Jokowi-JK Bersilaturahim ke Rumah Megawati

 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Minggu (25/6/2017).

Kedatangan dua pimpinan negara tersebut untuk bersilaturahim pada Hari Raya Idul Fitri.

Jokowi dan Kalla tiba di kediamaan Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, sekitar pukul 11.15 WIB. Keduanya hanya sekitar satu jam berada di dalam kediaman Mega.

Kedatangan Jokowi dan Kalla tersebut juga didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja dan politisi.

Beberapa di antaranya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selain itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Meski tidak menggelar open house, kediaman Megawati tetap dipenuhi para tamu yang datang untuk bersilaturahim.

Jokowi Tertawa Bersama Anies, JK Bilang "Nah Gitu Dong"

 Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, bertamu ke Istana Presiden, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Keduanya hadir di dalam acara halal bihalal yang digelar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pantauan Kompas.com, keduanya masuk ke Istana Negara pada pukul 10.31 WIB. Anies membawa serta istri Fery Farhati Ganis dan anaknya. Sandiaga juga membawa istri dan Nurasiah Uno beserta sang anak perempuannya.

"Mohon maaf lahir batin, Pak," ucap Anies kepada Jokowi.

Jokowi membalas dengan ucapan yang sama. Setelah itu, Anies bersalaman dengan Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla.

Ada momen unik di sela itu. Saat Jokowi bersalaman dengan istri dan anak-anak Anies, Jokowi mengungkapkan rasa terkejutnya.

"Oh ini sudah besar-besar ya," kata Jokowi.

Mendengar pernyataan itu, Anies dan Jokowi pun terlibat dalam sebuah pembicaraan yang cukup hangat.

Tawa terselip di sela pembicaraan tersebut. Tiba-tiba, JK melontarkan celetukan.

"Nah, gitu dong..." ucapnya.

Tak ada yang berubah, Jokowi dan Anies tetap berbincang soal anak Anies yang sudah besar.

Pertemuan Anies-Sandi dengan Presiden Jokowi ini adalah yang pertama kalinya setelah proses panjang Pilkada DKI Jakarta yang cukup bikin gaduh suasana politik dalam negeri.

Bisik-bisik Istri Djarot dan Istri Jusuf Kalla soal Pemain Beduk

- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayatmengatakan, dia mendapatkan apresiasi atas penyelenggaraanFestival Beduk dan Gema Takbir yang diadakan di Balai Kota, Sabtu (24/6/2017).

Apresiasi itu salah satunya disampaikan istri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla. Mufidah meminta Djarot untuk mendatangkan pemenang beduk saat open house yang diadakan di rumahnya, Minggu (25/6/2017).

Hal itu, lanjut Djarot, disampaikan Mufidah kepada istrinya, Happy Farida, usai pelaksanaan shalat Id di Masjid Istiqlal.

"Istri saya dibisikin sama Bu JK, karena beliau tadi malam enggak nonton. Beliau bilang nanti malam akan ada open house di rumah Wapres, minta dikirim untuk pukul beduk di sana," ujar Djarot di Balai Kota, Minggu.

"Kami kirim yang juara satu untuk main di open house-nya Pak JK," ujar Djarot.

Festival Beduk dan Gema Takbir diselenggarakan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Festival beduk telah dimulai dari tingkat kecamatan pada 16-19 Juni 2017.

Para pemenang di setiap kecamatan bertanding di tingkat kota/kabupaten masing-masing pada 21 Juni 2017.

Festival beduk dimenangkan oleh peserta perwakilan wilayah Jakarta Timur. Juara pertama mendapat uang tunai Rp 15 juta, piagam, dan satu ekor kambing.

Usai Salaman, Jokowi Persilakan Warga Santap Saji di Istana

Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari pertama Lebaran. Open house di Istana Negara ini merupakan yang pertama kali digelar Jokowi sejak menjabat sebagai presiden. 

Selain pejabat negara, Presiden Jokowi juga memperbolehkan warga untuk bersalaman di Istana Negara. Tapi tidak hanya itu saja, Presiden Jokowi juga mempersilakan warga untuk menikmati kuliner khas Lebaran di Komplek Istana Negara.

Sejumlah kuliner khas Lebaran seperti ketupat sayur, opor ayam hingga daging rendang disajikan pihak Istana kepada warga. Selain itu ada juga kuliner nasional yang disajikan seperti soto ayam dan bakso.

Foto: Warga makan di komplek Istana (Jordan-detikcom)

Warga pun tidak mau meninggalkan momen bersantap saji di Istana. Usai bersalaman dengan Jokowi, warga menuju gubukan yang disediakan di dekat Wisma Negara. 

Open house di Istana Negara dibuka sejak pukul 09.00 WIB. Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih dibalut jas dan kain sarung di bagian bawah. JK juga mengenakan setelan yang senada dengan Jokowi.

Peserta yang antre dimulai dari pejabat di lingkungan Istana, Paspampres hingga menteri. Antrean open house juga diisi oleh warga yang hendak bersalaman dengan Jokowi-JK yang juga didampingi oleh Ibu Negara Iriana dan istri Wapres JK Mufidah Kalla.

Foto: Warga makan di komplek Istana (Jordan-detikcom)

Jokowi Ucapkan Selamat Lebaran via Instagram

 Presiden Joko Widodo cukup giat di media sosial seperti Instagram. Ia pun mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada masyarakat salah satunya dengan layanan kepunyaan Facebook itu.

"Selamat Idulfitri 1438 H, mohon maaf lahir batin," tulis sang presiden dalam captionvideo yang diposting di akun Instagram miliknya.

"Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum kita semua untuk kembali meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan sebagai sesama warga bangsa Indonesia. Selamat berkumpul dengan keluarga," lanjut Jokowi.

Dalam video itu, Jokowi tampil dengan latar belakang banyak orang. Antara lain para ibu-ibu,warga biasa ataupun pejabat.

Tercatat pada saat ini, video bersangkutan sangat populer dan sudah disaksikan lebih dari 309 ribu kali. Memang presiden Jokowi punya sekitar 4,6 juta follower di Instagram.

Pada hari ini, presiden Joko Widodo menunaikan salat Idul Fitri 1438 H/2017 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Setelah salat, Jokowi menuju ke Istana Negara untuk melakukan 'open house'.(fyk/fyk)

Jokowi Tunaikan Salat Idul Fitri 1438 H di Istiqlal

Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah bersama para jamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Jokowi hadir sekitar pukul 06.30 WIB.

Begitu sampai, Jokowi langsung berjalan ke arah muka ruang salat dan mengisi barisan paling depan.

Ia duduk satu saf bersama pejabat-pejabat lainnya seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menko Polhukam Wiranto, Ketua DPR Setya Novanto. Jokowi juga sempat menunaikan salat sunnah 2 rakaat.

Jokowi terlihat mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih serta peci hitam.

Yang akan menjadi Imam Rawatib Masjib Istiqlal Husni Ismail, Sementara khatibnya adalah Quraish Shihab. keduanya dipilih oleh Kementerian Agama.

Salat id di Masjid Istiqlal rencananya akan dimulai pukul 07.00 WIB.

Jelang Pelaksanaan Salat Idul Fitri, Masjid Istiqlal Mulai Dipadati Jemaah Sejak Pagi

Jemaah di Masjid Istiqlal terus berdatangan mulai subuh tadi. Para jemaah akan melaksanakan salat Idul Fitri 1438H/2017M.

Pantauan detikcom di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2017), jemaah dari berbagai daerah terus berdatangan memadati lingkungan masjid. Sementara itu pengamanan di Masjid Istiqlal di perkekatat.

Presiden RI Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, beberapa Menteri Kabinet Kerja, ulama, hinga pejabat tinggi negara akan melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tampak bersiaga di setiap pintu masuk dan bebera sudut Masjid. Setiap jemaah yang akan masuk diperiksa melalui metal detector.

Di saf paling depan Masjid juga telah disediakan untuk Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan pejabat tinggi lainnya. Masyarakat diberi batas garis kuning di saf ketujuh.

Jemaah di Masjid Istiqlal datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya Wahyu jemaah yang datang dari Nunukan, Kalimantan Utara untuk berlebaran di Ibu Kota.

"2 hari ini iktikaf di sini, terus rencananya hari ini mau salat id di sini. Ini pertama kalinya saya salat di sini," ujarnya kepada detikcom

Pelaku Teror di Mapolda Sumut Ialah Pedagang Rokok dan Jus

Polisi merilis identitas teroris penyerangan polisi di Polda Sumut, Medan. Salah satu pelaku yang berinsial SP diketahui mempunyai kios rokok.

"SP adalah punya kios rokok. Di Sisingamaraja, umurnya 47 tahun," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2017).

Pelaku aksi teror ini diketahui 2 orang. Selain SP yang kini kondisinya sedang kritis, pelaku lain diketahui berinisial AR (30) yang ditembak mati oleh anggota Brimob. 
"AR meninggal dunia, SP kritis," sebut Setyo.

Pelaku tewas, AR, diketahui berjualan jus di daerah Simpang Limun, Sisingamaraja, Medan.

"AR 30 tahun, laki laki. Dia jual jus di Jalan Sisingamaraja Simpang Limun, Medan," ungkap Setyo. 
(gbr/rvk)

Pelaku Teror di Mapolda Sumut Inisial SP dan AR

Polri belum membeberkan detail identitas pelaku teror di Mapolda Sumut. Kedua pelaku diketahui berinisial SP dan AR.

"Iya benar, inisialnya SP dan AR," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi detikcom, Minggu (25/6/2017).

SP merupakan pelaku yang masih hidup dan saat ini kritis. Sementara AR adalah pelaku yang tewas dalam kejadian itu.

Polisi menyebut pelaku pernah ke Suriah. Namun belum ada keterangan apakah kedua pelaku pernah ke Suriah atau tidak.

Kepolisian menduga teror penikaman itu terkait dengan anggota ISIS, Bahrun Naim. Dugaan sementara aksi nekat pelaku menyerang Aiptu Martua Sigalingging atas perintah Bahrun Naim.

"Informasinya kemarin ada imbauan Bahrun Naim," kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini.

Setyo menyebut Bahrun Naim menyuruh pelaku untuk melakukan amaliyah atau serangan menggunakan apa pun. Saat ini Densus 88 Antiteror Polri dan Polda Sumut sedang mendalami asal jaringan para pelaku untuk memastikan dalang sebenarnya di balik serangan ini. 

Kapolri: Pelaku Teror di Mapolda Sumut Kelompok JAD

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan 2 pelaku teror di Mapolda Sumut yang berinisial SP dan AR bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kelompok JAD adalah jaringan teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

"Ini memang kita sudah mensinyalir ada sel dari kelompok JAD yang punya intel dan punya niat untuk melakukan serangan di sana," Jenderal Tito usai open house di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Tito mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mengembangkan kasus penyerangan di pos jaga Mapolda Sumut. Dia menambahkan, dalam kejadian ini AR tewas ditembak saat penyerangan dan SP masih dalam kondisi kritis.

"Satu orang meninggal satu orangnya lagi terluka tapi masih hidup. Sekarang kita lagi kembangkan," ucapnya.

Dia menjelaskan, para pelaku ini memang menjadikan polisi sebagai utama. Alasannya karena polisi dianggap para pelaku sebagai musuh utama.

"(Target mereka) polisi. Karena mereka kan, sekali lagi saya sampaikan kenapa polisi karena polisi dianggap sebagai kafir harbi," pungkas Tito.

Penyerangan di pos jaga Mapolda Sumut terjadi dini hari tadi pukul 03.00 WIB. Dalam kejadian ini 1 anggota polisi bernama Aiptu Martua Sigalingging tewas ditikam pelaku. 

Polisi Tangkap 4 Orang Diduga Terkait Teror di Mapolda Sumut

Polisi terus mengembangkan kasus teror serangan ke Mapolda Sumut. 4 orang jaringan yang diduga jaringan pelaku ditangkap.
Foto: Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel tinjau rumah terduga teroris/Jefris-detikcom
"Kita sudah tangkap 4 orang yang diduga bagian dari jaringan ini," kata Kapolda Sumut saat meninjau rumah pelaku di i Jalan Pelajar Timur Gang Kecil, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumut, Minggu (25/6/2017).

Rycko belum membeberkan identitas 4 orang tersebut. Keempatnya masih diperiksa intensif untuk memastikan keterkaitan mereka.

Seperti diketahui, penyerangan terhadap anggota Polri di pos jaga Polda Sumut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB tadi. Dalam kejadian ini, seorang anggota Polri pos jaga meninggal dunia dalam insiden itu. 

Sementara, seorang pelaku inisial AR tewas dan pelaku SP kritis.

Kepolisian menduga teror penikaman itu terkait dengan anggota ISIS, Bahrun Naim. Dugaan sementara aksi nekat pelaku menyerang Aiptu Martua Sigalingging atas perintah Bahrun Naim.

"Informasinya kemarin ada imbauan Bahrun Naim," kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini. 

Pos Jaga Polda Sumut Diserang Teroris, 1 Polisi Tewas

Pos penjagaan di Polda Sumut, Medan, diserang orang tak dikenal dini hari tadi (25/6) pada pukul 03.00 WIB. Serangan itu membuat 1 anggota pelayanan masyarakat Aiptu Martua Sigalingging yang sedang berjaga tewas. Pelaku diduga teroris.

"Pada saat diserang, anggota Aiptu Martua gugur karena ditikam senjata tajam," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto usai Salat Id di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Setyo mengatakan, pelaku diduga 2 orang. Mereka melompat pagar Mapolda Sumut kemudian menyerang pos jaga nomor 2. 

"Kemudian anggota lain, Ginting minta tolong ke Brimob lain yang berjaga di pintu lain," ujarnya.

Setyo menduga, pelaku penyerangan ini sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum beraksi. Setyo mengatakan, pelaku diduga anggota teroris.

"Ini kayaknya kelompok mereka (jaringan teroris) atau sel lain," ucapnya. 
(gbr/rvk)

Di Sidang Ahok, Habib Rizieq: Al-Maidah Dijadikan Alat Kebohongan

Habib Rizieq Syihab menjadi ahli agama Islam yang dihadirkan jaksa dalam lanjutan sidang dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam kesaksiannya, Rizieq menyebut, dalam pidato Ahok, surat Al-Maidah ayat 51 dijadikan alat kebohongan.

"Kalimat dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Sehingga saya garis bawahi pertama, siapa yang dibohongi, tentu adalah orang Islam yang hadir mendengarkan pidato terdakwa yang dipanggil terdakwa dengan 'bapak dan ibu'," kata Rizieq saat bersaksi di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).

Menurut Rizieq, makna 'dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51' adalah Al-Maidah tidak hanya digunakan sebagai alat kebohongan, tapi sumber kebohongan itu sendiri.

"Kedua tentu maksudnya kalau ditanya dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 berarti surat Al-Maidah di sini dijadikan alat kebohongan. Tidak hanya alat kebohongan, tapi sumber kebohongan. Ini yang kita nyatakan sebagai penodaan agama," tutur Rizieq.

Menurut Rizieq, orang yang membohongi adalah orang yang menggunakan surat Al-Maidah 51, siapa pun dia.

"Terdakwa tidak menyebut si A atau si B. Dia mengatakan 'jangan percaya sama orang dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51'. Siapa orang yang dimaksud? Siapa pun," jelas Rizieq.

Rizieq juga mengatakan Ahok menyampaikan hal tersebut dalam konteks Pilkada. "Dalam konteks pilkada, dalam konteks pemilihan 'jangan pilih saya'. Tidak ada hubungannya dengan perikanan tidak ada hubungannya dengan tambak," imbuhnya.

Ini Alasan Ahok Sempatkan Datang ke Balai Kota Sebelum Jalani Sidang

 Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pagi ini menyempatkan diri menemui warga di Balai Kota sebelum bersidang dalam kasus dugaan penodaan agama. Ahok punya alasan tersendiri terkait dengan itu. 

"Kan orang nunggu karena pasti banyak yang nggak tahu saya sidang. Yang tua-tua tadi," ucap Ahok di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

"Kalau dia nunggu sampai siang, bolak-balik, kasihan. Saya juga pengin langsung, lebih cepat," sambung Ahok. 

Ahok bisa saja pergi langsung ke lokasi sidang yang bertempat di gedung Kementan, Jakarta Selatan. Namun dia merasa kasihan kepada warga, khususnya yang sudah tua, apabila harus menunggu untuk bertemu dengannya setelah dia selesai sidang. 

"Saya tiap pagi dilaporin pagi-pagi orang udah ngantri, orang tua dari jam 6 pagi. Saya mampir dululah, kasihan orang tua," ungkap Ahok. 

Ahok datang ke Balai Kota pagi ini dengan mengenakan baju kemeja batik berwarna hijau bercorak cokelat. Setelah sekitar 20 menit melayani aduan warga, Ahok bersiap-siap berangkat menuju pengadilan. "Yuk, berangkat," ujar Ahok.

Pada sidang ke-12 ini, Habib Rizieq akan dihadirkan sebagai saksi ahli agama oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain Habib Rizeiq, ada ahli dari MUI yang juga akan didengarkan kesaksiannya. 

Polisi Minta Massa di Luar Sidang Ahok Tetap Tertib

Massa pro dan kontra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai memadati area di luar gedung Kementerian Pertanian, Jl RM Harsono, Jaksel. Polisi mengimbau massa tetap tertib saat berorasi.

"Selamat datang di Kementan para kiai dan ulama. Kami mengimbau untuk sama-sama mengikuti kegiatan dan memohon untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib," imbau personel polisi wanita melalui pengeras suara di depan gedung Kementan, Jalan RM Harsono, Selasa (28/2/2017).

Suasana di luar sidang Ahok, Selasa (28/2/2017) Foto: Hary Lukita/detikcom

Pantauan detikcom, pukul 09.00 WIB, massa kontra dan pro sama-sama menyuarakan orasi. Sebelum berorasi, massa kontra-Ahok lebih dulu menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'.

Tampak juga tim medis GNPF MUI yang ikut bersiaga. Ada 50 orang, yang terdiri dari dokter umum dan spesialis, yang ikut bersiaga membantu massa.

"Namun memang ini lebih spesial karena imam besar ormas Islam kita datang menjadi saksi. Jadi banyak relawan yang datang," ujar dokter Iqbal, relawan tim medis GNPF MUI.

Selain itu, ada beberapa posko kesehatan dari ormas lainnya. Posko tersebut di antaranya Internasional Islamic Medicine Foundation (IIMF) dan Asosiasi Relawan Medis Islam Indonesia.

Foto: Hary Lukita/detikcom

Jelang Habib Rizieq Bersaksi, Ahok Layani Warga di Balai Kota

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyempatkan diri melayani aduan warga Ibu Kota sebelum berangkat menghadiri sidang ke-12 kasus dugaan penistaan agama. Ia mendengarkan dan memberikan solusi bagi permasalahan warganya.

Ahok, yang mengenakan baju kemeja batik berwarna hijau bercorak cokelat, disambut sejumlah warga yang telah antre di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

"Foto dulu, Pak," kata warga. 

Ahok lantas mengiyakan ajakan warga. Dia terus tersenyum selama diajak berfoto. 

Ahok kemudian melihat berkas-berkas aduan warga. Sesekali dia mengobrol dengan warga yang mengadu. Salah satunya, ada warga yang mengadu seputar masalah sertifikat tanah. Ada juga seorang warga yang ingin mendapatkan rumah susun dan Ahok menyarankan untuk mendaftar terlebih dahulu. 

Setelah sekitar 20 menit melayani aduan warga, Ahok bersiap-siap berangkat menuju pengadilan. "Yuk, berangkat," ujar Ahok.

Pada sidang ke-12 ini, Habib Rizieq akan dihadirkan sebagai saksi ahli agama oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain Habib Rizeiq, ada ahli dari MUI yang juga akan didengarkan kesaksiannya. 

Membedah janji DP rumah nol Rupiah ala Anies-Sandi untuk ke DKI 1

 Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan, mengajukan gagasan soal Down Payment (uang muka) rumah nol persen bagi warga Jakarta. Hal itu dilakukan Anies karena banyak warga ekonomi menengah ke bawah merasa keberatan membayar DP untuk memiliki sebuah rumah.

"Jadi konkretnya adalah siapa pun yang mau membangun rumah itu punya kendala pada DP. DP kan selalu besar," ungkap Anies.

Program tersebut, kata Anies, nantinya akan difasilitasi Bank DKI. "Kalau untuk bank, tentu Bank DKI. Karena satu, Bank DKI jadi punya usaha lebih banyak dan yang kedua warga juga lebih diuntungkan karena bisa dapat rumah," tuturnya.

"Jadi begini, Anda bangun rumah sendiri dengan mengajukan KPR ke bank. Nanti bank akan memberikan kredit tanpa DP," tambah Anies.

Anies menjelaskan, persyaratan mengikuti program ini adalah warga harus menabung di bank pemberi kredit selama enam bulan dengan nilai 10 persen dari harga rumah.

"Dengan cara begitu, maka akan cukup dihitung sebagai pengganti DP. Uang tersebut digunakan sebagai pengganti DP," jelas Anies.

Adapun untuk luas rumah, Anies menyatakan tidak ada batasan tertentu. Hanya saja, rumah tersebut tidak tergolong rumah menengah ke atas.

"(Luas rumah) Bebas sebenarnya. Tapi begini, rumahnya tentu untuk warga kelas menengah ke bawah jadi bukan yang rumah besar. Secara umum mereka yang punya rumah besar tidak akan pakai fasilitas seperti ini," sebut Anies.

Program andalan ini jika dilihat sungguh menggiurkan. Masyarakat pun dibuat berharap agar calon gubernur ini bisa menang dan mewujudkan janjinya. 

Namun, sejumlah pihak mengungkapkan jika program ini tidak realistis untuk diwujudkan. Bagaimana penjelasannya? 

Pengembang tak menyetujui dengan program DP rumah nol Rupiah ini. Sebab, Bank Indonesia sendiri telah menerapkan aturan DP rumah minimal 10 persen agar pengembang juga aman dalam bisnis rumah tersebut.

Uang muka, bagi penjual, berfungsi untuk memastikan dan menjamin bahwa pembeli akan melakukan proses pembayaran pada bulan-bulan berikutnya dalam skema kredit.

"Biasanya kalau tanpa DP harganya lumayan bengkak," kata Sales Eksekutif Paradise Resort Ahmad Charist saat ditemui merdeka.com.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo juga mengatakan program batas minimal DP sudah diatur dalam aturan Loan to Value (LTV) atau uang muka kredit pemilikan rumah (KPR). Aturan ini tertuang dalam PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti, uang muka yang harus dibayarkan dari jenis rumah yang diakusisi, minimal 15 persen.

"Enggak-enggak, sebetulnya kita ada mengatur tentang LTV jadi tentu harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit," kata Agus di Kantornya.

Agus juga mengatakan jika rencana itu benar-benar direalisasikan maka kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut mendapat teguran dari otoritas terkait.

"Kalau seandainya 0 persen tentu itu menyalahi dan sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," pungkasnya.

Selain itu, BI mengatakan pengaturan DP bertujuan salah satunya untuk mencegah timbulnya bubble di industri properti. Seperti kejadian di Amerika Serikat pada 2007 hingga 2008.

Kredit dengan DP rendah mempunyai rasio kredit macet yang tinggi. Alhasil bank harus menarik kembali barang yang telah dikreditkan. Namun barang itu secara nilai turun karena sudah merupakan barang bekas.

Bagaimana tanggapan Anies dengan sejumlah sentilan ini? Dia menjelaskan 

Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengakui masih banyak pihak salah paham mengenai program kredit rumah tanpa Down Payment (DP). Padahal konsep diusung mereka, yakni mencicil rumah dengan uang nol Rupiah. Sementara, menurutnya, banyak warga Jakarta mengartikan program tersebut dengan DP 0 persen.

"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," kata Anies.

Dia menampik bahwa program ini akan menyalahi aturan Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia. Sebab, mereka meyakini bahwa program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.

Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).

"Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," tegas Anies.

Untuk itu, dia merasa seharusnya banyak pihak menghargai solusi dihadirkan pihaknya guna mempermudah warga Ibukota memiliki tempat tinggal. Terutama dengan cara lebih mudah dan membahagiakan warga ke depannya.

"Buatlah solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan rumah sebagai hak milik," terangnya.

Santainya Jokowi dituding 'beking' Ahok hingga digugat ke PTUN

Polemik kembalinya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta pascacuti kampanye Pilkada terus bergulir. Sebab, kembalinya Ahok menjadi gubernur dinilai melanggar Pasal 83 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena belum rampung kasus penodaan agama hingga menyeretnya menjadi terdakwa.

Kritik keras datang dari sejumlah fraksi di DPR dan DPRD. Bahkan, empat fraksi di DPR mengajukan hak angket yang disebut 'Ahok Gate' guna mendesak pemerintah pusat mencopot sementara mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai gubernur usai tersandung masalah hukum. 

Empat fraksi itu adalah PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sementara itu, empat fraksi DPRD DKI menolak rapat di Balai Kota sebagai bentuk kembalinya Ahok sebagai gubernur.

Sejumlah fraksi partai politik di DPR juga menggulirkan hak angket kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum dikeluarkannya surat pemberhentian sementara Ahok dari jabatannya. Bukan hanya hak angket, Jokowi juga digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur.

Jokowi digugat ke PTUN oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan yang sama ke PTUN. Tuntutan agar Ahok dicopot sebagai gubernur juga dilakukan massa dari gabungan ormas dengan beraksi di gedung DPR, Selasa (21/2) ini.

Sejumlah perwakilan ormas kemarin bahkan mengunjungi DPR agar membantu menyampaikan tuntutan aksi 212 kepada Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah dua kali bersurat kepada Presiden Jokowi berisi aspirasi masyarakat termasuk tuntutan soal pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden karena ini hal urgen ya. Tapi belum ada respons dari Presiden. Saya kira akan saya tulis lagi, ada beberapa surat yang saya tulis kepada Presiden terkait hal yang sama supaya ini menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

"Sudah kedua, dengan ini mungkin tiga atau empat surat lagi yang saya tulis lah supaya sampai. Karena Presiden harus mendengar aspirasi rakyat," sambungnya.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan kepala negara menghormati hukum Tanah Air. Jokowi mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan atas putusan pemerintah.

"Kalau enggak ada yang puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebagai pihak yang memiliki wewenang hal itu menyatakan belum bisa menonaktifkan Ahok dari Gubernur DKI karena belum mendapat keputusan hukum tetap. Dalam kasus penistaan Agama Islam, Ahok terancam dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan. Sembari menunggu keputusan hukum tetap, Kemendagri mengajukan permohonan fatwa status hukum Ahok ke Mahkamah Agung (MA).

Pada sore hari ini, Tjahjo Kumolo mengaku sudah mendapat fatwa dari MA. Namun, fatwa itu bersifat rahasia dan tidak bermuatan pendapat MA.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, MA belum bisa memberikan pendapat karena kasus penistaan Agama Islam masih berjalan.

"Prinsipnya, pendapat/penjelasan apapun dari MA, pasti Kemendagri menghormatinya. Pertimbangannya karena sedang ada proses pengadilan dan gugatan, jadi MA belum bisa memberikan pendapat. Itu saya sebagai Mendagri memahami sekali pendapat/pernyataan MA, jadi tidak perlu menjadi polemik," ujar dia. [gil]

Ahok Curhat di Bukit Duri soal Kebijakannya yang Kerap Dipolitisasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau kawasan Bukit Duri yang beberapa waktu lalu sempat terendam banjir, Senin (20/2/2017). Pria yang akrab disapa Ahok itu datang ke lokasi tersebut sekaligus untuk berdialog dengan warga dan memberi pemahaman soal pentingnya normalisasi. 

Ahok tidak bermanis-manis dengan warga. Dia langsung mengatakan bahwa permukiman mereka harus dibongkar demi kelancaran normalisasi. Kebanyakan warga saat itu mengangguk ketika mendengar penjelasan Ahok. 

Ahok sempat masuk ke sebuah ruangan yang biasa menjadi tempat pengungsian warga jika banjir terjadi. Saat melihat-lihat ruangan itu, Ahok seakan menumpahkan keluh kesahnya kepada warga yang mendampinginya. 

"Saya tuh, aduh sudah kesel. Sebenarnya tahun lalu kalau (masalah) rusun enggak macam-macam, beres, Pak," ujar Ahok kepada warga. 

(Baca: Ahok Jelaskan Alasan Banjir di Cipinang Muara Lama Surut )

Ahok menyinggung sikap Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi kerap dikritik. Khususnya karena proses pembebasan lahan yang tidak jarang ditentang warga. 

Menurut Ahok, lawan politiknya sering menggunakan isu penertiban permukiman warga untuk menyerang dia. 

"Politik sama ini beda, Pak. Kami kan orang kerja. Digabung sama politik, pusing kita. Mudah-mudahan segera kami beresin," kata Ahok. 

Ahok sempat menyinggung soal Indonesia yang menjadi penyumbang TBC di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya warga yang tinggal di permukiman padat dan lembab seperti di Bukit Duri. 

Ahok menegaskan tidak bisa membiarkan hal ini. 

"Marah sama saya silakan deh, yang penting kebaikan mereka," ujar Ahok. 

Merasa difitnah 

Ahok mengaku sering disebut tidak manusiawi. Padahal yang dia lakukan adalah untuk kebaikan warga Jakarta. Ahok menegaskan akan terus melanjutkan program normalisasi sungai untuk menghilangkan banjir. 

"Selama niat kami baik, kenapa enggak dilakuin? Kecuali kalau niat saya jahat, kami bongkar lalu kasih ke pengembang swasta agar mereka kuasai, itu baru saya ga bener," ujar Ahok. 

Ahok menceritakan fitnah-fitnah yang pernah ditujukan kepada dia. Pernah beredar kabar bahwa warga yang dipindahkan ke rusun hanya boleh menetap di sana selama delapan tahun dan setelah itu mereka akan diusir oleh Pemprov DKI. 

Ahok mengatakan tidak pernah ada kebijakan itu. Ahok menilai fitnah semacam itu semakin gencar saat pilkada seperti ini. 

"Anda baca enggak pergub saya? Rusun tiap dua tahun boleh diperpanjang, sudah itu saja, terus anak mantunya berhak mewarisi," ujar Ahok. 

"Tapi bisa lho difitnah. Kasih kertas seolah ada perjanjian tiga kali nyambung (sewa rusun) lalu putus. Kapan ada perjanjian itu? Tapi ya gitu, orang mau jadi gubernur itu fitnah apapun, nekat," kata Ahok. 

Kesulitan mengedukasi 

Warga yang mendengarkan Ahok menyimak dengan seksama. Ahok mengatakan tidak mudah mendidik warga agar mau tinggal di rusun. Awalnya, warga sempat melakukan hal yang tidak baik untuk melawan pemerintah. 

"Kami setengah mati untuk mendidik, pindahin orang ke rusun enggak gampang. Waktu pertama kali pindah, mereka bisa buang kotoran anaknya itu sepanjang gang. Kami bersihin. Itu sengaja," ujar Ahok. 

Warga yang mendengar Ahok merasa kaget. 

"Padahal itu ganggu diri sendiri ya Pak," ucap seorang warga. 

"(Dia) enggak mau tahu," kata Ahok. 

Protes warga juga berlanjut ketika mereka menolak membayar biaya pemeliharaan rusun sebesar Rp 5.000 per hari dengan alasan tidak ada uang. Padahal, kata Ahok, mereka mampu membeli rokok dan pulsa telepon. 

Selain itu, kata Ahok, ada sebagian oknum LSM yang memperkeruh suasana batin warga sehingga mereka menjadi semakin sulit menerima normalisasi dan tinggal di rusun. Di akhir curhatanya, Ahok pun mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan serangan-serangan terhadap dia. 

"Saya sih enggak peduli lah, peduli amat," kata Ahok. 

Pembicaraan itu pun selesai. Ahok sejak tadi tidak hanya didengarkan oleh beberapa orang warga saja. Melainkan juga sekelompok anggota PPSU yang mau mengajaknya foto bersama. 

"Yaudah yuk foto-foto," ajak Ahok yang sudah kembali riang, sambil berjalan ke sudut ruangan.