Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung menepuk jidat dan buru-buru mengklarifikasi pernyataannya perihal rencana pembongkaran Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Timur menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terpadu. Basuki mengatakan bahwa pernyataan yang diucapkan pada Senin (31/8/2015) pagi tadi salah. (Baca: Ahok Korbankan Kantor Sudin Tenaga Kerja Jaktim untuk Pembangunan Rusun)
"Eh (kantor Sudinakertrans Jakarta) Utara maksud saya. He-he-he, salah saya. Ha-ha-ha, iya salah nih saya," kata Basuki seraya masuk ke dalam mobil dinasnya, di Balai Kota, Senin petang.
Kendati demikian, Basuki tidak mengetahui berapa unit rusun yang akan dibangun di sana. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Pemprov DKI Ika Lestari Aji mengatakan, lahan Sudinakertrans Jakarta Utara yang terletak di Jalan Plumpang, Sunter, Nomor 41, akan digunakan untuk pembangunan rusunawa terpadu. (Baca: Wali Kota Jaktim Bantah Pernyataan Ahok)
Menurut Ika, rusun itu akan dilengkapi dengan kantor dan pasar. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Pemprov DKI memprioritaskan unit rusun di Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara untuk warga relokasi Cakung Drain dan Kali Sunter.
Setelah dipergunakan bagi warga relokasi, unit rusun juga diperuntukkan bagi pekerja prasarana dan sarana umum (PPSU).
Rencananya, ada 750-1.000 unit yang akan dibangun di sana. "Jadi, Pak Ahok (Basuki) lupa, di lahan Sudinakertrans (Jakarta Timur) itu enggak ada lahan, menyatu dengan Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Yang benar rusunnya dibangun di lahan Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara. Tahun ini, kami mulai bikin basic design, dan tahun depan mudah-mudahan sudah mulai lelang, dan kami bangun," kata Ika.
Pemprov DKI sebelumnya telah membongkar Kantor Sudin Pekerjaan Umum Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat. Kantor itu dibongkar untuk pembangunan Rusunawa Jatinegara Barat, dan kini telah ditempati oleh warga relokasi Kampung Pulo.
Tuesday, September 1, 2015
Kapolda Metro Jaya: Kalau Ada yang Lakukan "Sweeping", Tangkap
Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian menegaskan, polisi akan menindak tegas massa buruh yang melakukan aksi sweeping terhadap buruh yang tidak mengikuti aksi unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9/2015). Ia mengatakan, massa buruh harus menghormati buruh lainnya yang tidak mau ikut dalam aksi tersebut.
"Saya perintahkan kepada seluruh Kapolres kalau ada (yang melakukan) sweeping, harus ditangkap dan ditindak tegas. Itu ada hukumnya," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/8/2015).
Selain itu, lanjut dia, buruh peserta aksi juga tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas, seperti menutup jalan tol yang menyebabkan keresahan masyarakat.
"Saya sampaikan tindak tegas dan jangan ragu-ragu, seluruh Kapolres sudah paham," kata Tito.
Ia menekankan, polisi menghormati aksi unjuk rasa buruh yang patuh terhadap hukum. Jika ada pelanggaran, hal itu akan ditindak.
"Jika buruh beraksi naik ke atas bus, akan kita stop dan turunkan. Bila perlu, kita tilang. Kita harapkan tertib," kata Tito.
"Saya perintahkan kepada seluruh Kapolres kalau ada (yang melakukan) sweeping, harus ditangkap dan ditindak tegas. Itu ada hukumnya," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/8/2015).
Selain itu, lanjut dia, buruh peserta aksi juga tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas, seperti menutup jalan tol yang menyebabkan keresahan masyarakat.
"Saya sampaikan tindak tegas dan jangan ragu-ragu, seluruh Kapolres sudah paham," kata Tito.
Ia menekankan, polisi menghormati aksi unjuk rasa buruh yang patuh terhadap hukum. Jika ada pelanggaran, hal itu akan ditindak.
"Jika buruh beraksi naik ke atas bus, akan kita stop dan turunkan. Bila perlu, kita tilang. Kita harapkan tertib," kata Tito.
Bagi Ahok, Jokowi Masih Gubernur DKI yang "Dipinjamkan" untuk Jadi Presiden
Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi saat meninjau Kali Tunjungan, Jakarta Utara, Rabu (18/2/2015).Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku memiliki alasan mengapa ia tidak pernah mendampingi Presiden Joko Widodo untuk blusukan berkeliling Ibu kota. Padahal, di daerah lain, kepala daerah selalu mendampingi kunjungan Jokowi.
Basuki mengatakan, gubernur DKI masih dijabat Jokowi sehingga ia tidak perlu mendampingi blusukan Jokowi.
"Jakarta kan memang gubernurnya masih Pak Jokowi. Pak Presiden itu cuma 'dipinjami' ke rakyat Indonesia. Saya masih jadi wakil gubernur," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).
"Iya kan Pak Jokowi tuh masih gubernur DKI cuma merangkap Presiden RI. Karena rakyat Indonesia enggak ketemu presiden yang bagus, dipinjemin deh satu gubernur," kata Basuki lagi.
Pada kegiatan blusukan di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015) lalu, Jokowi hanya didampingi Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede. Saat mendapat pertanyaan perihal keberadaan Basuki, Jokowi pun tersenyum lebar.
"Ah, Pak Ahok biar istirahat saja," kata Jokowi saat itu.
Siang ini, Jokowi rencananya akan menyerahkan sembako kepada warga di lapangan bulu tangkis RT 10 RW 08, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Mushala Sohibul Istiqomah, Jalan Kalianyar II RT 06 RW 01, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora.
Reses Kedua, Anggota DPRD Dibekali Rp 61 Juta untuk Bertemu Konstituen
Anggota DPRD DKI sudah memasuki jadwal reses yang dimulai sejak kemarin dan akan berakhir pada 7 September mendatang. Sekretaris DPRD DKI Sotar Harahap mengatakan bahwa masing-masing anggota DPRD bisa menggunakan anggaran maksimal Rp 61 juta untuk semua kegiatan resesnya.
"Satu orang sebenarnya Rp 64 juta, tetapi dipotong dengan pajak-pajak, jadi Rp 61 juta sampai dengan tanggal 7 September itu," ujar Sotar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
Sotar mengatakan, setiap reses, anggota DPRD DKI diwajibkan membuat laporan keuangannya. Sistem penggunaan uang reses tersebut juga tidak diberikan langsung dalam bentuk tunai, melainkan dengan sistem transfer kepada pihak terkait.
Jika ingin menggunakan uang reses tersebut, anggota Dewan bisa langsung menghubungi Sotar. Sotar mengatakan, uang reses ini biasanya digunakan untuk membeli makanan pada kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD. Selain itu, biasanya juga digunakan untuk menyewa sound system dan juga keperluan lainnya.
Sotar mengatakan tidak mempermasalahkan jika seandainya anggota Dewan merasa cukup melakukan reses selama tiga hari saja. Uang reses yang akan dikeluarkan ideal dengan hari yang digunakan Dewan untuk reses.
Sotar juga menjelaskan, sampai saat ini, belum ada anggota Dewan yang melapor kepadanya bahwa tidak mengambil reses. Jadi, sampai saat ini, semua anggota Dewan tercatat akan melakukan reses.
"Sampai saat ini, belum ada yang mengatakan tidak, jadi sepertinya reses semua," ujar dia.
Reses ini merupakan reses kedua yang dilakukan anggota DPRD DKI. Sebelumnya, anggota DPRD DKI juga sudah melakukan reses pada Mei lalu.
Pada saat itu, beberapa aspirasi yang ditampung anggota Dewan dari reses cukup banyak. Hasil reses yang dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan itu, telah dibacakan dalam rapat paripurna, bulan Mei lalu.
"Satu orang sebenarnya Rp 64 juta, tetapi dipotong dengan pajak-pajak, jadi Rp 61 juta sampai dengan tanggal 7 September itu," ujar Sotar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).
Sotar mengatakan, setiap reses, anggota DPRD DKI diwajibkan membuat laporan keuangannya. Sistem penggunaan uang reses tersebut juga tidak diberikan langsung dalam bentuk tunai, melainkan dengan sistem transfer kepada pihak terkait.
Jika ingin menggunakan uang reses tersebut, anggota Dewan bisa langsung menghubungi Sotar. Sotar mengatakan, uang reses ini biasanya digunakan untuk membeli makanan pada kegiatan yang dilaksanakan anggota DPRD. Selain itu, biasanya juga digunakan untuk menyewa sound system dan juga keperluan lainnya.
Sotar mengatakan tidak mempermasalahkan jika seandainya anggota Dewan merasa cukup melakukan reses selama tiga hari saja. Uang reses yang akan dikeluarkan ideal dengan hari yang digunakan Dewan untuk reses.
Sotar juga menjelaskan, sampai saat ini, belum ada anggota Dewan yang melapor kepadanya bahwa tidak mengambil reses. Jadi, sampai saat ini, semua anggota Dewan tercatat akan melakukan reses.
"Sampai saat ini, belum ada yang mengatakan tidak, jadi sepertinya reses semua," ujar dia.
Reses ini merupakan reses kedua yang dilakukan anggota DPRD DKI. Sebelumnya, anggota DPRD DKI juga sudah melakukan reses pada Mei lalu.
Pada saat itu, beberapa aspirasi yang ditampung anggota Dewan dari reses cukup banyak. Hasil reses yang dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan itu, telah dibacakan dalam rapat paripurna, bulan Mei lalu.
Ahok: Satpol PP Akan Foto Buruh Anarkis, Kami Gugat ke Polisi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (1/9/2015) ini, untuk tidak melakukan tindakan anarkistis, apalagi hingga merusak fasilitas umum, seperti taman, pot bunga, dan lampu penerangan jalan.
"Kalau kayak gitu, kami akan gugat ke polisi karena aksi unjuk rasa itu penanggung jawab aksinya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Basuki meminta unjuk rasa dilaksanakan dengan tertib, apalagi jika yang melakukan unjuk rasa bukanlah buruh asli warga Jakarta.
"Jangan sok sembarangan. Orang Jakarta saja kami 'sikat', apalagi bukan orang Jakarta," kata Basuki lagi.
Ancaman gugatan ke pihak kepolisian ini selalu diungkapkan Basuki ketika ada aksi unjuk rasa. Namun, ancaman ini tidak pernah terealisasi. Kemudian bagaimana Basuki menanggapi hal itu?
"Makanya, saya ngancem itu enggak pernah diproses, kali ini saya mau proses. Saya sudah minta Satpol PP untuk foto aksi buruh. Kalau ada (buruh) yang anarkis, kami lapor polisi dan ambil tindakan," kata Basuki.
Para buruh Jabodetabek berencana menggelar unjuk rasa dengan berjalan kaki dari Patung Kuda menuju Istana Merdeka pada Selasa ini. Mereka akan menyuarakan kekecewaan mereka atas ketidakmampuan pemerintah dalam menangani perekonomian yang melemah.
Unjuk rasa akan dihadiri sekitar 50.000 buruh. Adapun tuntutan buruh adalah penurunan harga sembako dan bahan bakar minyak (BBM), menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelemahan nilai rupiah, menolak pekerja asing, perbaikan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menaikkan upah hingga minimal 22 persen dengan 84 item KHL (kebutuhan hidup layak), revisi Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Pensiun, serta pembubaran Pengadilan Hubungan Industri (PHI).
"Kalau kayak gitu, kami akan gugat ke polisi karena aksi unjuk rasa itu penanggung jawab aksinya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Basuki meminta unjuk rasa dilaksanakan dengan tertib, apalagi jika yang melakukan unjuk rasa bukanlah buruh asli warga Jakarta.
"Jangan sok sembarangan. Orang Jakarta saja kami 'sikat', apalagi bukan orang Jakarta," kata Basuki lagi.
Ancaman gugatan ke pihak kepolisian ini selalu diungkapkan Basuki ketika ada aksi unjuk rasa. Namun, ancaman ini tidak pernah terealisasi. Kemudian bagaimana Basuki menanggapi hal itu?
"Makanya, saya ngancem itu enggak pernah diproses, kali ini saya mau proses. Saya sudah minta Satpol PP untuk foto aksi buruh. Kalau ada (buruh) yang anarkis, kami lapor polisi dan ambil tindakan," kata Basuki.
Para buruh Jabodetabek berencana menggelar unjuk rasa dengan berjalan kaki dari Patung Kuda menuju Istana Merdeka pada Selasa ini. Mereka akan menyuarakan kekecewaan mereka atas ketidakmampuan pemerintah dalam menangani perekonomian yang melemah.
Unjuk rasa akan dihadiri sekitar 50.000 buruh. Adapun tuntutan buruh adalah penurunan harga sembako dan bahan bakar minyak (BBM), menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelemahan nilai rupiah, menolak pekerja asing, perbaikan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menaikkan upah hingga minimal 22 persen dengan 84 item KHL (kebutuhan hidup layak), revisi Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Pensiun, serta pembubaran Pengadilan Hubungan Industri (PHI).
Buruh Berdemo, PKL di Kawasan Monas Senang
Satpol PP larang PKL yang memilki gerobak berjualan di dalam keramaian demo, Selasa (1/9/2015) di area patung kuda Arjuna Wiwaha
Aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan para buruh Jabodetabek pada Selasa (1/9/2015) ini memberi harapan pada para PKL di kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka. Pedagang melihat ada peluang meraup pendapatan yang lebih tinggi dibanding hari biasanya.
"Biasanya kalau ada demo kayak gini kita jadi senang juga. Soalnya, dagangan kita banyak yang beli. Mereka kan rame. Kalo demo seharian saya dapatlah 3 juta," kata Endi, seorang pedagang air minum botolan yang sedang menggendong belasan botol mineral berkeliling kawasan Patung Kuda menjajakan dagangannya, Selasa (1/9/2015).
Sejumlah pedagang memang tampak mulai ramai memasuki kerumunan buruh di kawasan itu. Selain menjajakan minuman, ada yang menjajakan sapu tangan, tisu, scraft, dan kacamata di dalam kerumuman.
Di trotoar Jalan Medan Merdeka Barat, sejumlah pedagang kopi yang menggunakan sepeda juga mulai banyak berkeliling. Namun, dari pantauan Kompas.com, pedagang yang menggunakan gerobak dilarang petugas Satpol PP berdagang di area demonstrasi.
Sementara itu, kawasan Patung Kuda mulai ditutupi oleh massa buruh yang semakin banyak berdatangan. Berbagai bendera serikat pekerja juga mulai dikibarkan oleh masing-masing serikat pekerja.
Subscribe to:
Posts (Atom)