Penjelasan BTP Mengapa Pelayanan Publik DKI Tak Penuhi Standar

Ahok.Org – Lembaga Ombudsman menyebut 50 persen pelayanan pada unit-unit dinas DKI masih belum memenuhi standar sesuai UU Pelayanan Publik. Hal ini diakui sendiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Ahok, masalah utama pelayanan di Jakarta adalah tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Terkadang, staf pelayanan saling melempar tugas. “Soal pelayanan itu rumit karena memang sistem kita itu tupoksi,” ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/12/2013).

Dia pun mencontohkan sistem kerja di perusahaan swasta atau bank. Biasanya seorang satpam, selain menjaga keamanan, terkadang juga bertugas membuka dan memberi nomor antrean. Atau ketika pelayanan sedang penuh antrean, seorang manajer bisa saja turun ke bawah membantu staf memberikan pelayanan.

Seharusnya sistem pelayanan di lingkungan Pemprov DKI mengadaptasi sistem di perusahaan swasta itu. “Kalau kita? Antre KTP, bilangnya bukan urusan gue. Gue urusannya catatan kesehatan saja kok,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dinas Pemprov DKI dinilai belum mencapai maksimal standar pelayanan yang sesuai UU Pelayanan Publik. Menurut survei yang dilakukan lembaga Ombudsman, tingkat pelayanan dinas di Pemprov DKI baru mencapai 50%. Dikhawatirkan peluang terjadinya pungutan liar atau pungli semakin besar.

“Sekitar 50% unit pelayanan DKI tidak memenuhi standar,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana 7 Desember 2013 lalu. [Liputan6.com]

BTP Ingin Pembangunan Kereta Layang Dikebut Menjadi 2 Tahun

Ahok.Org – Kementerian Perhubungan tahun depan akan memulai pembangunan kereta layang KRL di loop line jalur timur KRL dan akan selesai 4 tahun ke depan. Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mendesak pembangunan proyek ini dipercepat menjadi 2 tahun.

“Bagaimanapun juga, transportasi umum masa depan kita kan berbasis kereta api. (Pembangunan kereta layang KRL) Menhub kan bilang 5 tahun, saya bilang sama Menhub, 2 tahun juga bisa,” ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2013).

Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan ke RS Suyoto, Bintaro bersama Wakil Presiden Boediono dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Ia menjelaskan jika kajian dari kementerian perhubungan, pembangunan kereta layang membutuhkan waktu lama untuk menghindari kemacetan parah akibat pembangunan konstruksi di kota Jakarta. Namun, Ahok memilih mengambil resiko kemacetan semakin parah namun pembangunan diselesaikan dalam waktu lebih cepat.

“Kalau dibikin 5 atau 6 tahun, macetnya hanya 47 persen, kalau dibikin 5 tahun, macetnya mungkin nambah 50 persen kalau kamu paksakan 2 atau 3 tahun, macetnya bisa 60-70 persen tambah macetnya. Saya bilang sama Pak Menhub, saya pengen Bapak bikin 2 atau 3 tahun saja, kalau mau macet 60-70% pun resiko kami kehilangan jabatan tapi selesai,” ungkapnya

“Sekarang aja sudah macet, tahun depan lebih macet, kamu bayangkan sudah gitu macet tambah 47 persen lagi bedanya di mana? Sama aja. Mending sekalian tapi 2-3 tahun selesai,” jelasnya.

Menurutnya, EE Mangindaan memberikan respon positif mengenai usulan tersebut. Begitupun dengan Wakil Presiden Boediono.

“Pak menhub sih senang. Wapres sih minta semua surat-surat kita bantu cepat selesaikan,” jelasnya.

Pembangunan loop line jalur timur KRL ini menggunakan anggaran Rp 9,5 triliun. Tahap awal dimulai dengan pembangunan jalur timur yakni rute Manggarai hingga Kampung Bandan dengan anggaran Rp 2,8 triliun.

Perbedaan anggaran ini dikarenakan tinggi jalur kereta layang jalur timur lebih pendek daripada jalur barat.

Selain dari APBN, pembangunan 14 stasiun dan jalur layang KRL ini akan melibatkan PT KAI dan pihak swasta. Sedangkan pemprov DKI berperan dalam studi AMDAL dan pengintegrasian tiket angkutan publik lainnya.

Pembangunan jalur timur ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 4 tahun. Nantinya, jalur yang ada saat ini masih akan tetap digunakan. Namun penggunaannya dikhususkan untuk kereta barang. [Detikcom]

BTP Dampingi Wapres Jenguk Korban KRL

Ahok.Org – Wakil Presiden Boediono bersama sejumlah menteri, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama atau Ahok menjenguk para korban tabrakan Kereta Api Rel Listrik dengan truk tangki di Rumah Sakit dokter Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2013.

“Saya minta biaya perawatan korban dan keperluan lainnya ditanggung pihak terkait, sampai para korban sembuh,” kata Boediono, kepada para wartawan usai menemui para korban.

Menteri Perhubungan E.E Mangindaan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Wakil Gubernur DKI Ahok, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan, tiba di rumah sakit sekitar pukul 08.30. Selain menjenguk korban, Boediono memastikan para korban luka mendapat perawatan terbaik hingga sembuh.

“Saya harapkan para korban dirawat dengan sebaik-baiknya,” ujar Boediono. Dia juga meminta, perusahaan tempat para korban bekerja memberikan keringanan izin tidak masuk kerja hingga korban sembuh. Adapun, ujarnya, untuk korban yang kehilangan surat berharga akibat kecelakaan ini, saya minta instansi pemerintahan memberikan pelayanan dan kemudahan kalau mereka akan mengurus surat-suratnya.

Dalam kesempatan itu, Boediono menyampaikan apresiasi kepada warga sekitar lokasi yang telah turut membantu petugas mengevakuasi para korban. “Kejadian kemarin jadi bukti solidaritas warga Jakarta masih tinggi dan peduli kemanusiaan,” tuturnya. “Saya ucapkan terimakasih kepada para warga.”

Senin, 9 Desember 2013, KRL Jurusan Serpong-Tanah Abang menabrak truk tangki yang diduga menyerobot palang perlintasan di Jalan Raya Bintaro Permai, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Akibat kejadian ini 89 orang penumpang terluka, dan 6 orang termasuk 3 kru KRL tewas. Para korban dirawat di Rumah Sakit dokter Suyoto dan Rumah Sakit Fatmawati. [Tempo.co]

DPRD DKI Tolak Rencana Jokowi Bangun Stadion BMW

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak menyetujui rencana pembangunan stadion BMW menggunakan anggaran 2014. Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai perlu mendahulukan penyelesaian sengketa di bakal lokasi stadion itu. 

"Fraksi PAN-PKB memandang pembangunan Taman BMW seluas 26 hektar ini sarat kepentingan," kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Kebangkitan Bangsa (PAN-PKB) DPRD DKI, Hidayat Ar-Yasin, Rabu (4/12/2013). Dia juga berharap DKI segera menuntaskan masalah hukum terkait pembebasan lahan taman itu.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Matnoor Tindoan. Ia mengingatkan agar Pemprov DKI tidak lagi mendapatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) besar dengan menganggarkan pembangunan Stadion BMW ini.

Pemprov DKI, ujar Matnoor, semestinya memastikan terlebih dahulu lahan yang akan dipakai telah bebas dari sengketa sebelum mengajukan program itu. Dia pun mengimbau Pemprov DKI agar menganggarkan APBD untuk renovasi maupun rehabilitasi stadion yang selama ini sudah ada dan tak terawat.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPRD DKI juga menolak pembangunan Stadion BMW di dalam Rancangan APBD DKI 2014. Anggota fraksi ini, Cinta Mega, mengatakan, kalau pembangunan Stadion BMW menjadi prioritas, maka Pemprov DKI harus dapat menjaga dan menguasai seluruh lahan di lokasi itu terlebih dahulu.

Cinta menyarankan anggaran yang semula hendak dialokasikan untuk pembangunan Stadion BMW pada 2014 dialihkan untuk membangun sarana olahraga di setiap kelurahan. Anggaran juga disarankan dipakai untuk memperbaiki gedung-gedung Sasana Krida Karang Taruna.

"Program itu akan jauh lebih bermanfaat bagi pemuda Ibu Kota daripada membangun stadion yang status hukumnya belum jelas. Kami memandang perlunya penjelasan dari pihak eksekutif terhadap masalah ini," papar Cinta. 

Sebelumnya, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 566,73 miliar RAPBD DKI 2014 untuk pembangunan Stadion BMW. Pembangunan stadion ini masuk dalam program unggulan dan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Jakarta Wiriyatmoko mengatakan, sertifikat lahan Stadion BMW hingga saat ini masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses sertifikasi lahan belum selesai karena sejumlah pihak mengklaim sebagai ahli waris lahan seluas 26 hektar itu. Pemprov DKI berencana melakukan klarifikasi atas masalah itu ke BPN.

Diplomasi Makan Siang Jokowi, "Menang Tanpa Ngasaroke"

Oleh Robert Adhi KSP

ADA yang menarik dari gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gubernur kelahiran Solo yang akrab dengan panggilan Jokowi ini mengedepankan jalan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menyelesaikan banyak persoalan dengan mengajak warga duduk bersama sambil menikmati makan siang. Cara ini belum pernah dilakukan para pemimpin Jakarta sebelumnya.

Salah satu contoh diplomasi makan siang yang berakhir dengan baik adalah ketika orang nomor satu di DKI Jakarta ini mengajak makan bareng warga Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Setelah itu, sengketa panjang terkait dengan ganti rugi lahan untuk proyek Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) berakhir happy ending. (Kompas, 3 Desember 2013).

Padahal, sejak 2010, warga menolak nilai ganti rugi Rp 3,5 juta-Rp 8 juta per meter persegi yang ditetapkan pemerintah. Setelah warga diajak makan siang bersama Jokowi, mereka merasa diwongke atau dimanusiakan pemimpinnya. Nilai ganti rugi diberikan tanpa perubahan apa pun. Rakyat bahagia, pemimpin senang. JORR W2 pun akhirnya dapat dikerjakan.

Jokowi juga pernah mengundang warga di sekitar Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio serta pengusaha pemotongan unggas. Jokowi paham, berbagai persoalan tidak akan dapat diselesaikan bila tak ada komunikasi intens antara pemimpin dan rakyatnya.

Belum lama ini Jokowi bersama wakilnya, Basuki T Purnama, menggelar makan siang bersama dengan DPRD DKI Jakarta di rumah dinas Gubernur DKI. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menyambut baik ajakan Gubernur Jokowi.

Diplomasi makan siang ini merupakan bentuk komunikasi politik yang bagus antara eksekutif dan legislatif. Sebelumnya banyak anggota DPRD DKI berkomentar melalui media. Pertemuan yang direncanakan digelar dua bulan sekali itu akan mendekatkan komunikasi Gubernur DKI dan jajarannya dengan DPRD DKI Jakarta. Yang pasti, hal itu akan dapat menghindari kesalahpahaman.

Dalam falsafah Jawa, ada peribahasa "nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake", yang artinya "menyerbu tanpa perlu mengerahkan pasukan, menang tanpa mempermalukan".

Jokowi percaya, ia dapat menyelesaikan persoalan tanpa melalui cara-cara kekerasan. Ia mengedepankan sikap merendahkan hati tanpa perlu mempermalukan. Kalau kita bandingkan dengan cara-cara rezim sebelumnya, pendekatan Jokowi kali ini lebih manusiawi.

Pada prinsipnya, orang Jawa memiliki sikap andhap asor (rendah hati) dan tidak suka mempermalukan orang lain. Dalam setiap persoalan, diupayakan agar kita mencapai keinginan tanpa harus membuat orang lain merasa dikuasai atau dikalahkan.

Jokowi percaya ada sewu dalan (seribu jalan) untuk mencapai tujuan tanpa harus menempatkan orang lain sebagai lawan. Ungkapan menang tanpa ngasorake sangat tepat untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Semua diarahkan untuk menghindari timbulnya konflik. Ini berkaitan erat dengan ungkapan wani ngalah luhur wekasane (berani mengalah luhur pada akhirnya).

Jokowi paham betul falsafah Jawa menang tanpa ngasorake harus dipraktikkan dalam kepemimpinannya. Dalam menyelesaikan persoalan, Jokowi tidak ingin rakyatnya merasa kalah atau dipermalukan. Bila rakyat diwongke, dimanusiakan, persoalan lebih mudah diselesaikan. Itulah makna diplomasi makan siang yang dilakukan Jokowi.

Kalau Jokowi-Basuki Gagal, Kelas Menengah Bisa Berbalik Melawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa harapan besar warga kepada pemimpin Ibu Kota dapat menjadi bumerang bagi Basuki maupun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ketika keduanya gagal mengemban amanah, dukungan warga dapat berbalik menjadi hal lain yang dapat menjatuhkan mereka.

Basuki menyadari bahwa kini media massa memberikan sorotan besar kepada kinerja Jokowi dan Basuki. Sebagian besar pemilih Jokowi-Basuki pada pemilihan kepala daerah tahun lalu berasal dari kalangan kelas menengah atau kaum urban. Mereka menggantungkan harapan kepada pemimpin baru tersebut.

"Artinya kalau program kami tidak terwujud, kelas menengah, yang awalnya mengagung-agungkan Pak Jokowi dan saya, bisa berbalik dan melawan kami secara politis," kata Basuki dalam sebuah diskusi di Balai Kartini, Kamis (5/12/2013).

Basuki mengatakan, peran hubungan masyarakat (humas) atau Dinas Komunikasi dan Informatika Masyarakat (Diskominfomas) sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan secara gamblang kepada warga. Para pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Diskominfomas DKI harus dapat menyelesaikan tantangan agar kelas menengah atau para pemilih tidak sampai berbalik melawan kebijakan Jokowi-Basuki.

Menurut Basuki, Jokowi telah memberi sebuah pesan kepada pegawai humas. Pesan itu adalah para humas tidak perlu menciptakan sesuatu agar Jokowi-Basuki dapat terpilih kembali di pilkada selanjutnya. Staf humas hanya perlu menyampaikan kepada warga bahwa kebijakan yang dikerjakan adalah sebuah fakta dan bukan pencitraan semata. Apabila memang para pemilih itu tidak menyukai kebijakan-kebijakan Pemprov DKI kini, Basuki akan ikhlas tidak dipilih kembali.

"Ketika humas hanya berpikir mempertahankan posisi kami, ya akan rusak pula fungsi kehumasan itu," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Salah satu transparansi birokrasi yang telah dilakukan Jokowi-Basuki melalui Diskominfomas adalah mengunggah video kegiatan Gubernur dan Wagub ke internet. Tidak semua video kegiatan itu dipublikasikan karena Basuki menyeleksi video mana yang layak untuk disampaikan ke publik dan yang berpotensi merugikan kepentingan pihak lain.