Ahok.Org – Pemerintah pusat diminta membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selama ini, pemda merasa campur tangan pusat belum cukup membantu mengurai masalah. Tak jarang, sejumlah kebijakan pusat justru menghambat penyelesaian masalah di daerah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hambatan dari pemerintah pusat telah dirasakan oleh pemimpin Ibu Kota di era sebelumnya. Basuki menganggap pemerintah pusat sulit bersinergi dengan pemda sehingga penuntasan masalah di Jakarta tak jarang menjadi terkendala oleh rumitnya birokrasi.
Salah satu contohnya, kata Basuki, adalah saat Pemprov DKI Jakarta ingin membuat sodetan di Sungai Cisadane. Rencana itu akhirnya terhambat karena tak ada izin dari pemerintah pusat.
“Itu di Dinas PU (Pekerjaan Umum), kita ingin bantu buat sodetan agar air Cisadane mengalir ke Jakarta, tapi enggak dikasih. Kita coba pakai uang sendiri, tapi tetap enggak dikasih. Kan aneh, dulu Bang Yos (Sutiyoso) sampai ngeluh,” kata Basuki, dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Banten Rano Karno juga menyampaikan hal serupa. Ia menyayangkan aturan pemerintah pusat yang sering menghambat pembangunan atau pemeliharaan aset di daerahnya.
Provinsi Banten, kata Rano, merupakan salah satu daerah yang relatif unik karena memiliki banyak situ dan waduk. Akan tetapi, Pemprov Banten tak memiliki wewenang untuk membangun dan memelihara seluruh situ dan waduk tersebut.
“Semuanya wewenang pusat. Jadi, pas Situ Gintung jebol, kita bingung ini tanggung jawab siapa? Kita mau pelihara saja enggak punya wewenang,” pungkasnya.
Basuki dan Rano hadir di Gedung DPD untuk memenuhi undangan diskusi dari Komite I untuk membahas usulan RUU Megapolitan. Hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan sejumlah bupati/wali Kota dari sekitar Jabodetabek dan Cianjur.
Ada empat isu yang dibahas dalam diskusi itu, yakni isu sosial kependudukan dan degradasi lingkungan, isu tata air dan banjir, isu transportasi, dan isu kelembagaan yang lemah. Diharapkan, hasil diskusi akan mematangkan rencana tentang UU Megapolitan agar pembangunan berjalan dengan penuh sinergi antara satu daerah dan daerah di sekitarnya.[Kompas.com]
Ahok.Org – Komite I DPD RI mengadakan diskusi tentang urgensi pembentukan UU Megapolitan dengan mengundang pimpinan daerah Jabodetabekjur. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pesimistis tentang rencana UU ini meskipun tim ahli sudah memaparkan
“Masalah UU Megapolitan ini sudah dibahas sejak zaman Bang Yos. Saat itu saya ada di Badan Legislasi. Saya tidak mengecilkan UU ini, silakan DPD masukkan. Tapi saya sendiri pesimistis bisa direalisasikan,” kata Ahok dalam diskusi bertema “Urgensi Pembentukan Undang Undang Megapolitan dalam Upaya Pengelolaan Terpadu Wilayah Jabodetabekjur” di Ruang GBHN, Kompleks DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (18/2/2014).
Menurut Ahok, permasalahan koordinasi yang selama ini dialami oleh DKI Jakarta lebih dengan pemerintah pusat. Ia mengambil contoh tentang kewenangan Dinas Perhubungan yang tak bisa langsung menilang pelanggar lalu lintas.
“Persoalan utama itu pusat,” tambahnya.
Deddy Mizwar menyetujui pemaparan Ahok karena menurutnya, permasalahan antara DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya sudah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ia mempertanyakan peran pemerintahan pusat dalam UU Megapolitan ini.
“Saya sependapat dengan Pak Ahok. Kalau mudah mengatasi masalah Jakarta dan sekitarnya dengan komunikasi, ini kemana arahnya? Kalau tidak ada masalah, untuk apa megapolitan,” kata Deddy.
Deddy memaparkan bahwa Jabar juga punya rencana twin metropolitan yang melibatkan kawasan Bogor, Depok, Karawang, dan Purwakarta. Ia lalu mempertanyakan peran Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur bila UU ini direalisasikan.
“BKSP itu karena kemarin ketemu bareng-bareng, baru mulai pembicaraannya. Kalau begini terus apa kata dunia? Lebih malu kalau ada UU tapi tidak berjalan,” kata Deddy sambil mengeluar kutipan andalannya dari film Nagabonar yang pernah ia bintangi.
Sementara itu Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang juga hadir dalam diskusi ini mempertanyakan siapa yang akan memimpin kawasan megapolitan ini nantinya. “Kalau ini jadi, siapa pimpinannya. Apa pimpinan daerah mau?” tanya Rano.
Ia mengungkapkan bahwa Banten memiliki banyak rencana pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan Jabodetabekjur, mulai dari pembangunan tol hingga transportasi antarmoda. Namun rencana dan inovasi tersebut terganjal masalah anggaran.
“Kita mesti ada inovasi-inovasi. APBD kita Rp 7 triliun. Tetangga kita (DKI Jakarta) Rp 72 triliun itu mau bikin apa saja bisa,” kata Rano sambil melirik Ahok yang duduk di sampingnya.
“Ntar gue bagi,” jawab Ahok sambil tertawa lepas. [Detikcom]
No comments:
Post a Comment