Disomasi Pengacara Keluarga SBY, Ini Sikap Politisi PKS Fahri Hamzah

Jakarta - Politisi PKS Fahri Hamzah mendapat somasi dari pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang terkait pernyataannya soal Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Di beberapa media Fahri memang kerap bersuara keras mendesak agar Ibas diperiksa terkait Hambalang. Apa kata Fahri soal somasi itu?

"Saya sedang di Dapil kebetulan ada janji di Bima, Dompu, Sumbawa dan Mataram. Saya dengar dari sekretaris bahwa tim lawyer keluarga SBY kirim surat. Tapi katanya suratnya belum diteken. Katanya ada 2 tempat tanda tangan, yang ada tanda tangan hanya 1," jelas Fahri dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (24/1/2014).

Palmer dalam somasinya antara lain menyoal sikap Fahri yang selalu mengungkit Ibas. Padahal dalam persidangan kasus Hambalang tak pernah ada saksi yang menyebut nama Ibas.

"Maka kita lihat saja nanti. Sebab kesannya mereka nggak paham apa yang terjadi. Saya tidak pernah merasa ada masalah pribadi dengan Ibas juga dengan siapapun termasuk SBY dan Hatta Rajasa besannya," jawab Fahri.

Fahri malah balik bertanya soal somasi itu. Dia menanyakan apakah Presiden SBY tahu soal langkah pengacara itu.

"Saya ingin tahu apakah SBY tahu masalah ini? Dan apakah ada perintah SBY atau ini hanya permainan amatir para pengacaranya? Nanti setelah tahu saya akan bersikap," tutupnya.

Basuki Pahami Kekhawatiran Tangerang soal Sodetan Cisadane

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memahami kekhawatiran Pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang serta Provinsi Banten terhadap rencana sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane. Menurut dia, alasan yang dikemukakan pemerintah setempat masuk akal dan logis.

"Kalau lihat kondisi sekarang, wajar kalau mereka menentang karena Cisadane juga belum dinormalisasi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Ia menyebutkan, apabila pemerintah pusat akan membuat sodetan Ciliwung-Cisadane, Sungai Cisadane harus dinormalisasi terlebih dahulu. Normalisasi ini membutuhkan waktu tidak sebentar.

Basuki mengatakan, sebagai langkah alternatif, Pemerintah Provinsi DKI harus memprioritaskan pembangunan gorong-gorong dari Casablanca ke Kanal Banjir Timur (KBT). Pemprov DKI juga harus menambah waduk di Jakarta untuk menampung air hujan serta membangun dua waduk di Ciawi dan Sukamahi.

Waduk yang akan dibangun di Jakarta berada di Cakung, Cilincing, Sungai Tunjungan, Cengkareng, dan Pantai Indah Kapuk (PIK). Di Sungai Tunjungan dekat tol, akan dibangun waduk seluas 90 hektar. Di Cengkareng, akan dibebaskan lahan untuk dibangun waduk seluas 120 hektar. Adapun waduk di Cakung dan Cilincing memiliki luas 20-50 hektar serta 30 hektar pembangunan waduk di PIK.

"Waduk Pluit dan Sunter akan diperbaiki. Kita yakin akan punya banyak waduk tahun ini," kata Basuki.

Di samping itu, para pengembang yang melakukan reklamasi pantai juga diminta menjalankan kewajiban membuat pulau di atas lahan yang direklamasi. Pemprov DKI juga akan membuat waduk di kawasan Halim Perdanakusuma dan Bumi Perkemahan Cibubur. Pembangunan dua waduk itu merupakan permintaan wilayah sana, dan DKI hanya mengirimkan alat keruk ataudredger. "Termasuk pemasangan Waduk Melati, kita pasang CCTV, biar hujan enggak banjir lagi karena pompanya dijaga. Kalau sudah penuh langsung pompa, jadi Thamrin-Sudirman kering," kata Basuki.

Warga Rusun Pinus Elok Keluhkan Kebocoran

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Rumah Susun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, mengeluhkan kebocoran di hunian mereka. Kebocoran itu bahkan terjadi sejak warga pindah ke sana.

Menurut Nuripah, warga blok B1 lantai 1, bocor yang terjadi di rumahnya meliputi kamar, ruang tamu, dan ruang belakang rumah. Dia mengatakan, kebocoran itu terjadi setiap hari. Air menetes dari plafon kamar meski tidak dalam keadaan hujan. Tidak diketahui dari mana air tersebut berasal.

"Airnya cuma netes, tapi sering. Enggak tahu datangnya dari mana. Kalau dilihat ke lantai atas enggak ada apa-apa," kata Nuripah ketika ditemui Kompas.com, Jumat (24/1/2013).

Lain halnya dengan yang dialami Maisaroh. Warga yang tinggal di Blok B1 lantai 5 itu mengatakan, di dalam rumahnya tidak terjadi kebocoran. Namun, tetesan air ada di beberapa sudut lorong depan rumah. Tetesan tersebut menimbulkan genangan kecil setiap hari.

Rusun Pinus Elok merupakan hunian yang diperuntukkan bagi korban gusuran normalisasi Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur. Rusun ini terdiri dari dua blok, Blok A dan B, yang terletak sedikit berjauhan, tetapi dalam kompleks yang sama. Di rusun Blok B, yang ditempati Nuripah dan Maisaroh, seluruh warganya merupakan mantan warga Waduk Ria Rio. Adapun di Blok A, ada juga yang dihuni oleh warga penggusuran Waduk Pluit.

Masalah kebocoran juga terjadi di Blok A. Karina, warga Blok A6 lantai 3, mengatakan, bocor menyebabkan dinding rusunnya menjadi dingin dan lembab. "Dindingnya jadi pada lembab karena bocor. Sudah dari awal masuk sudah seperti ini. Enggak tahu kenapa, apa karena pralon-nya bocor atau bangunan lama kali," kata Karina. Dia mengatakan, tetesan air yang terserap dinding itu juga membuat salah satu dinding menjadi berlumut dan tampak kotor.

Wati, warga Blok A5 lantai 4, merasakan kebocoran di dalam rumahnya. Tetesan air juga terjadi di lorong jalan di setiap lantai rusun yang berjumlah lima lantai tersebut.

Karina dan Wati mengakui persoalan tetesan air ini telah dilaporkan kepada pengelola rusun. Namun, belum ada perbaikan yang dilakukan meski mereka telah tinggal di sana selama kurang lebih empat bulan. Pengelola rusun hanya memberikan janji melakukan perbaikan tanpa memastikan waktu yang tepat untuk membenahi kerusakan itu.

Warga Bukit Duri Desak Jokowi Buka Pintu Air ke Istana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah warga korban banjir di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka lebar-lebar saluran air Pintu Air Manggarai yang mengarah ke Istana Negara. Para warga meminta supaya antara pemerintahnya dan rakyatnya harus senasib sepenanggungan.

Permintaan tersebut dilontarkan oleh seorang ibu ketika Jokowiblusukan ke lokasi banjir di Bukit Duri, Jumat (25/1/2014) sore. Ibu tersebut mengatakan, banjir yang melanda permukimannya sejak beberapa hari lalu tidak kunjung surut. Ia berharap banjir akan berkurang jika Pintu Air Manggarai arah Istana Negara dibuka.

"Tolong dong, Pak, dibuka yang arah pusat. Kita dua minggu terus kebanjiran," kata ibu bernama Siti (50) tersebut.

Mendengar permintaan warga, Jokowi hanya tersenyum. Ia menjelaskan bahwa sejak debit air Ciliwung di atas normal, ia telah membuka Pintu Air Manggarai yang mengarah ke Istana. Meski demikian, pintu air tidak dibuka seluruhnya. Menurut Jokowi, membuka pintu air pada tahap itu sudah cukup mengalirkan air.

"Manggarai sudah dibuka sejak 4 hari lalu, yang ke Istana, yang ke Pasar Baru, sama Pluit. Kalau tidak, air ini tidak turun-turun. Kan makanya Waduk Pluit meluap, kita buka semua," ujar Jokowi.

Ia meminta kepada warga untuk bersabar menunggu air surut. Namun, warga tampak tidak puas dengan jawaban Jokowi. Warga terus mendesaknya. Akhirnya, Jokowi pun menelepon Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudy Siahaan. Kepada Rudy, ia memintanya untuk mengecek apakah pintu air ke Istana telah dibuka atau belum.

"Pak Rudy, masyarakat Kampung Melayu dan Bukit Duri meminta Pintu Manggarai dibuka. Sampai sekarang masih dibuka kan?" tanya Jokowi kepada Rudy. "Tuh, kan sudah dibuka, Bu," kata Jokowi kepada warga itu.

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, warga mulai melunak. Warga berterima kasih kepada Jokowi karena dianggap mementingkan kepentingan rakyat yang sedang kesusahan.

Kedatangan Jokowi di Bukit Duri disambut antusias oleh warga korban banjir. Mereka berebut salam dan berebut untuk foto bersama. Jokowi juga menyempatkan diri meninjau posko pengungsian di Kelurahan Bukit Duri. Di sana, Jokowi mendistribusikan bantuan berupa beras dan alat tulis bagi warga.

Basuki Senang karena Kini Gubernur Bisa Pecat Kepala Dinas dari PNS

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa senang karena Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah disahkan oleh DPR pada 15 Januari 2014. Berkat UU tersebut, kini kepala daerah, seperti gubernur, dapat memecat pejabat struktural dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Saya ikut merancang UU ASN. Di satu pasal, saya boleh memecat PNS kalau kerjanya enggak bener," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Selama menjadi wakil gubernur, Basuki mengaku kesulitan mencari PNS mana yang cocok menduduki sebuah jabatan. Hal itu disebabkan PNS harus memenuhi persyaratan pangkat dan eselon sebelum menduduki jabatan tertentu. Menurut Basuki, tak sedikit kepala dinas dan pejabat DKI lain yang santai dalam bekerja. Selama ini sanksi terberat adalah dengan mutasi dan tidak bisa dipecat dari PNS maupun turun eselonnya.

"Begitu kerjanya enggak benar, dia bisa kita pecat atau turuninjabatannya ke eselon yang lebih rendah," kata Basuki.

Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada pimpinan di tingkat bawahnya. Kewenangan itu diserahkan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, dan sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural. Gubernur juga diberi kewenangan serupa untuk wilayah provinsi, demikian pula bupati atau wali kota di kabupaten atau kota.

Jabatan pimpinan tinggi utama adalah jabatan eselon I-a, jabatan pimpinan tinggi madya adalah jabatan eselon I-a dan I-b. Adapun jabatan fungsional umum adalah jabatan eselon V setara jabatan pelaksana. Jabatan struktural di Pemprov DKI Jakarta meliputi kepala dinas, asisten sekretaris daerah, asisten deputi, kepala bidang, kepala biro, kepala seksi, kepala sudin, wali kota, lurah, camat, dan PNS lain. Adapun jabatan fungsional mencakup sekretaris daerah, deputi gubernur, peneliti, dan staf ahli.

Sabtu Besok, Jokowi Temui Rano Karno Soal Sodetan Cisadane

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan akan menemui Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Sabtu (25/1/2014) besok. Pertemuan itu membicarakan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dan Cisadane di Bogor.

“Besok pagi ketemu semua,” ujar Gubernur kepada wartawan di sela blusukan-nya, Jumat (24/1/2014). Meski demikian, Jokowi tidak memberitahukan tempat serta waktu pertemuan itu.

Rano, Arief, dan Zaki Iskandar mempersoalkan rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane tersebut. Mereka berpendapat bahwa dalam kondisi normal saja, Sungai Cisadane kerap meluap pada saat musim hujan, apalagi jika air sungai itu ditambah dengan air sodetan dari Sungai Ciliwung.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane mencatat bahwa kapasitas maksimal debit air di Sungai Cisadane sebesar 1.900 meter kubik per detik. Dalam kondisi banjir maksimal, level debit air 1.150 meter kubik per detik. Adapun saat kondisi normal, debit air di sungai itu hanya 50- 200 meter kubik per detik.

Atas sejumlah pertimbangan, rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, pimpinan daerah Jakarta, Jawa Barat, Bogor, Depok, dan Bekasi, pada Senin (20/1/2014) siang, memutuskan bahwa sodetan Ciliwung-Cisadane akan dibangun mulai tahun ini. Debit air yang masuk dari sodetan itu hanya 200 meter kubik per detik. Artinya, debit air di Cisadane dalam kondisi maksimal akan mencapai 1.350 meter kubik per detik. Level itu jauh dari kapasitas maksimalnya. Jokowi yakin bahwa sodetan tersebut tidak mengakibatkan banjir di Tangerang.

“Kan sodetan ini ada pintunya. Sederhananya kalau Cisadane meluap, ya pintunya ditutup. Kalau debit air di Ciliwung naik, Cisadane kurang, ya dialirkan. Sederhananya itu saja. Kok dibuat sulit-sulit sih,” kata Jokowi. [Kompas.com]