Ahok Minta Panda pada Pemerintah Kota Chengdu untuk Kebun Binatang Jakar...

Ahok Minta Panda pada Pemerintah Kota Chengdu untuk Kebun Binatang Jakar...

Ramai-ramai Pasang RFID Gratis

Liputan6.com, Jakarta : PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) memfasilitasi gerakan kesadaran 17 komunitas mobil di Jakarta yang ingin segera memasang perangkat Radio Frecuency Identification (RFID) tag secara gratis pada kendaraan roda empat mereka.

Aksi ini bagian dari program Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMPBBM) yang digulirkan pemerintah melalui PT Pertamina dan dilaksanakan di lapangan oleh PT INTI.

Dengan bantuan koordinasi dari komunitas mobil Silver Cars Communitty Indonesia (SCCI), sebanyak hampir 700 mobil berbagai merek dan tipe dari 17 komunitas mobil berhasil dikumpulkan di pelataran parkir kantor pusat PT Asuransi Garda Oto, Cilandak, Jakarta untuk secara serentak dipasangi RFID tag pada kendaraan mereka, pada Sabtu akhir pekan ini.

Aksi ini diberi tajuk "Kopdar Friendship Lintas Club dan Pemasangan RFID" dan murni biaya dari masing-masing anggota komunitas mobil untuk datang dan berkumpul bersama.

"Gerakan kesadaran memasang RFID ini sungguh luar biasa di tengah-tengah kesibukan para anggota komunitas mobil bekerja dan beraktivitas sehari-hari di Ibukota," ujar Tikno Sutisna, Direktur Utama PT INTI dalam siaran pers yang ditulis, Minggu (17/11/2013).

"Jelas sekali bahwa program SMPBBM telah dipahami dengan baik fungsi dan manfaatnya bagi terciptanya sistem distribusi BBM, khususnya BBM Bersubsidi yang baik di kemudian hari. Karena seluruh aktivitias distribusi, termasuk pembelian oleh masyarakat akan tercatat secara digital dan online dengan pusat data SMPBBM," kata Tikno.

Aksi kopdar ini menjadi kumpulan komunitas terbesar di penghujung tahun ini dan mendapat tanggapan hangat dari pemilik program SMPBBM, yaitu PT Pertamina serta PT INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) sebagai pelaksana program di lapangan.

"Pada dasarnya program seperti SMPBBM sudah kami nantikan dalam arti sistem pembelian BBM Bersubsidi dengan cara yang aman, terukur, dan yang paling penting memiliki akuntabilitas dalam sistem pencatatan jumlah BBM yang kami beli," ujar Johan Abraham, Bidang Kegiatan SCCI.

Johan menambahkan, para anggota komunitas mobil percaya RFID tag yang dipasang pada kendaraan mereka aman, dan tidak merusak sistem operasi atau kelistrikan. Selain itu, juga memudahkan mereka pada saat mengisi BBM di SPBU Pertamina, khususnya pada saat diberlakukannya program Sistem Pengendalian dan Monitoring BBM.

PT INTI memang telah membuka posko registrasi atau pemasangan RFID tag gratis sejak awal September hingga akhir Desember 2013 yang tersebar di beberapa SPBU Pertamina dan beberapa tempat strategis seperti pool bus atau taksi di wilayah DKI Jakarta.

Program SMPBBM adalah langkah awal Pertamina dalam upaya monitoring dan pengendalian penggunaan BBM – khususnya BBM bersubsidi, serta menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional serta sebagai upaya terus menerus dalam menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Ahm/Igw)

Cegah Banjir, DKI Hibahkan Rp 8 Miliar untuk Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah berupa dana dalam kerja sama penanggulangan banjir bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anggaran yang diberikan dalam kerja sama itu mencapai miliaran rupiah.

"Bogor sudah kita lakukan. Dia ngajuin proposal Rp 8 miliar, kita kasih untuk atasi banjir," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Menurut Basuki, dana itu antara lain digunakan untuk pembuatan daerah resapan, biopori, dan bioretensi dengan total biaya Rp 3,5 miliar dan pembongkaran vila sebesar Rp 2,1 miliar. Selain itu, dana dianggarkan pula untuk kegiatan pendidikan dan peran masyarakat dan perlindungan sumber daya alam (SDA) Ciliwung dengan dana Rp 635 juta, kegiatan pembangunan Rp 110 juta, rehabilitasi saluran Situ Cikaret sebesar Rp 816 juta, serta pembangunan sumur resapan senilai Rp 635 juta. "Kita terima kasih sama Bupati Bogor (Rachmat Yasin)," ujar Basuki.

Basuki mengatakan, upaya penanggulangan banjir dengan membongkar bangunan vila di kawasan Puncak, Bogor, sudah dilakukan. Ia mengaku puas atas kerja sama dengan Pemkab Bogor tersebut.

Saat ini Pemprov DKI tengah mencari wilayah dan pihak mana saja yang mau menjual lahan mereka untuk dijadikan daerah resapan air seperti danau. Hal ini untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta dengan melibatkan daerah mitra di luar Jakarta. Basuki menyebutkan, Pemprov DKI juga menawarkan kerja sama dengan Kota Depok untuk pembelian lahan di kota tersebut agar dijadikan daerah resapan air.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, M Sanusi, mengatakan bahwa setiap tahun, Pemprov DKI menyediakan hibah Rp 30 miliar untuk wilayah sekitarnya. Jumlahnya setiap tahun sekitar Rp 30 miliar. Pemberian hibah dilakukan setelah Pemprov DKI menyetujui pengajuan pendanaan oleh pemerintah di wilayah sekitar Jakarta untuk kepentingan di wilayah tersebut. Dana itu antara lain digunakan untuk pembongkaran vila ilegal.

Usai Bertemu Jokowi, Tommy Soeharto Tersenyum

JAKARTA, KOMPAS.com — Hutomo Mandala Putra atau akrab dikenal dengan nama Tommy Soeharto menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota, Jakarta. Kehadirannya tidak diduga.

Tommy yang mengenakan kemeja batik lengan panjang dengan warna dasar biru ini tiba pada pukul 08.00 bersama rekan-rekannya. Tanpa banyak bicara, Tommy dan rekan-rekannya pun langsung melesat masuk ke dalam Pendapa Balaikota untuk menemui orang nomor satu di DKI ini.

Setelah lebih kurang 45 menit, putra dari mantan Presiden RI, almarhum Soeharto, ini keluar dari ruangan. Ketika ditanya mengenai agenda pertemuan dengan Jokowi, Tommy hanya tersenyum dan menjawab dengan singkat.

"Maunya agenda apa?" ujar Tommy sambil tersenyum seraya melempar pertanyaan ke rekannya, Kamis (28/11/2013).

Rekannya pun enggan mengungkapkan apa yang dibicarakan di dalam ruangan bersama Jokowi, kemudian meninggalkan kompleks Balaikota dengan mobil minibus berwarna hitam.

Kepala Biro Luar Negeri dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun enggan menjelaskan secara detail pertemuan antara Tommy dan Jokowi.

"Hanya ngobrol-ngobrol ringan sambil minum kopi saja," kata Heru.

Seusai bertemu Tommy, Jokowi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut terkait ground breaking atau peletakan batu pertama apartemen. "Saya diminta hadir ke ground breakingapartemen dan hotelnya di Gatot Subroto, dekat Semanggi, pekan depan," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengungkapkan, pelaksanaan peletakan batu pertama apartemen di kawasan Jalan Gatot Subroto ini akan dilakukan pekan depan. Namun, Jokowi tidak menjelaskan apakah dirinya akan datang atau tidak.

Basuki: Sistem Parkir "Nyontek" Negara Maju Saja, Pusing Amat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penerapan uji coba parkir meter di Ibu Kota diharapkan dapat dimulai pada Februari atau Maret 2014. Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, penerapan parkir meter tidak perlu repot karena tinggal mencontoh dari negara maju. 

"Sudah siap itu. Nyontek saja di negara maju, pusing amat. Dunia ini enggak ada barang baru. Semua barang sudah ada, kita tinggal nyontek saja," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/11/2013). 

Menurut Basuki, pelaksanaan lelang parkir meter telah siap dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada Desember 2013. Penerapannya akan dilakukan dengan sistem zonasi. 

Rencananya, tarif parkir yang dikenakan dihitung per jamnya mulai Rp 3.000 hingga tertinggi Rp 8.000. 

"Intinya itu kita ingin menahan Anda tidak parkir supaya Anda lepaskan mobil Anda lebih jauh, lalu naik bus. Ini yang di tengah-tengah (kota) ini kan bikin macet nih, (jadi) harus mahal," ujar Basuki. 

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Perparkiran (UPP) DKI Jakarta akan segera menerapkan parkir meter di 15 lokasi di DKI Jakarta pada tahun ini. Spesifikasi mesin parkir meter itu akan persis dengan sistem yang diterapkan di kota Boston, Oklahoma, Houston, New York, Chicago, Los Angeles, dan China.

Jokowi: Punya Usul Apa Atasi Pengemis?

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mempunyai jurus jitu mengatasi maraknya pengemis di Ibu Kota. Dia pun meminta saran dari pihak lain, salah satunya dari wartawan.

"Belum punya jurus jitu. Kamu punya usulan apa coba?" ujarnya seusai hadir di Rembuk Provinsi di Monas, Kamis (28/11/2013).

Jokowi pun mengakui, ungkapannya tersebut memiliki maksud tertentu. Publik kerap kali mengejarnya soal cara menyelesaikan suatu persoalan di DKI tanpa memperhitungkan kemampuan Jokowi sendiri.

Padahal, kata Jokowi, upaya pemerintah tak berhasil apa-apa tanpa peran dari masyarakat, misalnya soal kebersihan. Jokowi mengatakan, pembuatan tempat sampah sebanyak apa pun tak akan dapat membuat Jakarta bersih jika masyarakatnya membuang sampah sembarangan.

Soal pengemis, Jokowi mengaku telah menginstruksikan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban sekaligus pembinaan. Para pengemis ditangkap lalu dimasukkan ke dalam panti untuk diberikan pembinaan kehidupan.

"Hanya memang (pengemis) tumbuh silih berganti. Rumah sosial kita penuh semua. Karena ini masalahnya kemiskinan," ujarnya.

Jokowi mengaku, penertiban sekaligus pembinaan merupakan cara yang akan dilakukannya hingga dia menemukan cara jitu untuk mengurangi pengemis.

Ada Rembuk Provinsi karena Jokowi Tak Mau yang Itu-itu Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, acara Rembuk Provinsi yang diadakan pada pagi tadi dapat mengefektifkan pengumpulan aduan dari masyarakat.

"Sebenarnya, kita ada musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), tapi kan biasanya yang datang di musrenbang itu-itu saja, makanya kita ambil visi yang lain," kata Jokowi di lapangan Monumen Nasional seusai acara itu, Kamis (28/11/2013).

Jokowi merasa puas atas terselenggaranya acara Rembuk Provinsi yang baru pertama kali diadakan tersebut. Pada acara yang berlangsung selama sekitar 60 menit itu, Jokowi berhasil menjaring ratusan aduan dari warga mengenai beragam masalah di lingkungan. Jokowi berjanji akan menindaklanjuti laporan itu. Namun, sebelum ditindaklanjuti, ia akan mengecek dengan peta permasalahan dan data yang telah dihimpun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Atau juga bisa yang belum masuk ke musrenbang, kita masukin ke sana. Ini mungkin memunculkan apa-apa yang belum diakomodir dalam musrenbang itu. Bisa juga demikian," ujar dia.

Acara tersebut dihadiri ratusan orang perwakilan dari lima kota administrasi serta satu kabupaten di Jakarta. Di acara itu, warga boleh melaporkan keluhan-keluhan secara langsung kepada Jokowi. Segala persoalan, mulai dari kebersihan, ketidakberesan proyek oleh kontraktor, peredaran narkotika hingga infrastruktur yang dianggap kurang, disampaikan oleh warga di acara itu. Jokowi berjanji akan menggelar acara yang sama di waktu yang akan datang.

Basuki Kaget Jagoan Cawagubnya Jadi Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut mendengar mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono ditetapkan menjadi tersangka gratifikasi senilai Rp 720 juta. Ia mengaku belum membaca terkait penetapan tersangka mantan calon gubernur Jawa Timur itu.

"Hah, aku enggak tahu, belum baca. Gratifikasi apa? Mesti jelas dulu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (28/11/2013). 

Bambang ditetapkan menjadi tersangka kasus gratifikasi DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya oleh Subdit III Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu kemarin. Nilai gratifikasi yang dipersoalkan adalah Rp 720 juta.

Pada hari penetapannya sebagai tersangka, Bambang juga langsung diperiksa. Menanggapi hal itu, Basuki kembali tak memercayai kalau Bambang menerima gratifikasi dari DPRD. "Masak DPRD kasih gratifikasi? Enggak tahulah," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut. 

Basuki sempat memuji habis-habisan kinerja Bambang DH sebagai Wali Kota Surabaya. Bahkan, ia mengharapkan, seandainya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju menjadi calon presiden, dan Basuki menjadi gubernur, Bambang DH-lah yang mendampinginya memimpin Jakarta. 

Menurut Basuki, Surabaya menjadi lebih modern dan lebih hijau berkat ide brilian Bambang DH. Meski begitu, Basuki mengaku tidak memiliki hak untuk memilih karena hak tersebut ada di tangan partai pemenang Pilkada DKI 2007 lalu. PDI Perjuangan tentu akan mengajukan dua nama calon pengganti posisi Basuki untuk menjadi wakil gubernur.

DKI Hibahkan Rp 30 Miliar untuk Pembongkaran Vila

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus membantu wilayah sekitar menjaga lingkungannya. Komitmen bantuan itu diberikan dalam bentuk hibah yang salah satunya untuk membantu pembongkaran vila ilegal di Bogor, Jawa Barat, agar terjaga daya dukung lingkungan.

”Memang ada dana hibah yang disediakan Pemprov DKI untuk wilayah sekitarnya. Jumlahnya setiap tahun sekitar Rp 30 miliar. Prosedurnya, mereka mengajukan untuk kepentingan wilayahnya lalu disetujui,” kata anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, M Sanusi, Rabu (27/11), di Jakarta.

Pengajuan hibah dari wilayah penyangga itu untuk pembangunan infrastruktur, pembongkaran vila, dan pembongkaran vila di wilayah Puncak. ”Setelah dipakai, dana itu harus diaudit sesuai dengan pengajuan sebelumnya,” ujar Sanusi.

Dana hibah itu sebagai insentif kepada wilayah sekitar Jakarta yang menjaga lingkungannya. Nilai hibah di setiap wilayah berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan pengajuannya yang diberikan sejak tahun 2009.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sangat berkepentingan dengan kondisi ekologi di wilayah hulu. Dana hibah itu akan terus diberikan kepada sejumlah daerah penyangga. Dana hibah untuk Pemkot Depok misalnya, dipakai untuk pemeliharaan setu atau danau penampung air.

Harapkan dukungan

Bupati Bogor Rahmat Yasin mengharapkan dukungan terhadap program pembongkaran vila ilegal di kawasan Puncak. ”Pembongkaran bertujuan mengembalikan fungsi lahan sebagai kawasan konservasi,” kata Rahmat.

Untuk eksekusi pembongkaran, petugas Pemkab Bogor perlu lebih berhati-hati dan waspada. ”Jangan sampai aparat saya ceroboh atau sembrono sehingga diskriminalisasi,” ucap Rahmat.

Pembongkaran mencakup 239 vila ilegal di Megamendung dan Cisarua dengan target selesai akhir 2013. Sejauh ini sudah 32 vila yang diruntuhkan oleh petugas gabungan dari satuan polisi pamong praja, Polri, dan TNI.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Dace Supriadi mengatakan, setelah membongkar 239 vila ilegal, kegiatan serupa dilanjutkan pada 2014. ”PPNS terus mendata jumlah vila ilegal yang harus dibongkar,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Dace, pembongkaran menemui sejumlah kendala. Petugas gabungan ditentang oleh penjaga dan pengawal vila mewah milik Komisaris Besar TE, dosen STIK. Dua vila yang belum berhasil dibongkar ada di dalam kawasan Perkebunan Teh Ciliwung di Sukatani, Tugu Utara, Cisarua.

”Negosiasi alot, tetapi pokoknya harus dibongkar,” ucapnya.

Camat Cisarua Teddy Pembang mengatakan, saat menghadapi tentangan itulah petugas gabungan memerlukan dukungan. Pemerintah pusat harus menegur pejabat tinggi pemilik vila ilegal sehingga pembongkaran tidak terhambat.

”Sulit bagi kami aparat kecil menghadapi tekanan dari pejabat tinggi negara yang punya vila ilegal,” kata Teddy. (BRO/NDY)

28 Nov 2013 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Rapat Terkait Bus Wisata

Beri Uang ke Pengemis, BTP: Itu Merusak Mentalnya

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengingatkan warga Jakarta dampak dari memberi kepada pengemis. Meski baik, dampaknya buruk.

“Karena sumbangan kamu, uang kamu merusak mental dia, kamu itu tidak baik. Niat kamu memang baik, tapi akibatnya buruk,” kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Dengan terus menerima uang dari orang lain, para pengemis tersebut jadi lebih memilih untuk meminta-minta ketimbang bekerja. Oleh karenanya, Basuki meminta warga Jakarta tidak memberikan sumbangan kepada para pengemis.

Selain akan membuat mereka malas, memberikan sumbangan pun hanya akan memelihara keberadaan para pengemis tersebut.

“Sama kayak kita suruh orang kerja. Kamu kerja seharian dapat Rp 75.000. (Tukang parkir) tiga jam cuma maju-maju, mundur-mundur, jadi Pak Ogah dapat Rp 100.000. Kamu mau enggak?” ujar Basuki.

Terlebih lagi, politisi Gerindra ini mengatakan, tak jarang eksploitasi anak dilakukan untuk menjadikan mereka para pengemis jalanan. “Kita sudah saran, kerja sama dengan LSM. Jangan merusak anak-anak dengan uang Anda. Anak-anak kecil pun jadi minta duit kan?” ujar Basuki.

Sebelumnya, seorang pengemis tertangkap dan diketahui mendapatkan uang Rp 25 juta hanya dalam 15 hari. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan, layakkah mereka disumbang? [Kompas.com]

Pembuatan Mural Harus Izin Pemprov DKI

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku, tidak mempersoalkan lukisan mural (lukisan dinding) yang banyak terdapat di berbagai tembok ibu kota. Namun, ia juga meminta sebelum membuat mural, seniman harus membuat izin dahulu ke Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.

“Izinnya mural tidak pernah ada masalah. Asal semuanya izin saja, karena tidak semua tempat bisa dimural. Izinnya ke (dinas) Tata Ruang,” ujar Jokowi, saat menghadiri acara Rembuk Provinsi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Ditambahkan Jokowi, bisa saja mural ditempatkan di lokasi-lokasi yang stategis di DKI Jakarta. Karena keberadaanya, bisa menambah keindahan ibu kota. “Tanya ke (dinas) Tata Ruang, ada tempatnya,” ucapnya.

Menurutnya, masyarakat juga diminta untuk mengetahui perbedaan antara mural dengan coretan yang biasa dibuat oleh pelajar dan menyebabkan tembok ibu kota kotor.

“Tolong dibedakan antara coretan dengan mural. Kalau mural beda, dan tidak kita apa-apain, tapi kalau coretan akan kita kejar,” tegas Jokowi. [Beritajakarta]

Disdik Ajukan Rp 3 Miliar untuk Kamera CCTV, BTP: Gila!

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menyindir Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto yang mengajukan anggaran senilai Rp 3 miliar untuk pengadaan circuit camera television (CCTV) di setiap sekolah. Padahal, dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah yang rusak.  

“Ngapain pasang CCTV? Mau menyaksikan atap roboh, direkam dengan CCTV. Canggih Rp 3 miliar buat satu sekolah, kan gila itu,” ujar Basuki, di Balaikota, Rabu (27/11).

Banyaknya kasus gedung sekolah yang rusak hingga akhirnya roboh dianggap karena lebih mementingkan membeli perlengkapan dibandingkan memperbaiki kondisi bangunan.

“Kalau mau ngomong hampir semua sekolah kayu-kayu yang biasa itu pasti rawan roboh. Anggarannya beli meja, filing cabinet melulu dari kemarin, daripada perbaiki sekolah,” katanya lagi.

Karena itu, pihaknya akan mencoret pengajuan dana penyediaan kamera CCTV melalui sistem e-budgeting yang akan diterapkan pada anggaran DKI 2014.

“Kita mesti coret. Kalau nggak ada e-budgeting, kita coret nanti beranak lagi, jadi nggak usah dibahas di anggaran 2014 kalo gitu caranya,” tegasnya.

Sekadar diketahui, plafon atap kelas IV Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (26/11), ambrol. Plafon berukuran 3×4 meter tersebut jatuh sekitar pukul 11.00 saat anak-anak di kelas saat sedang belajar.

Tak ayal, salah seorang siswa kelas IV, Wahyu Susanto (9), mengalami memar hingga benjol di bagian kepala. Sontak, kejadian itu menyebabkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dihentikan oleh pihak sekolah.

SDN 05 Pagi Pademanganbarat, dibangun pada tahun 1962 dengan luas lahan sekitar 850 meter persegi. Renovasi terhadap bangunan sekolah terakhir dilakukan pada tahun 2008 lalu.[beriajakarta]

Buruh Serbu Balai Kota DKI, Pagar Dijebol dan Jalanan Lumpuh

Hari ke-409 Jokowi

Jakarta - Ribuan buruh berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Akibatnya, Jalan Medan Merdeka Selatan yang menuju arah patung kuda lumpuh. Arus sebaliknya masih bisa dilalui, namun tersendat.

Para buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini berkumpul sejak pukul 14.00 WIB. Awalnya hanya ratusan, namun semakin lama semakin banyak. Hingga pukul 15.00 WIB mereka sudah meluber di jalanan.

Tuntutan para buruh adalah soal upah. Mereka tetap ngotot meminta upah minimum provinsi dinaikkan hingga Rp 3,7 juta. Padahal, Gubernur Jokowi sudah memutuskan, UMP tahun 2014 adalah sekitar 2,4 juta.

"Mana Pak Jokowi janjinya! Katanya suka blusukan," teriak para buruh di lokasi, Kamis (28/11/2013).

Insiden terjadi pada pukul 15.15 WIB. Massa menjebol pagar Balai Kota yang tingginya 6 meter. Namun mereka tak sampai masuk ke dalam area gedung.

Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama berada di dalam gedung.

Jokowi: Tak Ada Revisi Nilai UMP DKI

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo bertindak tegas untuk tidak merevisi keputusan penetapan UMP DKI Jakarta. Menurutnya, keputusan ini memiliki dasar kuat.

"Nggak direvisi. Itu kan dasarnya sudah kuat. Hitung-hitungannya sudah benar dan sudah diteken," kata Jokowi di Balaikota, Rabu (13/11/2013).

Ia mengatakan jika keputusan yang diambilnya sudah bulat meski menuai protes dari serikat buruh. Ia berdalih jika sebelum memutuskan nilai UMP, ajakannya pada buruh yang berdemo di depan kantornya tidak direspon.

"Kan sebelum tanda tangan saya ajak ke dalam, tapi mereka nggak mau. Terus saya harus gimana?" ucapnya sambil mengerutkan dahi.

Nilai UMP Provinsi DKI sudah ditetapkan sebesar Rp 2,441 juta dengan pertimbangan 60 komponen Komponen Hidup Layak (KHL). Nilai ini dinilai sangat kecil dari tuntutan buruh yakni sebesar RP 3,4 juta rupiah.

Pagar Balai Kota Dijebol Buruh, Jokowi: Nanti Kita Perbaiki

Jakarta - Pagar Gedung Balai Kota DKI Jakarta dijebol para buruh yang berunjuk rasa yang menuntut kenaikan upah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adem ayem menanggapinya.

"Masa rusak? Ya, besok diperbaiki," kata Jokowi di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).

Jokowi tak mau berkomentar lebih jauh terkait aksi perusakan yang dilakukan buruh itu. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

"Urusannya aparat lah kalau tindakan anarkis. Mereka kan dulu sudah saya temuin dulu sekali di luar, terus temuin lagi di dalam," kata Jokowi.

Sekitar 1.000 buruh Jabodetabek berunjuk rasa di depan Balaikota DKI pukul 14.00 WIB. Mereka menuntut untuk bertemu Jokowi dan meminta agar UMP 2014 senilai Rp 2,441 juta segera direvisi.

Sekitar pukul 15.00 WIB, massa mulai memanas karena tidak bisa bertemu Jokowi. Lalu mulai terjadi aksi dorong pagar, hasilnya salah satu pagar bagian sisi barat Gedung Balai Kota jebol

Diajak Nur Mahmudi Bahas Soal Waduk, Jokowi: Ya Ayo!

Jakarta - Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu untuk membicarakan rencana pembelian lahan di Depok. Jokowi mengatakan, dirinya siap jika diajak untuk bicara bersama.

"Ya ayok, nggak apa-apa," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).

Sarjana Kehutanan UGM ini mengatakan, setiap daerah yang berdekatan harus saling bekerjasama. Terutama untuk mengatasi masalah perkotaan seperti macet, banjir dan lainnya.

"Memang kita ini harus kerjasama dengan daerah sekitar kita. Dalam bentuk transportasi, penanganan banjir. Semuanya itu kalau kita tidak mau datang, nggak mau ngomong dengan beliau-beliau, gimana?" kata Jokowi.

Terkait dengan rencana pembelian lahan di Depok, Jokowi sendiri mengaku belum membahasnya lebih detil. Bahkan lokasi dan harga lahannya juga belum diketahui.

"Anggarannya ada kalau lahannya sudah jelas di mana. Nanti dianggarkan satu ternyata harganya dua. Sertifikatnya mana? lokasinya di mana? Harganya berapa? Harus jelas. Ini yang masih dalam kajian," jelas Jokowi.

Sebar Nomor Kontak, HP Jokowi Langsung Rusak

Jakarta - Setelah menyebar nomor kontak, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) banjir pesan singkat dari warga Ibukota. Saking membludak masukan dan pengaduan dari masyarakat, handphone Jokowi rusak.

Jokowi membagikan nomor HP 08122600960 dan alamat email gubdki@gmail.com saat acara 'Rembuk Provinsi' di Tugu Monas, Jakarta Pusat. 

"Telepon saya saja tadi langsung rusak. Ada 540 SMS yang masuk. Kalau email belum saya buka," kata Jokowi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).

Jokowi mengaku sebagian besar SMS warga memberikan dukungan terhadap program-program yang sedang diusungnya. "Kebanyakan dukung program saya," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

“Siapa Saja Boleh Dapat KJS, Asal Mau Dirawat di Kelas III”

Ahok.Org – Sebagian masyarakat ternyata masih belum mengerti soal program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang telah diluncurkan Pemprov DKI Jakarta. Saat ditanya seorang siswi SMP, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menjelaskan KJS untuk warga tak mampu yang bersedia dirawat di ruang rawat inap kelas III.

“Di kelas III itu ada 8 keranjang sampai 10 ranjang, 1 kamar mandi, kamu mau tidur susah, atau sebelah mati lagi, pusing kamu, kira-kira gitu kan. Terpaksa kalau tidak ada uang, ambil kelas tiga, Anda bisa,” ujar Ahok di Balai Pertemuan Blok G, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Ahok mengatakan hal tersebut menjawab pertanyaan seorang siswi kelas 9 SMP Bakti Mulya, Jakarta Selatan, bernama Nisa. Nisa bersama puluhan teman satu sekolahnya melakukan kunjungan ke Balai Kota DKI Jakarta.

“Beda KJS dengan kartu Askes yang lain, kami tidak peduli Anda punya Mercedes pun tidak apa-apa, siapa tahu mau disita bank. Bisa saja kan punya rumah mewah, punya pabrik, punya mobil tapi mau digugat pailit sama orang, utangnya banyak dan dia sakit nggak bisa berobat,” kata Ahok.

Ahok memberikan standar sederhana untuk warga yang layak mendapatkan KJS, yakni bersedia dirawat di ruang inap kelas III rumah sakit. Menurutnya, tidak banyak orang yang memiliki uang namun bersedia dirawat di ruang inap kelas III.

Ahok menuturkan, penggunaan KJS untuk tahun 2014 nanti akan menggunakan sistem rayonisasi. “Jadi kalau saya tinggal di Pluit, saya dirujuk di Puskesmas Pluit, Atmajaya, atau Koja, saya nggak bisa bilang ‘nggak nggak saya mau ke Tarakan’,” jelasnya.

“Sehingga KJS ini kami yakin salah satu yang dapat membuat orang miskin bisa berobat. Kedua pengusaha kecil menengah yang punya modal pas-pasan dan sudah bagus kerjanya jangan disalahtafsirkan dengan yang mampu, nanti orang bilang dia sudah punya mobil kok pakai KJS, punya mobil kalau buat usaha ya nggak apa-apa. Kalau dia kaya mana mau dia masuk kelas III pasti milih kelas VIP,” tutupnya. [Detikcom]