KEPULAUAN. SERIBU, KOMPAS.com — Oknum petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap bus-bus kota di Bundaran HI terancam dipecat.
Petugas tersebut saat ini sudah menjalani pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Petugas Dishub langsung kalau ada yang seperti itu langsung diproses untuk dikasih tindakan. Kalau keterlaluan akan dipecat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Sabtu (7/2/2015).
Menurut Djarot, ke depannya tak boleh lagi ada praktik tersebut di Ibu Kota. Sebab, hal itu telah menyalahi komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib.
Karena itu, Djarot berharap semua pihak yang terlibat dapat menindak oknum petugasnya masing-masing. Tidak hanya Pemprov DKI, tetapi juga pihak kepolisian dan para operator bus.
"Biar polisi juga menindak. Ke depannya tidak boleh lagi seperti itu. Ini kan melibatkan sopir dan petugas. Jadi, dua-duanya kena," ujar Djarot.
Seperti diberitakan, sebuah video yang diunggah ke situs YouTube menayangkan para kondektur metromini dan kopaja memberi uang pungli kepada petugas Dishub dan Polisi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Uang pungli itu disimpan di pot besar, tepat di putaran balik Bundaran HI. Kadishub Benjamin Bukit mengaku telah mengantongi nama pegawainya yang melakukan tindakan tersebut. Menurut dia, petugas itu sebelumnya merupakan personel Satpol PP.
MK dipindahtugaskan ke Dishub DKI untuk diperbantukan mengatur lalu lintas. "Semalam sudah kami cek, dan oknum tersebut berinisial MK, merupakan staf bidang Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta," kata Benjamin, Jumat (6/2/2015).
Saturday, February 7, 2015
PKL dan Parkir Liar di Jatinegara Menjamur, Jalan Matraman Raya Macet
JAKARTA, KOMPAS.com - Para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Matraman Raya, di Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dulu ditertibkan, kini kembali menduduki lagi trotoar dan badan jalan. Akibatnya, kemacetan pun tak dapat dihindari.
Para pedagang tersebut terlihat menjamur mulai depan Pasar Kemuning/Mede samping Pusat Grosir Jatinegara (PGJ), tepatnya di jalur arah Kampung Melayu. Mereka menggelar dagangan di trotoar.
Kumpulan pedagang ini rata-rata merupakan pedagang hewan peliharaan, seperti burung, ikan hias, hewan primata dan pengerat serta lainnya. Ulah pedagang ini membuat para pembeli ikut menyesaki trotoar dan badan jalan.
Parkir liar pun tumbuh. Deretan sepeda motor sepanjang lebih dari 50 meter berjejer mulai depan pintu masuk pasar hingga mendekati halte transjakarta Pasar Jatinegara. Kondisi ini pun menyebabkan kemacetan.
Warga Jatinegara, Rizky (30), mengatakan, menjelang akhir pekan seperti ini petugas lemah melakukan pengawasan. Akhirnya, PKL pun menjamur dan membuat penuh sesak di pinggiran jalan tersebut.
"PKL ini hanya ditertibkan di hari Senin sampai Jumat saja. Akhir pekan ini enggak ditertibkan," kata Rizky, di depan pasar tersebut, kepada Kompas.com, Sabtu (7/2/2015).
Menurut Rizky, diharapkan petugas tetap melakukan pengawasan menjelang hari libur seperti ini. Karena PKL dan pengunjung lebih pada pada akhir pekan dibanding hari biasa yang kerap dijaga petugas.
"Kan yang menyebabkan kemacetan itu PKL, dan adanya PKL menumbuhkan parkir liar, itu juga mengganggu jalan. Pembeli juga kan pedagangnya di jalan akhirnya melakukan transaksinya juga akhirnya di jalan," ujar Rizky.
Senada dengan diungkapkan oleh Dewi (46), pengunjung pasar lainnya. Menurut Dewi, pedagang seharusnya diawasi agar dapat berjualan dengan tertib. "Paling enggak disediakan tempat. Kalau kayak begini enggak tertib juga sih. Malah penuh jadinya enggak enak kan. Ya, diawasi jangan sampai jualan di jalan," ujar Dewi.
Para pedagang tersebut terlihat menjamur mulai depan Pasar Kemuning/Mede samping Pusat Grosir Jatinegara (PGJ), tepatnya di jalur arah Kampung Melayu. Mereka menggelar dagangan di trotoar.
Kumpulan pedagang ini rata-rata merupakan pedagang hewan peliharaan, seperti burung, ikan hias, hewan primata dan pengerat serta lainnya. Ulah pedagang ini membuat para pembeli ikut menyesaki trotoar dan badan jalan.
Parkir liar pun tumbuh. Deretan sepeda motor sepanjang lebih dari 50 meter berjejer mulai depan pintu masuk pasar hingga mendekati halte transjakarta Pasar Jatinegara. Kondisi ini pun menyebabkan kemacetan.
Warga Jatinegara, Rizky (30), mengatakan, menjelang akhir pekan seperti ini petugas lemah melakukan pengawasan. Akhirnya, PKL pun menjamur dan membuat penuh sesak di pinggiran jalan tersebut.
"PKL ini hanya ditertibkan di hari Senin sampai Jumat saja. Akhir pekan ini enggak ditertibkan," kata Rizky, di depan pasar tersebut, kepada Kompas.com, Sabtu (7/2/2015).
Menurut Rizky, diharapkan petugas tetap melakukan pengawasan menjelang hari libur seperti ini. Karena PKL dan pengunjung lebih pada pada akhir pekan dibanding hari biasa yang kerap dijaga petugas.
"Kan yang menyebabkan kemacetan itu PKL, dan adanya PKL menumbuhkan parkir liar, itu juga mengganggu jalan. Pembeli juga kan pedagangnya di jalan akhirnya melakukan transaksinya juga akhirnya di jalan," ujar Rizky.
Senada dengan diungkapkan oleh Dewi (46), pengunjung pasar lainnya. Menurut Dewi, pedagang seharusnya diawasi agar dapat berjualan dengan tertib. "Paling enggak disediakan tempat. Kalau kayak begini enggak tertib juga sih. Malah penuh jadinya enggak enak kan. Ya, diawasi jangan sampai jualan di jalan," ujar Dewi.
Satpol PP Sedikit, Kelurahan Balimester Tak Mampu Hadapi PKL
Para pedagang kaki lima di Jalan Matraman Raya, di Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, kembali menjamur. Sabtu (7/2/2015).JAKARTA, KOMPAS.com - Kurangnya jumlah petugas Satpol PP membuat pihak Kelurahan Balimester tak mampu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang menduduki pasar kemuning/Mede di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Kami keterbatasan orang. Di kelurahan itu Satpol PP-nya hanya delapan orang," kata Lurah Balimester, Agustina, saat dihubungi Sabtu (7/2/2015).
Agustina menambahkan, untuk menertibkan PKL di pasar yang juga disebut pasar ikan itu, sudah masuk lingkup tingkat kota. "Jadi memang perlu gabungan dengan tingkat kecamatan," ujar Agustina.
Menurut Agustina, selain PKL di samping Pusat Grosir Jatinegara, pihaknya juga mengalami kendala untuk menertibkan PKL di kawasan Jembatan Item. PKL di kawasan itu melawan saat akan ditertibkan.
"Saya sudah sampai ribut sama orang. Kita sudah letakan pot bunga sebagai patok, tapi sama pedagang malah dibuat tempat jualan, dan balik lagi," ujar Agustina.
Agustina mengatakan, mengatasi PKL di kawasan Balimester diperlukan tindakan yang berkelanjutan, bukan hanya penertiban. "Saya inginnya kalau sudah penertiban, ada upaya supaya PKL jangan balik lagi, semisalnya dengan pemasangan patok," ujar Agustina.
Agustina berjanji akan terus mengatasi masalah PKL. "Tiap hari Rabu itu kita sudah ada agenda rutin dengan kecamatan untuk melakukan penertiban. Jadi mulai dari kawasan Gunung Antang sampai dengan Kampung Melayu," ujar dia.
Sementara itu, pada hari Selasa (10/2/2015) depan, pihaknya akan melakukan penertiban bersama dengan Dishub dan UP Perparkiran DKI. Penertiban menyasar parkir liar di kawasan Balimester, Jatinegara.
Setelah Gagal di Nasdem dan Hanura, Hary Tanoe Deklarasikan Partai Perindo
Hary Tanoesoedibjo.
JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah gagal berkarir di Partai Nasdem dan Partai Hanura, Bos MNC Group Hary Tanoesodibjo kini menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Deklarasi Perindo sebagai partai dihelat di Jakarta International Expo, Kemayoran, Sabtu (7/2/2014) malam.
Perindo semula adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 lalu di Istora Senayan, Jakarta. Hary Tanoe membuka deklarasi yang disiarkan langsung di MNC TV terebut. Dalam sambutannya, Hary mengungkapkan bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang saat ini masih mengalami berbagai permasalahan.
Dia menilai, masih banyak tantangan yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju. Untuk itu lah, kata dia, Perindo siap memperbaiki Indonesia untuk terus menjadi lebih baik.
"Itulah yang melatarbelakangi lahirnya dan hadirnya Partai Perindo," ujar Harry Tanoe.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung, dan Sekjen Golkar Idrus Marham Hadir pula Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman.
Hary Tanoe mengawali karir politiknya bergabung dengan Partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pakar pada 9 Oktober 2011. Namun Hary memutuskan mundur pada 21 Januari 2013.
Hary mengaku keputusannya mundur disebabkan karena ada perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh yang saat itu hendak maju menjadi Ketua Umum. Menjelang Pemilu 2014, Hary bergabung dengan Hanura.
Kemudian, Hary bersama Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres cawapres. Namun suara yang didapatkan Hanura di pileg tidak memungkinkan bagi pasangan itu untuk maju. Hary pun memutuskan mundur dari Hanura.
Saat pasangan capres dan cawapres sudah mengerucut menjadi dua pasang, Hary dan Wiranto mendukung pasangan yang berbeda. Hary mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara Wiranto bersama Hanura mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
KPK Undang Hasto Terkait Pernyataannya Terhadap Abraham Samad
JAKARTA, KOMPAS.com- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, Senin (9/2/2015) mendatang pihaknya akan mengundang Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto ke KPK. Undangan tersebut terkait tudingan Hasto kepada Ketua KPK Abraham Samad yang disebutnya melanggar etik sebagai pimpinan KPK.
"Senin besok kita mengundang Hasto untuk hadir. KPK ingin tahu, selama ini KPK sebatas memberi imbauan untuk hadir," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/2/2015) malam.
Johan mengatakan, undangan tersebut telah diberikan ke Hasto sebelum hari Jumat lalu. Ia menambahkan, KPK berinisiatif membuat suatu pertemuan agar dalam pertemuan tersebut Hasto membeberkan bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya.
"Kami berharap pak Hasto hari Senin bisa hadir tentu dengan dukungan bukti-bukti yang selama ini dia sampaikan," kata Johan.
Berdasarkan informasi dari pengawas internal KPK, kata Johan, surat undangan tersebut telah sampai di tangan sekretaris Hasto. Tak hanya Hasto, Johan mengaku turut mengundang sejumlah pihak yang mengklaim bertemu dengan Abraham terkait lobi politik.
"Tentu tidak hanya pak Hasto yang kami undang, tapi sebagian orang yang mengaku bertemu dengan pak Abraham Samad. Siapa pun lah," kata dia.
Menurut Johan, langkah inisiatif dari KPK perlu dilakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Semakin cepat bukti dan informasi diperoleh KPK, maka semakin cepat pula KPK memutuskan akan membentuk Komite Etik atau tidak.
"Kalau sudah menyuarakan meminta KPK bentuk Komite Etik, ini lah saatnya orang-orang itu bantu kami perlu ada Komite Etik," ujar Johan.
Sebelumnya, Hasto yang hadir di Komisi III pada Rabu (4/2/2015) menyebut adanya pertemuan Abraham dengan elite PDI-P sebelum Pilpres 2014. Menurut dia, saat itu Abraham melakukan lobi politik agar bisa menjadi cawapres bagi Jokowi.
Hasto mengaku hanya ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Ia menuduh Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana.
Hasto mengatakan, dirinya baru mengungkapkan manuver politik Abraham lantaran keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia merasa ada korelasi antara manuver Abraham dengan penetapan tersangka tersebut.
Saturday, January 10, 2015
'Gunung' Ban Tutup Trotoar, Satpol PP Ultimatum Pemilik Toko hingga Malam Ini
"Kami tadi siang setelah salat Jumat mendatangi toko ban di Buahbatu. Pemilik toko yaitu Pak Asep memiliki itikad baik bersedia memindahkan sendiri tumpukan ban yang menutup trotoar," kata Kasie Penyelidikan dan Penyidik Satpol PP Kota Bandung Nono Sumarno.
Dia mengungkapkannya saat ditemui wartawan di markas Satpol PP Kota Bandung, Jalan Martanegara, Jumat (9/1/2015). Menurut Nono, pihaknya memberi waktu hingga malam ini atau pukul 20.00 WIB agar pemilik toko menepati janji.
"Kalau jam delapan malam ini ternyata tumpukan ban masih menutup trotoar, kami segel area trotoarnya. Kalau pemilik toko mencabut segel di trotoar itu, tentunya kami pidanakan," ujar Nono.
Lebih lanjut dia menuturkan, personel Satpol PP terus memantau kondisi terakhir lokasi toko guna memastikan susunan ban mobil yang bergunduk-gunduk itu tidak lagi menutup trotoar. "Alasan pemilik toko menaruh ban di trotoar itu karena tidak muat kalau disimpan di dalam toko," kata Nono.
Subscribe to:
Posts (Atom)