Ini Ragam Laporan Warga Jakarta Melalui Aplikasi Qlue

Masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta dapat dengan cepat melaporkan keluhan mereka via media sosial Qlue yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dari banyaknya laporan yang masuk ke Qlue, ada jenis laporan yang umumnya didapati hampir di semua tempat, juga jenis laporan yang sesuai dengan karakteristik tempat tersebut.

"Kami menyediakan kategori-kategori pelaporan untuk memudahkan warga dan memudahkan dinas terkait yang akan menindaklanjuti nanti," kata CEO Qlue Rama Raditya, Rabu (1/6/2016).

Dalam aplikasi Qlue, terdapat sejumlah kategori laporan yang bisa dipilih oleh warga sebelum laporan dikirim. Jika ada laporan yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah disediakan, maka pelapor dapat memilih kategori yang paling mendekati dengan jenis laporannya.

Adapun dari setiap laporan yang diunggah, harus ada foto, keterangan, dan lokasi pelapor memberikan laporan tersebut. Fitur khusus yang telah disematkan ke dalam Qlue membuat penggunanya tidak bisa membuat laporan-laporan palsu.

Dari sejumlah laporan yang Kompas.com lihat di aplikasi Qlue, kebanyakan warga melaporkan soal parkir liar, taman yang tidak terurus, penerangan jalan, pedagang kaki lima yang menempati trotoar, jalan rusak, got mampat, hingga masalah sampah.

Sementara itu, jenis laporan yang lebih spesifik, seperti angkotngetem, laporan terkait layanan transjakarta, serta potensi teroris. (Baca: Saat RT/RW Bingung Melaporkan Hal yang Harus Diadukan via Qlue)

Berikut daftar kategori yang biasanya dilaporkan warga melalui Qlue:

1. Kemacetan

2. Sampah

3. Bencana banjir

4. Pelanggaran aturan

5. Kebakaran

6. Jalan rusak

7. Pengemis

8. Pedagang kaki lima liar

9. Tindak kriminal

10. Lampu jalan rusak

11. Pohon tumbang

12. Fasilitas umum

13. Parkir liar

14. Pelanggaran izin bangunan

15. Joki 3 in 1

16. Kawasan dilarang merokok

17. Iklan tidak berizin

18. Makanan non-higienis

19. Laporan transjakarta

20. Potensi teroris

21. Fogging DBD

22. Narkoba

23. Pajak rumah kos

24. Pencegahan banjir

25. Ruang publik terpadu ramah anak

Warga Diharapkan Ikut Benahi Jakarta

Di usianya yang telah memasuki 489 tahun, Jakarta tetap memfokuskan diri membenahi persoalan banjir, kemacetan dan permukiman kumuh.

Tiga persoalan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) tersebut tidak bisa terwujud tanpa dukungan dan campur tangan warga.

"Masalah seperti kemacetan, banjir dan penataan pemukiman kumuh masih tetap jadi pembenahan, ‎mungkin kita bisa belajar dari Singapura yang sudah lebih dulu melakukannya."

Hal itu dikatakan Sutanto Soehodho, Deputi Gubernur Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi DKI Jakarta, saat ditemui dalam acara Lokarya Jakarta Menuju Kota yang Berkelanjutan dan Layak Huni kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan centre for liveable cities Singapura di Balai Kota, Rabu (1/6/2016).

Ia menjelaskan, saat ini, berbagai langkah telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan yang kompleks di Ibu Kota.

Langkah tersebut diimplementasikan melalui program-program seperti penanganan banjir dengan pengerjaan pengerukan kali, waduk dan sungai serta pembangunan tanggul di utara Jakarta.

‎"Alat transportasi seperti transjakarta juga sudah disiapkan dan siap mengangkut penumpang hingga keluar Jakarta," ucapnya.

Sutanto mengatakan, pembangunan sarana transportasi dalam kota seperti Mass Rapid Transit (MRT) juga terus dikebut Pemprov DKI Jakarta. Jakarta juga tengah dipersiapkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) sebagai angkutan massal untuk mengangkut penumpang.

‎"Dalam peningkatan kualitas kota kita juga lakukan penataan pemukiman kumuh dengan penambahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Semua ini tidak bisa terwujud tanpa dukungan dari warga Jakarta," ucapnya.

Peringkat di Qlue, Ternyata Dinas Kebersihan Masih Kalah dari Transjakarta

 Aplikasi laporan warga DKI Jakarta, Qlue, mencatat tiga layanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai memiliki kinerja terbaik per 1 Juni 2016.

Dari urutan pertama, ada Transjakarta, disusul dengan Dinas Kebersihan di posisi terbaik kedua dan Dinas Perhubungan sebagai terbaik ketiga.

Mari lihat Transjakarta terlebih dahulu sebagai peraih poin terbanyak di Qlue, yang artinya tingkat kepuasan warga terhadap Transjakarta bisa dibilang tinggi.

Transjakarta meraih poin sebanyak 7.459 dari hasil menyelesaikan 1.438 laporan warga dan 1.078 laporan warga yang masih dalam tahap proses penyelesaian.

Tidak ada laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak Transjakarta. Jenis laporan yang dilayangkan kepada PT Transjakarta melalui Qlue merupakan hal-hal sederhana.

Misalnya, antrean penumpang yang tidak teratur, AC di dalam bus yang bocor, pelat di halte Transjakarta yang sudah rusak dan licin saat diinjak, pagar dan pembatas yang berantakan, JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yang rusak, serta penumpukan penumpang.

Beralih ke Dinas Kebersihan. Dinas ini memperoleh 7.406 poin di Qlue setelah menyelesaikan 1.419 laporan warga dan masih mengerjakan sebanyak 1.245 laporan lainnya.

Laporan dari warga untuk Dinas Kebersihan didominasi soal sampah. Mulai dari sampah daun, sampah lumpur, sampah di kali, sampah karung, sampah dari pedagang kaki lima (PKL), dan sebagainya.

Sedangkan di Dinas Perhubungan, dengan perolehan 5.715 poin, kebanyakan laporan adalah soal lalu lintas dan perilaku pengemudi angkutan umum ketika jam-jam padat.

Dinas Perhubungan telah menyelesaikan 4.973 laporan warga dan masih memproses 1.275 laporan lainnya saat ini.

Info peringkat di Qlue ini akan berubah secara otomatis selama tiga bulan sekali. Selama belum berubah, dinas-dinas lainnya masih bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam memperoleh poin di Qlue dengan memberikan layanan terbaik kepada warga.

Adapun poin tersebut merupakan salah satu indikator Gubernur DKI Jakarta dalam menilai dan mengevaluasi kinerja anak buahnya di lapangan.

Djarot: Dari Hasil Survei, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ahok-Djarot Cukup Baik

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut banyak masyarakat cukup puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan dirinya.

Masyarakat itu, kata Djarot, juga menilai dirinya dan Ahok (sapaan Basuki) sebagai pasangan yang ideal.

Hal itu diutarakan Djarot menanggapi pernyataan Ahok yang mengaku sempat melontarkan candaan tentang "kembali ke istri lama" kepada calon wakilnya, Heru Budi Hartono.

"Banyak orang yang mengatakan yang terbaik itu Ahok-Djarot. Kita juga harus dengar seperti itu. Dari hasil survei juga tingkat kepuasan masyarakat cukup baik," ujar Djarot di Balai Kota, Rabu (1/6/2016).

Meski demikian, Djarot mengaku tak bisa memastikan mengenai kemungkinan kembali berduet dengan Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Sebab, ia menyatakan, keputusan mengenai hal itu harus diputuskan dan disetujui oleh pengurus PDI Perjuangan. Djarot merupakan kader PDI-P.

"Kemungkinan segala macam bisa. Tergantung nanti partai seperti apa. Tetapi, sudah kita tegasin bahwa jalurnya jalur partai dong. Ya kan?" ujar Djarot.

Ahok sebelumnya mengaku sempat meledek Heru. Penyebabnya, Heru melontarkan keraguan mendampingi Ahok karena minim pengalaman di dunia politik.

Heru merupakan birokrat di lingkungan Pemprov DKI. Ia kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Aku cuma ledekin saja ke dia. Kalau kamu enggak mau (jadi bakal calon wakil gubernur), aku 'balik ke bini (istri) lama' lho," kata Basuki tertawa, Selasa (31/5/2016). "Istri" yang dimaksud Basuki adalah Djarot.

Saat Pidato Ahok Diakhiri dengan Listrik yang Padam

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus mengakhiri pidatonya dalam peresmian RPTRA Harapan Mulia tanpa sempat memberi salam penutup. Hal ini lantaran listrik tiba-tiba padam saat Basuki masih berbicara.

"Listriknya mati, begitu aja deh, Bapak dan Ibu," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu tanpa menggunakan pengeras suara, Rabu (1/6/2016).

Padahal, Ahok sedang bercerita tentang programnya, sepertiKartu Jakarta Pintar dan JakartaOne. Selain itu, Ahok juga sedang berbicara tentang permasalahan RT dan RW yang sedang ramai.

Pidatonya tersebut sudah berjalan sekitar 15 menit. Namun, warga justru protes saat Ahok menyudahi pidatonya.

"Lagi, Pak, lagi," teriak warga.

Ahok sempat mondar-mandir memeriksa mikrofon yang masih belum bisa menyala. Pengurus RPTRA tampak belum berhasil menghidupkan kembali listrik yang padam.

Akhirnya, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Setelah itu, Ahok turun dari panggung dan kembali ke kursinya. (Baca: Listrik Padam Total, Aktivitas PNS di Balai Kota Terganggu)

Ahok Tanda Tangani Peraturan PNS DKI Pulang Kerja Pukul 14.00 Selama Ramadhan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama resmi menerbitkan Keputusan Gubernur yang  mengatur jam kerja para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Ramdhan 2016.

"Peraturannya resmi sudah ditandatangani," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika saat dikonfirmasi, Selasa (31/5/2016).

Pada aturan itu dinyatakan bahwa jam kerja PNS DKI pada Senin-Kamis berlaku pada 07.00-14.00 dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-12.30.

Sedangkan pada Jumat pada pukul 07.00-14.30 dengan waktu istirahat pada pukul 11.30-12.30. Meski demikian, Agus menyebut masih ada opsi lain yang kemungkinan bisa saja diterapkan.

"Opsi lainnya, jam 07.30 sampai 14.30," ujar dia.

Pada aturan jam kerja PNS selama Ramadhan, dinyatakan bahwa PNS yang bertugas pada kelompok kerja yang bidang pekerjaannya harus selalu siap 24 jam.

Pengaturan waktu kerjanya diserahkan ke kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)-nya masing-masing.

Sementara itu, pengaturan jam kerja guru atau penjaga sekolah diserahkan pada Kepala Dinas Pendidikan.

Peraturan jam kerja ini berlaku selama Ramadhan yang mengacu pada  Keputusan Menteri Agama.

Pada Ramadhan tahun lalu, jam kerja PNS DKI dikurangi 1,5 jam. Jika biasanya PNS masuk kerja pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00, maka selama Ramadhan tahun lalu, hari Senin-Kamis pegawai masuk kerja pukul 08.00 dan pulang pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30.

Sementara jam kerja pada hari Jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30.

Beberapa waktu lalu, Ahok melontarkan alasannya menerapkan masuk kerja yang lebih pagi kepada para PNS.

"Kalau pengalaman saya dan teman-teman saya yang Muslim, justru kami itu lebih siap kalau ke kantor itu lebih pagi. Karena sudah sahur, begitu mandi, tanggung, langsung kerja saja masuk jam tujuh lebih awal, pulangnya lebih cepat," kata dia di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/5/2016).