27 Feb 2014 Gub Jokowi & Wagub Basuki T. Purnama Blusukan (+playlist)

Jokowi: Korban Banjir Harus Pindah ke Rusun

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengharuskan warga yang tinggal di daerah rawan banjir, baik yang di dataran tinggi maupun rendah, bersedia direlokasi. Jokowi tidak ingin membiarkan warga Jakarta memiliki tempat tinggal yang terus dilanda banjir.

“Harus pindah ke rusunlah, masa setiap tahun banjir,” kata Jokowi, saat mengunjungi lokasi pengungsian banjir bagi warga Kelurahan Cawang, di Posyandu Anyelir 1, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (23/2/2014).

Jokowi mencontohkan permukiman warga yang kerap dilanda banjir, yakni di Kampung Pulo dan Bidaracina, Jakarta Timur. Meski tidak mudah untuk merelokasi warga di dua kawasan itu, Jokowi tetap akan merelokasi mereka.

Jokowi menyadari, banyak warga Jakarta yang harus direlokasi ke rusun, bukan hanya korban banjir. Namun, karena sulitnya menyediakan rusun yang menampung banyak orang, warga korban banjir menjadi prioritas.

“Ada prioritasnyalah. Daerah yang diprioritaskan itu yang terkena banjir,” ujar Jokowi. [Kompas.com]

Penjual Rusun Segera Dipindanakan

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan melaporkan secara pidana orang-orang yang menjual belikan rusun. Dia memastikan, timnya siap turun untuk menindak tegas para pelanggar itu.

“Kami akan laporkan mereka secara pidana,” kata Ahok di Gedung BPPT Sabtu 22 Februari 2014. Menurut dia, tindakan ini harus diambil agar ada efek jera terhadap para penjual rusun tersebut. “Mesti ada yang dipenjarakan dan dibawa ke pengadilan.”

Menurut Ahok, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung telah menyiapkan anggaran dan tim untuk melakukan langkah tersebut. “Kalau mau turun kan harus ada biaya-biaya, ini kan sudah disetujui Kemendagri,” kata dia.

Ahok menyebutkan, kepolisian pun akan ikut turun untuk melakukan pendataan tersebut. Dia menyatakan, jika ditemukan pelanggaran Dinas Perumahan akan melaporkannya kepada kepolisian.

Sebelumnya, sejumlah unit di rusun Pinus Elok disegel oleh Dinas Perumahan karena diketahui penghuninya bukan warga yang seharusnya menempatinya. Menurut Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III Jefyodya Julyan, pihaknya sedang mencari tahu terkait hal tersebut karena diduga ada oknum yang memperjualbelikan unit rusun. [Tempo.co]

Pekan Depan DKI Luncurkan e-catalogue

 

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan sistem e-catalogue secara resmi pada pekan depan. Sistem baru ini diharapkan bisa meminimalisir proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI.

“Kita akan launching e-catalogue akan dilaksanakan pada 27 Februari di Balai Agung. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Kamis kemarin.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, sudah banyak barang yang dimasukkan dalam sistem e-catalogue mulai dari peralatan berat dan bahan pabrikasi seperti aspal dan beton hingga kendaraan angkutan sampah.

“LKPP juga memaksimalkan produk barang dan jasa yang dimasukkan dalam e-catalogue. Sehingga, Pemprov DKI  mendapatkan harga komoditas yang lebih baik dibandingkan dengan harga di pasaran,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sistem e-catalog juga lebih transparan karena daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dari penyedia ditampilkan secara elektronik.

“Dia kejar terus. Oke kok dia (LKPP) minta cepat. Yang sudah siap itu alat kesehatan, alat berat, mobil-mobil, lampu-lampu dan busway. Sama alat tulis mau disusul,” jelasnya.

Menurut Basuki, potensi penghematan anggaran daerah dengan diterapkannya sistem e-catalogue mencapai 24 persen. Alhasil, penghematan anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

“Kita akan terus dorong seluruh dinas dinas terkait untuk memakai e-catalogue,” tutur mantan Bupati Belitung Timur.

Untuk itu, Basuki menambahkan, pihaknya  akan menyusun peraturan mengenai kewajiban seluruh institusi yang ada di ibu kota dengan menggunakan sistem e-catalogue.

“Peraturan sudah dimulai berlaku 1 Januari 2014. Institusi yang menolak akan kena sanksi berupa pemecatan,” tandasnya.[Beritajakarta]

 

Jokowi Tak Ingin Bus Tingkat Seperti Bus TJ

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunda pengoperasian lima unit bus tingkat wisata yang beberapa waktu lalu dibeli Pemprov DKI. Penundaan dilakukan untuk memastikan bus dalam kondisi baik dan tak ingin peristiwa kerusakan pada bus Transjakarta baru terulang kembali.  

“Sekarang semua barang-barang yang masuk harus lewat pengujian, jangan sampai kecolongan. Paling sebentar lagi kita luncurkan,” ujar Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (18/2).

Dikatakan Jokowi, saat ini pihaknya masih melengkapi dokumen yang diperlukan terkait operasional bus tingkat wisata tersebut. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta juga tengah menyeleksi calon pengemudi bus tingkat tersebut.

“Kan semua perlu persiapan. Nomornya, apa tidak pakai nomor kalau mau jalan. Apa tidak pakai sopir? Kemarin kan sopirnya pinjam. Semuanya disiapkan. Kalau sudah siap, pokoknya target Februari sudah harus jalan,” katanya.

Jokowi juga memastikan kelima bus tingkat parisiwata yang baru dibeli itu tidak ada kerusakan mesin. Bus yang tiba pada 13 Januari lalu itu juga telah diujicoba dengan rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Jl MH Thamrin-Jl Medan Merdekan Barat- Harmoni-Pasar Baru-Veteran-Balaikota.

Bus tingkat pariwisata ini bisa dinikmati oleh warga Jakarta secara gratis. Tiket bus tingkat wisata gratis ini dapat diperoleh di pusat perbelanjaan, hotel dan juga Bandara Soekarno-Hatta.

Sedangkan rute yang akan dilewati bus tingkat ini akan menyusuri daerah wisata seperti, Blok M, Bundaran HI, Museum Tekstil, Monas dan Kota Tua. Sedangkan waktu operasionalnya, yakni setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.00. [Beritajakarta]

Ahok BTP Ingin Dukungan Nyata Dari Pemerintah Pusat

Ahok.Org – Pemerintah pusat diminta membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selama ini, pemda merasa campur tangan pusat belum cukup membantu mengurai masalah. Tak jarang, sejumlah kebijakan pusat justru menghambat penyelesaian masalah di daerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hambatan dari pemerintah pusat telah dirasakan oleh pemimpin Ibu Kota di era sebelumnya. Basuki menganggap pemerintah pusat sulit bersinergi dengan pemda sehingga penuntasan masalah di Jakarta tak jarang menjadi terkendala oleh rumitnya birokrasi.

Salah satu contohnya, kata Basuki, adalah saat Pemprov DKI Jakarta ingin membuat sodetan di Sungai Cisadane. Rencana itu akhirnya terhambat karena tak ada izin dari pemerintah pusat.

“Itu di Dinas PU (Pekerjaan Umum), kita ingin bantu buat sodetan agar air Cisadane mengalir ke Jakarta, tapi enggak dikasih. Kita coba pakai uang sendiri, tapi tetap enggak dikasih. Kan aneh, dulu Bang Yos (Sutiyoso) sampai ngeluh,” kata Basuki, dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Banten Rano Karno juga menyampaikan hal serupa. Ia menyayangkan aturan pemerintah pusat yang sering menghambat pembangunan atau pemeliharaan aset di daerahnya.

Provinsi Banten, kata Rano, merupakan salah satu daerah yang relatif unik karena memiliki banyak situ dan waduk. Akan tetapi, Pemprov Banten tak memiliki wewenang untuk membangun dan memelihara seluruh situ dan waduk tersebut.

“Semuanya wewenang pusat. Jadi, pas Situ Gintung jebol, kita bingung ini tanggung jawab siapa? Kita mau pelihara saja enggak punya wewenang,” pungkasnya.

Basuki dan Rano hadir di Gedung DPD untuk memenuhi undangan diskusi dari Komite I untuk membahas usulan RUU Megapolitan. Hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan sejumlah bupati/wali Kota dari sekitar Jabodetabek dan Cianjur.

Ada empat isu yang dibahas dalam diskusi itu, yakni isu sosial kependudukan dan degradasi lingkungan, isu tata air dan banjir, isu transportasi, dan isu kelembagaan yang lemah. Diharapkan, hasil diskusi akan mematangkan rencana tentang UU Megapolitan agar pembangunan berjalan dengan penuh sinergi antara satu daerah dan daerah di sekitarnya.[Kompas.com]

Ahok.Org – Komite I DPD RI mengadakan diskusi tentang urgensi pembentukan UU Megapolitan dengan mengundang pimpinan daerah Jabodetabekjur. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pesimistis tentang rencana UU ini meskipun tim ahli sudah memaparkan

“Masalah UU Megapolitan ini sudah dibahas sejak zaman Bang Yos. Saat itu saya ada di Badan Legislasi. Saya tidak mengecilkan UU ini, silakan DPD masukkan. Tapi saya sendiri pesimistis bisa direalisasikan,” kata Ahok dalam diskusi bertema “Urgensi Pembentukan Undang Undang Megapolitan dalam Upaya Pengelolaan Terpadu Wilayah Jabodetabekjur” di Ruang GBHN, Kompleks DPR, Senayan, Jakpus, Selasa (18/2/2014).

Menurut Ahok, permasalahan koordinasi yang selama ini dialami oleh DKI Jakarta lebih dengan pemerintah pusat. Ia mengambil contoh tentang kewenangan Dinas Perhubungan yang tak bisa langsung menilang pelanggar lalu lintas.

“Persoalan utama itu pusat,” tambahnya.

Deddy Mizwar menyetujui pemaparan Ahok karena menurutnya, permasalahan antara DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya sudah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ia mempertanyakan peran pemerintahan pusat dalam UU Megapolitan ini.

“Saya sependapat dengan Pak Ahok. Kalau mudah mengatasi masalah Jakarta dan sekitarnya dengan komunikasi, ini kemana arahnya? Kalau tidak ada masalah, untuk apa megapolitan,” kata Deddy.

Deddy memaparkan bahwa Jabar juga punya rencana twin metropolitan yang melibatkan kawasan Bogor, Depok, Karawang, dan Purwakarta. Ia lalu mempertanyakan peran Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur bila UU ini direalisasikan.

“BKSP itu karena kemarin ketemu bareng-bareng, baru mulai pembicaraannya. Kalau begini terus apa kata dunia? Lebih malu kalau ada UU tapi tidak berjalan,” kata Deddy sambil mengeluar kutipan andalannya dari film Nagabonar yang pernah ia bintangi.

Sementara itu Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang juga hadir dalam diskusi ini mempertanyakan siapa yang akan memimpin kawasan megapolitan ini nantinya. “Kalau ini jadi, siapa pimpinannya. Apa pimpinan daerah mau?” tanya Rano.

Ia mengungkapkan bahwa Banten memiliki banyak rencana pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan Jabodetabekjur, mulai dari pembangunan tol hingga transportasi antarmoda. Namun rencana dan inovasi tersebut terganjal masalah anggaran.

“Kita mesti ada inovasi-inovasi. APBD kita Rp 7 triliun. Tetangga kita (DKI Jakarta) Rp 72 triliun itu mau bikin apa saja bisa,” kata Rano sambil melirik Ahok yang duduk di sampingnya.

“Ntar gue bagi,” jawab Ahok sambil tertawa lepas. [Detikcom]

Jokowi Galakkan Pertanian Hidroponik di Rusun

Ahok.Org – Di tengah keterbatasan lahan di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, coba menggalakkan sistem pertanian dengan konsep hidroponik. Untuk percontohan rumah hidroponik telah dibangun di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Direncanakan, konsep pertanian tanpa menggunakan tanah ini juga akan dilakukan di sejumlah rusun di wilayah DKI Jakarta.

Saat ini, rumah hidroponik seluas 4 x 16 meter itu masih dalam tahap perampungan setelah dibangun sekitar satu bulan lalu. Tahap awal, akan ditanam sayur-sayuran dengan media air yang ditampung dalam pipa.

Sebelum meninjau rumah hidroponik, Jokowi juga meninjau Waduk Marunda dan Rusun Marunda, Cilincing.

“Saya hanya meninjau pertanian ini yang akan dibuat konsep pertanian di tengah kota. Nantinya akan ditanam berbagai macam sayur-sayuran,” ujar Jokowi yang ditemui di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Selasa (18/2).‬

Mantan Walikota Solo itu mengatakan, proses penanaman akan dilakukan pada Sabtu (22/2) nanti. “Untuk selanjutnya nanti saya cerita kan Sabtu besok. Karena proses penanamannya baru dilaksanakan sabtu besok, masih rahasia toh,” tuturnya.

Kepala Unit Pengelola Rusun Sewa (UPRS) Wilayah I, Maharyadi mengatakan, rumah hidroponik itu memiliki luas 4 x 16 meter. Di dalamnya, terpasang pipa paralon bersusun 4 tingkat sebanyak 3 baris.

“Nanti teknologi penanamannya menggunakan media air yang ditampung dalam paralon itu. Airnya diberi nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman,” ujarnya.

Sebagai tahap awal, tambah Maharyadi, jenis sayuran yang ditanam adalah sawi sebagai percobaan. Ke depannya, akan dilakukan alih teknologi pengelolaan kepada warga.

“Ini merupakan CSR dari perusahaan dan akan diserahkan kepada warga. Bila berhasil ini akan diterapkan ke unit rusun lain,” tandasnya. [Beritajakarta]