi enggak kerja. Kalau begini, nanti jadi target KPK, lalu diam. Ngapain jadi pemimpin kalau takut. Dia tidak tahu mana yang benar mana yang tidak," ujar Presiden ke-5 RI ini.
Yang kedua adalah ketika eksekutif itu sudah punya niat tidak baik, salah satunya adalah lewat penyalahgunaan dana Bansos. Mega mewanti-wanti calon kepala daerah agar tidak coba-coba atau nanti akan merasakan akibatnya.
"Pasti kena. Enggak percaya? Dilakoni saja," ucap Mega.
"KPK sudah ambil kepala daerah, kalau tidak salah 128. Eh kok ya enggak kapok-kapok. Masih saja mau. Makanya saya bilang, pakai sekolah deh, coba diterangin. Kalau ada pikiran seperti itu, baju dimasukkan ke koper, pulang deh," kata Mega dalam pidato pembukaannya di sekolah partai calon kepala daerah PDP di Wisma Kinasih, Depok, Selasa (21/7/2015).
Banyaknya jumlah kepala daerah yang melanggar hukum dan kemudian ditangkap KPK itu membuat jalannya pemerintahan tidak maksimal. Megawati kemudian mengungkapkan salah satu pembicaraannya dengan Jokowi.
"Saya ditanya sama bapak presiden. Apa yang mengakibatkan perlambatan kinerja sehingga memperlambat jalannnya perekonomian? Ada dua,pak," ucapnya.
Mega mengatakan bahwa penyebab pertama bila si eksekutif tidak bekerja maksimal karena takut melakukan kesalahan. Hal ini dikritik oleh Mega.
"Karena takut salah, jadi enggak kerja. Kalau begini, nanti jadi target KPK, lalu diam. Ngapain jadi pemimpin kalau takut. Dia tidak tahu mana yang benar mana yang tidak," ujar Presiden ke-5 RI ini.
Yang kedua adalah ketika eksekutif itu sudah punya niat tidak baik, salah satunya adalah lewat penyalahgunaan dana Bansos. Mega mewanti-wanti calon kepala daerah agar tidak coba-coba atau nanti akan merasakan akibatnya.
"Pasti kena. Enggak percaya? Dilakoni saja," ucap Mega.
Ayah: Kalau Pelaku Ketangkap, Saya Serahkan ke Polisi
Ayah Sintya, Ridwan Hermawan mengatakan penculik bersikap baik terhadap putrinya. Selama dua malam diculik, putrinya yang disapa Tia itu mengeluh hanya kurang tidur dan kangen untuk pulang ke rumah.
"Perlakuannya baik. Mengeluh kurang tidur, kangen. Sering nangis juga," kata Ridwan di kediamannya di Condet, Jakarta Timur, Selasa (21/7/2015).
Berdasarkan pengakuan putrinya, pelaku juga memberikan makan. Dari pagi sampai siang, Tia ditinggal sendirian di sebuah rumah yang belum diketahui keberadaannya.
"Kalau siang ditinggal, makannya cuma Indomie. Pas pulang makan ayam. Tia di dalam aja," sebut pedagang aksesoris telepon seluler itu.
Ridwan menambahkan putrinya selalu beraktivitas sendiri seperti mandi. Namun, pelaku penculikan sudah menjanjikan pulang pada Senin (21/7/2015).
"Omnya kerja. Hari senen dijanjiin pulang. Jam 5 sore nanya Kok Tia nggak dianterin, Tia kangen rumah. Iya besok (dianterin ke rumah)," tuturnya.
Dari kejadian ini, Ridwan mengaku mengambil hikmahnya. Ia tak ingin kejadian ini terulang dua kali.
Dia mengatakan jika dirinya tak mengenal pelaku penculikan yang terekam kamera CCTV.
"Mungkin kalau ketangkap saya serahin ke polisi. Saya nggak kenal. Kenapa dia tega bawa anak saya? Membuat istri saya shock. Kalau urusan hukum saya serahkan ke polisi," katanya.
"Perlakuannya baik. Mengeluh kurang tidur, kangen. Sering nangis juga," kata Ridwan di kediamannya di Condet, Jakarta Timur, Selasa (21/7/2015).
Berdasarkan pengakuan putrinya, pelaku juga memberikan makan. Dari pagi sampai siang, Tia ditinggal sendirian di sebuah rumah yang belum diketahui keberadaannya.
"Kalau siang ditinggal, makannya cuma Indomie. Pas pulang makan ayam. Tia di dalam aja," sebut pedagang aksesoris telepon seluler itu.
Ridwan menambahkan putrinya selalu beraktivitas sendiri seperti mandi. Namun, pelaku penculikan sudah menjanjikan pulang pada Senin (21/7/2015).
"Omnya kerja. Hari senen dijanjiin pulang. Jam 5 sore nanya Kok Tia nggak dianterin, Tia kangen rumah. Iya besok (dianterin ke rumah)," tuturnya.
Dari kejadian ini, Ridwan mengaku mengambil hikmahnya. Ia tak ingin kejadian ini terulang dua kali.
Dia mengatakan jika dirinya tak mengenal pelaku penculikan yang terekam kamera CCTV.
"Mungkin kalau ketangkap saya serahin ke polisi. Saya nggak kenal. Kenapa dia tega bawa anak saya? Membuat istri saya shock. Kalau urusan hukum saya serahkan ke polisi," katanya.
Pembersih "Diguyur THR", Jakarta Resik
Lebaran kali ini, Pemprov DKI Jakarta "mengguyur" 13.000 petugas kebersihan dengan "tunjangan hari raya" sebesar total Rp 32,4 miliar. Walhasil, Jakarta pun resik sepanjang Lebaran pertama dan kedua.
"Kami menyebutnya bukan THR, tetapi tambahan upah untuk kesejahteraan. Dana berasal dari APBD. Dana tersebut sudah diterima ke-13.000 pekerja kontrak sebelum Lebaran. Jumlahnya sebulan upah atau Rp 2,7 juta," ujar Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Ali Maulana, Senin (20/7).
Dengan tambahan upah itu, ada satu kewajiban yang harus dijalankan, yaitu tetap bertugas selama Lebaran.
Meski demikian, bagi para petugas kebersihan, tugas pada hari Lebaran sudah biasa. Yang berbeda, baru tahun ini ada tambahan upah yang cukup besar bagi mereka.
"Ngga pernah ngimpi dapat 'THR'. Mana ada pekerja lepas kaya saya pernah ngimpi dapet 'THR'?" kata Kuswanto, petugas kebersihan Kali Sentiong, Jakarta Pusat, kemarin.
"Istri saya senang ngga bingung cari tambahan buat biaya sekolah anak," kata Sutrisno (49), operator alat berat di Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Deden (53), petugas kebersihan pengelola septik tank, mengatakan, dirinya terpacu bekerja lebih bersemangat. "Kalau yang atas baek, yang bawahnya pasti ngebales dua kali lipet lebih baek. Lihat aja," kata Deden senang.
Penyapu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Mawang Virgiawan (19), dan petugas kebersihan lainnya, Mang Ocon (51), menganggap tambahan upah ini sebagai kejutan luar biasa.
Meski demikian, Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Aji mengingatkan, peningkatan kesejahteraan para petugas lapangan ini akan dibarengi dengan pengetatan data dan pengawasan kerja personel di lapangan.
"Perintah gubernur, yang rajin tetap bekerja dan bakal mendapat tambahan upah, yang malas bakal diberhentikan. Diharapkan merangsang orang bekerja maksimal," ujarnya.
Jakarta resik
Tidak seperti suasana Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, suasana Jakarta pada Lebaran tahun ini relatif resik. Di Jakarta Barat, ruas Kanal Barat nyaris tanpa timbunan sampah, bahkan di kolong jembatannya.
Tahun sebelumnya, lokasi tersebut menjadi lokasi favorit para pembuang sampah liar dari beberapa tempat pada musim Lebaran. Demikian pula Jalan Tubagus Angke di perbatasan Jakarta Barat-Jakarta Utara, terutama di sekitar Jalan Kampung Gusti.
Sampai Senin siang kemarin, truk pengangkut sampah masih mondar-mandir mengangkut tumpukan sampah pasar yang masih tercecer.
Pada Lebaran kedua, Sabtu (18/7), Isnawa ikut mendampingi pekerja kebersihan di Tanjung Duren, Grogol, Kota Tua, Cengkareng, dan seputar Daan Mogot.
Kali Ciliwung dari Kemuning Dalam I Pejaten Timur sampai ruas Pasar Minggu di Jakarta Selatan pun tampak bersih. Demikian pula ruas Kali Apuran di Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakbar.
Menurut Isnawa, pada Lebaran pertama, jumlah sampah cuma 2.000 ton lebih. Padahal, pada hari biasa bisa mencapai 6.700 ton. Sehari sebelum Lebaran, jumlah sampah masih 5.373 ton. Penurunan jumlah sampah ini berhubungan dengan terhentinya produksi sampah di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, dan mudiknya sebagian warga Ibu Kota.
"Kami menyebutnya bukan THR, tetapi tambahan upah untuk kesejahteraan. Dana berasal dari APBD. Dana tersebut sudah diterima ke-13.000 pekerja kontrak sebelum Lebaran. Jumlahnya sebulan upah atau Rp 2,7 juta," ujar Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Ali Maulana, Senin (20/7).
Dengan tambahan upah itu, ada satu kewajiban yang harus dijalankan, yaitu tetap bertugas selama Lebaran.
Meski demikian, bagi para petugas kebersihan, tugas pada hari Lebaran sudah biasa. Yang berbeda, baru tahun ini ada tambahan upah yang cukup besar bagi mereka.
"Ngga pernah ngimpi dapat 'THR'. Mana ada pekerja lepas kaya saya pernah ngimpi dapet 'THR'?" kata Kuswanto, petugas kebersihan Kali Sentiong, Jakarta Pusat, kemarin.
"Istri saya senang ngga bingung cari tambahan buat biaya sekolah anak," kata Sutrisno (49), operator alat berat di Waduk Pluit, Jakarta Utara.
Deden (53), petugas kebersihan pengelola septik tank, mengatakan, dirinya terpacu bekerja lebih bersemangat. "Kalau yang atas baek, yang bawahnya pasti ngebales dua kali lipet lebih baek. Lihat aja," kata Deden senang.
Penyapu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Mawang Virgiawan (19), dan petugas kebersihan lainnya, Mang Ocon (51), menganggap tambahan upah ini sebagai kejutan luar biasa.
Meski demikian, Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Aji mengingatkan, peningkatan kesejahteraan para petugas lapangan ini akan dibarengi dengan pengetatan data dan pengawasan kerja personel di lapangan.
"Perintah gubernur, yang rajin tetap bekerja dan bakal mendapat tambahan upah, yang malas bakal diberhentikan. Diharapkan merangsang orang bekerja maksimal," ujarnya.
Jakarta resik
Tidak seperti suasana Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, suasana Jakarta pada Lebaran tahun ini relatif resik. Di Jakarta Barat, ruas Kanal Barat nyaris tanpa timbunan sampah, bahkan di kolong jembatannya.
Tahun sebelumnya, lokasi tersebut menjadi lokasi favorit para pembuang sampah liar dari beberapa tempat pada musim Lebaran. Demikian pula Jalan Tubagus Angke di perbatasan Jakarta Barat-Jakarta Utara, terutama di sekitar Jalan Kampung Gusti.
Sampai Senin siang kemarin, truk pengangkut sampah masih mondar-mandir mengangkut tumpukan sampah pasar yang masih tercecer.
Pada Lebaran kedua, Sabtu (18/7), Isnawa ikut mendampingi pekerja kebersihan di Tanjung Duren, Grogol, Kota Tua, Cengkareng, dan seputar Daan Mogot.
Kali Ciliwung dari Kemuning Dalam I Pejaten Timur sampai ruas Pasar Minggu di Jakarta Selatan pun tampak bersih. Demikian pula ruas Kali Apuran di Pedongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakbar.
Menurut Isnawa, pada Lebaran pertama, jumlah sampah cuma 2.000 ton lebih. Padahal, pada hari biasa bisa mencapai 6.700 ton. Sehari sebelum Lebaran, jumlah sampah masih 5.373 ton. Penurunan jumlah sampah ini berhubungan dengan terhentinya produksi sampah di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, dan mudiknya sebagian warga Ibu Kota.
Kapolda Metro Imbau Ormas Beri Penjelasan Cerdas soal Insiden Tolikara
Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan melakukan diskusi di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) terkait insiden Tolikara pekan lalu, Selasa (21/7/2015).
Dalam diskusi tersebut Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian memberikan arahan kepada ormas untuk memberikan penjelasan secara cerdas ke massanya terkait insiden tersebut.
"Saya ambil kesempatan untuk berikan pemahaman ke tokoh tadi. Karena beliau punya masa besar, jadi kami harap beliau-beliau menyampaikan ke massa untuk memiliki mindset sama dalam sikapi permasalahan Tolikara. Kalau gak paham yang terjadi sebenarnya, bisa salah ambil langkah. Ini isu cukup sensitif," kata Tito usai menghadiri Forkompida di depan Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/7/2015).
Dalam pertemuan itu Tito mengatakan, warga Papua, khususnya Tolikara, tahu persis bahwa mereka moderat dan toleran dalam beragama.
"Selain itu kita yang di Jakarta dan di wilayah lain di Jadetabek, kita juga mengembangkan sikap hati-hati dalam menyampaukan pernyataan. Jangan sampai salah," jelas Tito.
Sementara itu Ketua Umum DPP FPI Ahmad Sobri Lubis mengatakan pihaknya mendorong penegakan hukum terkait insiden di Tolikara. Ahmad juga menyampaikan kepada massa FPI untuk meredam niat melakukan aksi lainnya.
"Kita juga sampaikan pada umat bahwa aparat kita sedang bekerja dengan cepat. Kita jadikan penegakan hukum sebagai panglimanya. Karena harapan kita cuma di situ. Kalau tidak ada penegakan hukum, sudah pasti kita akan berjihad. Kuncinya di situ, penegakan hukum," kata Ahmad usai menghadiri Forkompida, Selasa.
Dalam diskusi tersebut Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian memberikan arahan kepada ormas untuk memberikan penjelasan secara cerdas ke massanya terkait insiden tersebut.
"Saya ambil kesempatan untuk berikan pemahaman ke tokoh tadi. Karena beliau punya masa besar, jadi kami harap beliau-beliau menyampaikan ke massa untuk memiliki mindset sama dalam sikapi permasalahan Tolikara. Kalau gak paham yang terjadi sebenarnya, bisa salah ambil langkah. Ini isu cukup sensitif," kata Tito usai menghadiri Forkompida di depan Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/7/2015).
Dalam pertemuan itu Tito mengatakan, warga Papua, khususnya Tolikara, tahu persis bahwa mereka moderat dan toleran dalam beragama.
"Selain itu kita yang di Jakarta dan di wilayah lain di Jadetabek, kita juga mengembangkan sikap hati-hati dalam menyampaukan pernyataan. Jangan sampai salah," jelas Tito.
Sementara itu Ketua Umum DPP FPI Ahmad Sobri Lubis mengatakan pihaknya mendorong penegakan hukum terkait insiden di Tolikara. Ahmad juga menyampaikan kepada massa FPI untuk meredam niat melakukan aksi lainnya.
"Kita juga sampaikan pada umat bahwa aparat kita sedang bekerja dengan cepat. Kita jadikan penegakan hukum sebagai panglimanya. Karena harapan kita cuma di situ. Kalau tidak ada penegakan hukum, sudah pasti kita akan berjihad. Kuncinya di situ, penegakan hukum," kata Ahmad usai menghadiri Forkompida, Selasa.
Subscribe to:
Posts (Atom)