JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan jaminan pendidikan kepada siswa-siswi tidak mampu.
Pemprov DKI juga akan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) guru-guru dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri di ibu kota. Dengan demikian, maka sekolah-sekolah konvensional dapat bersaing dengan kualitas sekolah internasional.
"Sekarang sekolah internasional juga kalau lama-lama semakin mahal, orang-orang juga akan balik ke sekolah kayak gini. Ini sekolah usia 156 tahun, dari buyutnya cicitnya jadi alumni sekolah ini. Ini bukti kalau sekolah konvesional berpikir konsisten, bukan sekadar cari uang semata," kata Basuki, seusai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).
Ia berharap situasi seperti ini akan terus berlangsung. Basuki berharap, warga Jakarta mempercayai anak-anaknya untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang tidak memikirkan keuntungan semata.
Basuki menegaskan, tidak akan ada lagi anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah di Jakarta. Saat Basuki masuk ke Pemprov DKI menjadi Wakil Gubernur DKI, survei membuktikan 40 persen anak usia 16-18 tahun tidak sekolah karena tidak memiliki biaya.
"Makanya kami mau kasihkan banyak Kartu Jakarta Pintar. Kami tidak ingin ada anak yang tidak sekolah, itu saja. Sekarang kayak sekolah berlabel internasional, kalau otaknya cuma cari duit, mutunya payah, sudah mahal, lama-lama ditinggal orang. Itu harapan kami," kata Basuki.
Hari ini Basuki meninjau penyelenggaraan UN di dua sekolah, yakni SMKN 27 dan SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat. Di SMKN 27, Basuki sempat memberi motivasi kepada siswa siswi di sana. Namun, di SMA Santa Ursula, Basuki hanya mengintip kelas per kelas. Karena UN telah berlangsung ketika Basuki datang.
Monday, April 13, 2015
Ketika DPRD DKI Hadapi Dilema..
JAKARTA, KOMPAS.com - Proses menuju rapat paripurna pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) masih bergulir. Sudah tiga fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN).
Fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Fraksi Partai Hanura belum menentukan sikap. Bahkan, Fraksi Demokrat-PAN baru menyatakan dukungan pada Senin (13/5/2015) pagi ini, setelah sempat gamang.
Sikap berhati-hati ini sangat berbeda dengan kondisi ketika hak angket. Ketika itu, tiap fraksi lebih berani dalam menentukan dukungan terhadap hak angket.
Sebenarnya, apa yang terjadi dengan DPRD DKI?
"DPRD DKI sedang dilema. Antara upaya menyerang Ahok dengan kekhawatiran justru mereka sendiri terlibat," ujar pengamat politik Arie Sudjito kepada Kompas.com, Senin (13/4/2015).
Di satu sisi, DPRD DKI berusaha untuk terus menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Salah satunya adalah dengan menggulirkan HMP. Karena dengan cara itu, DPRD bisa menjatuhkan sanksi kepada Ahok akibat pelanggaran kebijakan, seperti temuan tim angket.
Di sisi lain, lanjut Arie, ada kekhawatiran ada anggota Dewan yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun-tahun sebelumnya, terkait laporan Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu juga tentang kasus UPS yang saat ini sedang bergulir di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Apabila ada anggota Dewan yang dinyatakan terlibat dalam kasus itu, hal tersebut akan membuat malu mereka, kata Arie. "Bisa jadi bumerang bagi DPRD jika menyerang Ahok," ujar Arie.
Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah masukan dari dewan pimpinan pusat partai politik masing-masing. Arie berpendapat, saat ini pimpinan parpol sedang mengkalkulasikan risiko yang didapat jika fraksinya di DPRD mendukung HMP. Apakah akan berimbas pada elektabilitas partai atau tidak pada pemilu mendatang.
Bagaimanapun juga, kata Arie, langkah mendukung dukungan ini tidak dapat diputuskan sembarangan. Beban DPRD berat. Sekalipun mereka benar dan berhak menggulirkan HMP, hati sebagian besar masyarakat Jakarta bukan untuk mereka.
Seluruh permasalahan itu menjadi kompleks dan membuat DPRD DKI menghadapi dilema. "Karena publik lebih percaya Ahok dibanding DPRD," ujar Arie.
Fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Fraksi Partai Hanura belum menentukan sikap. Bahkan, Fraksi Demokrat-PAN baru menyatakan dukungan pada Senin (13/5/2015) pagi ini, setelah sempat gamang.
Sikap berhati-hati ini sangat berbeda dengan kondisi ketika hak angket. Ketika itu, tiap fraksi lebih berani dalam menentukan dukungan terhadap hak angket.
Sebenarnya, apa yang terjadi dengan DPRD DKI?
"DPRD DKI sedang dilema. Antara upaya menyerang Ahok dengan kekhawatiran justru mereka sendiri terlibat," ujar pengamat politik Arie Sudjito kepada Kompas.com, Senin (13/4/2015).
Di satu sisi, DPRD DKI berusaha untuk terus menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Salah satunya adalah dengan menggulirkan HMP. Karena dengan cara itu, DPRD bisa menjatuhkan sanksi kepada Ahok akibat pelanggaran kebijakan, seperti temuan tim angket.
Di sisi lain, lanjut Arie, ada kekhawatiran ada anggota Dewan yang terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun-tahun sebelumnya, terkait laporan Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu juga tentang kasus UPS yang saat ini sedang bergulir di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Apabila ada anggota Dewan yang dinyatakan terlibat dalam kasus itu, hal tersebut akan membuat malu mereka, kata Arie. "Bisa jadi bumerang bagi DPRD jika menyerang Ahok," ujar Arie.
Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah masukan dari dewan pimpinan pusat partai politik masing-masing. Arie berpendapat, saat ini pimpinan parpol sedang mengkalkulasikan risiko yang didapat jika fraksinya di DPRD mendukung HMP. Apakah akan berimbas pada elektabilitas partai atau tidak pada pemilu mendatang.
Bagaimanapun juga, kata Arie, langkah mendukung dukungan ini tidak dapat diputuskan sembarangan. Beban DPRD berat. Sekalipun mereka benar dan berhak menggulirkan HMP, hati sebagian besar masyarakat Jakarta bukan untuk mereka.
Seluruh permasalahan itu menjadi kompleks dan membuat DPRD DKI menghadapi dilema. "Karena publik lebih percaya Ahok dibanding DPRD," ujar Arie.
"Blusukan" ke Pasar Modern BSD, Jokowi Belanja Sayur dan Buah
Jokowi usai di Masjid AL WUstho, Solo, Jumat (3/4/2015).
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan blusukan ke Pasar Modern BSD City di Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/4/2015) pagi. Di pasar ini, Jokowi meninjau harga bahan pokok serta membeli sejumlah sayuran dan buah-buahan.
Jokowi tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Plt Gubernur Banten Rano Karno, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ikut mendampingi Jokowi.
Saat Jokowi tiba, ratusan warga Serpong yang sedang berbelanja dan para pedagang langsung berhamburan menghampiri Jokowi. Sontak, perhatian seisi pasar tertuju pada Jokowi. Mereka mengajak bersalaman hingga berfoto bersama Jokowi.
Warga berdesakan saat orang nomor satu negeri ini beranjak dari kios ke kios. Jokowi terlebih dulu mendatangi kios sayuran. Di sana, Jokowi menanyakan harga bawang merah, bawang putih, dan cabai.
"Harganya bawang merah Rp 20.000, bawang putih Rp 16.000, pak," sahut seorang pedagang.
Tak hanya mengecek harga, Jokowi juga membeli tiga ikat rambutan, jambu biji, selederi, dan sayuran. Jokowi juga mendatangi kios pedagang beras.
Pono, pedagang beras langsung mengeluhkan harga beras yang naik dari Rp 5.200 per liter menjadi Rp 5.800 per liter.
Jokowi selama ini kerap memeriksa perkembangan harga beras di pasar. Dia menugaskan Menteri Perdagangan untuk selalu memantau pergerakan harga beras.
Keberpihakan Megawati dan PDI-P terhadap "Wong Cilik" Dipertanyakan
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengkritik pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Kongres IV PDI-P, di Sanur, Bali, pekan lalu. Nico menilai, pernyataan-pernyataan Megawati tidak mencerminkan semangat keberpihakan kepadawong cilik dan nilai-nilai demokrasi. Megawati disebut hanya hidup dalam narasi dan mimpi kebesaran pribadinya sebagai anak proklamator tanpa mewarisi nilai dari sang ayah, Soekarno. (Baca:Megawati: Kalau Tidak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!)
Menurut dia, pernyataan-pernyataan Megawati tak mencerminkan semangat keegaliteran ayahnya, Soekarno.
"Diksi yang dipakai semakin mencerminkan pudarnya semangat keegaliteran Soekarno dan berganti menjadi diksi kediktatorannya Soeharto. Megawati lama-lama mirip Soeharto daripada Soekarno," ujar Nico kepada Kompas.com, Sabtu (11/4/2015).
Dalam salah satu bagian pidatonya, Megawati menekankan kepada seluruh kader PDI-P yang duduk eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sejalan dengan garis perjuangan partai. Jika tak mau disebut sebagai petugas partai, Megawati mengatakan, maka sebaiknya kader tersebut keluar dari partai.
"Masa ngomong kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar. Ini kan sama dengan Soeharto yang bilang, kalau enggak mau terima Pancasila, gebuk," kata Nico.
Selain itu, Nico juga mempertanyakan kebijakan PDI-P yang menyingkirkan kader-kader yang selama ini dianggap berkontribusi baik terhadap partai. PDI-P justru memasukkan sejumlah nama yang terjerat kasus dugaan korupsi.
"Megawati membusukkan PDI-P dari dalam dengan mengakomodasi eks kader atau yang saat ini kena kasus. Padahal sebagai partai ideologis, loyalitas utama itu ada pada nilai yang dianut kader, bukan pada kemauan pribadi sang ketua umum," ujar Nico.
Beberapa nama tersingkir dari kepengurusan PDI-P, salah satunya Maruarar Sirait. Sementara itu, Rokhmin Dahuri masuk sebagai salah satu Ketua DPP PDI-P. Ia pernah divonis tujuh tahun penjara atas kasus korupsi dana non bujeter saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, masuk dalam jajaran kepengurusan.
Menurut dia, pernyataan-pernyataan Megawati tak mencerminkan semangat keegaliteran ayahnya, Soekarno.
"Diksi yang dipakai semakin mencerminkan pudarnya semangat keegaliteran Soekarno dan berganti menjadi diksi kediktatorannya Soeharto. Megawati lama-lama mirip Soeharto daripada Soekarno," ujar Nico kepada Kompas.com, Sabtu (11/4/2015).
Dalam salah satu bagian pidatonya, Megawati menekankan kepada seluruh kader PDI-P yang duduk eksekutif dan legislatif untuk menjalankan tugas sejalan dengan garis perjuangan partai. Jika tak mau disebut sebagai petugas partai, Megawati mengatakan, maka sebaiknya kader tersebut keluar dari partai.
"Masa ngomong kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar. Ini kan sama dengan Soeharto yang bilang, kalau enggak mau terima Pancasila, gebuk," kata Nico.
Selain itu, Nico juga mempertanyakan kebijakan PDI-P yang menyingkirkan kader-kader yang selama ini dianggap berkontribusi baik terhadap partai. PDI-P justru memasukkan sejumlah nama yang terjerat kasus dugaan korupsi.
"Megawati membusukkan PDI-P dari dalam dengan mengakomodasi eks kader atau yang saat ini kena kasus. Padahal sebagai partai ideologis, loyalitas utama itu ada pada nilai yang dianut kader, bukan pada kemauan pribadi sang ketua umum," ujar Nico.
Beberapa nama tersingkir dari kepengurusan PDI-P, salah satunya Maruarar Sirait. Sementara itu, Rokhmin Dahuri masuk sebagai salah satu Ketua DPP PDI-P. Ia pernah divonis tujuh tahun penjara atas kasus korupsi dana non bujeter saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, masuk dalam jajaran kepengurusan.
Nama lainnya dalam kepengurusan DPP PDI-P adalah Bambang Dwi Hartono, yang merupakan tersangka korupsi dana Jasa Pungut senilai Rp 720 juta, dan Idham Samawi, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui pencairan dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12,5 miliar. Demikian pula Olly Dondokambey, yang beberapa kali dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.
Ini Alasan JK Bersedia Jadi Saksi Meringankan Yance di Pengadilan
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku bersedia menjadi saksi meringankan bagi politisi Partai Golkar, Syafiuddin alias Yance, karena ingin menyampaikan bahwa proyek PLTU Sumuradem tidak menimbulkan kerugian negara.
Kalla akan hadir dalam persidangan Yance yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin (13/5/2015). Yance didakwa melakukan tindak pidana korupsi pembebasan lahan PLTU yang terletak di Indramayu, Jawa Barat itu.
Menurut Kalla, perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan memperlihatkan bahwa proyek PLTU itu menguntungkan negara sekitar Rp 17 triliun. Di samping itu, kata dia, proses pembebasan lahan PLTU itu tergolong cepat selesai sehingga bisa cepat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Pembangunan pembangkit juga berlangsung cepat, hanya dua setengah tahun sehingga PLTU Indramayu bisa dengan cepat dinikmati rakyat. Dan menurut BPK, menguntungkan negara Rp 17 triliun karena subsidi BBM berkurang setelah pembangkit ini dengan cepat beroperasi," kata Kalla seperti disampaikan juru bicaranya, Husain Abdullah.
Di samping itu, Kalla ingin menunjukkan agar staf pemerintahan seperti Yance tidak ragu mengambil kebijakan sepanjang sesuai dengan aturan.
Wapres juga mengaku bersedia menjadi saksi meringankan untuk menunjukkan pertanggung jawaban atas keputusannya yang pernah memerintah Yance untuk mempercepat pembebasan lahan PLTU tersebut.
"Atasan bertanggung jawab atas keputusan dan perintah kepada staf," kata Kalla.
Kalla sebelumnya mengaku pernah memerintahkan Yance yang ketika itu menjabat Bupati Indramayu, untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Perintah itu diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2006 Nomor 71. Saat itu, Kalla menjabat Wakil Presiden pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Waktu itu saya mendorong dan tentu memimpin pelaksanaannya. Itu pertama harus dengan pembebasan lahan di tempat itu," kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/4/2015). (baca:Bela Yance, Kalla Sebut Pembebasan Lahan PLTU atas Perintah Dirinya)
Mengenai indikasi penggelembungan harga lahan yang diduga dilakukan Yance dalam pelaksanaanya, Kalla mengatakan bahwa masalah itu merupakan urusan pengadilan.
Yance didakwa melakukan penggelembungan ganti rugi tanah menjadi Rp 57.850 per meter persegi. Sedangkan harga nilai jual obyek pajak milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp 14.000 per meter persegi.
Akibat perbuatannya, negara diduga merugi Rp 4,1 miliar. Yance didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 dan 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara.
Monday, March 23, 2015
Setelah Kaisar Akihito, Giliran PM Shinzo Abe yang Ditemui Jokowi
Jokowi dan Abe (Istimewa)Jokowi tiba di Kantor PM Jepang, Grand Hall Kantei sekitar pukul 17.55 waktu setempat, Senin (23/3/2015). Jokowi terlihat mengenakan jas Hitam dipadu dasi merah.
Kedatangan Jokowi disambut dengan upacara resmi layaknya tamu negara tiba di Istana Merdeka, Jakarta. Lagu kebangsaan kedua negara, 'Indonesia Raya' dan 'Kimi Ga Yo' dikumandangkan. Jokowi juga diperkenankan untuk mengecek barisan.
Setelah upacara kenegaraan resmi, keduanya pindah ruangan. Di lantai empat gedung inilah pertemuan bilateral digelar.
Dalam pertemuan ini, Jokowi ditemani oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menlu Retno Marsudi, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendag Rachmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala BKPM Franky Sibarani dan Dubes RI untuk Jepang Yusron Izha Mahendra.
"Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang. Ini adalah kunjungan pertama Presiden ke Jepang atau yang ketiga setelah keluar negeri. Yang jelas, saya menyambut baik," kata Abe dalam pembukaannya.
Setelah pertemuan ini, rencananya akan digelar jumpa pers bersama. Sekaligus akan disaksikan juga penandatangan sejumlah MoU.
Subscribe to:
Posts (Atom)