Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memastikan diri hadir di perayaan Tahun Baru 2016 yang akan diadakan di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Namun Ahok dibuat kecewa lantaran tidak bisa menyaksikan musisi idolanya beraksi.
Musisi idola yang dimaksud adalah penyanyi senior Iwan Fals. Kabarnya, Iwan Fals tidak mendapat izin dari kepolisian untuk sumbang suara di perayaan pergantian tahun.
"Saya padahal sudah siap-siap untuk bisa menonton Iwan Fals, inginnya Iwan Fals karena lebih bagus," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.
Menurut Ahok, pihak kepolisian mempertimbangkan faktor keamanan seandainya Iwan Fals tetap manggung di Ancol. Seperti diketahui, setiap kali Iwan Fals manggung penonton yang ingin menyaksikan hampir dipastikan akan membludak.
Tidak mau keamanan perayaan terganggu polisi pun, kata Ahok, tidak memberi izin. "Itu ada di laporan pihak Ancol, katanya tidak dapat izin," ujarnya.
Meski batal untuk menyaksikan Iwan Fals, Ahok tetap akan menghadiri perayaan Tahun Baru 2016 di Ancol. Alih-alih menonton Iwan Fals, Ahok pun siap untuk menyaksikan persembahan lagu yang nanti akan disuguhkan oleh band Noah.
"Iya (nonton Noah)," kata Ahok.
Sebelumnya Ahok memutuskan untuk tidak mengadakan panggung perayaan Tahun Baru 2016 di Bundaran Hotel Indonesia. Dia beralasan, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di sepanjang Jl. Jenderal Sudirman menjadi alasan perayaan Tahun Baru 2016 tidak difokuskan di Bundaran HI.
"Ini kita sedang membangun MRT dan saya takut ada apa-apa, apalagi ada lubang dalam yang begitu banyak. Itu bisa membuat masalah," kata Ahok saat ditemui di kawasan Meruya, Jakarta Barat, Selasa (29/12).
Ahok menjelaskan bahwa setelah pembangunan MRT selesai maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pelebaran trotoar di sepanjang jalan yang dilalui MRT tersebut.
Pelebaran sebanyak 10 meter di kanan dan kiri jalan protokol tersebut akan dilakukan jika MRT sudah benar-benar selesai dilaksanakan. Jika itu sudah dilakukan maka perayaan semacam tahun baruan akan kembali dilaksanakan di Bundaran HI.
"Jika itu sudah selesai barulah kita semua kumpul lagi di Bundaran HI. Jadi sepanjang jalan dari Bundaran HI hingga Monas akan ada trotoar lebar untul jalan," kata Aho
k
Wednesday, December 30, 2015
Kasus Ancaman ke Polisi, Anggota DPR Herman Hery Dilaporkan ke MKD
Kelompok masyarakat dari Lembaga Advokasi Kebijakan Publik serta Forum Pemuda dan Mahasiswa (FPM) NTT melaporkan anggota DPR Herman Hery ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Herman dilaporkan soal aduan AKBP Albert Neno yang mengaku diancam.
"Yang pertama, patut diduga Herman Hery punya usaha miras dan melanggar UU sehingga ditertibkan polisi. Yang kedua adalah soal dugaan mengancam aparat kepolisian," kata perwakilan FPM NTT, Adnan di depan ruang MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).
Mereka membawa bukti berupa salinan BAP AKBP Albert Neno di Polda NTT. Adnan sendiri mengaku tidak punya hubungan dengan AKBP Albert atau Herman yang merupakan anggota DPR dari Dapil NTT.
"Saya tidak kenal. Tapi ini berangkat dari kegelisahan kami sebagai warga NTT, ada anggota DPR seperti ini. MKD seharusnya cepat turun tangan," ujarnya.
Menurut Adnan, MKD harusnya bisa langsung menangani kasus ini tanpa ada aduan. Itu karena hal ini sudah menjadi isu di masyarakat.
"Seharusnya tidak perlu tunggu laporan masyarakat, tetapi lebih proaktif," ucap Adnan.
Saat akan melapor, Adnan dan rombongannya sempat bertemu dengan Ketua MKD Surahman Hidayat. Mereka sebenarnya ingin langsung bicara dengan Surahman, namun politikus PKS itu mengarahkan ke sekretariat MKD.
"Laporan dilakukan ke sekretariat. Kalau ke saya nanti menyalahi aturan," ujar Surahman.
Sebelumnya diberitakan, AKBP Albert mengaku ditelepon seseorang yang mengaku anggota DPR Herman Hery. AKBP Albert dimaki dan diancam karena melakukan razia miras. Albert kemudian melapor ke Polda NTT.
Sementara itu, Herman membantah kalau yang di ujung telepon adalah dirinya. Dia menyebut stafnya bernama Ronny yang memakai HP-nya dan menelepon Albert. Herman mengaku mendapat aduan dari masyarakat soal razia miras tersebut lalu menggunakan kewenangannya sebagai anggota Komisi III DPR memanggil Albert.
"Yang pertama, patut diduga Herman Hery punya usaha miras dan melanggar UU sehingga ditertibkan polisi. Yang kedua adalah soal dugaan mengancam aparat kepolisian," kata perwakilan FPM NTT, Adnan di depan ruang MKD, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).
Mereka membawa bukti berupa salinan BAP AKBP Albert Neno di Polda NTT. Adnan sendiri mengaku tidak punya hubungan dengan AKBP Albert atau Herman yang merupakan anggota DPR dari Dapil NTT.
"Saya tidak kenal. Tapi ini berangkat dari kegelisahan kami sebagai warga NTT, ada anggota DPR seperti ini. MKD seharusnya cepat turun tangan," ujarnya.
Menurut Adnan, MKD harusnya bisa langsung menangani kasus ini tanpa ada aduan. Itu karena hal ini sudah menjadi isu di masyarakat.
"Seharusnya tidak perlu tunggu laporan masyarakat, tetapi lebih proaktif," ucap Adnan.
Bukti telah melapor ke MKD. Foto: Indah Mutiara Kami
|
Bukti telah melapor ke MKD. Foto: Indah Mutiara Kami"Laporan dilakukan ke sekretariat. Kalau ke saya nanti menyalahi aturan," ujar Surahman.
Sebelumnya diberitakan, AKBP Albert mengaku ditelepon seseorang yang mengaku anggota DPR Herman Hery. AKBP Albert dimaki dan diancam karena melakukan razia miras. Albert kemudian melapor ke Polda NTT.
Sementara itu, Herman membantah kalau yang di ujung telepon adalah dirinya. Dia menyebut stafnya bernama Ronny yang memakai HP-nya dan menelepon Albert. Herman mengaku mendapat aduan dari masyarakat soal razia miras tersebut lalu menggunakan kewenangannya sebagai anggota Komisi III DPR memanggil Albert.
Lima Anggota DPRD DKI yang Sering Berseteru dengan Ahok
Sepanjang 2015, DPRD DKI menjadi lembaga yang paling vokal dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Ahok (sapaan Basuki) seringkali bersitegang dengan beberapa anggota DPRD melalui media massa.
Perseteruan antara kedua pihak semakin keruh ketika Ahokmenyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hasil pembahasan dengan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri.
Masalah tersebut bahkan berujung kepada pelaksanaan hak angket terhadap Ahok.
"Ini seru, sejarah. Pertama kalinya di republik ini, Gubernur DKI ribut dengan DPRD," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/2/2015).
Namun, beberapa bulan ini, perseteruan antara keduanya tidak sekencang dulu. Mereka seolah hanya perang kata-kata di media massa saja.
Ketika kedua pihak bertemu, hubungan mereka seolah baik-baik saja.
Berikut ini adalah nama-nama anggota DPRD yang sering berseteru dengan Ahok.
1. Abraham Lunggana
Pria yang akrab disapa Lulung ini merupakan Wakil Ketua DPRD DKI yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.
Lulung dan Ahok sering kali berseteru, apalagi untuk kasus uninterruptible power supply (UPS).
Lulung yang sudah bolak-balik Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan sampai yakin Ahok akan terseret kasus itu.
"Ahok sudah dapat diduga menjadi tersangka kasus UPS karena dia bertanggung jawab dari semua," kata Lulung.
Ahok pun sama. Ketika wartawan bertanya tentang UPS, dia sering ogah menjawab dan menyuruh awak media bertanya kepada Lulung. Seolah Lulung paling tahu soal kasus UPS meskipun sampai saat ini Lulung bukan tersangka.
Selain soal kasus UPS, Lulung tidak jarang ikut mengkritisi Ahok. Seperti soal hak angket dan soal sikap Ahok yang menurut Lulung selalu mencari musuh.
2. Mohamad Taufik
Kalau Lulung yakin Ahok jadi tersangka di kasus UPS, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yakin Ahok akan jadi tersangka dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Beberapa kali, Taufik mendoakan Ahok agar menjadi tersangka dalam kasus itu.
"Kita berdoa saja supaya Oktober, Ahok tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dia enggak akan bisa lepas," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (30/9/2015).
Taufik sering juga mengkritik Ahok di berbagai hal.
3. Prabowo Soenirman
Prabowo Soenirman merupakan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra yang juga sering mengkritisi Ahok.
Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Sewaktu rapat mediasi dengan Kemendagri terkait APBD DKI 2015, Prabowo ketahuan menyebut Ahok"Gubernur Gila".
Saat dia menjadi Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Prabowo berencana memanggil Ahok terkait temuan BPK soal RS Sumber Waras. Ahok pernah naik pitam akibat rencana Prabowo itu.
"Saya berani menantang kok, boleh periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong begitu?"
"Apalagi si Soenirman Prabowo (Prabowo Soenirman), dia bisa kaya raya begitu kan, padahal cuma jadi Dirut (Direktur Utama) PD Dharma Jaya, lu berani buka-bukaan enggak? BPK audit dong dia, audit tuh Dharma Jaya pas di zamannya dia," kata Ahok dengan suaranya yang meninggi.
Menanggapi itu, Prabowo hanya tertawa-tawa. Dia menegaskan bahwa rencana itu adalah Ahok yang meminta. Dia heran Ahokjustru marah ketika keinginannya dikabulkan. Namun, pada akhirnya pemanggilan Ahok oleh Pansus BPK tidak pernah terjadi sampai pansus selesai.
4. Syarief
Anggota DPRD DKI dari Komisi A Syarif saat berada di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (20/8/2015)
Di bawah pemerintahanAhok, Pemerintah Provinsi DKI seringkali melakukan penertiban kawasan kumuh hingga PKL.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Syarief merupakan anggota Dewan yang sering mengkritisi praktik penertiban itu karena dinilai tidak manusiawi. Waktu Kampung Pulo digusur, dia sampai datang ke lokasi.
"Saya mengutuk keras penertiban di Kampung Pulo," ujar Syarief ketika itu.
Selain soal penertiban, Syarief juga cukup sering berkomentar tentang rotasi pejabat yang dilakukan Ahok. Menurut dia, apa yang dilakukan Ahok selama ini hanya menjadikan PNS DKI sebagai kelinci percobaan saja.
5. Prasetio Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sebenarnya tidak terlalu suka berseteru dengan Ahok di media massa.
Namun, beberapa kali dia sempat "tidak tahan" dan meluapkan kekesalannya terhadap Ahok.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di rumah dinas Ketua DPRD, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam.
Beberapa bulan lalu, dia sempat menunda menandatangani LPJ APBD 2014. Hal itu membuat APBD-P 2015 tidak bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Prastio mengatakan hal itu dia lakukan agar Ahokmengerti Pemprov DKI membutuhkannya. Sehingga, Ahok tidak membuat kebijakan tanpa mendiskusikan terlebih dulu dengan DPRD.
"Ternyata, dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD. Pemda DKI itu ada eksekutif, ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015).
Pada akhirnya, Prasetio tidak lama-lama menahan tanda tangan itu. APBD-P 2015 bisa diserahkan ke Kemendagri.
Ahok (sapaan Basuki) seringkali bersitegang dengan beberapa anggota DPRD melalui media massa.
Perseteruan antara kedua pihak semakin keruh ketika Ahokmenyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hasil pembahasan dengan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri.
Masalah tersebut bahkan berujung kepada pelaksanaan hak angket terhadap Ahok.
"Ini seru, sejarah. Pertama kalinya di republik ini, Gubernur DKI ribut dengan DPRD," kata Basuki di Balai Kota, Senin (16/2/2015).
Namun, beberapa bulan ini, perseteruan antara keduanya tidak sekencang dulu. Mereka seolah hanya perang kata-kata di media massa saja.
Ketika kedua pihak bertemu, hubungan mereka seolah baik-baik saja.
Berikut ini adalah nama-nama anggota DPRD yang sering berseteru dengan Ahok.
1. Abraham Lunggana
Pria yang akrab disapa Lulung ini merupakan Wakil Ketua DPRD DKI yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.
Lulung yang sudah bolak-balik Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan sampai yakin Ahok akan terseret kasus itu.
"Ahok sudah dapat diduga menjadi tersangka kasus UPS karena dia bertanggung jawab dari semua," kata Lulung.
Ahok pun sama. Ketika wartawan bertanya tentang UPS, dia sering ogah menjawab dan menyuruh awak media bertanya kepada Lulung. Seolah Lulung paling tahu soal kasus UPS meskipun sampai saat ini Lulung bukan tersangka.
Selain soal kasus UPS, Lulung tidak jarang ikut mengkritisi Ahok. Seperti soal hak angket dan soal sikap Ahok yang menurut Lulung selalu mencari musuh.
2. Mohamad Taufik
Kalau Lulung yakin Ahok jadi tersangka di kasus UPS, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yakin Ahok akan jadi tersangka dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Beberapa kali, Taufik mendoakan Ahok agar menjadi tersangka dalam kasus itu.
"Kita berdoa saja supaya Oktober, Ahok tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dia enggak akan bisa lepas," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (30/9/2015).
Taufik sering juga mengkritik Ahok di berbagai hal.
3. Prabowo Soenirman
Prabowo Soenirman merupakan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra yang juga sering mengkritisi Ahok.
Anggota Komisi D dan Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Saat dia menjadi Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Prabowo berencana memanggil Ahok terkait temuan BPK soal RS Sumber Waras. Ahok pernah naik pitam akibat rencana Prabowo itu.
"Saya berani menantang kok, boleh periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup, berani enggak lu pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak DPRD ngomong begitu?"
"Apalagi si Soenirman Prabowo (Prabowo Soenirman), dia bisa kaya raya begitu kan, padahal cuma jadi Dirut (Direktur Utama) PD Dharma Jaya, lu berani buka-bukaan enggak? BPK audit dong dia, audit tuh Dharma Jaya pas di zamannya dia," kata Ahok dengan suaranya yang meninggi.
Menanggapi itu, Prabowo hanya tertawa-tawa. Dia menegaskan bahwa rencana itu adalah Ahok yang meminta. Dia heran Ahokjustru marah ketika keinginannya dikabulkan. Namun, pada akhirnya pemanggilan Ahok oleh Pansus BPK tidak pernah terjadi sampai pansus selesai.
4. Syarief
Anggota DPRD DKI dari Komisi A Syarif saat berada di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (20/8/2015)
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Syarief merupakan anggota Dewan yang sering mengkritisi praktik penertiban itu karena dinilai tidak manusiawi. Waktu Kampung Pulo digusur, dia sampai datang ke lokasi.
"Saya mengutuk keras penertiban di Kampung Pulo," ujar Syarief ketika itu.
Selain soal penertiban, Syarief juga cukup sering berkomentar tentang rotasi pejabat yang dilakukan Ahok. Menurut dia, apa yang dilakukan Ahok selama ini hanya menjadikan PNS DKI sebagai kelinci percobaan saja.
5. Prasetio Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sebenarnya tidak terlalu suka berseteru dengan Ahok di media massa.
Namun, beberapa kali dia sempat "tidak tahan" dan meluapkan kekesalannya terhadap Ahok.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saat menyelenggarakan acara buka puasa bersama, di rumah dinas Ketua DPRD, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (24/6/2015) malam.
Prastio mengatakan hal itu dia lakukan agar Ahokmengerti Pemprov DKI membutuhkannya. Sehingga, Ahok tidak membuat kebijakan tanpa mendiskusikan terlebih dulu dengan DPRD.
"Ternyata, dia mencari Ketua DPRD buat tanda tangan kan. Dia butuh dengan DPRD. Pemda DKI itu ada eksekutif, ada legislatif. Ayolah, kita jalin hubungan dengan pikiran yang baik dan terbuka serta saling menghargai. Itu yang penting," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015).
Pada akhirnya, Prasetio tidak lama-lama menahan tanda tangan itu. APBD-P 2015 bisa diserahkan ke Kemendagri.
Teman Ahok Malu...
KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, di Balai Kota, Rabu (4/11/2015).
Biasanya, gerakan Teman Ahokmemosting tanggapan-tanggapan mereka terhadap hal terkait Pilkada DKI 2017 melalui akun Facebook mereka. Namun kemarin, mereka mengungkapkan rasa malu dan permintaan maaf mereka melalui akun Facebook.
Ternyata, permintaan maaf tersebut ditujukan kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang beberapa hari lalu di-sweeping oleh salah satu ormas di Jakarta.
"Kami, atas nama warga Jakarta yang mendukung Pak Ahok, menyampaikan maaf dan empati yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Purwakarta," tulis Teman Ahok, Selasa (29/12/2015).
"Kami merasa malu, Pak, karena Jakarta masih belum jadi tempat yang ramah untuk toleransi. Bahkan, seorang pejabat negara masih bisa diintimidasi oleh ormas dan hanya ditonton oleh penegak hukum."
Teman Ahok juga meminta agar Bupati Purwakarta tidak menyamaratakan karakter ormas tersebut dengan karakter seluruh warga Jakarta. Artinya, tidak semua warga Jakarta mendukung sikap ormas tersebut.
Postingan itu dibuat sekaligus untuk mengomentari berita tribunnews.com bagian Jawa Barat yang menulis komentar Dedi soal sweeping.
Dedi memutuskan untuk meninggalkan Jakarta untuk menghormati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Supaya, keamanan daerah pemerintahan Basuki tetap kondusif tanpa keberadaannya. Dia sampai batal menerima penghargaan secara langsung pada hari itu.
Aksi "sweeping" mencari Dedi ini berlangsung pada Senin (28/12/2015) di Taman Ismail Marzuki pada acara Malam Anugerah Federasi Teater Indonesia di kawasan TIM.
Sejumlah ormas keagamaan memeriksa setiap kendaraan yang masuk ke Taman Ismail Marzuki. Khusus mobil, diminta membuka kaca jendela.
"PNS DKI Sekarang Mah Sudah Berubah Drastis, Nilainya di Atas 100..."
Jessi CarinaPelayanan PTSP di Kelurahaan Pegangsaan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu mengatakan bahwa stigma pegawai negeri sipil (PNS) DKI di mata masyarakat begitu identik dengan sikap korup dan pemalas.
Bahkan, dia sampai berencana menggaet PNS DKI sebagai calon wakil gubernur untuk menghilangkan stigma tersebut.
Namun, apakah benar stigma PNS yang seburuk itu masih melekat di masyarakat Jakarta sampai sekarang?
"Sekarang mah sudah berubah drastis. Kalau saya bisa kasih nilai di atas 100, saya kasih di atas 100," ujar salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Nita Hidayati, di Kantor Lurah Pegangsaan, Jalan Taman Amir Hamzah, Rabu (30/12/2015).
Nita memuji pelayanan PNS yang ada di tiap-tiap kelurahan. Sudah beberapa kali, Nita mengurus berbagai perizinan di Kantor Lurah Pegangsaan. Tidak pernah sekalipun dia dibuat kecewa.
Dia juga memuji pelayanan PNS yang ada di tiap puskesmas. Dia mengatakan pelayanan PNS di puskesmas sangat ramah dan sabar dengan pasien yang datang.
"Di puskesmas itu, Masya Allah.. Saya salut banget," ujar Nita.
Nita bercerita dia memiliki kerabat seorang PNS DKI. Kini, kerabatnya itu tidak bisa lagi pulang kerja cepat seperti biasanya.
Sebelum pulang, kerabatnya harus terlebih dahulu menunggu untuk ikut apel pulang. Jika tidak, maka tunjangan kerjanya akan dipotong.
Bahkan tidak jarang, kerabatnya justru harus lembur karena masih memiliki banyak pekerjaan di kantor.
Melihat semua itu, Nita menyimpulkan mental PNS kebanyakan sudah berubah. Tidak lagi pemalas dan juga korupsi.
Nita tidak membantah bahwa bisa saja ada oknum PNS yang masih belum berubah mentalnya. Namun, dia senang karena sebagian besar justru mulai berubah ke arah yang lebih baik.
Semua ini dia rasakan sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Mungkin takut sama Pak Ahok kali yah. Pokoknya kalau menurut saya mah, pelayanan sekarang itu sempurna," ujar Nita.
Nita juga memuji pemerintahan di Jakarta yang berubah semenjakJoko Widodo dan Ahok (sapaan Basuki) masuk ke Jakarta. Khususnya dalam hal Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.
Dia bahkan mengaku sempat iri dengan saudara-saudaranya yang menikmati KJP. Sebab, ketika anak-anak Nita masih bersekolah dulu, belum ada program seperti itu.
"Saya kan punya adik, saya bilang, 'Kamu seneng banget udah sekolahin anak gratis. Dulu saya enggak ada kayak begitu,'. Sekarang mah kalau ada anak enggak sekolah itu bohonglah," ujar Nita.
Sama dengan nita, warga Kelurahan Pegangsaan yaitu Agung juga merasakan perubahan pelayanan PNS DKI.
Menurut dia, stigma PNS yang identik dengan malas dan korup adalah kisah lama.
"Yang korup masih ada juga kali yah cuma enggak semua. Enggak bisa disamaratakan juga," ujar Agung.
Agung khususnya menyoroti masalah pelayanan PNS di puskesmas terhadap warga pengguna BPJS kesehatan.
Di sana, PNS DKI tetap ramah dalam memberi pelayanan kepada warga kalangan manapun. Semua itu juga baru dia rasakan semenjak pemerintahan Jokowi-Ahok.
"Waktu istri saya meninggal kan sakit dulu, kalau di RS Swasta bisa habis Rp 11 juta tuh. Kalau di puskesmas gratis. Kayak gini baru-baru sekarang aja deh. Sejak jaman Pak Jokowi di Jakarta ya," ujar Agung.
Namun, rupanya tidak semua warga yang berpikiran sama dengan Nita dan Agung.
Salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Asmawati masih menilai PNS sebagai sosok yang sering korup. Terutama PNS yang memiliki jabatan tinggi.
"Kalau yang PNS bawah-bawah istilahnya mau korupsi apa. Tapi kalau yang di atas ini loh, sudah disumpah juga masih berani. Saya bingung sama yang seperti itu," ujar Asmawati.
Asmawati menilai sikap korup sudah mendarah daging di seluruh lini instansi pemerintahan. Khususnya oleh PNS yang memiliki kewenangan atau punya jabatan.
Meski demikian, dia akui bahwa dalam hal pelayanan di kelurahan, sudah ada perbaikan.
"Memang kalau seperti di kelurahan ini, sudah bagus yah. Makanya saya juga senang sebenarnyasama Pak Ahok. Dia itu bagus cuma sering disalahpahami orang," ujar Asmawati.
Jelang Tutup Tahun, Ahok Maraton Resmikan RPTRA
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kebut peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Selama Desember ini, terhitung ada empat RPTRA yang diresmikan Basuki. Dua di antaranya baru akan diresmikan Rabu (30/12/2015) ini.
Dua RPTRA itu adalah RPTRA Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan dan RPTRA Karet Tengsin, Jakarta Pusat.
Kedua taman publik ini dibangun menggunakan biaya corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta.
RPTRA Bintaro dibangun oleh Ciputra Group dan RPTRA Karet Tengsin dibangun oleh PT Intiland.
Sebelumnya pada Selasa (29/12/2015) kemarin, Basuki juga meresmikan RPTRA Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.
Sama seperti lainnya, RPTRA Meruya Utara juga dibangun melalui pembiayaan CSR, yakni PT Metropolitan Kencana.
Kemudian pada 18 Desember 2015 lalu, Basuki meresmikan RPTRA Sunter Jaya, Jakarta Utara. RPTRA itu dibiayai oleh Astra International.
Selama tahun 2015 ini, Basuki telah meresmikan 10 RPTRA, yakni RPTRA Cideng, Kembangan Utara, Gandaria Selatan, Sungai Bambu Utara, Cililitan, Pulau Untung Jawa, Sunter Jaya, Meruya Utara, Bintaro, dan Karet Tengsin.
Basuki menyebut RPTRA sebagai tempat berkumpul warga mulai dari janin hingga lanjut usia (lansia). RPTRA dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti PKK Mart, posyandu, lapangan futsal, tempat bermain anak-anak, toilet, perpustakaan, dan lain-lain.
Basuki lebih memilih membangun RPTRA melalui pembiayaan perusahaan swasta dibanding Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Selain lebih cepat rampung, Basuki meyakini pembiayaan oleh perusahaan CSR lebih murah.
"Kami beruntung punya perbandingan harga. Kalau pakai komponen harga kami, (bangun RPTRA) bisa-bisa harganya Rp 2-3 miliar. Tapi kalau swasta yang bangun, biayanya Rp 500 juta sampai 1 miliar," kata Basuki.
Selama Desember ini, terhitung ada empat RPTRA yang diresmikan Basuki. Dua di antaranya baru akan diresmikan Rabu (30/12/2015) ini.
Dua RPTRA itu adalah RPTRA Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan dan RPTRA Karet Tengsin, Jakarta Pusat.
Kedua taman publik ini dibangun menggunakan biaya corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta.
RPTRA Bintaro dibangun oleh Ciputra Group dan RPTRA Karet Tengsin dibangun oleh PT Intiland.
Sebelumnya pada Selasa (29/12/2015) kemarin, Basuki juga meresmikan RPTRA Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.
Sama seperti lainnya, RPTRA Meruya Utara juga dibangun melalui pembiayaan CSR, yakni PT Metropolitan Kencana.
Kemudian pada 18 Desember 2015 lalu, Basuki meresmikan RPTRA Sunter Jaya, Jakarta Utara. RPTRA itu dibiayai oleh Astra International.
Selama tahun 2015 ini, Basuki telah meresmikan 10 RPTRA, yakni RPTRA Cideng, Kembangan Utara, Gandaria Selatan, Sungai Bambu Utara, Cililitan, Pulau Untung Jawa, Sunter Jaya, Meruya Utara, Bintaro, dan Karet Tengsin.
Basuki menyebut RPTRA sebagai tempat berkumpul warga mulai dari janin hingga lanjut usia (lansia). RPTRA dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti PKK Mart, posyandu, lapangan futsal, tempat bermain anak-anak, toilet, perpustakaan, dan lain-lain.
Basuki lebih memilih membangun RPTRA melalui pembiayaan perusahaan swasta dibanding Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Selain lebih cepat rampung, Basuki meyakini pembiayaan oleh perusahaan CSR lebih murah.
"Kami beruntung punya perbandingan harga. Kalau pakai komponen harga kami, (bangun RPTRA) bisa-bisa harganya Rp 2-3 miliar. Tapi kalau swasta yang bangun, biayanya Rp 500 juta sampai 1 miliar," kata Basuki.
Subscribe to:
Posts (Atom)