JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengungkapkan, ia pernah melarang Satuan Polisi Pamong Praja DKI melakukan penertiban terhadap pekerja seks komersial (PSK) yang sering mangkal di pinggir jalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Hal itu terjadi saat ia belum lama dilantik sebagai Wakil Gubernur pada 2012 yang lalu. Ahok berujar, untuk apa menertibkan PSK di Kemayoran karena para PSK yang ada di tempat tersebut kebanyakan adalah para PSK yang sudah tua.
"Saya bilang (ke Kepala Satpol PP DKI) tidak boleh. Yang tua-tua sudah tidak laku dirazia, yang muda-muda di hotel dan apartemen tidak dirazia," kata Ahok saat acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Sabtu (13/12/2014).
Tak hanya itu, Ahok juga mengatakan, ia pernah mendapat laporan bahwa suatu ketika ada seorang PSK yang mencoba kabur dari kejaran satpol PP dan akhirnya nekat terjun ke Kali Sunter. PSK tersebut pun akhirnya tewas.
"Yang seperti ini juga sering terjadi dalam razia gelandangan. Satpol PP ngejar-ngejar gelandangan yang masih kecil-kecil. Anak-anak itu malah ketabrak mobil," ujar Ahok.
Atas dasar itulah, Ahok mengatakan bahwa dari sejak awal, ia dan Gubernur DKI sebelumnya, Joko Widodo, berkomitmen bahwa proses penertiban para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta harus dilakukan dengan cara persuasif dan manusiawi.
"Saya dan Pak Jokowi tidak mau Jakarta jadi kota modern, tetapi tidak manusiawi," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain Ahok, acara peringatan HKSN 2014 tingkat Provinsi DKI Jakarta juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, perwakilan dari Kostrad, para pejabat dari jajaran Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah istri menteri Kabinet Kerja.
Saturday, December 13, 2014
Jeritan Warga Kampung Apung
Makam Kapuk Teko, Kampung Apung, Cengkareng, Jakarta Barat, kembali digenangi air, Kamis (31/7/2014).JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah yang terjadi di kawasan RW 001 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat alias Kampung Apung masih belum jelas penyelesaiannya sampai sekarang.
Warga pun sudah malas berkomentar saat ditanya tentang kelanjutan janji dari Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang akan mengeringkan dan memindahkan 3.810 makam terendam di Kampung Apung ke taman pemakaman umum (TPU) Tegal Alur.
"Belum ada kabar lagi dari pemda. Kami ingin tempat hidup yang layak," ujar Ketua RT 01 Rudi Suwandi singkat, kepadaKompas.com, Jumat (12/12/2014). Sebelum tidak ada kabar sama sekali dari pemerintah, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi pernah menjanjikan penyelesaian pengerjaan di Kampung Apung, atau yang dulu bernama Kampung Teko, maksimal pada bulan Oktober.
Anas mengatakan bahwa saat itu, pemerintah tinggal menunggu ABT (anggaran belanja tambahan) turun. Adapun untuk mengurus ABT, kata Anas, dia sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Menteri Dalam Negeri. [Baca: "Ahok Dong Tegur, Dananya Kok Belum Turun-turun"]
Meski demikian, sesudah lewat dari bulan Oktober, Kampung Apung masih terendam oleh banjir permanen. Masalah ini belum bisa diselesaikan pemerintah meski telah 27 tahun warga hidup dengan air yang sudah kotor, bau busuk, dan penuh sampah.
Pada 26 Maret 2014 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah turun tangan dengan berbagai pihak membersihkan Kampung Apung. Ada puluhan orang yang ikut serta membersihkan eceng gondok dan mengeringkan lahan terendam di Kampung Apung saat itu.
Mereka adalah 30 orang petugas Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, 30 orang petugas Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, 40 personel Satpol PP Jakarta Barat, 10 anggota Polsek Cengkareng, dan 25 anggota TNI. [Baca: Relokasi Makam Kampung Apung Dijanjikan Rampung Oktober]
Dalam kesempatan itu juga, Anas menjanjikan bahwa air yang menutupi lahan makam di sana akan dikeringkan. Makam sendiri direncanakan untuk direlokasi ke tempat yang lebih layak. Selain itu, Anas juga mengungkapkan mau membuat empang di dekat lahan tersebut dan menyediakan pompa air untuk memompa air yang suatu saat bisa memenuhi kawasan itu.
Kerja keras tersebut hanya gencar di awal. Lewat dua hari setelahnya, kumpulan petugas itu tidak lagi kelihatan. Tanaman liar yang sempat dibersihkan lama kelamaan tumbuh lagi, dan kembali memenuhi area yang tadinya hampir bersih.
Masyarakat pun mempertanyakan kelanjutan janji itu, tetapi pemerintah hanya bisa memberikan alasan anggaran yang terbatas.
Hidup layak
Dengan mewakili keinginan warga di sana, Rudi mendambakan lingkungan yang bersih dan sehat. Menurut dia, selama ini, warga tidak ada yang mengeluh sudah hidup di tempat seperti itu. Warga pun dinilai sudah banyak berupaya agar tetap menciptakan tempat tinggal yang nyaman.
"Kita ada yang ternak lele, sebagian masih ada. Warga juga produksi (pupuk) kompos sendiri dari eceng gondok yangdikeringin," kata dia. Rudi dengan warga Kampung Apung, merasa tidak ada masalah sama sekali terhadap pemerintah meski pengerjaan tidak jelas kapan selesai, karena sebelum pemerintah berniat membantu, warga sudah terbiasa dengan kondisi di sana.
Dia sendiri sempat diberitahu bahwa pengerjaan di Kampung Apung akan benar-benar dilanjutkan pada tahun 2015. "Tetapi itu kan kabar anginnya saja," ucap Rudi. Sekitar 20 tahun lalu, di bawah lokasi kampung seluas enam hektar itu, ada beberapa kampung lain dan bentangan sawah.
Lokasi Kampung Apung saat itu memiliki permukaan tanah yang paling tinggi dibandingkan tempat di sekitarnya. Saat banjir datang, warga kampung lain mengungsi ke Kampung Apung. Karena tak tahan lagi, setiap tahun harus mengungsi ke Kampung Apung, warga di kampung tetangga memilih menjual tanah dan rumahnya kepada pengusaha dengan harga murah.
Pengusaha yang membeli pun kemudian mengeruk tanah hingga permukaannya jauh lebih tinggi dari permukaan tanah di Kampung Apung. Di atas tanah tersebut, didirikan gudang-gudang dan menjadi kawasan industri baru.
Saluran-saluran air pembuangan pun dibangun dengan tinggi dasar saluran melebihi permukaan tanah Kampung Apung. Alhasil, seluruh air kotor limbah industri mengalir ke Kampung Apung. Jika hujan datang, Kampung Apung banjir. Bahkan, di saat kemarau pun, genangan sering mampir ke kampung ini. Jadilah Kampung Apung sebagai rawa abadi.
Lihat Khofifah, Ahok Merasa Ditakdirkan Jadi Gubernur Bukan Menteri
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama merasa sudah ditakdirkan untuk menjadi gubernur, bukan menjadi menteri. Hal itu berbeda dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ditakdirkan menjadi menteri, dan tidak menjadi gubernur.
Komentar itu disampaikan Ahok saat acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKNS) di Lapangan Monas, Sabtu (13/12/2014). Ahok dan Khofifah hadir dalam acara tersebut.
"Yang terhormat Menteri Sosial, memang nasibnya jadi menteri, harusnya jadi gubernur. Kalau saya nasibnya jadi gubernur, tidak jadi menteri," kata Ahok saat akan menyampaikan kata sambutannya.
Khofifah dan para tamu undangan lainnya tampak tersenyum mendengar celotehan dari Ahok itu.
Khofifah memang telah dua kali maju mencalonkan diri pada Pilkada Jawa Timur. Yang pertama pada tahun 2008, dan yang kedua pada 2013. Namun, tak ada satu pun yang berhasil dimenangkan oleh politisi PKB itu.
Pada kedua perhelatan pilkada tersebut, perolehan suara Khofifah selalu dikalahkan oleh Soekarwo, yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur.
Komentar itu disampaikan Ahok saat acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKNS) di Lapangan Monas, Sabtu (13/12/2014). Ahok dan Khofifah hadir dalam acara tersebut.
"Yang terhormat Menteri Sosial, memang nasibnya jadi menteri, harusnya jadi gubernur. Kalau saya nasibnya jadi gubernur, tidak jadi menteri," kata Ahok saat akan menyampaikan kata sambutannya.
Khofifah dan para tamu undangan lainnya tampak tersenyum mendengar celotehan dari Ahok itu.
Khofifah memang telah dua kali maju mencalonkan diri pada Pilkada Jawa Timur. Yang pertama pada tahun 2008, dan yang kedua pada 2013. Namun, tak ada satu pun yang berhasil dimenangkan oleh politisi PKB itu.
Pada kedua perhelatan pilkada tersebut, perolehan suara Khofifah selalu dikalahkan oleh Soekarwo, yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur.
Temuan 23 Tulang di Rumah Syamsul Diduga Korban Mutilasi
MEDAN, KOMPAS.com — Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro mengatakan, temuan 23 potongan tulang dan benda lainnya dari hasil penggalian tanah di sekitar rumah tersangka Syamsul Arifin/SA (51) di Jalan Beo/Madong Lubis diduga terkait pembantu rumah tangga (PRT), korban mutilasi.
Karena itu, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Utara akan melakukan pengujian terhadap benda-benda tersebut, baik secara manual maupun menggunakan peralatan mesin.
Menurut dia, hal tersebut bisa dilihat dan dibuktikan melalui struktur tulang setelah pengujian DNA di laboratorium forensik Polda Sumut.
"Apakah tulang itu berasal dari satu korban TKW atau lebih, bila masing-masing menunjukkan perbedaan, berarti korbannya lebih dari satu orang," ujar Kombes Pol Nico saat melihat temuan 23 tulang manusia, tiga gigi, enam celana dalam wanita, dan kain putih di rumah SA tersebut, Kamis (11/12/2014) sore. [Baca juga:Sudah 23 Tulang Manusia Ditemukan di Rumah Syamsul]
Kapolresta menjelaskan, mengenai penemuan enam pakaian dalam wanita, juga telah diperlihatkan kepada saksi E dan dibenarkan barang itu milik TKW Sri, rekannya yang pernah bekerja di rumah tersangka Syamsul. [Baca juga: Polisi Temukan Gigi Manusia Saat Penggalian di Rumah Syamsul]
"Kita sedang mencari keberadaan Sri, dengan menindaklanjuti berbagai informasi yang masuk," katanya.
Bahkan, menurut keterangan saksi E, Sri pernah bekerja di rumah tersangka Syamsul sejak tahun 2010, dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.
Dia menambahkan, jumlah PRT yang sudah dipastikan menjadi korban tewas adalah dua orang, yakni Hermin Rusdiawati, yang jasadnya dibuang di Barus Jahe, Kabupaten Karo, dan Yanti di Labuhan Deli.
"Kita ingin secepatnya menuntaskan kasus tersebut guna mengetahui berapa orang TKW yang menjadi korban," kata Kapolresta Medan.
Karena itu, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Utara akan melakukan pengujian terhadap benda-benda tersebut, baik secara manual maupun menggunakan peralatan mesin.
Menurut dia, hal tersebut bisa dilihat dan dibuktikan melalui struktur tulang setelah pengujian DNA di laboratorium forensik Polda Sumut.
"Apakah tulang itu berasal dari satu korban TKW atau lebih, bila masing-masing menunjukkan perbedaan, berarti korbannya lebih dari satu orang," ujar Kombes Pol Nico saat melihat temuan 23 tulang manusia, tiga gigi, enam celana dalam wanita, dan kain putih di rumah SA tersebut, Kamis (11/12/2014) sore. [Baca juga:Sudah 23 Tulang Manusia Ditemukan di Rumah Syamsul]
Kapolresta menjelaskan, mengenai penemuan enam pakaian dalam wanita, juga telah diperlihatkan kepada saksi E dan dibenarkan barang itu milik TKW Sri, rekannya yang pernah bekerja di rumah tersangka Syamsul. [Baca juga: Polisi Temukan Gigi Manusia Saat Penggalian di Rumah Syamsul]
"Kita sedang mencari keberadaan Sri, dengan menindaklanjuti berbagai informasi yang masuk," katanya.
Bahkan, menurut keterangan saksi E, Sri pernah bekerja di rumah tersangka Syamsul sejak tahun 2010, dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.
Dia menambahkan, jumlah PRT yang sudah dipastikan menjadi korban tewas adalah dua orang, yakni Hermin Rusdiawati, yang jasadnya dibuang di Barus Jahe, Kabupaten Karo, dan Yanti di Labuhan Deli.
"Kita ingin secepatnya menuntaskan kasus tersebut guna mengetahui berapa orang TKW yang menjadi korban," kata Kapolresta Medan.
Kasus Penganiayaan Keluarga Syamsul Tahun 2012 Mengendap
Samsul Anwar (baju biru), warga Jl Madong Lubis/Jl Beo, Lingkungan XI, Sidodadi, Medan Timur, ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan penganiayaan pembantu rumah tangga (PRT). Dia sehari-hari bekerja sebagai pemilik PT Maju Jaya yang bergerak dalam jasa penyalur PRT di Medan.MEDAN, KOMPAS.com - Penganiayaan dan ancaman kekerasan yang dilakukan keluarga Syamsul Anwar pernah dilaporkan ke Polresta Medan pada tahun 23 September 2012. Laporan kasus penganiayaan oleh Randika, istri Syamsul tersebut, disampaikan langsung seorang pembantu rumah tangga (PRT) bernama Sadiah.
Sadiah adalah PRT asal Jawa Tengah, yang disalurkan Yara Surya Mandiri, sebuah yayasan penyalur tenaga kerja berkantor di Jakarta. Ia disalurkan kepada perusahaan jasa tenaga kerja milik Syamsul Anwar bersama dengan empat orang PRT lainnya, yakni Rohayati, Fitri, Novi dan Rumsana.
Namun ironinya saat itu bahkan hinggi kini, laporan tersebut tak jelas nasibnya ditangan Polresta Medan.
Ratna Sitompul, Koordinator AWAS HAM (Aliansi Warga Sumateras Utara untuk Hak Azasi Manusia) menceritakan, pada 24 September 2012, kepolisian menyerahkan enam korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan keluarga Syamsul Anwar kepada Yayasan Pusaka Indonesia. Keenamnya adalah Sadiah, Rohayati, Fitri, Novi, Rumsana, dan seorang lelaki, Eko Purnomo, yang bekerja sebagai penjaga rumah Syamsul.
"Memang polisi yang menyerahkan enam korban kekerasan keluarga Syamsul ke Pusaka. Tapi di tengah jalan kasusnya mandeg, disebut tak cukup bukti, bahkan tak jelas sampai sekarang," ujar Ratna Sitompul saat ditemui Tribun, Jumat (12/12/2014) di Kantor Pusaka Indonesia.
Ratna mengaku, pihaknya tidak begitu terkejut maraknya berita pembunuhan PRT ini. Pasalnya, pihaknya sudah mendengar cerita kekerasan dilakukan keluarga Syamsul dari para korban tahun 2012 silam.
Ia menceritakan, saat 2012 itu, keenam korban bisa sampai ke Polresta Medan lantaran berhasil kabur dari kediaman Syamsul, di Jalan Beo, Medan.
"Jadi kami berharap kasus 2012 harus dibongkar juga sama polisi. Kasus yang ditangani polisi sekarang ini, bukan yang pertama bagi Syamsul dan keluarga yang masuk ke kantor polisi," tukasnya.
Menurut Ratna, kelima PRT korban penganiayaan dan penyekapan Syamsul tahun 2012 saat ini sudah berada di kampung halaman masing-masing. Namun, salah satu korban sekaligus saksi penganiayaan 2012 itu, Eko Purnomo saat ini berada di Kantor Pusaka Indonesia.
"Lima korban ada dikampung masing-masing. Tapi kita masih bisa berkomunikasi. Tapi korban Eko Purnomo sekarang disini, karena dia yang lebih lama kerja dan lebih tahu kondisi rumah Syamsul ketimbang lima pekerja lainnya," ujarnya.
Ratna mengaku, saat itu pihaknya tidak mendapatkan keterangan jelas dari kepolisian tentang mengapa kasus tidak dilanjutkan. Mereka hanya diberi informasi bahwa kasusnya tidak memenuhi unsur.
"Kasusnya kabur dan nggak naik saat itu. Sekarang kita akan minta kasus tersebut dibongkar. Kita akan tunjukkan bahwa sebenarnya sebelum kasus ini, sudah ada peristiwa pidana dilakukan Syamsul dan keluarga. Tapi sekarang buming kasus terhadap pelaku yang sama kita jadi tanda tanya?. Kalau memang polisi serius dari dulu (2012), mestinya tidak ada korban lain yang saat ini dinyatakan meninggal," katanya.
Ia berharap polisi di Sumut, tidak hanya mengambil pencitraan lewat kasus kemanusiaan, khususnya penyekapan dan penganiayaan terhadap PRT.
Lebih jahu, Ratna mencontohkan kasus tersangka Mohar dan istrinya, yang menganiaya PRT asal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Ratna, yang juga selaku kuasa hukum korban, kasus yang ditangani Polresta Medan ini hingga sekarang tak juga bisa naik ke kejaksaan.
"Dua kali sudah P19 kasus tersangka Mohar dan istrinya. Kami nilai polisi tidak serius melengkapi berkas yang diminta jaksa. Polisi awalnya sibuk pencitraan, tapi setelah berlalu dari pantauan media, tiga bulan mereka bekerja setengah hati. Sampai sekarang kasusnya belum P21," katanya. (Feriansyah Nasution)
Dinilai sebagai Orang Jahat, Ahok Heran
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Sabtu (13/12/2014)JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku heran dengan sikap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monas yang menilainya sebagai orang paling jahat sedunia. Penilaian ini muncul terkait dengan penggusuran dan pelarangan berjualan di Lapangan Parkir IRTI.
Sebab, menurut Ahok, tujuan menertibkan PKL di Monas adalah demi kebaikan PKL itu sendiri, yakni agar tidak dimanfaatkan oleh mafia penyewa lapak. "Bos-bos mafia preman yang pasang-pasang pilok dipetakin, itu yang mau kita bersihkan semua, tetapi Ahok dibilang paling kejam sedunia. Mereka tidak pernah tahu Idi Amin (diktator Uganda), tidak tahu Hitler," ujar Ahok saat acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Sabtu (13/12/2014).
Menurut Ahok, pada dasarnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempermasalahkan keberadaan PKL. Terlebih lagi, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan kios-kios yang letaknya tidak jauh dari Lapangan IRTI.
"Secara teori, pedagang pasti akan mendekati kerumunan orang. Nah, Monas adalah gula menurut pedagang. Orang begitu banyak, kenapa tidak boleh ada PKL. Pedagang mendekatkan diri ke keramaian," ucap Ahok.
Subscribe to:
Posts (Atom)