Saat Ahok Bercanda di Depan Wakapolda Metro Jaya

Jakarta - Pernyataan yang tegas dan cenderung frontal menjadi ciri khas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok. Dalam beberapa kesempatan di hadapan media massa, Ahok pun sering menyindir bawahannya hingga instansi yang sejajar dengan Pemda DKI.

Seperti halnya saat bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Sujarno dan juga Direktur Lalu Lintas Kombes Pol Nurhadi Yuwono serta Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro AKBP Sambodo, Kamis (9/1/2014), Ahok sempat melempar candaan kepada para polisi ini.

"Makanya kita minta Dishub ini jangan macam-macam gitu loh. Jangan mau ngelampauin polantas. Ini tugas polisi memimpin, Dishub mendukung. Jadi dalam sinergitas mendukung ini nggak boleh PPG (pura-pura gila) pak dishubnya, karena Wadirlantas ini lebih pura-pura gila ini, bahaya nanti kalah kita ini hehehe," kata Ahok yang saat itu disambut tawa polisi-polisi yang hadir.

Maksud pernyataan Ahok ini, ia meminta agar Dinas Perhubungan DKI mendukung progam Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam upaya mengurangi kemacetan. Polisi lalu lintas, kata Ahok, harus menjadi 'komandan' mereka di lapangan.

"Saya yakin untuk urusan lalu lintas, yang mimpin itu sebaiknya dari Direktorat Lalu Lintas, polisi, termausk keamanan, termasuk ya semua. Kami harus mendukung, supaya misalnya Pak Pristono (Kadishub DKI-red) membuat sistem lagi yang ada dengan yang di Ditlantas, untuk apa. Lebih baik Dirlantas yang mimpin, kami yang dukung," jelas Ahok.

Ahok memuji kinerja anggota polantas yang membantu upaya sterilisasi jalur bus TransJakarta. Dengan gencarnya upaya sterilisasi ini, penumpang bus Trans Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Contohnya seperti polisi bantu sterilisasi busway, itu jumlah penumpang langsung melonjak perhari, 60 ribu lebih. Kalau ini ditambah, kami yakin ini terus meningkat," tuturnya.

Tidak hanya itu, Ahok juga mempercayakan kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas di Jakarta. Ia sepenuhnya mendukung program door to door sistme hinga ke tingkat kelurahan dalam program Bhabinkamtibmas.

"Termasuk Satpol PP (mendukung) untuk keamanan . Nanti Pak Wakapolda bisa jelaskan sistem keamanan di lurah tadi di lapangan, kami mendukung. Kami sepakat," tukasnya.

BTP AHOK Wajibkan Gedung Baru di Jakarta Pasang CCTV

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mewajibkan gedung-gedung baru di Jakarta dipasangi CCTV. Pria yang akrab disapa Ahok ini bahkan akan menjadikan CCTV sebagai salah satu syarat Amdal pembangunan sebuah gedung di Ibu Kota.

“Semua gedung yang baru untuk diwajibkan, salah satu syaratnya itu diwajibkan ada CCTV yang kualitasnya bagus. Hampir semua gedung punya. Jasa Marga juga sudah punya,” ujar Ahok kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Dengan adanya CCTV ini, kata Ahok, maka akan mempermudah mengawasi kendaraan yang keluar masuk gedung hingga dapat menangkap momen saat terjadi sesuatu. Untuk itu, Ahok meminta kepada para pengelola gedung agar tidak hanya mengarahkan kamera CCTV ke jalan saja.

“Kalau CCTV bisa banyak caranya, pemilik gedung hampir semua punya CCTV, tapi hanya arahkan ke jalan saja. Kita pengen arahkannya ke pelat nomor kendaraannya,” ujarnya.

Penggunaan CCTV ini, tambahnya, juga harus diterapkan dalam sistem parkir. Ini dilakukan agar kendaraan yang keluar masuk parkiran bisa diawasi melalui CCTV.

“Nanti kalau sudah dilakukan, sistem parkir mesin juga ada CCTV. Seperti di Kelapa Gading dan Jl Sabang. Nanti kita coba di PIK juga. Kalau di terminal bus itu tidak ada, itu adanya di dalam. Di dalam masuk, kalau keluar dia bisa,” katanya.

“Istilahnya bapak punya android, kita bisa lacak. Jadi kalau macam-macam kita siapkan snipper aja pak di gedung itu, jadi gampang gitu hahaha…,” tukasnya. [Detikcom]

Satpol PP DKI Incar Atribut Parpol dan Caleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemandangan atribut kampanye partai politik dan calon legislatif terlihat di setiap sudut Ibu Kota. Kepala Satpol PP DKI Jakarta meminta bantuan Bawaslu DKI untuk menertibkan atribut-atribut yang mengganggu keindahan Jakarta.

"Kita minta tolong kepada Bawaslu untuk ikut turun ke lapangan, supaya tidak terjadi salah-salahan," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/1/2014). 

Satpol PP, kata Kukuh, sebagai pihak yang menjemput bola. Satpol PP akan mengirim surat dan mendatangi Bawaslu untuk menyampaikan upaya kerjasama. Selanjutnya, Bawaslu yang akan mendata lokasi mana saja yang sudah dilanggar dan mereka akan memberi teguran kepada para parpol dan calon legislatif. Sementara, Satpol PP yang bertugas mengeksekusi dan melucuti berbagai atribut politik tersebut. 

Atribut yang menjadi sotoran terutama yang berada di white area (fasilitas publik) seperti tempat beribadah, stasiun, bandara, terminal, lembaga pemerintahan, sekolah, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. 

"Misalnya di Slipi sampai Pancoran itu banyak sekali bendera partai. Banyak bendera ditaruh di atas pohon," kata Kukuh. 

Instruksi pencopotan atribut politik ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta memberikan ultimatum kepada seluruh partai politik untuk tidak memasang gambar caleg, bendera, maupun spanduk parpol, yang memasang di sembarang tempat. 

"Memasuki tahun politik saya titip untuk membersihkan keindahan kota dari spanduk-spanduk parpol. Masang bendera, spanduk, baliho, ada aturannya," kata Jokowi, saat memberikan pengarahan, Jumat (3/1/2014) lalu. 

Jokowi menegaskan, pencopotan atribut partai ini berlaku untuk semua dan tidak ada pilih-pilih. Penertiban atribut ini berlaku untuk semua parpol yang melakukan pelanggaran.

Ditanya soal Basuki Masuk PDI-P, Jokowi Kedipkan Sebelah Mata

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo hanya mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum lebar ketika ditanya apakah Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dapat pindah haluan ke PDI Perjuangan.

"He-he-he...," senyum Jokowi sambil mengedipkan sebelah mata ketika keluar kantornya di Balaikota Jakarta, Senin (6/1/2014) sore.

Saat didesak wartawan, Jokowi tetap menahan senyumnya. Dia mengaku menyerahkan keputusan politik tersebut kepada Basuki. "Tanya ke Pak Ahok saja deh sendiri mendingan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku tidak berwenang menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan perekrutan kader partai. Apalagi, orang tersebut berasal dari partai lain. Menurutnya, hal tersebut dapat ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

Seperti diketahui, isu kepindahan Basuki ke PDI Perjuangan berembus sejak intensitas pertemuan Basuki-Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meningkat. Setidaknya, hingga saat ini telah dua kali —yang terpublikasi media massa— Basuki bertemu Megawati.

Terkini, Basuki bertandang ke rumah senior PDI Perjuangan, Sabam Sirait, Sabtu lalu. Basuki bertamu lantaran diundang ayah politisi muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, untuk acara open house di kediamannya.

JK: Indonesia Butuh Pemimpin yang Tidak Peragu dan Berani Ambil Risiko

PALEMBANG, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki semangat kepemimpinan untuk membawa ke arah yang benar. Pemimpin seperti ini, menurutnya, bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Pemimpin yang menjalankan pemerintahan dengan tanpa ragu-ragu, berani mengambil risiko dan menjaga keharmonian seluruh komponen bangsa. Pemimpin yang berani menunjukkan jalan yang benar dan berani ambil risiko atas tindakannya," kata Kalla saat berpidato pada pertemuan regional, Forum Rektor Indonesia se-Sumatera Selatan, di Kampus Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/1) siang ini. 

Acara yang bertema, "2014: Indonesia di Persimpangan Jalan, Kepemimpinan Indonesia Baru Menyongsong Era Asia", dihadiri pula oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Laode M Kamaluddin dan sejumlah rektor lainnya. Pertemuan regional di Unsri merupakan pertemuan yang terakhir dari 12 pertemuan.

Menurut Kalla, Indonesia juga butuh pemimpin yang berani mengambil kebijakan yang populer maupun tidak populer.

"Tak hanya senang jika ada berita yang baik, tetapi juga berita-berita yang buruk," tambah Kalla. 

Kalla mengatakan, pemimpin Indonesia sekarang juga harus menjaga kemandirian ekonomi dan politik serta keamanan. "Pemimpin yang harus menjaga harmoni bangsa dan keadilannya," lanjutnya.

Pada pergantian kepemimpinan dewasa ini, kata Kalla, kondisi yang tidak menyenangkan seperti menghadapi defisit, ongkos pemerintah dan subsidi, yang tinggi, bakal terhampar di depan. 

"Siapa pun yang menjadi pemimpin, ke depan harus mampu mengkombinasiakan hal itu semua untuk menghadapi tandatangan yang besar," jelasnya. 

Oleh sebab itu, jika ada yang ingin memimpin Indonesia, kata Kalla, jangan hanya menempatkan prioritas pada salah satu sektor ekonomi, politik dan keamanan.

"Tidak ada sektor yang prioritas dalam pembangunan. Semuanya menjadi prioritas karena semuanya penting dan terkait antara politik, ekonomi dan sosial serta hukum," kata Kalla.

Jokowi Akui Izinkan Ahok Naik Mobil Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak menyalahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak naik angkutan umum saat one day no car diberlakukan. Menurutnya, dia yang mengizinkan Basuki memakai mobil dinas.

Jokowi mengaku Basuki telah meminta izin kepadanya untuk tetap memakai mobil dinasnya pada saat PNS DKI lainnya diinstruksikan mengendarai kendaraan umum. Pada Jumat lalu, Basuki harus bertemu fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk membahas RAPBD DKI 2014.

Pertemuan itu, kata Jokowi, berlangsung pada pukul 07.30, Jumat (3/1/2014) lalu. Hal itu mendesak karena RABPD DKI hingga saat ini belum juga disahkan oleh DPRD DKI menjadi APBD.

"Pak Ahok sudah izin sama saya ketemu fraksi. Kan pagi jadwal ketemunya. Jadi, ada alasannya, enggak main-main," ujar Jokowi di kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2014). 

Kedua, Jokowi maklum lantaran Instruksi Gubernur tersebut baru awal-awal. Oleh sebab itu, butuh penyesuaian dari para pejabat. Dia pun yakin paling tidak tiga atau empat kali baru Ingub itu bisa dilaksanakan dengan tertib tanpa ada satu pun yang melanggar. 

Sebelumnya, Basuki juga mengatakan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk tetap menggunakan kendaraan dinasnya. Dia juga menegaskan bahwa dirinya bukan PNS DKI sehingga tidak termasuk dalam Ingub tersebut.