-Sore ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri agenda silaturahmi dengan kalangan dunia usaha yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Agenda ini diawali dengan paparan dari Ketua Umum ISEI Darmin Nasution. Darmin memberikan paparan terkait penyebab persoalan ekonomi yang dialami Indonesia dalam beberapa waktu terakhir dan solusi yang seharusnya diambil pemerintah.
Selanjutnya. Jokowi memberikan paparan terkait apa yang sudah dilakukan dan direncanakan pemerintah ke depan. Ia menyempatkan diri untuk berdiskusi langsung dengan para pengusaha.
Diskusi inipun dipandu oleh Ketua Umum ISEI Darmin Nasution. Jokowi bersama Darmin mengambil posisi duduk sejajar di atas panggung di depan puluhan pengusaha yang hadir.
Beberapa orang diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan, kritik serta saran secara langsung kepada Jokowi. Sesuai dengan judul acaranya adalah Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi.
"Silahkan untuk siapapun yang ingin memberikan pernyataan dan pertanyaan apapun kepada Presiden dengan cepat dan tegas," kata Darmin membuka kesempatan untuk bertanya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (9/7/2015)
Acara yang dibuka oleh oleh ini dihadiri oleh kalangan perbankan, dunia usaha seperti Kadin, Apindo, Hipmi, REI dan lain-lain.
My Blog List
Thursday, July 9, 2015
MA Nonaktifkan Ketua Pengadilan Dkk yang Ditangkap KPK
Mahkamah Agung (MA) langsung menonaktifkan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto dan dua hakim PTUN Medan Amir Fauzi dan Dermawan Ginting yang ditangkap KPK. Namun pemecatan akan dilakukan bila ketiganya divonis bersalah.
"Kita segera nonaktifkan mereka yang ditangkap," ujar jubir MA hakim agung Suhadi, saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2015).
Suhadi mengatakan ketiganya langsung dinonaktifkan karena tertangkap tangan oleh KPK. MA juga mengaku sangat prihatin terhadap penangkapan ini.
"Karena ini tertangkap tangan makanya kita langsung berhentikan sementara. Baru setelah incracht kita lakukan pemberhentian tetap tanpa perlu sidang etik," ujarnya.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK ada 5 orang tertangkap. Lima orang yang tertangkap adalah Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto, dua hakim PTUN Medan Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Sementara itu, panitera yang diamankan bernama Yusril Sofian dan seorang pengacara.
"Kita segera nonaktifkan mereka yang ditangkap," ujar jubir MA hakim agung Suhadi, saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2015).
Suhadi mengatakan ketiganya langsung dinonaktifkan karena tertangkap tangan oleh KPK. MA juga mengaku sangat prihatin terhadap penangkapan ini.
"Karena ini tertangkap tangan makanya kita langsung berhentikan sementara. Baru setelah incracht kita lakukan pemberhentian tetap tanpa perlu sidang etik," ujarnya.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK ada 5 orang tertangkap. Lima orang yang tertangkap adalah Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto, dua hakim PTUN Medan Amir Fauzi dan Dermawan Ginting. Sementara itu, panitera yang diamankan bernama Yusril Sofian dan seorang pengacara.
Periksa Banyak Saksi Kasus UPS, Komjen Buwas: Kami Hati-hati
Kabareskrim Komjen Budi Waseso membantah jajarannya menemui jalan buntu dalam menyidik dugaan korupsi pengadaan Uniterrupted Power Suply (UPS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, baru dua tersangka yang ditetapkan penyidik dari sekian banyak saksi yang diperiksa.
"Kasus UPS bukannya lamban. Tapi menurut penyidik butuh kehati-hatian karena ini terkait dengan kelompok-kelompok yang memungkinkan akan menghilangkan alat bukti, maka kita tidak mngumumkan dulu," ujar Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Buwas, sapaan Budi Waseso, meyakinkan bila proses penyidikan dugaan korupsi UPS dengan tersangka Alex Usman dan Zaenal Soleman terus berjalan.
"Yakinlah kami terus mendalaminya. Dan itu berjalan sampai hari ini. Tadi saya mendapatkan laporan gelar singkat kasus itu," ujarnya.
Sejak dilimpahkan ke Mabes Polri, Bareskrim baru menetapkan dua tersangka dalam kasu UPS. Sementara beberapa saksi hilir mudik guna pemeriksaan. Mereka berasal dari sejumlah anggota DPRD Jakarta, pihak sekolah, sampai dengan pihak-pihak pemenang tender.
Direktur Tipikor Bareskrim Brigjen Wiyagus mengatakan, penyidikan terkait perkara korupsi tidak boleh dianggap mudah. "Ada yang anggap mudah karena perkaranya simpel, tapi belum tentu penyidik," kata Wiyagus.
Proses penyidikan adalah untuk mematangkan bukti pidana guna meyakinkan majelis hakim. "Yang diyakini penyidik dan penuntut, belum tentu di persidangan," kata Wiyagus.
"Kasus UPS bukannya lamban. Tapi menurut penyidik butuh kehati-hatian karena ini terkait dengan kelompok-kelompok yang memungkinkan akan menghilangkan alat bukti, maka kita tidak mngumumkan dulu," ujar Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Buwas, sapaan Budi Waseso, meyakinkan bila proses penyidikan dugaan korupsi UPS dengan tersangka Alex Usman dan Zaenal Soleman terus berjalan.
"Yakinlah kami terus mendalaminya. Dan itu berjalan sampai hari ini. Tadi saya mendapatkan laporan gelar singkat kasus itu," ujarnya.
Sejak dilimpahkan ke Mabes Polri, Bareskrim baru menetapkan dua tersangka dalam kasu UPS. Sementara beberapa saksi hilir mudik guna pemeriksaan. Mereka berasal dari sejumlah anggota DPRD Jakarta, pihak sekolah, sampai dengan pihak-pihak pemenang tender.
Direktur Tipikor Bareskrim Brigjen Wiyagus mengatakan, penyidikan terkait perkara korupsi tidak boleh dianggap mudah. "Ada yang anggap mudah karena perkaranya simpel, tapi belum tentu penyidik," kata Wiyagus.
Proses penyidikan adalah untuk mematangkan bukti pidana guna meyakinkan majelis hakim. "Yang diyakini penyidik dan penuntut, belum tentu di persidangan," kata Wiyagus.
KY Beri Rekomendasi Non Palu 6 Bulan, Hakim Sarpin: Sekalian Saja 6 Tahun!
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi tidak peduli dengan rekomendasi Komisi Yudisial (KY) atas dirinya. KY sebelumnya mengeluarkan rekomendasi terhadap Sarpin yaitu non palu selama 6 bulan.
"Saya kan sudah bilang saya nggak peduli," kata Sarpin usai memimpin sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).
Sarpin mengaku telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim asal Padang itu mengatakan kalau perlu KY memberi rekomendasi lebih lama dari itu kalau memang ada pelanggaran yang dilakukannya.
"Saya ini kan capek bekerja, sudahlah, saya tidak peduli. Ngapain 6 bulan, sekalian saja 6 tahun," ujar Sarpin geram.
Sebelumnya dalam rapat pleno KY beberapa waktu lalu disepakati rekomendasi hukuman non palu selama 6 bulan. KY beranggapan Sarpin telah menyalahi peraturan saat memimpin sidang praperadilan.
"Pleno KY lengkap (7 orang) menyepakati merekomendasikan sanksi skorsing. (nonpalu) selama 6 bulan. Ada beberapa prinsip yang dilanggar Hakim Sarpin," kata komisioner KY, Imam Anshori Saleh saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/6/2015).
Imam menyebut, Sarpin saat memimpin sidang praperadilan tak cermat dan melakukan kesalahan. Sarpin juga salah mengutip keterangan saksi ahli yang dijadikan dasar pengambilan putusan.
"Tidak teliti dalam mengutip keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan untuk memutus, sehingga yang disampaikan ahli bertentangan dengan yang dimuat hakim dalam putusannya, tidak teliti menuliskan identitas ahli, dengan menyebut Prof Sidharta sebagai ahli hukum pidana, padahal yang bersangkutan adalah ahli filsafat hukum, menerima fasilitas pembelaan dari kuasa hukum secara gratis," jelas Imam.
"Dan tidak rendah hati, yakni tidak memenuhi panggilan KY malah menantang 'Kalau berani KY datang ke PN Jakarta Selatan" tegasnya.
Imam menjelaskan, sidang untuk memutuskan nasib Sarpin berlangsung alot. Masing-masing komisioner KY beradu argumen tentang kadar kesalahan yang dilakukan Hakim Sarpin.
"Sidang berlangsung alot, karena masing-masing komisioner menyampaikan argumentasinya. Adapun soal tekhnis yudisial yang menyangkut penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan diserahkan sepenuhnya kepada MA," ungkap Imam.
"Saya kan sudah bilang saya nggak peduli," kata Sarpin usai memimpin sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).
Sarpin mengaku telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim asal Padang itu mengatakan kalau perlu KY memberi rekomendasi lebih lama dari itu kalau memang ada pelanggaran yang dilakukannya.
"Saya ini kan capek bekerja, sudahlah, saya tidak peduli. Ngapain 6 bulan, sekalian saja 6 tahun," ujar Sarpin geram.
Sebelumnya dalam rapat pleno KY beberapa waktu lalu disepakati rekomendasi hukuman non palu selama 6 bulan. KY beranggapan Sarpin telah menyalahi peraturan saat memimpin sidang praperadilan.
"Pleno KY lengkap (7 orang) menyepakati merekomendasikan sanksi skorsing. (nonpalu) selama 6 bulan. Ada beberapa prinsip yang dilanggar Hakim Sarpin," kata komisioner KY, Imam Anshori Saleh saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/6/2015).
Imam menyebut, Sarpin saat memimpin sidang praperadilan tak cermat dan melakukan kesalahan. Sarpin juga salah mengutip keterangan saksi ahli yang dijadikan dasar pengambilan putusan.
"Tidak teliti dalam mengutip keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan untuk memutus, sehingga yang disampaikan ahli bertentangan dengan yang dimuat hakim dalam putusannya, tidak teliti menuliskan identitas ahli, dengan menyebut Prof Sidharta sebagai ahli hukum pidana, padahal yang bersangkutan adalah ahli filsafat hukum, menerima fasilitas pembelaan dari kuasa hukum secara gratis," jelas Imam.
"Dan tidak rendah hati, yakni tidak memenuhi panggilan KY malah menantang 'Kalau berani KY datang ke PN Jakarta Selatan" tegasnya.
Imam menjelaskan, sidang untuk memutuskan nasib Sarpin berlangsung alot. Masing-masing komisioner KY beradu argumen tentang kadar kesalahan yang dilakukan Hakim Sarpin.
"Sidang berlangsung alot, karena masing-masing komisioner menyampaikan argumentasinya. Adapun soal tekhnis yudisial yang menyangkut penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan diserahkan sepenuhnya kepada MA," ungkap Imam.
Ridwan Kamil: Anak Saya ke SMA Tiap Hari Naik Sepeda, Tidak Pakai Motor
Walikota Bandung Ridwan Kamil memiliki anak yang masih duduk di SMA. Sehari-hari anaknya berangkat ke sekolah naik sepeda, tidak pakai motor.
“Bukan saya tidak mau ngasih motor atau mobil, tapi minimal saya melatih anak saya untuk menjadi contoh,” ujarnya di Bandung, Kamis (9/7/2015).
“Dia sebenarnya tidak nyaman menjadi anak wali kota karena mendapat banyak sorotan. Tapi saya bilang, kamu harus jadi contoh,” tegasnya.
Jadilah kemana-mana anak Kang Emil selalu mengendarai sepeda termasuk ke sekolah, walaupun jadi minoritas karena anak yang lain banyak yang menggunakan motor.
“Yang menariknya, anak Pak Gubernur juga pakai sepeda, jadi suka bareng,” ujar Ridwan Kamil.
Pemerintah Kota Bandung ikut peduli dengan banyaknya anak-anak sekolah yang mengendarai motor. Tahun ajaran baru mendatang, akan sering dilakukan razia ke sekolah-sekolah..
Menurut Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bandung baru saja mendapatkan dana hibah untuk Road Safety Program dari Bloomberg Philanthropies, sebuah Yayasan di New York, Amerika Serikat.
Bandung termasuk salah satu dari 10 kota di seluruh dunia yang mendapatkan dana hibah ini.
“Programnya itu kurang lebih 3 tahun. Di dalamnya ada komponen anak di bawah umur tidak boleh mengendarai motor atau mobil. Sehingga nantinya akan ada banyak razia-razia anak sekolah yang memakai motor. Karena itu salah satu aspek dari road safety,” ujarnya di Bandung, Kamis (9/7/2015)
Ridwan menambahkan dalam satu bulan ini pihaknya akan membuat master plan keselamatan berlalu lintas terlebih dulu.
“Setelah si master plan itu ada, kita baru bergerak. Bisa saja nanti ke sekolah-sekolah kita akan ada banyak razia. Mereka banyak yang tidak punya SIM kan,” ujarnya.
Mengutip situs Bloomberg Philanthropies, kota-kota yang mendapatkan dana hibah untuk penerapan keselamatan di jalan adalah:
Bloomberg Philanthropies akan memberikan bantuan berupa karyawan yang akan bekerja secara full time dengan pemerintah masing-masing kota untuk insiatif keselamatan jalan selama 5 tahun, bantuan teknis mengenai keselamatan jalan, pelatihan untuk petugas polisi dan staf pemerintahan kota lain yang relevan, serta kampanye di media massa.
“Bukan saya tidak mau ngasih motor atau mobil, tapi minimal saya melatih anak saya untuk menjadi contoh,” ujarnya di Bandung, Kamis (9/7/2015).
“Dia sebenarnya tidak nyaman menjadi anak wali kota karena mendapat banyak sorotan. Tapi saya bilang, kamu harus jadi contoh,” tegasnya.
Jadilah kemana-mana anak Kang Emil selalu mengendarai sepeda termasuk ke sekolah, walaupun jadi minoritas karena anak yang lain banyak yang menggunakan motor.
“Yang menariknya, anak Pak Gubernur juga pakai sepeda, jadi suka bareng,” ujar Ridwan Kamil.
Pemerintah Kota Bandung ikut peduli dengan banyaknya anak-anak sekolah yang mengendarai motor. Tahun ajaran baru mendatang, akan sering dilakukan razia ke sekolah-sekolah..
Menurut Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bandung baru saja mendapatkan dana hibah untuk Road Safety Program dari Bloomberg Philanthropies, sebuah Yayasan di New York, Amerika Serikat.
Bandung termasuk salah satu dari 10 kota di seluruh dunia yang mendapatkan dana hibah ini.
“Programnya itu kurang lebih 3 tahun. Di dalamnya ada komponen anak di bawah umur tidak boleh mengendarai motor atau mobil. Sehingga nantinya akan ada banyak razia-razia anak sekolah yang memakai motor. Karena itu salah satu aspek dari road safety,” ujarnya di Bandung, Kamis (9/7/2015)
Ridwan menambahkan dalam satu bulan ini pihaknya akan membuat master plan keselamatan berlalu lintas terlebih dulu.
“Setelah si master plan itu ada, kita baru bergerak. Bisa saja nanti ke sekolah-sekolah kita akan ada banyak razia. Mereka banyak yang tidak punya SIM kan,” ujarnya.
Mengutip situs Bloomberg Philanthropies, kota-kota yang mendapatkan dana hibah untuk penerapan keselamatan di jalan adalah:
- Accra, Ghana
- Addis Ababa, Ethiopia
- Bandung, Indonesia
- Bangkok, Thailand
- Bogota, Kolombia
- Fortaleza, Brasil
- Ho Chi Minh, Vietnam
- Mumbai, India
- São Paulo, Brasil
- Shanghai, China.
Bloomberg Philanthropies akan memberikan bantuan berupa karyawan yang akan bekerja secara full time dengan pemerintah masing-masing kota untuk insiatif keselamatan jalan selama 5 tahun, bantuan teknis mengenai keselamatan jalan, pelatihan untuk petugas polisi dan staf pemerintahan kota lain yang relevan, serta kampanye di media massa.
Tuesday, June 30, 2015
Ini 5 cara manjur China habisi PNS korup
Di negara manapun, orang yang menduduki jabatan penting di pemerintahan dituntut menjalankan amanat rakyat. Namun di China, terbukti banyak pegawai negeri sipil, maupun pimpinan Partai Komunis selama ini menyelewengkan posisinya untuk meraih keuntungan pribadi.
Situasi berubah sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada 2013. Pelbagai kebijakan baru secara spesifik 'menghabisi' pejabat yang terbiasa bertindak culas.
Salah satu kebijakan Jinping paling terkenal adalah memburu koruptor kakap yang kabur ke luar negeri. Aturan keras lainnya, pejabat yang kini menjabat dipaksa ke penjara, menengok teman-temannya yang menderita setelah ketahuan korupsi.
Hasilnya, sejak Jinping berkuasa dua tahun lalu, lebih dari 100 pejabat tinggi hingga level menteri, dicokok lantaran terbukti korup. Puluhan bekas pejabat kini menunggu eksekusi setelah divonis mati.
Penasaran apa saja kebijakan pemerintah China memangkas para penjahat di birokrasi negara?
Gerakan anti korupsi gaya baru dicanangkan Partai Komunis China. Setiap pejabat partai itu kini mengikuti tur ke penjara-penjara. Mereka diajak menengok rekan yang mendekam di bui karena mencuri uang rakyat.
'Piknik' merasakan penjara itu sudah digelar di Provinsi Hubei. Lebih dari 70 pejabat provinsi itu, bersama istri masing-masing - diajak menemui 15 bekas petinggi yang kini kurus kering karena dicokok polisi.
Times of India melaporkan, Selasa (26/5), foto-foto kunjungan itu dicetak di halaman depan surat kabar Harian Rakyat yang jadi corong pemerintah China.
Ide mengajak pejabat mengunjungi rekannya yang dipenjara dicetuskan pertama kali oleh Komisi Pusat Disiplin Anggota Partai Komunis China (CCDI). "Dengan kunjungan ini, para kader kami dorong untuk lebih memahami hukuman yang mereka terima bila melakukan korupsi," tulis pernyataan tertulis CCDI.
Sejak akhir 2014, 20 orang anggota tim penyidik Kejaksaan Agung China disebar ke seluruh dunia. Mereka melacak aset dan keberadaan para koruptor yang kabur dari Negeri Tirai Bambu. Nama operasi ini "Berburu Rubah".
Beberapa sasaran tim ini adalah pemain lama yang sudah menggarong uang rakyat sejak 1980-an. Tak cuma pejabat negara, pengusaha nakal pun jadi incaran.
Hasilnya, 750 pegawai negeri korup yang kabur ke Malaysia, Kamboja, Thailand, Inggris, hingga Amerika Serikat telah dipulangkan. Pemerintah Negeri Panda mengklaim, hasil kerja mereka berhasil menyelamatkan USD 1,5 miliar.
Wakil Direktur Tim Pemburu Rubah Liu Dong menegaskan pihaknya menghormati hukum negara lain. Tapi, dia memastikan tidak akan membiarkan tersangka yang mereka incar mencari perlindungan hukum.
"Kami akan memburu mereka dan menyeret mereka ke pengadilan, di manapun para koruptor itu bersembunyi," kata Liu seperti dilansir Telegraph, Sabtu, 1 November 2014.
Salah satu korbannya adalah Gao Xinyuan. Dia membalik nama aset BUMN di China, lalu kabur ke Sydney, Australia berbekal uang USD 1,2 juta satu dekade lalu. Tapi ketika rekeningnya dibekukan, Gao menyerah. Dia sudah dibawa pulang ke Negeri Tirai Bambu.
Zhou Jiugeng seorang Direktur Properti di China mendadak menerima surat pemecatan setelah fotonya saat menggunakan barang-barang mahal beredar luas di Internet.
Dikutip dari laman Telegraph, 30 Desember 2008, Zhou tertangkap mengenakan jam tangan bermerek Vacheron Constantin yang nilainya ditaksir mencapai 7 ribu Pound Sterling (Rp 146,7 juta).
Tidak hanya penggunaan jam tangan, netizen yang kesal dengan barang mewah Zhou kerap menyoroti rokok yang di hisap adalah merek terbaik dan berharga 15 Pound Sterling (Rp 314 ribu).
Pasalnya nilai gaji yang didapat oleh Zhou dari statusnya sebagai pegawai dinilai tidak sebanding. Kendati demikian, Zhou juga sering terlihat wira-wiri dengan menggunakan mobil merek Amerika, Cadillac. Pemerintah mengkonfirmasi bila Zhou telah dipecat atas tuduhan penggunaan uang publik.
China tetap tidak puas dengan upaya penegakankorupsi yang sudah dilakukan selama ini. Walau ratusan tersangka sudah ditahan, dan puluhan telah dihukum mati, pemerintah pusat di Beijing hendak mendirikan lembaga khusus dibekali kekuasaan besar, mirip Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung Partai Komunis China (SPP) Qiu Xueqiang, seperti dilansir Xinhua, Selasa (4/11). Selama ini, otoritas penyidik di Negeri Tirai Bambu kekurangan personel. Kewenangannya juga masih tumpang tindih saat mengungkap kasus korupsi.
"Dengan adanya lembaga baru ini, kami dapat fokus menyidik kasus-kasus besar dan secara efektif menembus batas kewenangan antar departemen," ujarnya.
Keputusan membentuk lembaga baru ini datang dari Politbiro Partai Komunis China. Nantinya kepala KPK ala China ini posisinya setara wakil menteri.
"Kita menganggap persetujuan dari Partai untuk membentuk lembaga baru ini sebagai kesempatan meningkatkan pemberantasan korupsi lebih canggih dan efektif," kata Qiu.
Beleid baru tentang Aparatur Sipil Negara dilansir pemerintah Republik Rakyat China. Dalam aturan itu, ada poin soal penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan untuk pejabat yang kinerjanya buruk.
Ukuran kinerja buruk itu, seperti dilansir Shanghaiist, Minggu (28/6), adalah bermalas-malasan, tidak kompeten dengan bidang kerjanya, serta terbukti korup.
Aturan yang dirancang Politbiro Partai Komunis China ini diteken langsung oleh Presiden Xi Jinping. Lembaga yang menjalankan aturan itu adalah Badan Pengawas Pusat Disiplin Partai (CCDI).
"Pemantauan kedisiplinan, diukur dari kinerja aparatur pemerintahan yang tidak sesuai dengan semangat partai atau korup, menjadi tolok ukur utama," tulis laporan itu.
Beleid tersebut adalah dasar hukum untuk tindakan yang selama ini secara de facto sudah dijalankan Presiden Jinping. Yakni menyikat petinggi partai dari kalangan senior yang terindikasi korup. Belum lama, CCDI menamatkan karir Zhou Yongkang, tokoh senior PKC yang banyak menerima suap di era Presiden Hu Jintao.
Subscribe to:
Posts (Atom)